Koalisi Pendidikan Bandung Mengadu ke MUI

Koran Tempo, halaman 10

Aksi protes terhadap materi tentang pacaran di buku teks pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan untuk siswa kelas XI SMA/sederajat terus bergulir di kota Bandung, Jawa Barat. Koalisi Pendidikan, yang terdiri dari gabungan orangtua dan guru, mengadukan materi buku keluaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut ke Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat.

Menurut Endang Muryaningsih, ibu seorang siswa di SMAN 2 Bandung, materi pacaran itu melanggar etika, budaya, dan agama Islam. Ia pun mempersoalkan gambar lelaki berkopiah dan perempuan berkerudung pada halaman tentang materi pacaran yang sehat itu. Gambar tersebut dianggap menyimpulkan bahwa Islam memperbolehkan pacaran.

Forum Aksi Guru Independen (FAGI) Kota Bandung menuntut MUI Jawa Barat mengeluarkan fatwa larangan peredaran buku tersebut. Menurut FAGI adanya materi pelajaran itu menjadikan pacaran di kalangan pelajar sebagai sesuatu yang sah dilakukan.

Mereka juga meminta Dinas Pendidikan Jawa Barat segera menarik buku tersebut dari semua sekolah. FAGI bahkan mendesak Gubernur dan DPRD Jawa Barat membuat surat keberatan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Bandung Education Coalition Complains to MUI

Koran Tempo, page 10

Protests against material on dating in the physical health textbook for grade XI high school SMA/equivalent continues in Bandung City, West Java.   An Education Coalition comprised of a combination of parents and teachers, complained of the book material issued by Ministry of Education and Culture to the West Java Indonesian Ulemas Council or Majelis Ulama Indonesia.

According to Endang Muryaningsih, mother of a student in SMAN 2 Bandung, the dating material violates ethics, culture, and Islam.   She also complained of a picture of a boy wearing headgear and a girl wearing a veil on the page about healthy dating.   The picture is considered to conclude that Islam allows dating.

Bandung City Independent Teachers Action Forum or Forum Aksi Guru Independen (FAGI) demanded MUI of West Java to issue a fatwa banning the circulation of the book.   According to FAGI the presence of the subject matter legitimizes dating among students.

They also asked the West Java Education Agency to immediately withdraw the book from all schools. FAGI even urged the West Java Governor and Regional House of Representatives (DPRD) to make a letter of objection to the Ministry of Education and Culture on the publication of the book.

Bandung Education Coalition Complains to MUI

Bandung Education Coalition Complains to MUI

Dicari, Terapan Praktis

Kompas, halaman 12

Terapan praktis untuk revolusi mental yang diusung presiden terpilih Joko Widodo terus dicari melalui berbagai pembahasan publik. Ada pandangan pula bahwa revolusi mental sudah dilaksanakan melalui berbagai program semenjak Joko Widodo menjabat Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta.

Dosen Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, Haryatmoko, Selasa (14/10), di Jakarta, mengatakan, perubahan dengan revolusi mental tidak boleh menjadi slogan semata, dan harus diiringi juga dengan penyediaan sarana, fasilitas, atau modalitas yang dimiliki. Pendidikan karakter bukan satu-satunya perubahan untuk revolusi mental, bahkan yang ada sekarang adalah menuntut perubahan karakter hanya pada anak didik, tidak pada keseluruhan pemangku kepentingan pendidikan.

Dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta, Karlina Supelli, mengatakan, perubahan dalam revolusi mental adalah perubahan sederhana terhadap segala sesuatu yang berdampak buruk, atau mentransformasi nilai ke arah ang leih baik.

Sekretaris Dewan Nasional Setara Institute Benny Susetyo berpendapat, perubahan dalam revolusi mental agar dimulai melalui pendidikan dasar, dan Revolusi mental mendidik menjadi manusia merdeka. Paradigma guru pendidik juga harus diubah menjadi tidak doktrinal, tepai bersahabat dan inspiratif bagi murid.

