Guru TIK Bingung

Kompas, halaman 11

Guru-guru yang mengampu mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terkena dampak perubahan struktur Kurikulum 2013 masih bingung dengan peran baru mereka. Mereka berharap pemerintah segera membuat pedoman teknis untuk sekolah. Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2014, guru TIK berperan membimbing siswa, pendidik, dan tenaga kependidikan guna memperkuat integrasi TIK dalam pembelajaran dan sistem sekolah.

Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran TIK Kecamatan Duren Sawit, Jakarta, Tumeri mengatakan, perubahan peran guru TIK, sampai saat ini, belum diimplementasikan di sekolah. Pihaknya juga bingung bagaimana bentuk pertanggungjawaban kerjanya.

Persoalan lain yang mengemuka ialah status guru yang tidak linier. Banyak guru TIK latar belakang pendidikannya bidang lain. Saat mata pelajaran TIK diadakan pada 2006, guru mata pelajaran lain yang berminat lantas ditugaskan menjadi guru TIK di sekolah.

Ketua Asosiasi Guru TIK/KKPI Nasional (AGTIKKNAS) Firman Oktora mengatakan, dalam rembuk nasional kerjasama AGTIKKNAS dengan Universitas Pendidikan Indonesia, terungkap perubahan peran guru TIK yang belum dipahami kepala sekolah. Itu karena belum ada petunjuk teknis dari dinas kabupaten/kota ke sekolah. Masih ada guru yang dialihkan menjadi guru prakarya. Padahal, guru TIK tetap dibutuhkan sebagai pembimbing TIK di sekolah.

PT Dinilai Belum Siap Hadapi MEA

Republika, halaman 5

Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) mengakui kebanyakan perguruan tinggi (PT) di Indonesia belum siap menghadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Padahal, PT adalah institusi pembentuk sumber daya manusia dan pilar utama daya saing bangsa.

Sekjen Aptisi yang juga Rektor Universitas Prof Dr Hamka (Uhamka), Suyatno, mengatakan, daya saing tenaga kerja Indonesia masih rendah dengan angka 4,3 persen saja yang terampil. Angka itu, kalah dengan Negara tetangga laiinya, seperti Malaysia yang mencapai 32,6 persen. Menurut Suyatno, dengan SDM yang kurang terampil, pasar tenaga kerja dalam negeri akan dengan mudah diisi oleh tenaga kerja dari Negara ASEAN lainnya.

Ketua Umum Aptisi Edy Suandi Hamid mengatakan, PT harus siap menghadapi MEA karena saat MEA diimplementasikan pada 2015, PT di dalam negeri akan berhadapan secara langsung dengan PT asing di tingkat regional Asia Tenggara. Hal ini jelas telah menempatkan jasa pendidikan Indonesia pada kondisi yang sulit karena banyaknya persoalan yang dihadapi, seperti kualitas yang rendah, kekurangan tenaga dosen, rendahnya kuantitas dan kualitas riset, publikasi ilmiah yang terbatas, dan lain-lain.

Menurut Edy, PT yang sudah siap akan sangat diuntungkan karena semakin luasnya cakupan pasar. Sebaliknya, yang tidak siap dalam menghadapi MEA 2015 terancam tersingkirkan dari dunia pendidikan tinggi nasional.

Data terakhir pada 2014, jumlah PT sudah mencapai 3.485 buah. Dari jumlah itu, PTN berjumlah 100 (tiga persen) yang menampung sekitar 35 persen atau 1.541.261 mahasiswa. Sebanyak 3.385 atau 97 persen merupakan PTS dengan mahasiswa yang ditampung sebanyak 2.825.466 orang atau sekitar 65 persen.

Isi Buku Masih Memiliki Kekurangan

Kompas, halaman 11

Konten Buku Kurikulum 2013 dinilai memiliki sejumlah kekurangan. Hal ini terlihat, salah satunya, dari kompentensi pendidikan yang tidak sesuai dengan indikator peniliaian murid.

Praktisi pendidikan Weilin Han mencontohkan, salah satu kompetensi murid kelas 1 SD ialah sikap santun dan jujur saat bermain dan belajar. Namun, penilaiannya didasarkan pada pelafalan doa, yang tidak bisa dijadikan indikator penilaian apakah siswa sudah bersikap santun dan jujur dalam aktivitas di kelas.

