Penggabungan Sekolah Hemat Anggaran Miliaran Rupiah

Koran Tempo, halaman 25

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Lasro Marbun mengatakan, proses penggabungan sekolah dasar di Jakarta bakal menghemat anggaran tiap tahun mencapai miliaran rupiah. Pos anggaran yang bisa dihemat adalah biaya operasional pendidikan (BOP) dan tunjangan kepala sekolah.

Dari pos anggaran BOP, pemerintah DKI akan menghemat sekitar Rp. 4 miliar per tahun. Sedangkan dari tunjangan kepala sekolah, anggaran yang bisa dipangkas sekitar Rp. 685 juta per bulan, sehingga dalam setahun anggaran tunjangan kepala sekolah yang bisa dihemat sekitar Rp. 8,5 miliar. Menurut rencana, Dinas Pendidikan akan menggabungkan 685 sekolah dasar di Ibu Kota. Total jumlah sekolah dasar saat ini sebanyak 2.113. Setelah digabungkan, jumlah sekolah dasar bakal menyusut menjadi 1.428.

Contoh di Jakarta Pusat, salah satu sekolah yang digabung adalah SDN Kebon Sirih 03 dan SDN Kebon Sirih 01. Menurut kepala SDN 03 Syamsudin, salah satu ruangan hasil penggabungan yang dimanfaatkan siswa dipergunakan untuk pelajaran seni budaya dan keterampilan. Ruangan itu bisa dipakai oleh seluruh siswa dari kelas satu hingga kelas enam.

Pengamat pendidikan Jimmy Paat mengatakan, imbas dari penggabungan, kuota guru jadi berlebih. Yang paling terancam oleh kebijakan ini adalah guru honorer. Menurut Jimmy, guru-guru honorer bisa diberi tempat di sekolah lain yang masih kekurangan tenaga pengajar.

School Merger to Save Billions of Rupiah in Budget

Koran Tempo, page 25

Head of DKI Jakarta Education Agency Lasro Marbun said the process of merging primary schools in Jakarta will save billions of rupiah in budget annually.   The budget posts to be saved are education operational costs (BOP) and school principal allowance.

From the BOP budget item, the city administration will save around Rp. 4 billion per year.   Whereas for school principal allowance, the budget could be trimmed by around Rp. 685 million monthly, so that in a year the school principal allowance budget to be saved is around Rp. 8.5 billion.   According to plan, the Education Agency will merge 685 primary schools in the Capital City. Total number of primary schools is 2,113.  After merging, the number of primary schools would reduce to 1,428.

An example in Central Jakarta, two of the schools to be merged are SDN Kebon Sirih 03 and SDN Kebon Sirih 01.   According to principal of SDN 03 Syamsudin, one of the rooms as a result of the merger is utilized by students for the subject of cultural arts and crafts.   The room can be used by all students from first to sixth grades.

Education observer Jimmy Paat said the impact from the merger is that teacher quota would be in excess. Most threatened by this policy are honorary teachers.   According to Jimmy, honorary teachers could be placed in other schools that still lack teaching personnel.

School Merger Saves Billions Rupiah Budget

School Merger Saves Billions Rupiah Budget

Pendidikan Kunci Pembangunan

Kompas, halaman 12

Pendidikan kunci penting untuk mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan haruslah memenuhi hak dasar warga negara yang akan berguna dalam mengatasi berbagai masalah pembangunan.

Seruan menjadikan pendidikan sebagai kunci pembangunan berkelanjutan disiapkan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) terkait akan berakhirnya Tujuan Pembangunan Milenium pada 2015. Dalam buklet Laporan Pengawasan Global Pendidikan Untuk Semua, UNESCO, pekan ini, dinyatakan bahwa pendidikan berhubungan dengan banyak aspek pembangunan berkelanjutan.

Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon dalam laporan itu mengungkapkan, pendidikan merupakan hak dasar dan basis dari kemajuan setiap negara. Tantangan untuk mengentaskan orang dari kemiskinan, menghadapi perubahan iklim, dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan kemitraan semua pihak. Melalui kemitraan, kepemimpinan, dan investasi dalam pendidikan, kita dapat mengubah hidup individu, ekonomi nasional, dan dunia.

Direktur Jenderal UNESCO Irina Bokova mengatakan, bukti menunjukan bahwa pendidikan menyelamatkan hidup dan mentransformasi hidup. Sementara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh meyakini, pendidikan sebagai kunci peningkatan pembangunan. Pendidikan merupakan sektor yang harus terus didukung baik dari segi anggaran maupun segi kebijakan.

Education Key to Development

Kompas, page 12

Education is key to supporting the attainment of sustainable development. Improved access and quality of education must meet the basic rights of citizens that will be useful in addressing various developmental issues.

Calls to make education key to sustainable development is prepared by the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) in relation to the end of Millenium Development Goals in 2015.   In a booklet UNESCO Report on Global Supervision of Education for All, this week, it is stated that education is related to many aspects of sustainable development.

UN Secretary General Ban Ki-moon revealed in the report that education is the basic right and the basis for advancement of every country.   The challenges to alleviating poverty, addressing climate change, and achieving sustainable development require the partnerships of all parties.   Through partnership, leadership, and investment in education, we can change the lives of individuals, the national economy, and the world.

UNESCO Director General Irina Bokova said evidence indicates that education saves lives and transforms lives.   While Minister of Education and Culture Mohammad Nuh believes education is the key to improving development. Education is the sector that must continue to be supported in terms of budget as well as in terms of policy.

Education is the Key to Development

Education is the Key to Development

10 Percetakan Diduga Bermasalah

Media Indonesia, halaman 14

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) masih enggan membeberkan sejumlah percetakan pemenang tender yang diberi sanksi terkait keterlambatan distribusi buku ajar Kurikulum 2013 ke sekolah sekolah.

Kasubdit Advokasi Wilayah 1 Timur LKPP Julianto mengatakan, pihaknya sedang mendalami penyebab keterlambatan, dan jika terbukti bersalah penerbit akan diblack-list dan tidak lagi mendapat tender buku ajar semester II tahun ajaran 2014/2015.

Julianto membenarkan apa yang diungkapkan Irjen Kemendikbud Haryono Umar yang mengatakan bahwa 10 dari 30 percetakan bermasalah, namun ia menolak membeberkan 10 percetakan tersebut.

Sebelumnya Mendikbud M Nuh meminta LKPP ikut bertanggungjawab menyelesaikan distribusi buku ajar karena LKPP ditunjuk Kemendikbud untuk membuat kontrak dengan percetakan atau penyedia yang ditunjuk mencetak buku ajar.

Irjen Kemendikbud Haryono Umar sendiri memastikan dari audit tim itjen sejak awal bulan ini, keterlambatan buku ajar ke sekolah diduga lantaran sejumlah percetakan wanprestasi, dan 10 dari 30 percetakan bermasalah.

Sekjen Persatuan Guru Swasta Indonesia (PGSI) Suparman mendesak agar Mendikbud M Nuh meminta LKPP segera membeberkan percetakan yang bermasalah tersebut, dan diberi sanksi tegas.

Terkait pengadaan buku ajar Kurikulum 2013 semester II, LKPP akan memberlakukan kontrak payung dan kontrak pemesanan. Nantinya, dinas pendidikan kabupaten/kota berkoordinasi langsung dengan percetakan dalam kontrak yang mengacu pada kontrak dengan LKPP.

Saat ini sudah dibuka tahapan prakualifikasi lelang bagi percetakan untuk pengadaan buku semester II. Pemenangnya nanti ditawarkan daring untuk pengadaan buku ajar semester II. Dan lewat daring pula dinas akan berhubungan langsung dengan percetakan.

