Menteri Pendidikan Jangan Politikus

Media Indonesia, halaman 14

Menteri pendidikan di kabinet era kabinet Jokowi-JK hendaknya diisi kalangan profesional ang siap bekerja dan tancap gas. Pemerhati pendidikan M Abduh Zen mengatakan, menteri pendidikan jangan dari politikus atau yang baru belajar soal pendidikan, sehingga bisa fokus memajukan pendidikan dan mempunyai konsep membenahi dan meningkatkan mutu pendidikan.

Menteri pendidikan harus berlatar belakang ilmu kependidikan dan keguruan, memiliki pengalaman sebagai prakstisi pendidikan, dan memiliki idealisme pendidikan yang progresif.

Pakar pendidikan Elin Driana menegaskan, menteri pendidikan harus punya komitmen mengembangkan pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan punya rekam jejak kepemimpinan serta manajemen pendidikan lantaran akan berurusan dengan birokrasi dan politisi. Disamping rekam jejak sosial untuk berinteraksi dengan berbagai lapisan masyarakat, pegiat pendidikan, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Ia berharap menteri pendidikan melakukan pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah yang belum merata antara daerah satu dan daerah lainnya.

Mengenai posisi wakil menteri (wamen), Abduh Zen menilai tidak perlu karena dibawah menteri pendidikan terdapat pejabat eselon I, II, dan seterusnya yang mestinya bisa bekerja keras.

Education Minister Should Not Be a Politician

Media Indonesia, page 14

Minister of education in the era of the Jokowi-JK cabinet should be filled by a professional who is ready to work full speed ahead.   Education observer M Abduh Zen said the education minister should not be a politician or one who just learned about education, so he/she can focus on advancing education and has the concept of correcting and improving education quality.

Minister of education should have a background in education science and teaching, experienced as education practitioner, and has progressive education idealism.

Education expert Elin Driana affirmed a minister of education must be committed to developing education in line with the national education goals and has a track record in leadership as well as education management because he/she will deal with bureaucracy and politicians. In addition, (there should be) a social track record in interacting with various layers of society, education activists, and non-governmental organizations.

She hopes the education minister makes equitable access and quality improvement in basic and secondary education which is yet to be evenly distributed between one region to another.

Regarding a deputy minister (wamen), Abduh Zen deems it unnecessary because under the education minister there are echelon I, II, etcetera officials who should be working hard.

Education Minister Should not a Politician

Education Minister Should not be a Politician

Pemahaman Masyarakat Minim

Kompas, halaman 11

Komunitas ASEAN 2015 sudah di depan mata. Namun gaung mengenai Komunitas ASEAN tidak cukup terdengar. Konsep, visi, misi, dan manfaat menjadi negara anggota ASEAN pun selama ini hanya dipahami elite atau politikus. Pemahaman tentang Komunitas ASEAN atau keberadaan ASEAN tidak dirasakan langsung oleh masyarakat.

Atas pertimbangan itu, pada 2012 ke-10 negara anggota sepakat memperkuat dan memperbanyak kegiatan dalam lingkup pilar sosial budaya. Kegiatan itu antara lain pertukaran murid atau individu melalui bidang akademik ataupun non-akademik.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, kelemahan selama ini, kehadiran ASEAN selama ini belum bisa dirasakan di tingkat akar rumput karena pendekatannya selalu ekonomi. Maka dari itu pilar sosio-kultural yang sekarang sedang didorong. Jika hubungan antar-orang di ASEAn kuat, diharapkan akan muncul kesadaran dan rasa kepemilikan sebagai anggota komunitas ASEAN dan tidak hanya menjadi pernyataan politik.

Atase Pendidikan Kedutaan Besar RI untuk Thailand Yunarsi menambahkan, persiapan pemerintah Thailand untuk menghadapi komunitas ASEAN lebih baik daripada Indonesia karena sudah menjadi program nasional pemerintah. Wawasan pengetahuan mengenai ASEAN tidak hanya disebarkan di tingkat kementerian Thailand, tetapi hingga dunia pendidikan. Anak-anak sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi mendapat materi ajar khusus mengenai ASEAN. Bahkan, di jenjang pendidikan menengah sudah ada kelas khusus mengenai Komunitas ASEAN.

Minimal Public Understanding

Kompas, page 11

The ASEAN Community 2015 is in sight.  However, the reverberations regarding the ASEAN Community is not sufficiently audible.    The concept, vision, mission, and benefits of being an ASEAN member country has so far been understood only by the elite or politicians.   Understanding of the ASEAN Community or ASEAN’s existence is not directly felt by the people.

Based on such consideration, in 2012 the 10 member states agreed to strengthen and increase activities in the socio-cultural pillar.  Among such activities is the exchange of students or individuals through the academic field as well as non-academic.

Minister of Education and Culture Mohammad Nuh said the weakness so far is the presence of ASEAN has not been felt in the grassroots level because the approach has always been economic.   Therefore, the socio-cultural pillar is now being encouraged.   If the people-to-people relationship in ASEAN is strong, it is expected that awareness and ownership as an ASEAN community member would appear and it would not be a mere political statement.

Education Attache of the Indonesian Embassy for Thailand Yunarsi added, the Thailand government’s preparation to facing the ASEAN community is better than Indonesia’s because it has become the government’s national program.  Insight regarding ASEAN is not only dispersed in Thailand’s ministerial level, but up to the world of education.    Children since kindergarten to higher education obtain special subject material on ASEAN. In the secondary education level there is even a special class on the ASEAN Community.

