Jawa Timur Dukung Pendirian SMK

Republika, halaman 5

Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo sangat mendukung Muhammadiyah mendirikan lebih banyak sekolah menengah kejuruan (SMK) di Jatim. Soekarwo berjanji akan menyokong, mulai dari mempercepat perizinan, perlengkapan sekolah, hingga pelatihan tenaga pendidik.

Soekarwo menyampaikan dukungan tersebut untuk mencetak lebih banyak lulusan SMK. Diharapkan pada kurun waktu 2014-2019 rasio SMK 70 persen dan SMA 30 persen. Untuk mempercepat upaya tersebut, akan dibentuk SMK mini yang mempunyai sembilan jurusan dengan memiliki keterampilan dan sertifikasi.

Meski begitu, Soekarwo menggarisbawahi, tenaga kerja lulusan SMK harus mempunyai standarisasi dan kualifikasi. Australia pernah meminta 150 ribu tenaga kerja Indonesia, namun permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi karena pelatihan dan peralatannya sudah kuno.

Beberapa waktu lalu, atase Jerman yang juga alumni Istitut Teknologi Surabaya (ITS) pernah menawarkan standarisasi keterampilan lulusan SMK, karena Jerman tengah membutuhkan enam juta tenaga kerja hingga 2025. Banyak tenaga ahli yang bersedia memberikan pelatihan bagi calon tenaga terampil di Surabaya, dan pihaknya juga telah meminta pemerintah pusat untuk membentuk asosiasi standarisasi nasional menjadi satu untuk meningkatkan kualitas SDM.

Namun demikian, pendirian SMK Muhammadiyah akan menghadapi banyak tantangan, seperti terkendala biaya pembangunan meskipun lahan sudah tersedia. Pihaknya akan memberikan bantuan untuk peralatan dan perlengakapan SMK serta sertifikasi.

Sekretaris Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jatim M Najib mengatakan saat ini terdapat 942 lembaga pendidikan Muhammadiyah, yang terdiri atas 339 SD, 5 SLB, dan 133 MI, 86 SMP, 179 MTs, 3 SMPLB, 84 SMA, 78 SMK, 34 MA, 1 SMALB, serta 24 perguruan tinggi. Rincian itu belum termasuk 1.732 lembaga pendidikan prasekolah yang dikelola lembaga sayap perempuan Muhammadiyah, Aisyiyah yang memiliki 909 TK, 449 KB, dan 374 PAUD.

East Java Supports Establishment of SMK

Republika, page 5

East Java (Jatim) Governor Soekarwo very much supports Muhammadiyah establishing more vocational high schools (SMK) in East Java. Soekarwo pledged to support, starting from accelerating licenses, school equipment, to training of education personnel.

Soekarwo conveyed the support to turn out more SMK graduates. It is expected that within the period of 2014-2019, the ratio of SMK is 70 percent and SMA 30 percent. To accelerate the effort, mini SMKs will be established having nine majors with skills and certification.

Nevertheless, Soekarwo emphasized SMK graduate workforce must have standardization and qualification. Australia had requested 150 ribu Indonesian workers, however the request could not be fulfilled because the training and equipment were outdated.

Some time ago, attache to Germany who is an alumnus of the Surabaya Insitute of Technology (ITS) had offered standardization of SMK graduate skills, because Germany was in need of six million workers until 2025. There are many experts willing to provide training for prospective skilled workers in Surabaya, and his party had also requested the central government to establish a single national standardization association to improve the quality of human resources.

However, the establishment of SMK Muhammadiyah will face many challenges, such as constraint in development cost despite the availability of land.   His party would provide assistance for SMK equipment and facilities as well as certification.

Secretary of Board of East Java Muhammadiyah Region M Najib said currently there are 942 Muhammadiyah education institutions, comprised of 339 primary schools (SD), 5 special schools (SLB), and 133 madrasah ibtidaiyah (MI), 86 junior high schools (SMP), 179 madrasah tsanawiyah (MTs), 3 special junior high schools (SMPLB), 84 high schools (SMA), 78 vocational high schools (SMK), 34 madrasah aliyah (MA), 1 special high school (SMALB), as well as 24 higher education institutions. The details had not included 1,732 preschools managed by Muhammadiyah’s women’s wing, Aisyiyah which has 909 Kindergartens, 449 Playgroups, and 374 Early Childhood/PAUD.

East Java Supports the Establishment of Vocational Education Schools

East Java Supports  Establishment of SMK

Siswa Mukomuko Belajar di Lantai

Republika, halaman 5

Sebanyak 50 orang siswa SDN 3 Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, terpaksa belajar di lantai. Hal itu karena sampai sekarang ruang kelas mereka belum dilengkapi meja dan kursi.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Mukomuko, WIsnu Hadi mengatakan, dua kelas yang tidak ada meja dan kursi itu, di kelas dua dan tiga. Dalam satu kelas, terdapat sebanyak 25 orang siswa.

Wisnu mengatakan, sebelumnya di wilayah itu ada empat kelas yang tidak memiliki meja dan kursi. Tetapi, dua kelas telah dibelikan meja dan kursi dari hasil panen kelapa sawit yang tumbuh di sekolah tersebut.

