Ponpes Belum Dioptimalkan

Kompas page 12
(berita ACDP)

JAKARTA, KOMPAS — Pendidikan di pondok pesantren belum dioptimalkan untuk mendukung peningkatan angka partisipasi kasar di jenjang pendidikan menengah. Padahal, jumlah institusi pondok pesantren dan santri cukup banyak, tetapi kontribusi lulusan pendidikan menengah masih rendah.

”Perlu revitalisasi pendidikan di ponpes (pondok pesantren) yang merupakan lembaga nonformal. Ponpes dan madrasah aliyah dapat dioptimalkan untuk membuat APK (angka partisipasi kasar) pendidikan menengah pada 2020 sesuai target 96 persen,” kata Kamaruddin Amin, Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama, dalam Lokakarya Penyusunan Desain dan Proposal Penelitian Kebijakan Pendidikan Islam, di Jakarta, Selasa (15/4).

Program untuk penguatan penelitian Direktorat Jenderal Pendidikan Islam serta Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Latihan Kementerian Agama ini bekerja sama dengan Analytical Capacity Development Partnership.

Kamaruddin menyebutkan ada 27.000 ponpes dengan 4 juta santri. Namun, lulusan Paket C (setara SMA) hanya 100.000 orang. ”Penelitian yang akan digagas salah satunya bisa untuk melihat potensi di ponpes dan memanfaatkannya untuk menyukseskan pendidikan menengah universal,” katanya.

Menurut Kamaruddin, perlu terobosan dalam meningkatkan kontribusi pendidikan Islam di bawah Kementerian Agama. Selain revitalisasi ponpes, Kementerian Agama juga memberikan dukungan pemberdayaan pada madrasah yang sekitar 91 persen berstatus swasta.

Amich Alhumami, Kepala Subdirektorat Pendidikan Tinggi, Direktorat Pendidikan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatakan, pendidikan menengah universal akan didorong. Pendidikan di ponpes dianggap strategis.

Menurut Amich, program yang ada di pesantren biasanya gabungan dari dua atau lebih unsur pendidikan. Unsur-unsur tersebut adalah mengaji kitab kuning, diniyah (pengajaran agama dengan sistem klasikal), madrasah lokal (dengan kurikulum dibuat pesantren sendiri), madrasah (menggunakan kurikulum Kementerian Agama), ma’had ali (pendidikan tinggi), wajib belajar pendidikan dasar (Paket A/B/C), dan sekolah umum.

Namun, program atau kegiatan pendidikan yang bervariasi ini sering kali tak terkelola dengan baik karena keterbatasan tenaga dan dana.

Oleh karena itu, kata Amich, pemerintah perlu meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan (pesantren dan madrasah diniyiah) agar lebih kompetitif, maju, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Namun, peningkatan ini tetap menjaga identitas dan karakteristik yang khas sebagai lembaga pendidikan keagamaan. (ELN)

Ponpes Not Optimized Yet

Kompas page 12

(ACDP News)

JAKARTA, KOMPAS – Education in Islamic boarding school (Pondok Pesantren/Ponpes) has not been optimized to support the increase in the gross enrollment rate in secondary education. Although the number of Ponpes and they students are relatively high,, their contribution to secondary education graduation remains low.

“It is necessary to revitalize education in Ponpes as a non-formal institution. Ponpes and madrasah aliyah can be optimized to reach the target of 96% for GER (Gross Enrollment Rate) of secondary education in 2020,” said Kamaruddin Amin, Secretary of Director General of Islamic Education, Ministry of Religious Affairs, in a Workshop on Research Designs and Proposals for Islamic Education Policies, in Jakarta, Tuesday (15/4).

The program to strengthen researches of Directorate General of Islamic Education and the Research and Development Agency of the Ministry of Religious Affairs is carried out in cooperation with Analytical Capacity Development Partnership.

Kamaruddin said that there are 27,000 Islamic boarding schools with 4 million students. However, their Package C (SMA equivalent) graduates are only 100,000 people. “The research which will be initiated will try, among others, to find out potentials in Ponpes and use them for the success of the universal secondary education,” he said.

According to Kamaruddin, breakthroughs are needed in enhancing contribution of Islamic education under the Ministry of Religious Affairs. In addition to Ponpes revitalization, the Ministry will also support the empowerment of madrasah which currently consists of 91% of private institutions.

Amich Alhumami, Head of Sub-Directorate of Higher Education, Directorate of Education, the National Development Planning Agency, said the universal secondary education will be encouraged. Education in Ponpes is considered strategic.

According to Amich, programs available at Ponpes are usually a combination of two or more elements of education. These elements are Kitab Kuning (literally meaning yellow book), diniyah (religious teachings with classical system), local madrasah (using a curriculum prepared by the Ponpes itself), madrasah (using the curriculum of the Ministry of Religious Affairs), ma’had ali (higher education), compulsory education (Packages A/B/C), and public schools.

However, these various educational programs or activities have not been properly managed because of limited resources and funding.

Therefore, Amich said, the Government needs to improve the quality of religious education (Islamic boarding schools and madrasah diniyiah) so that they can be more competitive, advanced, and adaptive to the times while maintaining their identities and characteristics as religious education institutions. ( ELN )

 

Ponpes Not Optimized Yet

Ponpes Not Optimized Yet

SMK Dhuafa tak Terima Siswa Titipan

Republika, halaman 7

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dhuafa yang kini menyandang status sebagai SMK Negeri 3 Purbalingga harus berani menolak siswa titipan. Bupati Purbalingga Sukento Rido Marhaendrianto meminta Kepala SMKN 3 Purbalingga menyatakan tegas tak menerima siswa titipan, termasuk dari orang-orang partai. Dia mengatakan, siswa yang masuk ke sekolah tersebut harus memenuhi kriteria disyaratkan.

