Animo Pendaftar SMK Naik

Media Indonesia, halaman 14

Animo masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya masuk ke pendidikan jenjang sekolah menengah kejuruan (SMK) semakin meningkat. Kebanyak orang tua merasa yakin kalau anak mereka ke SMK, akan memiliki keterampilan dan setelah lulus langsung bekerja atau menciptakan lapangan pekerjaan.

Direktur Pembinaan SMK Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Mustagfirin Amin mengatakan, keberadan SMK jadi solusi untuk orangtua yang memang anaknya tidak ingin lama-lama menganggur.

Data Kemendikbud 2009-2013 menyebutkan animo siswa SMK itu. Pendaftar SMK pada tahun 2009, berjumlah 1.721.531 orang, masing-masing SMK Negeri berjumlahkan 824.152 orang dan 897.379 pendaftar SMK Swasta. Selanjutnya pada 2013 jumlah pendaftar 1.814.292 orang, terdiri dari 821.586 pendaftar SMK Negeri dan 992.706 pendaftar SMK Swasta. Dari jumlah peminat itu, yang di terima di SMK pada tahun 2009 ialah 1.244.538 siswa dan meningkat pada 2013 yakni 1.442.222 siswa.

Jika mengingat animo tinggi dari masyarakat, Mustagfirin akan terus merangkul kalangan industri untuk di jadikan mitra SMK sebagai wadah siswa SMK yang ingin magang atau tempat bekerja lulusan SMK. Pihaknya meminta ada upaya dari sekolah mengembangkan manajemen dan mutu pembelajaran.

Pemerhati pendidikan kejuruan Marlock menyampaikan, SMK kini memang menjadi primadona bagi lulusan SMP dan sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan, tapi ingin segera bekerja atau menciptakan lapangan pekerjaan. Hal tersebut tidak lepas dari keterampilan yang di berikan kepada mereka. Maka dari itu, SMK bisa menjadi solusi untuk memutus mata rantai kemiskinan dan juga untuk mengahadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada tahun 2015 mendatang.

SMK Applicant Interest on the Rise

Media Indonesia, page 14

Public interest in sending their children to enter vocational high school (SMK) increases.   Most parents feel certain that if their children go to SMK, they would obtain the skills and after graduating would immediately work or create job opportunities.

Director of Vocational High School (SMK) Development Ministry of Education and Culture (Kemendikbud) Mustagfirin Amin said the presence of SMK becomes a solution for parents who wish for their children not to be unemployed for long.

Kemendikbud 2009-2013 data mentions such SMK student interest.   SMK applicants in 2009, totaled 1,721,531 people, comprised of applicants to State SMK numbering 824,152 people and 897,379 applicants to Private SMK. Furthermore, in 2013 the number of applicants was 1,814,292 people, comprised of 821,586 State SMK applicants and 992,706 Private SMK applicants.   From those applicants, 1,244,538 students were admitted into SMK in 2009; and increasing in 2013, i.e.: 1,442,222 students.

Given the high interest of the public, Mustagfirin will continue to link with industry circles to be made SMK partners so as for SMK students to intern or to be workplaces for SMK graduates.   His party asked for efforts from the schools to develop their managements and learning quality.

Vocational education observer Marlock conveyed, SMK is now the prim-a-donna for junior high school (SMP) graduates and equivalents who wish to continue their education, but wish to immediately work or create job opportunity.   This is due to the skills given to them.   Therefore, SMK could be the solution to cutting the chain of poverty and also to face the Asean Economic Community (AEC) in 2015.

SMK Applicant Interest on the Rise

SMK Applicant Interest on the Rise

Mutasi Guru Hak Pemda

Republika, halaman 5

Kewenangan pemindahan guru ada di bawah pemerintah kota dan pemerintah kabupaten. Kecuali wilayah DKI Jakarta, kewenangan atau mutasi itu berada di bawah pemerintah provinsi. Kewenangan ini membuat pemerataan guru agak sulit tercapai.

Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti mengatakan, otonomi daerah memang tidak memberikan kewenangan pemerintah pusat untuk memindahkan guru, walaupun dengan alasan untuk pemerataan guru. Jika ingin memindahkan guru antar kabupaten, maka hal itu masih memungkinkan, misalnya kabupaten yang kelebihan guru bisa memindahkan sebagian gurunya ke kabupaten yang kekurangan guru.

Retno mengatakan, upaya pemerataan guru dengan memindahkan guru yang berlebih ke daerah yang kekurangan bisa di lakukan dengan mengganti Undang-Undang Otonomi Daerah. Retno menambahkan, pemerintah harus membuat regulasi baru yang mengatur pemindahan guru. Misalnya guru dipindahkan dari satu daerah ke daerah lain seperti NTB, NTT, Mentawai, dan Papua. Menurut Retno, agar guru mau di pindahkan ke daerah lain yang kekurangan guru, pemerintah harus membuat kompensasi. Guru yang sudah lama mengajar harus mendapatkan kenaikan jabatan.

Apabila ada CPNS tidak mau di tempatkan di daerah terpencil, bisa saja ia dianggap tidak memenuhi tugasnya sehingga tidak bisa di angkat menjadi PNS. Dengan pola seperti ini pihaknya yakin, pasti para guru mau di tempatkan di daerah yang jauh dan terpencil yang kekurangan guru.

Teacher Transfers/Mutations the Right of Pemda

Republika, page 5

The authority in moving teachers is under the city administration and the regency administration (Pemda); except for the DKI Jakarta area, the authority or such mutations of which is under the provincial administration. This authority prompts teacher equitable distribution to be rather difficult to achieve.

Secretary General of the Federation of Indonesia Teachers Union (FSGI) Retno Listyarti said the regional autonomy does not provide authority for the central government to move teachers, despite it to be on the grounds of teacher equitability.   To move teachers from one regency to another is still possible, for example regencies with a surplus of teachers could move some of its teachers to regencies with teacher shortage.

Retno said efforts at equitable distribution of teachers by moving teachers in surplus to areas with a shortage of teachers could be conducted by changing the Regional Autonomy Laws. Retno added the government must make a new regulation that governs teacher transfer. For example, teachers are transferred from one region to another such as to West Nusa Tenggara (NTB), East Nusa Tenggara (NTT), Mentawai, and Papua. According to Retno, in order for teachers to be willing to be transferred to other regions with shortage of teachers, the government must offer compensation.   Teachers who have taught for a length of time should obtain promotion.

Should a prospective civil servant (CPNS) be unwilling to be placed in remote areas, he/she could just be considered not fulfilling his/her duty, hence could not be appointed as civil servant (PNS).  With such an arrangement, she is certain teachers would be willing to be placed in remote and isolated areas lacking teachers.

Teacher Mutation is Local Government's right

Teacher Transfer/Mutations The Right of Pemda

Guru Diusulkan Jadi Jabatan Karir

Koran Sindo, halaman 5

Kemendikbud mengusulkan guru menjadi jabatan karier di daerah, sehingga akan menjadi pemicu semangat untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMP dan PMP) Kemendikbud Syawal Gultom mengatakan, salah satu masalah yang prinsipil diselesaikan di sekolah adalah bagaimana menciptakan budaya sehat.

Kondisi tersebut bisa dibangun oleh guru dan kepala sekolah jika ada jabatan karier untuk mereka. Selama ini pengangkatan guru dan kepala sekolah tidak berdasar kompetensi karena yang berwenang mengangkat mereka adalah daearah. Jabatan karier ini nanti berjenjang dari guru menjadi kepala sekolah lalu bisa berlanjut menjadi kepala dinas, sehingga dengan langkah tersebut mereka sadar untuk meningkatkan kinerja dan berprestasi.

