Pemerataan Guru Terkendala Otoda

Republika, halaman 5

Guru yang mendapat tunjangan sertifikasi di haruskan minimal mengajar 20 siswa. Aturan ini di buat untuk meredistribusi guru yang penyebarannya tidak merata. Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Pranata mengatakan, saat ini di perkotaan ada guru yang mengajar 15 siswa bahkan 18 siswa. Padahal, di daerah terpencil ada sekolah-sekolah yang kekurangan guru.

Pranata mengatakan, Kemendikbud telah membuat pedoman penataan dan pemerataan guru bagi pemerintah daerah di kabupaten/kota. Namun, perpindahan dan penataan guru di setiap wilayah kurang berjalan baik karena otonomi daerah. Selama otonomi daerah masih seperti saat ini, pemerataan guru masih susah. Sebenarnya rasio perbandingan guru dengan siswa, satu guru SMA untuk 20 siswa, satu guru SMK untuk 15 siswa. Kenyataannya, ada satu guru yang mengajar 12 hingga 15 siswa. Ini perlu dilakukan penataan dan pemerataan kembali.

Dirjen Pendidikan Dasar (Dikdas) Kemendikbud Hamid Muhammad mengatakan, masalah kekurangan guru tidak akan selesai jika tidak melakukan sesuatu. Karena itulah penataan dan pemerataan guru dilakukan. Saat ini sekolah di perkotaan 60 persen kelebihan guru, sedangkan 37 persen sekolah di perdesaan kekurangan guru. Lalu 66 persen sekolah di daerah terpencil juga kekurangan guru.

Hamid mengakui, guru lebih banyak terkonsentrasi di daerah perkotaan. Menurutnya, dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) terbaru, terdapat SD di sebuah kota jumlah siswanya hanya 23 orang tetapi gurunya 16 orang. Selain itu, ada juga SD yang jumlahnya 120 orang namun guru agamanya 5 orang. Kebutuhan guru kelas SDN saat ini adalah 3.019.

Pemerataan guru ini di targetkan akan selesai sebelum Desember 2015. Hamid mengatakan, guru sebaiknya mau di pindahkan dari sekolah-sekolah yang kekurangan guru. Jika pemerataan guru tidak segera selesai, pemerintah menanggung beban luar biasa. Tahun ini tunjangan serifikasi guru mencapai Rp. 30 triliun. Tahun depan akan membengkak menjadi Rp.70 triliun. Jika indikator peningkatan tunjangan guru dihubungkan dengan mutu pendidikan, maka pemerataan guru harus segera diselesaikan.

Teacher Equitability Constrained by Regional Autonomy

Republika, page 5

Teachers who received certification allowance are required to teach at least 20 students.   This rule is created to redistribute teachers whose spread is not equitable. Director of Educators and Education Personnel Ministry of Education and Culture (Kemendikbud) Pranata said, currently in the city there are teachers who teach 15 students, even 18 students.   When actually, in remote areas there are schools lacking teachers.

Pranata said Kemendikbud has made guidelines on structuring and even distribution of teachers for the regional administrations in regencies/ cities.   However, the moving and arrangement of teachers in every region is not running well due to regional autonomy. For as long as the regional autonomy is still as it is currently, the even distribution of teachers is still difficult (to achieve).     Actually, the ratio between teacher and students is one high school (SMA) teacher for 20 students, one vocational high school (SMK) teacher for 15 students.   In reality, there is one teacher teaching 12 to 15 students.     Restructuring and equitable distribution needs to be conducted.

Director General of Basic Education (Dikdas) Kemendikbud Hamid Muhammad said the problem of shortage of teachers will not be resolved if nothing is done.   That is why structuring and equitable distribution of teachers is conducted.   Currently, 60 percent of urban schools have a surplus of teachers, whereas 37 percent of schools in villages have shortages of teachers. Then 66 percent of schools in remote areas are also short-staffed.

Hamid acknowledged teachers are more concentrated in urban areas.   According to him from the latest Education Basic Data (Dapodik), there is a primary school (SD) in a city whose students total only 23 children yet there are 16 teachers.   In addition, there is also a primary school whose students total 120 children but with 5 religion teachers.   The need for state primary school (SDN) classroom teachers is currently 3,019.