Sebelumnya, sekolah tersebut memang digagas oleh Pemkab Purbalingga. Setelah mendapat izin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), SMK Dhuafa itu sudah mulai menerima siswa baru sejak 2013. Siswa yang diterima adalah siswa dari kalangan keluarga tidak mampu.

Pemkab Purbalingga mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk mengelola sekolah ini. Pasalnya, selain para siswa dari keluarga miskin dibebaskan dari biaya pendidikan, mereka juga ditempatkan dalam asrama.

Sementara itu, mengenai penerimaan siswa baru pada tahun ajaran 2014, Kepala SMK Negeri 3 Purbalingga, Juwani, menyatakan, tahun ini sekolah ini tidak hanya akan menerima siswa baru dari keluarga miskin. Tetapi, juga menerima siswa reguler dari keluarga non-miskin. Hanya saja, siswa dari keluarga miskin akan tetap diasramakan, sedangkan siswa reguler tidak. Sekolah ini juga akan membuka jurusan baru, yakni permesinan.

SMK Dhuafa Not Admitting Students via Back-Door Admission

Republika page 7

Dhuafa Vocational School (SMK), which has now earned the status as State SMK 3 Purbalingga, should dare to reject students through back-door admissions. Regent of Purbalingga Sukento Rido Marhaendrianto asked the principal of the school to explicitly state that the school does not admit students via back-door admissions, including from political parties. He said that the potential students must meet the requirements.

Previously, the Government of Purbalingga Regency initiated the establishment of the school after securing permission from the Ministry of Education and Culture. The school has begun to admit students from poor families since 2013.

The regency allocates a large amount of budget to manage the school because, in addition to be exempted from any cost, the students stay in a dormitory.

Meanwhile, as for admissions of new students in the academic year of 2014, the principal of the school, Juwani, said that this year the school will admit not only new students from poor families but also regular students from non-poor families. However, while students from poor families will stay in the dormitory, regular students do not. The school will also open a new department, namely machining department.

 

SMK Dhuafa Not Admitting Students via Back-Door Admission

SMK Dhuafa Not Admitting Students via Back-Door Admission

Kunci Jawaban UN Diperjualbelikan

Koran Tempo, halaman 11

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menerima 33 laporan kecurangan dalam ujian nasional sekolah menengah atas sejak 11 April lalu. Kasus yang paling banyak dilaporkan adalah praktik jualbeli jawaban.

Sekretaris Jenderal FSGI Retno Listiyarti mengatakan, ada 11 kasus yang menyangkut kunci jawaban. Retno mengatakan, kasus jual-beli kunci jawaban ini tercatat ditemukan di Jakarta, Bandung, Medan, dan Surabaya. Pola yang digunakan adalah memanfaatkan jaringan para alumni sekolah yang bersangkutan atau sindikat jasa bimbingan belajar.

Aktivis LBH Jakarta Nelson Nikodemus meminta pemerintah menghentikan pelaksanaan UN hingga mampu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang merata bagi seluruh siswa di Indonesia.

National Exam Answer Keys Traded

Koran Tempo Page 11

Federation of Indonesian Teachers Union (FSGI) received 33 reports of cheatings in the National Exam for SMA held since 11 April. The most frequently reported case is answer key selling.

Secretary General of FSGI Listiyarti Retno said that there were 11 cases related to answer keys. The cases, she said, were found in Jakarta, Bandung, Medanand Surabaya.

As to the pattern used in the selling, the perpetrators used alumni networks of the relevant schools or gangs of tutoring services.

Nelson Nikodemus, an activist from LBH Jakarta, urged the Government to stop the National Examination until the Government is able to provide equal education facilities and infrastructures for all students across the country.

 

National Exam Answer Keys Traded

National Exam Answer Keys Traded

Ujian Nasional Berjalan Lancar Meskipun Muncul Beberapa Gangguan Kecil

The Jakarta Post, halaman 9

Hari pertama ujian nasional untuk siswa SMA di Jakarta dan Tangerang di Banten berjalan lancar, meskipun ada laporan tentang masalah teknis dan beredarnya kunci jawaban.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Lasro Marbun mengatakan ia mengunjungi delapan sekolah di ibukota dan memantau laporan dari bawahannya pada hari Senin.

Dia tidak menerima laporan mengenai soal yang bocor kepada siswa atau beredarnya kunci jawaban. Beberapa sekolah kelebihan lembar pertanyaan dan beberapa lembar pertanyaan rusak. Mereka mampu menangani masalah tersebut karena ada persediaan.

Di sisi lain, Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti mengatakan organisasinya telah menerima sejumlah laporan mengenai kecurangan pada hari pertama ujian. “Kami menerima laporan yang menunjukkan bahwa kunci jawaban sedang dijual di Garut, Indramayu, dan Jakarta. Para pengawas menemukan kunci jawaban di ponsel siswa,” katanya.

The Dinas Pendidikan DKI Jakarta mencatat bahwa 119.879 siswa SMA dan SMK akan mengikuti ujian dari tanggal 14 April sampai 16 April.