Sehingga, Wisnu melanjutkan, masih ada dua kelas lagi yang belum ada fasilitas meja dan kursinya. Pihak sekolah, mengaku sudah sering mengusulkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat agar sekolah mendapat anggaran untuk pembelian meja dan kursi di dua kelas sekolah itu. Namun, sampai kini tidak pernah terealisasi.

Wisnu mengatakan, setelah menyaksikan langsung ke sekolah itu, ia akan mengagendakan pertemuan dengan dinas untuk membahas permasalahan ini. DPRD, menurutnya, akan memanggil dinas pendidikan setempat untuk menanyakan hal ini dan mencarikan solusi agar tidak ada lagi sekolah di daerah ini yang tidak ada meja dan kursi.

Mukomuko Students Study on the Floor

Republika, page 5

A total of 50 students of primary school SDN 3 Kecamatan Sungai Rumbai, Mukomuko Regency, Bengkulu Province, were forced to study on the floor.   To date their classrooms have not been equipped with desks and chairs.

Chairman of Commission III DPRD Mukomuko Regency, WIsnu Hadi said, two classrooms had no desks nor chairs, grades two and three. There are 25 students in one class.

Wisnu said, previously in that area there were four classrooms without desks and chairs.   But two classrooms were finally equipped with desks and chairs bought from the harvest of oil palm growing in the school premises.

So, continued Wisnu, there are still two more classes without desks and chairs.  The school claimed to often propose to the local Education and Culture Agency for the school to obtain budget for the purchase of desks and chairs for the two classrooms. However, it has never been realized.

Wisnu said, after witnessing directly to the school, he would schedule a meeting with the education agency to discuss this problem.   The Regional House of Representatives (DPRD), according to him, will summon the local education agency to inquire of this matter and seek a solution so that there are no longer any schools in the area lacking desks and chairs.

Students in Mukomuko Study on the Floor

Mukomuko Students Study on the Floor

Guru Harus Jadi Fasilitator dan Inovator

Media Indonesia, halaman 15

Para guru dalam menjalan tugas dituntut mampu mewujudkan kualitas pengajaran bermutu dan memudahkan peserta didik menguasai ataupun mempraktikkan materi ajar.

Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Achamd Jazidie mengatakan, para guru diharapkan mampu menjadi fasilitator dan inovator bagi anak didik untuk menjadi kreatif dan belajar. Menurut dia, tuntutan profesi guru mengharuskan mereka untuk selalu memperbarui diri seiring dengan percepatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tumbuh dan berkembang.

Achmad menjelaskan terdapat tiga hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas guru. Pertama, ialah memberikan sarana dan preasarana yang lengkap seperti alat laboratorium hingga ruang praktik. Kemudian, kementerian bekerja sama dengan Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK) untuk meningkatkan kualitas pendidik. Kementerian juga akan memberikan beasiswa kepada guru yang berprestasi. Selain itu, lomba-lomba untuk membangkitkan kemampuan inovasi guru digelar, sehingga pendidik mendapatkan metode pembelajaran yang dipahami siswa.

Teachers Must be Facilitators and Innovators

Media Indonesia, page 15

In carrying out their duty/task, teachers are demanded to be capable of realizing quality teaching and to facilitate students to master or practice the teaching material.

Director General of Secondary Education Ministry of Education and Culture Achmad Jazidie said teachers are expected to be capable of being facilitators and innovators for students to become creative and learn.   According to him, the demands of the teaching profession requires them to constantly update themselves in line with the acceleration of the development of science and technology.

Achmad explained there are three things to be done to improve the quality of education and teachers.   Firstly, is to provide complete facilities and infrastructure, such as laboratory equipment to practice rooms. Then the ministry collaborates with Educator and Education Personnel Institute or Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK) to improve education quality.   The ministry will also provide scholarships to achieving teachers. In addition, competitions to spur teacher innovations are held, so that educators obtain learning methods students understand.

Teachers Should become Facilitator and Innovator

Teachers Must be Facilitators and Innovators

Jumlah Lembaga Pendidikan Nonformal yang Terakreditasi Minim

Kompas, halaman 11

Setelah enam tahun akreditasi bagi pendidikan nonformal berlangsung, baru sekitar 2 persen lembaga yang diakreditasi. Minimnya institusi pendidikan nonformal yang terakreditasi disebabkan oleh terbatasnya kuota yang disediakan pemerintah setiap tahunnya.

Padahal, pendidikan nonformal, seperti pendidikan anak usia dini atau taman kanak-kanak, lembaga kursus dan pelatihan, serta pusat kegiatan belajar masyarakat, terus berkembang. Saat ini, jumlah lembaga pendidikan nonformal itu mencapai lebih dari 200.000 institusi.

Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal, Perdana Afif Luthfy mengatakan, akreditasi pendidikan nonformal sama pentingnya dengan akreditasi institusi persekolahan. Bahkan, sejumlah daerah telah mensyaratkan akreditasi guna mengajukan izin perpanjangan institusi pendidikan nonformal. Afif menambahkan, kuota tiap tahun yang disediakan pemerintah baru berkisar 1.000 institusi. Namun, tahun depan ada komitmen untuk menaikkan kuota hingga lima kali lipat.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hamid Muhammad mengatakan, peran pendidikan nonformal semakin dirasakan masyarakat. Institusi pendidikan nonformal melayani pendidikan bagi anak-anak usia dini dan orang dewasa untuk belajar berkelanjutan. Oleh karena itu, penjaminan mutu melalui akreditasi harus berkesinambungan.