Terkait revolusi mental tersebut, Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meluncurkan buku Pendidikan untuk Transformasi Bangsa: Arah Baru Pendidikan untuk Perubahan Mental Bangsa, yang merupakan bahan dan intisari dari serangkaian diskusi dan refleksi pembicara internal dan eksternal PGRI. Bersama harian Kompas, PGRI menyelenggarakan Konvensi Pendidikan Nasional untuk menjaring pemikiran yang berkembang tentang pembaruan pendidikan.

Ketua Umum PGRI Sulistiyo mengatakan, ada empat komponen dalam reformasi pendidikan itu, yakni revolusi manjamen makro pendidikan nasional, pendidikan daerah, satuan pendidikan, dan revolusi pembelajaran.

Sought, Practical Application

Kompas, page 12

The practical application for the mental revolution brought by president elect Joko Widodo continues to be sought through various public discussions.    There is a view also that the mental revolution has been conducted through various programs since Joko Widodo served as Solo Mayor and DKI Jakarta Governor.

Lecturer of Theology Faculty of Sanata Dharma University, Yogyakarta, Haryatmoko, said on Tuesday (14/10), in Jakarta, the change in the mental revolution should not be a mere slogan, and must also be accompanied by the provision of facilities, or modalities owned. Character education is not the only change for mental revolution; whereas currently character change is demanded only on the students, not on all education stakeholders.

Lecturer of Driyarkara School of Philosophy, Jakarta, Karlina Supelli, said the change in mental revolution is a simple change in everything that impacts badly, or transforming values towards the better.

Secretary of Setara Institute National Council Benny Susetyo is of the opinion, the change in mental revolution should start through basic education, mental revolution educates to become a free human being.   The paradigm of educator teacher must also be changed to be not doctrinal, but friendly and inspirational for students.

Regarding the mental revolution, Executive Board of the Indonesian Teachers’ Association (PGRI) launched a book: Pendidikan untuk Transformasi Bangsa: Arah Baru Pendidikan untuk Perubahan Mental Bangsa (Education for Nation Transformation: New Direction of Education for Nation’s Mental Change), which is the material and the essence of a series of discussions and reflections of PGRI internal and external speakers.   Together with Kompas daily, PGRI held a National Education Convention to solicit thoughts/ideas developing on education reform.

PGRI Chairman Sulistiyo said there are four components in the education reformation, namely a revolution of national education macro management, regional education, education units, and a learning revolution.

Wanted, Practical Application

Sought, Practical Application

Pungli saat Penerimaan Siswa Baru masih Marak

Media Indonesia, halaman 2

Pungutan liar (pungli) saat penerimaan siswa baru masih berlangsung. Fakta terbaru yang ditemukan oleh Ombudsman Republik Indonesia menyebutkan bahwa pada 2014 jumlah pungutan itu mencapai Rp 28 miliar.

Anggota Bidang Penyelesaian Laporan Ombudsman Budi Santosa mengatakan pihaknya menemukan penyalahgunaan kewenangan itu terjadi pada semua level, mulai dari SD, SMP, hingga SMA di 32 provinsi dan kawasan Jabodetabek.

Budi memaparkan, dengan mengambil sampel dari tiga sekolah setiap jenjang di semua provinsi, ditemukan 96 kasus pungli yang saat dijumlahkan rata-rata mencapai Rp 93.958.500 dengan asumsi jika rata-rata penerimaan peserta didik baru (PPDB) 300 siswa per tahun per sekolah, uang dari pungli mencapai Rp 28.187.550.000 (Rp 28 miliar).

Budi menambahkan modus pungli di antaranya melalui biaya seragam, uang bangku, pendaftaran, iuran sekolah, kartu pelajar, masa orientasi sekolah (MOS), tes IQ, dan pemeriksaan kesehatan. Besaran pungli ditemukan sebanyak 51,8%, Rp 0 sampai Rp 500 ribu. Pihak yang paling banyak terlibat ialah panitia PPDB 59% dan kepala sekolah 22,9%.

Menurut Budi, pungli terjadi akibat kurangnya pengawasan dari instansi terkait dan komite sekolah. Regulasi panitia PPDB dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tidak tegas melarang pungli ikut menyuburkannya.

