Pendidikan Pancasila

Kompas p 7

Artikel ini ditulis oleh Mohammad Abduhze, Direktur Eksekutif Institute for Education Reform Universitas Paramadina Jakarta. Rancangan Kurikulum 2013 mengembalikan Pancasila seperti Kurikulum 1994. Yaitu sebagai mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Keberadaan Pancasila dalam kurikulum senantiasa timbul tenggelam, bergantung pada situasi bangsa.

Pada Kurikulum 1968, Pancasila menjadi kategori pertama bidang pembelajaran “Pembinaan Jiwa Pancasila” yang terdiri atas pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan pendidikan olahraga.

Kurikulum 1975, Pancasila dijadikan sebagai mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Kurikulum ini disempurnakan pada 1984 dengan menambahkan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB). Tumpang tindih pelajaran PMP  dan sejarah kemudia disederhanakan dalam Kurikulum 1994 dengan menyatukan PMP dan PSPB jadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Ketika reformasi tiba, Pancasila yang lama menjadi alat legitimasi turut mengalami deapresiasi sehingga UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tak mewajibkan Pancasila ada dalam kurikulum pendidikan. Karena itu, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK, 2004) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KT-SP, 2006) Pancasila tidak ada dan PPKn menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

Sekarang Pancasila mengalami kekosongan makna, karena itu kita perlu rekonstruksi tafsir yang mampu menerangkan bagaimana berbagai gagasan dalam Pancasila saling berhubungan dan mampu mengantarkan bangsa pada kehidupan yang lebih baik. Sebagai substansi pembelajaran, Pancasila selama ini dikenalkan lebih sebagai mitos ketimbang suatu yang ilmiah.

Pembahasan Pancasila tidak cukup dan berhenti sebatas konsep-konsep universal, tetapi hanya berlanjut ke tataran operasional dan kontekstual berdasarkan situasi, kebutuhan, dan pengalaman kebangsaan. Selain persoalan substansi, pembelajaran Pancasila disekolah sering kali terkendala factor metodologi. Pembelajaran harus menjadi upaya penyadaran pentingnya nilai-nilai Pancasila bagi kehidupan bersama sebagai bangsa. Metode ini seharusnya dapat diturunkan dari UU No 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat (1) yang menekankan pentingnya penciptaan suasana dan proses pembelajaran, keaktifan, dan berpusat pada murid. Sayangnya, rancangan kurikulum 2013 tak mengelaborasi metode pembelajaran secara utuh dan menyeluruh.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s