10 Printing Companies Allegedly Problematic

Media Indonesia, page 14

Government Goods/Services Procurement Policy Institution (LKPP) is still reluctant to disclose a number of winning bidder printing companies imposed sanctions for late distribution of Curriculum 2013 books to schools.

Head of LKPP Sub-directorate of Advocacy East Region 1 Julianto said his party is looking into the cause of the delay, and if proven guilty the publisher will be black listed and will no longer obtain tender of semester II academic year 2014/2015 textbooks.

Julianto affirmed what was disclosed by Inspector General Kemendikbud Haryono Umar who said that 10 of 30 printing companies were problematic, however he refused to disclose the 10 printing companies.

Previously, Mendikbud M Nuh asked LKPP to take responsibility in settling textbook distribution because LKPP was appointed by Kemendikbud to make contracts with the printing companies or providers appointed to print textbooks.

Irjen Kemendikbud Haryono Umar himself ascertained from the audit of inpectorate general team early this month, the delay of textbooks to schools is allegedly due to a number of printing companies that breached agreement, and 10 of 30 printing companies that are problematic.

Secretary General of the Association of Indonesian Private Teachers (PGSI) Suparman urged Mendikbud M Nuh to ask LKPP to immediately disclose the problematic printing companies, and be given strict sanctions.

Regarding Curriculum 2013 semester II textbook procurement, LKPP will apply an umbrella contract and booking/order contract.   Later, regency/city education agencies coordinate directly with printing companies in contracts referring to the contract with LKPP.

Prequalification stage of auction for printers to procure semester II books has already been opened.   The winners will be offered online for procurement of semester II textbooks.   And via online too the (education) agency will directly contact the printing companies.

10 Printing Companies Allegedly Problematic

10 Printing Companies Allegedly Problematic

Pengawasan Buku Lemah

Republika, halaman 5

Pengawasan penerbitan buku pelajaran oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) Kemendikbud dinilai lemah. Hal tersebut menyebabkan masih beredarnya buku pelajaran yang menyalahi aturan.

Pengamat pendidikan Doni Koesoema mengatakan, sistem review buku mestinya diserahkan kepada tim pakar dan melibatkan disiplin lintas ilmu dan orang tua. Pengawasan buku saat ini lebih sering diserahkan kepada birokrat sehingga banyak buku yang kurang bagus dan mengandung kata-kata tidak pantas bisa terbit.

Oleh karena itu perlu dibentuk tim independen untuk mereview buku yang terdiri atas guru mata pelajaran, ahli kurikulum, psikolog, dan orang tua.

Terkait masalah ini, Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemendikbud Ibnu Hamad mengatakan, buku yang mengandung kata-kata kasar tersebut berasal dari penerbit bukan Kemendikbud, dan buku tersebut merupakan buku kurikulum lama (KTSP).

Ibnu menyarankan agar pihak penerbit menarik buku-buku yang mengandung kata-kata kasar dan memperbaikinya sebelum disebarkan ke sekolah lagi.

Terkait adanya SMP yang masih menggunakan buku KTSP, Ibnu mengungkapkan, penerapan Kurikulum 2013 di tingkat SMP atau MTsN adalah untuk kelas satu dan dua, dan tidak salah jika ada SMP kelas tiga masih menggunakan KTSP.

Ibnu menambahkan, Kemendikbud menjadi penerbit buku Kurilkulum 2013 salah satunya untuk mengeliminasi buku-buku yang diterbitkan oleh penerbit, dan menghindari konten-konten buku yang tidak laik dan mengandung kata-kata kasar.

Kasus beredarnya buku pelajaran tak layak bukan terjadi kali ini saja. Pada September tahun lalu, Kemendikbud kecolongan dengan ditemukannya bahasa yang tidak pantas termuat di buku referensi pelajaran bahasa Indonesia kelas 7 SMP yang kini beredar di beberapa daerah.