Buku Kurikulum 2013 tak Boleh Dikomersilkan

Republika, page 5

Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) Musliar Kasim mengatakan, saat ini distribusi Kurikulum 2013 sudah mencapai sekitar 80 persen. Sekolah-sekolah yang belum menerima buku bisa mengunduh buku Kurikulum 2013 di website Kemendikbud.

Musliar Kasim mengatakan, buku Kurikulum 2013 tidak diperjualbelikan. karena itu, tidak dibenarkan pihak Dinas Pendidikan daerah maupun sekolah membeli buku melalui percetakan lain yang bukan pemenang tender di wilayah bersangkutan.

Jika Pemda setempat menyiapkan dana di luar Biaya Operasional Sekolah (BOS), Musliar mempersilakan membeli buku pengayaan di luar penyedia buku yang telah ditunjuk Kemendikbud. Jika ada buku-buku yang dijual persis dengan yang diedarkan, Kemendikbud akan melaporkan hal itu sebagai pelanggaran hak cipta.

Penyediaan buku Kurikulum 2013 melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Kemendikbud dan LKPP memutuskan pemesanan buku Kurikulum 2013 secara online karena dinilai efisien, namun kenyataannya tidak berjalan lancar karena sekolah juga kurang proaktif dalam memesan buku.

Meski demikian, upaya pembelian buku ke percetakan lain mendapat dukungan dari Sekjen Komnas Pendidikan, Andreas Tambah, karena percetakan pemenang tender tidak bisa memenuhi tenggat waktu buku harus sudah selesai cetak. Buku Kurikulum 2013 seharusnya sudah ada sejak 1 Juli, namun hingga menjelang September masih banyak sekolah yang belum menerimanya.

Kepala Sekolah SMAN 76 Retno Listyarti mengungkapkan, untuk buku pelajaran sejarah yang belum diterima, Ia berinisiatif mengunduh dari website Kemendikbud. Ia kemudian memfotokopinya bab demi bab karena khawatir tiba-tiba bukunya datang.

 

 

Curriculum 2013 Books Not to be Commercialized

Republika, page 5

Deputy Education and Culture Minister (Wamendikbud) Musliar Kasim said currently Curriculum 2013 (book) distribution has reached around 80 persen. Schools that have not received the books could download the Curriculum 2013 books from the Kemendikbud website.

Musliar Kasim said the Curriculum 2013 books are not for sale. So it is not justifiable for regional Education Agencies as well as schools to purchase books through other publishers other than the winning bidders in the respective areas.

If the local administrations (Pemda) ready funds outside the School Operational Assistance (BOS), Musliar invited them to purchase enrichment books from book providers other that those appointed by Kemendikbud. If there are books sold exactly as those circulated, Kemendikbud will report it as copyright infringement.

Curriculum 2013 book provision involves the Government Goods and Services Procurement Policy Institution (LKPP). Kemendikbud and LKPP decided the ordering of 2013 Curriculum books to be online because it was deemed efficient, however, in reality it did not run smoothly because the schools were not proactive in ordering the books.

However, efforts at purchasing books from other publishers get the support of Secretary General of Education National Commission Andreas Tambah because the winning bidders could not meet the deadline for when the books had to be printed. The Curriculum 2013 books should have been available since 1 July, however, until approaching September there are still many schools not having received them.

Principal of SMAN 76 Retno Listyarti revealed, for the history books they had not received, she took the initiative of downloading from the Kemendikbud website.   She then photocopied chapter by chapter fearing the books would arrive.

 

Pemerintah Percepat Pengiriman Buku

Media Indonesia, halaman 14

Pemerintah segera menjalankan tiga langkah untuk mengatasi distribusi buku kurikulum 2013 yang hingga kini masih terkendala di sejumlah daerah.

Dirjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hamid Muhammad, kemarin, di Jakarta, mengatakan, ketiga langkah itu, yakni mendorong kantor pos untuk segera mengirim buku yangmasih tersimpan di gudang distributor. Kemudian Kemendikbud mengawasi penyedia buku yang selama ini produksi bukunya masih kurang secara ketat. Terakhir Kemendikbud memfasilitasi penyedia buku yang distribusinya terhambat serta pembayaran untuk buku yang sudah dikirim ke sekolah.

Salah satu masalah terhambatnya pengiriman buku itu ditengarai karena kekhawatiran para penerbit/penyedia buku mengenai pembayaran dari pihak sekolah. Terkait dengan itu, kemarin, Wamendikbud Bidang Pendidikan Musliar Kasim menyampaikan pemerintah telah mencairkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk pos pembayaran buku kurikulum 2013.

Pemerhati pendidikan Abduh Zen menilai penerapan kurikulum 2013 mesti dievaluasi dan direvisi, terutama pada tataran implementasi. Di sisi lain, dosen Universitas Paramadina itu menerangkan, kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum 2013 sulit diterapkan dalam bentuk sesi-sesi pembelajaran.

Pemerhati pendidikan lainnya dari Perguruan Taman Siswa, Darmaningtyas menyatakan pemerintah mendatang perlu merevisi kurikulum 2013. Sebab banyak guru yang belum siap ditambah dengan permasalahan distribusi buku yang terlambat.

Berbeda dengan itu, pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sudarwan berpendapat kurikulum 2013 harus dipertahankan. Terlambatnya distribusi buku bukan masalah substansial yang kemudian menjadi alasan agar kurikulum 2013 direvisi.

Government Expedites Book Delivery

Media Indonesia, page 14

The government immediately takes three steps to address curriculum 2013 book distribution which is still constrained in a number of areas.

Director General of Basic Education Ministry of Education and Culture (Kemendikbud) Hamid Muhammad said in Jakarta yesterday, the three steps, included urging the post office to immediately deliver the books still stored in the distributors’ warehouse.   Then Kemendikbud strictly supervises book providers whose book production is still lacking. Lastly, Kemendikbud facilitates book providers whose distribution is hampered as well as payments for books already delivered to schools.

One of the problems hampering the book delivery is suspected due to the book publishers’/providers’ concerns over payments from the schools. In this regard, yesterday, Deputy Education Minister (Wamendikbud) for Education Musliar Kasim conveyed the government has disbursed the school operational assistance (BOS) funds for the payment of 2013 curriculum books.

Education observer Abduh Zen assesses implementation of curriculum 2013 must be evaluated and revised, especially in the implementation stage. On the other hand, the Paramadina University professor explained, the core competencies and basic competencies in the curriculum 2013 is difficult to be implemented in the form of learning sessions.

Another education observer from Perguruan Taman Siswa, Darmaningtyas stated the future government needs to revise the 2013 curriculum; because there are many teachers not ready in addition to the problem of delayed book distribution.

In contrast, the board of Indonesian Teachers’ Union (PGRI) Sudarwan is of the opinion the curriculum 2013 must be maintained.   The book distribution delays are not a substantial issue to be the reason for revising the said curriculum.

pemerintah percepat pengiriman buku

Sekolah Masih Menanti Buku Teks

Kompas, halaman 11

Ketersediaan buku berbasis Kurikulum 2013 di sekolah di sejumlah daerah hingga Kamis (21/8) masih menjadi persoalan. Buku-buku teks yang sedianya dibagikan kepada setiap siswa belum juga diterima di semua sekolah, bahkan belum ada kepastian pengiriman buku.

Kepala SD Negeri 2 Lamokato, Kolaka, Sulawesi Tenggara Kasmawati mengaku sekolahnya kebingungan karena hingga saat ini belum ada kepastian soal buku kurikulum, kapan akan dikirimkan ke sekolahnya. Menurut Kasmawati, ketiadaan buku teks itu memberatkan sekolah. Dana bantuan operasional sekolah (BOS) terkuras untuk menggandakan buku siswa setiap kali pembelajaran.