Selain itu, sejumlah materi pendidikan disusun dengan tidak mempertimbangkan kualitas guru yang belum merata. Masih banyak guru yang tidak menempuh pendidikan guru SD dan masih banyak guru yang belum ikut sertifikasi pendidikan.

Senada dengan Weilin, aktivis pendidikan Jimmy Paat mengatakan, terdapat materi pendidikan dalam Kurikulum 2013 tidak sesuai dengan kemampuan dan tahapan perkembangan sesuai usia murid.

Pemerhati pendidikan Dono Koesoema mengatakan, setiap perubahan kurikulum membutuhkan persiapan matang yang meliputi penyusunan konsep, sosialisasi, pelibatan guru untuk menyusun materi, penyusunan buku, persiapan sarana prasarana, uji coba, hingga evaluasi pendidikan setidaknya setelah tiga tahun kurikulum diterapkan.

Menurut Doni, pelakasanaan Kurikulum 2013 mengalami banyak masalah karena konsep pembelajaran tidak disusun dengan baik, manajemen distribusi tidak efektif, pelatihan guru tidak maksmal, serta guru tidak dilibatkan dalam penyusunan kurikulum.

Terkait dengan distribusi buku pelajaran, sejumlah murid di beberapa sekolah di Jakarta belum menerima buku pelajaran. Guna mengatasinya, orang tua murid membeli sendiri buku yang dibutuhkan. Disamping itu, konten buku Kurikulum 2013 menyulitkan proses belajar karena belum semua siswa bisa diajak aktif untuk bertanya dan menjawab pertanyaan.

Dana Sertifikasi Guru Dipungli

Republika, halaman 1

Inspektorat Jenderal Kementrian Pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) mengendus praktik pungutan liar (pungli) tunjangan sertifikasi guru di lingkungan dinas pendidikan (disdik). Praktik pungli ini diduga pejabat dinas pendidikan mencapai puluhan miliar.

Inspektur Jenderal Kemendikbud Haryono Umar mengatakan, pungli tunjangan sertifikasi guru terjadi di beberapa daerah provinsi dan kabupaten/kota. Bentuk pungli kerap diistilahkan sebagai ucapan terima kasih yang diberikan guru kepada pegawai dan pejabat Disdik.

Meskipun demikian, Haryono akan tetap bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut tuntas praktik penyimpangan itu. Terlebih guru merupakan pengajar oral anak-anak bangsa.

Praktik pungli terjadi ketika Kemendikbud menggelontorkan dana tunjangan guru sebesar Rp 280 triliun dari anggaran pendidikan 2014 yang mencapai Rp 400 triliun. Para guru penerima tunjangan diwajibkan memberikan jatah kepada disdik. Tiga bulan lalu Itjen Kemendikbud melakukan inspeksi mendakak (sidak) ke sejumlah disdik di pulau Jawa, dan ditemukan uang pungli untuk disdik di beberapa wilayah.

Haryono menambahkan, uang jatah untuk para pejabat disdik cukup besar, dalam sehari mencapai Rp 30 juta per satu bulan nilai tunjangan sertifikasi guru. Adapun guru menerima tunjangan setiap tiga bulan sekali. Secara hitungan kasar, potensi uang setoran di disdik mencapai Rp 120 juta dalam satu termin pemberian tunjangan, dikalikan 500 kabupaten/kota.

Uang pelicin untuk memuluskan pencairan tunjangan sertifikasi guru sudah menjadi rahasia umum. Alurnya, guru menyetorkan sejumlah uang dalam jumlah sukarela atau sudah ditentukan sebelumnya kepada oknum disdik setempat. Setiap kali pemberian uang, guru tidak menerima kwitansi.

Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesian Corruption Watch (ICW) Febri Hendri mengatakan, pungli tunjangan sertifikasi guru memang banyak terjadi di daerah. Fenomena pungli terjadi lantaran adanya cara pandang guru yang keliru. Guru tidak menyadari setoran itu termasuk bentuk gratifikasi. Disdik juga tak merasa kalau mereka sedang menyalahgunakan wewenang jabatannya.