Syawal menambahkan, usulan menjadi jabatan karier ini akan dimasukkan dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 78/2008 tentang guru, dan akan segera tuntas meski nanti ada kendala sinkronisasi sehingga penyelesaiannya berlangsung lama.

Dirjen Pendidikan Dasar (Dikdas) Kemendikbud Hamid Muhammad mengatakan, sudah ada peraturan bersama yang mengharuskan seluruh kabupaten kota untuk melakukan penataan guru PNS secara merata sesuai kebutuhan, dimana guru PNS dapat dipindahtugaskan di kabupaten kota atau provinsi lain. Sehingga permasalahan kekurangan atau kelebihan guru serta alih fungsi guru dapat diselesaikan.

Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Lody Paat menyetujui adanya jabatan karier pada guru dan kepala sekolah, tidak efektif jika dilakukan dengan lelang jabatan. Jabatan kepala sekolah adalah sebaiknya dijadikan jabatan struktural, bukan fungsional. Pemerintah sebaiknya segera menyiapkan payung hukum untuk memperkuat posisi karier guru ini karena kondisinya sudah sangat mendesak untuk diimplementasikan.

Teachers Proposed to be Career Position

Koran Sindo, page 5

The Ministry of Education and Culture (Kemendikbud) proposed teachers to be career positions in the regions, so as to trigger enthusiasm to improve education quality.

Head of Human Resource Development Education and Culture and Education Quality Assurance (BPSDMP and PMP) Kemendikbud Syawal Gultom said one of the principle problems to be solved in schools is how to create healthy culture.

Such a condition could be built/ developed by the teachers and school principals if there is a career position for them.   So far appointment of teachers and school principals is not based on competency because those authorized to appoint them are the regions.   This career position would be in hierarchal from teacher to school principal, then continuing on to become agency head, so this step would make them aware of improving performance and achievement.

Syawal added, this proposal for career position would be included in the revision of Government Regulation (PP) No 78/2008 on teachers, and soon to be completed although there is a constraint in synchronizing so its completion would take long.

Basic Education (Dikdas) Director General Kemendikbud Hamid Muhammad said there is already a joint regulation that requires all urban regencies to conduct equitable arrangement of civil servant (PNS) teachers in accordance with demand, in which PNS teachers could be transferred to other urban regencies or provinces.   So that the problem of shortage or surplus of teachers as well as changing function of teachers could be resolved.

Education observer from Jakarta State University (UNJ) Lody Paat agreed that career positions for teachers and school principals would not be effective if conducted by position auction.   The position of school principal should be a structural position, not a functional one.  The government should immediately prepare the legal umbrella to strengthen this teacher career position, because the condition is already very urgent to be implemented.

Teacher Proposed to be Career Position

Teachers Proposed to be Career Position

Beasiswa untuk Memajukan Pertanian

Media Indonesia, halaman 14

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan memberikan beasiswa kepada peserta didik SMK jurusan pertanian sebesar Rp 1 juta per tahun. Kebijakan itu diambil untuk mendorong siswa bersekolah di jurusan pertanian.

Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud, Mustagfirin Amin, menjelaskan, program yang akan dilakukan mulai 2015 itu diharapkan makin meningkatkan minat siswa lulusan SMP untuk melanjutkan pendidikan di SMK jurusan pertanian. Dengan demikian, sektor pertanian di Indonesia dapat terus dikembangkan.

Kendati begitu, lanjutnya, bukan berarti siswa SMK jurusan pertanian menyiapkan mereka menjadi petani. Mereka disiapkan untuk memajukan teknologi yang menunjang sektor pertanian. Untuk itu, pihaknya juga berharap agar sekolah-sekolah itu memiliki jaringan dengan industry yang bergerak di sektor pertanian dan perkebunan. Ia menambahkan, jumlah SMK pertanian di seluruh Indonesia ada 300 sekolah. Jumlah siswanya sekitar 220 ribu.