Ujian Nasional sampai Kapan?

Koran Tempo, halaman 15

Darmaningtyas – Aktivis Pendidikan Tamansiswa (opini)

Berdasarkan pengalaman lebih dari satu dekade terakhir sejak diterapkannya kebijakan UN, perhelatan ini selalu penuh kehebohan, karena membuat stres murid, guru, dan orang tua.

Perdebatan tentang perlu tidaknya UN terus terjadi setiap tahun, tapi UN tetap berjalan terus. Mereka yang mendukung UN mengatakan, “bagaimana murid punya semangat belajar kalau tidak ada UN? Ada UN saja mereka malas belajar, apalagi tidak ada UN?” Kelompok ini mewakili pandangan bahwa pengajaran di sekolah itu sekadar untuk mengerjakan soal-soal ujian atau tes. Salah satu tokoh dalam kelompok ini adalah Jusuf Kalla (JK), Wakil Presiden RI 2004-2009.

Mereka yang menolak UN berpandangan bahwa belajar untuk mengetahui, memahami, mendalami, dan mempraktekkan itu jauh lebih bermakna daripada sekadar untuk tes. Pendidikan justru gagal ketika hanya mampu mendorong murid untuk belajar demi menghadapi ujian atau tes. Padahal, semestinya yang dilakukan adalah memberi motivasi kepada murid untuk menjadi manusia pembelajar sepanjang hayat.

Cara pandang kelmpok pendukung UN tersebut justru menjadi titik awal kegagalan bangsa ini, karena masyarakatnya tidak temotivasi untuk menjadi manusia pembelajar sepanjang hayat, mengingat setelah lulus sekolah menengah atas tidak ada UN lagi.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai tahun ajaran 2014/2015 ini akan melaksanakan Kurikulum 2013. Semangat dari Kurikulum 2013 ini adalah menumbuhkan manusia pembelajar. Karena itu, bila sistem evaluasinya masih menggunakan UN, hal ini sangat bertolak belakang. Bila kebijakan UN tetap dipaksakan untuk dilaksanakan, sesungguhnya itu kebijakan yang mubazir.

Atau, pemerintah tinggal memilih., kalau ingin mempertahankan UN, batalkan implementasi Kurikulum 2013, karena keduanya bertolak belakang. Yang konsisten adalah Kurikulum 2013 menggunakan siswtem evaluasi portofolio.

National Examination Until When?

Koran Tempo page 15

Darmaningtyas – Pendidikan Tamansiswa activist (opinion)

After more than one decade since the National Examination (UN) policy was adopted, this event is always full of excitement because it makes students, teachers, and parents distressed.

The debate about whether or not UN is necessary has been continuing every year, but the UN goes on. Those who support the UN said, “how can students have a passion to study if there is no UN? They are still lazy to study though there is UN. What will happen if there is no UN?” This group of people represents the view that studying at schools is to do exam questions or tests. One of the figures in this group is Jusuf Kalla (JK), former Vice President (2004-2009).

Those who reject the UN view that learning to know, to understand, to explore, and to practice is much more meaningful than to do tests. Education fails when it is only able to encourage students to study for an exam or test. In fact, what should be done is to motivate students to be lifelong learners.

The perspective of those supporting the UN has been in cat the starting point for the failure of this nation because people are not motivated to be lifelong learners because there will be examination after graduating high schools.

As of the academic year of 2014/2015, Ministry of Education and Culture will implement the 2013 Curriculum 2013. Spirit of the new Curriculum is to grow human learners. Therefore, if the evaluation system still uses UN, it is contradictory. The UN policy will be a redundant policy.

If the Government chooses to maintain the UN, the new curriculum shall be canceled because both are contradictory. What is consistent with the 2013 Curriculum 2013 is the portfolio evaluation system.

National Examination Until When?

National Examination Until When?

Risalah Ujian Nasional SMA/MA

Koran Tempo, halaman 6

Berdasarkan data dari Koran Tempo, 14 April 2014, halaman 6, yang diolah dari berbagai sumber, risalah Ujian Nasional SMA/MA sebagai berikut:

2011

Jumlah peserta                : 1.461.941 siswa

Jumlah siswa lulus          : 1.450.498 siswa

Jumlah siswa tidak lulus : 11.443 siswa

Persentase kelulusan      : 99,22%

 

2012

Jumlah peserta               : 1.524.704 siswa

Jumlah siswa lulus           : 1.573.036 siswa

Jumlah siswa tidak lulus : 8.250 siswa

Persentase kelulusan     : 99,48%

 

2013

Jumlah peserta                : 1.581.286 siswa

Jumlah siswa lulus           : 1.573.036 siswa

Jumlah siswa tidak lulus : 7.579 siswa

Persentase kelulusan     : 99,50%

 

2014

Jumlah peserta               : 1.680.209 siswa

 

Sedangkan, untuk data Ujian Masuk SMK sebagai berikut:

 

2011

Jumlah peserta               : 942.098 siswa

Jumlah siswa lulus           : 938.043 siswa

Jumlah siswa tidak lulus : 4.055 siswa

Persentase kelulusan     : 99,51%

 

 

2012

Jumlah peserta               : 1.039.403 siswa

Jumlah siswa lulus           : 1.036.478 siswa

Jumlah siswa tidak lulus : 2.925 siswa

Persentase kelulusan     : 99,72%

 

2013

Jumlah peserta               : 1.106.140 siswa

Jumlah siswa lulus           : 1.105.539 siswa

Jumlah siswa tidak lulus : 601 siswa

Persentase kelulusan     : 99,95%

 

2014

Jumlah peserta               : 1.131.005 siswa

 

ANGGARAN UJIAN NASIONAL

2011 : Rp 562 miliar

2012 : Rp 580 miliar

2013 : Rp 600 miliar

2014 : Rp 545 miliar

 

MASALAH UTAMA

2012

Posko Pengaduan yang dibuka Federasi Serikat Guru Indonesia mengungkap kecurangan sistematis masih terjadi diberbagai daerah.