Minimum Public Understanding

Minimal Public Understanding

Jokowi – JK Tingkatkan Cinta Tanah Air di Sekolah

Kompas, halaman 1

Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla akan menyesuaikan pelaksanaan Kurikulum 2013 dengan konsep revolusi mental yang dicanangkan mereka selama kampanye. Penekanan pendidikan karakter akan diperkuat dengan penguatan rasa cinta Tanah Air dan nilai moral.

Deputi Tim Transisi Joko Widodo – Jusuf Kalla (Jokowi-JK) Hasto Kristiyanto mengatakan, Jokowi-JK tidak berencana mengganti Kurikulum 2013, yang serentak digunakan pada tahun ajaran 2014-2015. Namun, penggunaan kurikulum akan disesuaikan dengan fokus pendidikan Jokowi-JK yang ingin kembali membangun identitas bangsa yang berbudaya dan beradab.

Hasto menjelaskan, pendidikan karakter yang terdapat dalam kurikulum baru sudah baik. Namun, pendidikan karakter itu belum memiliki nilai-nilai dasar yang dapat menjadi fondasi karakter siswa. Hasto menambahkan, pemerintahan Jokowi-JK akan memberikan penghargaan dan apresiasi tinggi terhadap temuan anak-anak bangsa. Penghargaan dan apresiasi masih menjadi satu masalah selama ini.

Secara terpisah, Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Musliar Kasim menilai Kurikulum 2013 sejalan dengan konsep revolusi mental Jokowi-JK. Hal tersebut karena kurikulum tersebut menekankan pembentukan krakter dibandingkan dengan pemberian materi. Musliar mengatakan, dalam Kurikulum 2013, penilaian difokuskan pada aspek spiritualitas dan sikap siswa.

Namun, pada penerapannya, guru masih bingung dengan sistem penilaian sikap dalam Kurikulum 2013. Dalam silabus mata pelajaran tidak tercantum indikator yang akan digunakan sebagai acuan penilaian, terutama dalam aspek spiritualitas siswa.

Jokowi – JK Boosts Patriotism in Schools

Kompas, page 1

The Joko Widodo – Jusuf Kalla administration will adjust implementation of Curriculum 2013 with the mental revolution concept they proclaimed during their campaign. Emphasis on character education will be strengthened with boosting love of nation/ patriotism and moral values.

Deputy of the Joko Widodo – Jusuf Kalla (Jokowi-JK) Transition Team Hasto Kristiyanto said Jokowi-JK does not plan to change Curriculum 2013, which is simultaneously used in the 2014-2015 school year.    However, the use of the curriculum will be adjusted to Jokowi-JK’s education focus that wishes to re-establish the identity of a cultured and civilized nation.

Hasto explained character education in the new curriculum is good. However, such character education has yet to have the basic values that can become the foundation of student character. Hasto added, the Jokowi-JK administration will highly respect and appreciate the findings of the nation’s children. Respecting and appreciation has so far been a problem.

Separately, Deputy Minister of Education and Culture Musliar Kasim deems Curriculum 2013 to be in line with the Jokowi-Jk mental revolution concept. This is because the curriculum emphasizes character building rather than the provisioning of materials.   Musliar said in Curriculum 2013, assessment is focused on the aspects of student spirituality and attitudes.

However, in practice, teachers are still confused with the attitudes assessment system in Curriculum 2013.   In the syllabus, the indicators to be used as assessment guide, especially in aspects of student spirituality are not available.

Jokowi – JK Boosts Patriotism in Schools

Jokowi – JK Boosts Patriotism in Schools

Minim Dialog Terbuka Membuat Pelajar Rentan

Kompas, halaman 12

Minimnya budaya berdialog dan berdiskusi di sekolah dan rumah membuat pelajar rentan terpengaruh paham-paham radikal. Sejauh ini, sistem pendidikan di Indonesia umumnya bersifat satu arah, yakni pemberian pengetahuan nilai moral dari orangtua dan guru tanpa melibatkan aspirasi pelajar.

Pakar pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, Sugito, menjelaskan, sistem pendidikan kurang memperhatikan kurikulum tersembunyi, yakni hal-hal yang ditangkap pelajar melalui pengamatan dan perasaan, seperti cara berinteraksi, berdialog, serta memecahkan masalah di lingkungan.

Kurikulum tersembunyi sangat penting karena 75 hingga 80 persen perkembangan diri anak didapat dari proses belajar informal ini. Secara teori, kurikulum pelajaran di Indonesia sangat padat. Namun, pada praktiknya tak setiap lembaga pendidikan menerapkan kurikulum secara optimal.

Peneliti radikalisme pada siswa, Farha Abdul Kadir Assegaf, mengatakan, sekolah juga kurang mengawasi kegiatan ekstakurikuler dan cenderung tidak menyaring pembina kegiatan ekstrakurikuler yang umumnya berasal dari luar sekolah. Padahal, ada resiko pembina menanamkan paham ekstrem.

Sosiolog Robertus Robert mengungkapkan, selain keaktifan lembaga pendidikan, pengawasan terhadap media sosial juga diperlukan. Pelajar memilih radikalisme karena ingin menjadi bagian dari gerakan yang mereka anggap bersifat global dan memberi makna pada kehidupan. Oleh karena itu, harus ada aturan yang memberi sanksi tegas terhadap penyebaran syiar kekerasan dan kebencian di media.

Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irfan Idris mengatakan, tingkat militansi pada pelajar tinggi karena mereka bersimpati pada aksi-aksi “heroik”. Dalam penelitian BNPT, 13 pelaku bom bunuh diri dalam kurun 2002-2013 ialah pelajar berusia 17 tahun hingga 24 tahun.