This equitable distribution of teachers is targeted to be completed before December 2015. Hamid said if the even distribution of teachers is not immediately resolved, the government bears an extraordinary load.   This year teacher certification allowance reaches Rp. 30 trillion.  Next year it will swell to Rp.70 trillion.   If the indicator of teacher allowance increase is associated with education quality, then the even distribution of teachers must immediately be resolved.

Even Distribution of Teachers Constrained by Regional Autonomy

Teacher Equitability Constrained by Regional Autonomy

Koordinasi Program Perlu Diperkuat

Media Indonesia, halaman 14

Pengelolaan keuangan dana pendidikan dan program pendidikan di daerah dinilai belum memadai karena masih banyak penyimpangan. Karena itu, pemerintah baru, khususnya menteri pendidikan, ke depan mesti bisa mendorong peningkatan kerja sama pemerintah pusat dan daerah.

Irjen Kemendikbud Haryono Umar mencontohkan, pengelolaan dana pendidikan melalui transfer daerah yang lebih dari Rp 230 triliun lemah pengawasannya, sehingga banyak terjadi penyimpangan. Menurut dia, penyimpangan yang terjadi di antaranya tunjangan guru telat dan penyerahan uang dari guru kepada dinas pendidikan.

Upaya untuk meningkatkan pengawasan dan mengurangi penyimpangan, kata dia, sudah dilakukan dengan membentuk tim koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang terdiri dari KPK, Kemendikbud, Kemendagri, Kemenkeu, Kemenag, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pakar pendidikan Abduh Zen menyatakan menteri pendidikan ke depan perlu membuat blueprint baru yang menderivasi ide revolusi mental dan mengelaborasi trisakti dalam kerangka operasional padu dan rasional.

Praktisi pendidikan Elin Driana berharap menteri pendidikan yang baru bisa memprioritaskan program peningkatan akses, mutu, serta ketepatan strategi dan program pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus.

Di sisi lain, aktivis pendidikan Retno Listyarti menyampaikan tugas pekerjaan rumah menteri pendidikan ialah membenahi pendidikan kebangsaan. Saat ini ada masalah dengan kebinekaan dan keragaman di sekolah-sekolah negeri, yakni pengingkaran atas keragaman dan pancasila yang bisa menghasilkan peserta didik agamais dan fundamental. Ini jadi ancaman atas kebangsaan.

Program Coordination Needs to be Strengthened

Media Indonesia, page 14

The financial management of education funds and educational programs in the regions is deemed inadequate because there are still many irregularities.   Therefore, the new government, especially the education minister, in future should be able to encourage improved cooperation between the central and regional administrations.

Inspector General Kemendikbud Haryono Umar gave an example, the management of educational funds through regional transfer in excess of Rp 230 trillion is weak in its supervision, so there are many irregularities. According to him, the deviations that occur include delayed teacher allowance and the handing over of funds from teacher to the education agency.

Efforts to improve supervision and to reduce irregularities, he said had been conducted by forming a coordination and supervisory team preventing corruption, comprised of the Corruption Eradication Commission (KPK), Kemendikbud, Kemendagri, Finance Ministry (Kemenkeu), Ministry of Religious Affairs (Kemenag), and     Financial and Development Supervisory Agency (BPKP).

Education expert Abduh Zen stated the future education minister needs to make a new blueprint that derives the idea of mental revolution and elaborates Trisakti in coherent and rational operational framework.

Education practitioner Elin Driana expects the new education minister to be able to prioritize programs to improve access, quality, as well as accuracy of strategies and educational programs for children with special needs.

On the other hand, education activist Retno Listyarti conveyed the homework assignment for the education minister is to reorganize nationality education.   Currently there is a problem with diversity and diversity in state schools, namely the denial of diversity and Pancasila that could result in religious and fundamental learners.   This becomes a threat to nationality.

Program Coordination Needs to be Strengthened

Program Coordination Needs to be Strengthened

Wajib Belajar 12 Tahun Diperjuangkan

Kompas, halaman 11

Legalitas wajib belajar 12 tahun diperjuangan oleh berbagai organisasi masyarakat peduli pendidikan yang tergabung dalam Network for Education Watch Indonesia alias Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. Wajib belajar hingga jenjang sekolah menengah pertama dinilai tidak lagi memadai.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Abdul Waidl mengatakan, pihaknya menginginkan wajib belajar bertambah menjadi 12 tahun. Wajib belajar 9 tahun kenyataannya sudah tidak mampu melindungi hak-hak anak bangsa atas pendidikan. Hal itu karena banyak anak-anak SMP yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atas.