Ketua Kompartemen Perbukuan Pengurus Pusat Ikatan Penerbit Indonesia Dharma Hutauruk mengeluhkan sikap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Pemerintah dianggap membuka pendaftaran penilaian buku peminatan SMA dengan tergesa-gesa. Menurut Dharma, untuk membuat buku yang baik, tidak bisa dalam waktu singkat. Namun pemikiran Kemdikbud berbeda, ingin buku yang diajukan untuk dinilai siap dalam waktu dua bulan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengakui implementasi Kurikulum 2013 sangat kompleks dan menantang. Tantangan berat dihadapi Kemdikbud, mulai dari urusan logistik, tenaga, hingga perilaku orang-orang yang terlibat.

Terkait penyediaan buku, Nuh menyebutkan, terdapat kepala dinas dan kepala sekolah yang enggan mengurus pengadaan buku karena kehilangan jatah uang yang biasa didapat dari pengadaan buku teks.  

Schools Still Await Textbooks

Kompas, page 11

Availability of 2013 Curriculum textbooks in schools in a number of regions until Thursday (21/8) is still a problem.   The textbooks which should have been distributed to every student have yet to be received in all schools; there is even no certainty in the book delivery.

Principal of SD Negeri 2 Lamokato, Kolaka, Southeast Sulawesi Kasmawati admitted her school was confused because there is still no certainty on when the curriculum books will be delivered to the school. According to Kasmawati, the absence of the textbooks burdens the school.   School operational assistance (BOS) funds are drained to copy student books for every lesson.

Chairman of Book Compartment Central Board of the Indonesian Publishers Association Dharma Hutauruk complained of the attitude of the Ministry of Education and Culture (Kemdikbud).  The government is deemed to have hastily opened registration for SMA specialization book evaluation. According to Dharma, making a good book takes time. However, Kemdikbud thinks differently, wishing the books proposed to be evaluated be ready within two months.

Education Minister Mohammad Nuh admitted implementation of Curriculum 2013 is very complex and challenging. Kemdikbud faces severe challenges starting from logistics affairs, personnel, to the behavior of the people involved.

In regards book procurement, Nuh mentioned there were agency heads and principals who were reluctant to arrange for book procurement because they lost the usual quota of money obtained from textbook procurement.

Schools Still Await Textbooks

Schools Still Await Textbooks

Guru SMA Butuh Kejelasan

Kompas, halaman 11

Terkait kelas peminatan bagi murid baru SMA yang sudah ditetapkan sejak awal tahun pelajaran baru, sejumlah guru masih kebingungan dengan permintaan murid yang ingin berpindah minat. Guru meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan segera menerbitkan suart mekanisme pindah peminatan siswa SMA.

Wakil Kepala Sekolah SMAN 31, Jakarta Timur Cipto Rojo mengatakan, di sekolahnya, ada sejumlah siswa yang ingin pindah kelas peminatan. Menurut Cipto, masih banyak siswa yang belum mantap dengan pilihannya. Hal serupa terjadi di SMAN 1 Jakarta Pusat. Wakil Kepala Sekolah U Rachmat mengatakan, bahwa berdasarkan peraturan menteri, perpindahan peminatan dimungkinkan, tetapi kenyataannya sulit. Itu karena keterbatasan kuota kelas dan mekanisme administrasi.

Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Harris Iskandar mengatakan, murid tetap bisa pindah kelas peminatan asalkan ada sisa kuota di kelas yang dituju. Namun, kalau memang sudah tidak bisa menambah siswa di kelas, murid bisa pindah sekolah.

Harris menjelaskan, dalam mengatur peminatan siswa, guru dan orangtua berperan penting memberikan pemahaman bahwa siswa memiliki masa depan cemerlang lewat peminatan apapun yang diikuti. Pandangan siswa-siswa Matematika dan Ilmu Alam (MIA) memiliki level tertinggi di masyarakat adalah anggapan yang keliru.