Saat menanggapi kasus tersebut, praktisi pendidikan Retno Listyarti mengatakan, guna menekan maraknya pungli dalam proses PPDB di sekolah, system online harus diberlakukan. System online terbukti memperkecil penyimpangan dan penyuapan dalam proses PPDB.

Penyebab lainnya, kata dia, system pengawasan yang kurang sehingga terjadi jual beli kursi kosong karena ada siswa yang diterima tidak melakukan proses lapor diri. Retno menambahkan, selain system online, mekanisme pengaduan jika terjadi penyimpangan harus disediakan oleh banyak unit pelaksana teknis di daerah ataupun dinas-dinas pendidikan.

Extortion during New Student Admissions still Rampant

Media Indonesia, page 2

Extortion during New Student Admissions still Rampant

Extortion or pungutan liar (pungli) during new student admissions is still ongoing.   The newest fact found by Ombudsman Republik Indonesia mentioned that in 2014 the amount of charges reached Rp 28 billion.

Ombudsman Report Settlement Member Budi Santosa said his party found abuse of authority occurring in all levels, starting from primary school (SD), junior high (SMP), to high school (SMA) in 32 provinces and Jabodetabek (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi) area.

Budi explained, by taking samples from three schools every level in all provinces, 96 extortion cases were found which when summed it came to an average of Rp 93,958,500 with the assumption that if the average new student admissions or penerimaan peserta didik baru (PPDB) is 300 students per year per school, the money from extortion reaches Rp 28,187,550,000 (Rp 28 billion).

Budi added the mode of extortion is among others through uniform costs, seat money, registration, school tuition, student card, school orientation period (MOS), IQ test, and health checks. The amount of extortion was found to be 51.8%, ranging from Rp 0 to Rp 500 thousand.   The parties mostly involved are the PPDB committee 59% and school principals 22.9%.

According to Budi, extortion occurs due to lack of supervision from related agencies and school committees. The PPDB committee regulation from the Ministry of Education and Culture which does not expressly prohibit extortion helps make for fertile ground.

In responding to such cases, education practitioner Retno Listyarti said, in order to suppress rampant extortion in the PPDB process in schools, the online system must be applied. The online system is proven to reduce irregularities and bribery in the PPDB process.

Another cause, she said, is the lack of supervisory/monitoring system so there occurs the sale and purchase of vacant seats due to admitted students not reporting in. Retno added, in addition to online system, complaint mechanisms if irregularities occur must be provided by many technical implementation units in the regions as well as education agencies.

Extortion during New Student Admissions still Rampant

Extortion during New Student Admissions still Rampant

 

 

Kurikulum 2013 agar Dimoratorium

Media Indonesia, halaman 14

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyatakan dukungan mereka terhadap usulan sejumlah pakar pendidikan agar implementasi kurikulum 2013 dihentikan sementara.

Ketua Umum PB PGRI Sulistiyo, kemarin, mengatakan dia setuju kurikulum 2013 dimoratorium mengingat guru belum siap, distribusi buku bermasalah, dan isinya perlu dievaluasi.

Sekjen FSGI Retno Listyarti juga menegaskan pihaknya menemukan banyak masalah dalam penerapan kurikulum 2013. Mulai dari buku pegangan guru dan murid yang belum datang, mutunya kurang, serta para guru bingung karena pelatihan belum maksimal.

Banyak guru juga mengajukan pertanyaan ke Unit Implementasi Kurikulum (UIK) Kemendikbud. Ketua UIK Kemendikbud, Tjipto Sumadi, mangatakan, sampai saat ini ada 3.000 guru dengan puluhan ribu pertanyaan terkait kurikulum 2013 yang mereka terima.

Tjipto mengatakan materi yang ditanyakan beragam, termasuk hal yang paling sederhana, seperti penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang semestinya menjadi dasar penerapan kurikulum 2013 itu.

Namun secara terpisah, Wamendikbud Musliar Kasim menegaskan kurikulum 2013 telah disiapkan dengan matang. Adanya kendala dalam penerapan jangan membuat kita terburu-buru memvonis kurikulum 2013 gagal.