Wajib belajar 9 tahun sudah tidak relevan, karena kenyataannya sangat sulit bagi siswa lulusan SMP untuk memperoleh pekerjaan. Dunia usaha menuntut pekerja minimal berijazah pendidikan menengah atas.

Lebih lanjut, menurut Abdul, pihaknya mengajukan uji materi Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Frasa dalam pasal itu, yakni tiap warga negara yang berusia 7 tahun sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan generasi muda yang minimal berpendidikan SMA/SMK atau sederajat, Indonesia dapat menyiapkan tenaga kerja yang kompetitif, memadai, dan berkualitas. Selain itu, alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN/APBD dinilai cukup untuk membiayai kebutuhan wajib belajar 12 tahun.

12 Year Compulsory Education Championed

Kompas, page 11

The legality of 12 year compulsory education is championed by various public organizations concerned for education joined in Network for Education Watch Indonesia alias Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. Compulsory education up to the junior high school level is deemed no longer adequate.

National Coordinator of Indonesia Education Monitoring Network, Abdul Waidl, said his party wishes compulsory education to be 12 years. The 9 year compulsory education is no longer capable of protecting the rights of the nation’s children towards education. Since there are many junior high school (SMP) children who could not continue on to the high school level.

Nine year compulsory education is no longer relevant, because in reality it is very difficult for SMP graduates to obtain work.   The business world demands workers with a minimum high school diploma.

Furthermore, according to Abdul, his party filed a judicial review on Article 6 Para (1) Law Number 20 Year 2003 on National Education System.   A phrase in that article states, that it is compulsory for every citizen aged 7 years until 15 years to take part in basic education, is deemed to be contrary to the 1945 Constitution.

With the young generation holding a minimum high school/ vocational high school (SMA/SMK) education or equivalent, Indonesia could prepare a competitive, adequate, and quality workforce.   In addition, the education budget allocation of 20 percent of the state/ regional budget (APBN/APBD) is considered sufficient to finance the needs of 12 year compulsory education.

12 Year Compulsory Education Championed

12 Year Compulsory Education Championed

Sudah 32 PTS Jadi PTN

Kompas, halaman 11

Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengubah status perguruan tinggi swasta (PTS) menjadi negeri dipengaruhi permintaan dari pemerintah daerah dan masyarakat. Namun, keputusan itu dikhawatirkan mengurangi keberagaman perguruan tinggi. Hingga kini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) telah menegerikan 32 PTS di seluruh Indonesia sejak 2013.

Diretur Kelembagaan dan Kerja Sama Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Hermawan Kresno Dipojono mengungkapkan, antrean permohonan penegerian PTS telah ada sejak tahun 2007. Masih ada ratusan PTS menunggu perubahan status.

Terdapat persyaratan bagi PTS pemohon, seperti memiliki sarana dan prasarana memadai dengan gedung perkuliahan dan luas tanah minimal 30 hektar, memiliki minimal 10 program studi, memiliki setidaknya enam pengajar berpendidikan S-2 di setiap program studi itu, dan mendapat jaminan dari pemerintah daerah untuk mendukung biaya operasional selama lima tahun awal.

Menurut Hermawan, pihaknya tidak sembarangan menyetujui permohonan untuk menjadi PTN, karena PTN merupakan penjaga standar dan contoh. Ditjen Dikti juga telah mengeluarkan moratorium pada 2013 untuk menghentikan pengajuan perubahan status PTS.

Secara terpisah, Rektor Universitas Pembangunan Negara Veteran (UPN) Jakarta Koesnadi Kardi mengatakan, menjadi PTN meningkatkan gengsi universitas dan berkesempatan mendapat dosen bermutu. Apalagi, persaingan antar-PTN lebih longgar, karena di Indonesia hanya ada 120 PTN, sementara PTS ada 3.000.

Ahli pendidikan HAR Tilaar, menganggap kebijakan menegerikan PTS keliru karena dapat membuat pendidikan tinggi di Indonesia seragam. Padahal, keberagaman pendidikan (PTS dan identitasnya) merupakan modal meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Hal senada diungkapkan pakar pendidikan tinggi yang juga mantan Direktur Jenderal Dikti Satryo Soemantri Brodjonegoro, yang menurutnya permasalahan PTS bisa diselesaikan dengan hibah khusus dari pemerintah.