-          Sekolah memanipulasi, dengan meninggikan nilai ujian sekolah (US) untuk memenuhi target kelulusan

-          Praktek jual-beli kunci jawaban yang melibatkan oknum guru atau oknum yang mengaku dari bimbingan belajar (bimbel) yang berkoordinasi dengan siswa yang bertugas mengedarkan dan mengumpulkan uang.

 

2013

Sebanyak 11 provinsi terpaksa menunda ujian nasional hari pertama karena belum mendapatkan lembar soal.

Summary of National Examination for SMA/MA

Koran Tempo, page 6

Based on data from Koran Tempo, 14 April 2014, page 6, which are compiled from various sources, the summary of the National Examination for senior high school (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) is as follows:
2011
Number of participants : 1,461,941 students

Number of students passing: 1,450,498 students

Number of students not passing: 11,443 students

Passing rate : 99.22 %
2012
Number of participants: 1,524,704 students

Number of students passing: 1,573,036 students

Number of students not passing : 8,250 students

Passing rate : 99.48 %
2013
Number of participants : 1,581,286 students

Number of students passing : 1,573,036 students

Number of students not passing : 7,579 students

Passing rate : 99.50 %
2014
Number of participants : 1,680,209 students
Meanwhile, the data of Enrollment Examination for SMK are as follows:
2011
Number of participants : 942,098 students

Number of students passing : 938,043 students

Number of students not passing: 4,055 students

Passing rate : 99.51 %
2012
Number of participants : 1,039,403 students

Number of students passing : 1,036,478 students

Number of students not passing: 2,925 students

Passing rate : 99.72 %
2013
Number of participants : 1,106,140 students

Number of students passing : 1,105,539 students

Number of students not passing : 601 students

Passing rate : 99.95 %
2014
Number of participants : 1,131,005 students
NATIONAL EXAM BUDGET
2011: Rp 562 billion

2012: Rp 580 billion

2013 : Rp 600 billion

2014 : Rp 545 billion
MAIN PROBLEMS

2012
Complaint Post opened by the Indonesian Teacher Federation revealed systematic cheating in various regions.

-          Schools manipulate school test scores to meet the graduation target

-          Sale and purchase of answer keys involving irresponsible teachers or persons claiming from Learning Courses (Bimbel) making coordination with students distributing answer keys and collecting the money.

 

2013
As many as 11 provinces postponed the national exam on the first day because they had not received the questions.

Summary of National Examination for SMA/MA

Summary of National Examination for SMA/MA

Kepala Sekolah dan Guru Wajib Mengawasi

Media Indonesia, halaman 8

Para Sekolah (kepsek) dan guru wajib mengawasi pemanfaatan dana bantuan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi siswa SD, SMP, dan SMA di Jakarta. Jadi, baik para kepsek maupun guru diminta agar ikut proaktif mengawasi penggunaan dana KJP.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, berdasarkan info dari banyak pihak, banyak siswa miskin tidak dapat jatah. Kalau dalam waktu dekat masih banyak KJP salah sasaran, Ahok tidak ragu lagi menindak tegas kepsek dan para guru.

Sebetulnya, lanjut Ahok, pengawasan penggunaan KJP cukup mudah dilakukan pihak sekolah. Guru atau kepala sekolah dapat mengetahui siswa memakai topi, baju, atau sepatu baru yang dibeli dari dana KJP. Dengan demikian, bila terjadi pemalsuan kuitansi pembelian barang, itu dapat diketahui dengan segera.

Ahok pun mengatakan telah menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Lasro Marbu untuk melakukan perbaikan system dan mekanisme KJP.

Indikasi Pelanggaran menurut ICW : 19,4% penerima KJP tidak tepat sasaran, system pendataan penerima KJP tidak transparan, Siswa yang tidak masuk kriteria penerima justru mendapat KJP, dan minimnya pengawasan di lapangan.

Kriteria Penerima KJP : Anak usia sekolah yang miskin dan hampir miskin (dengan dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu (SKTM), penghasilan orangtua tidak lebih dari Rp 2,5 juta per bulan, calon penerima KJP tidak merokok atau mengkonsumsi narkoba, menggunakan angkutan umum, daya beli untuk sepatu dan pakaian seragam sekolah/pribadi rendah, daya beli untuk buku, tas, dan alat tulis rendah, daya beli untuk konsumsi makan/jajan rendah, daya pemanfaatan internet rendah, dan tidak dapat mengikuti kegiatan ekstakurikuler yang berpotensi mengeluarkan biaya.

Principals and Teachers Must Supervise

Media Indonesia, page 8

Principals and teachers must supervise the use of Jakarta Smart Card (KJP) fund, an assistance program for students of SD, SMP, and SMA in Jakarta.

Deputy Governor of Jakarta Basuki Tjahaja Purnama said that according to information from many sources, many poor students do not receive any allocation. If in near future there are still KJPs which miss the targets, Ahok will, no doubt, take stern action against the principals and the teachers.

Actually, Ahok added, monitoring the use of KJPs is fairly easy to do. Teachers or principals find out if students wear a hat, shirt, or shoes purchased with JSC funds. Thus, in case of purchase receipt counterfeit, it can be recognized immediately.

Ahok also said he had instructed Head of the Education Office of Jakarta Lasro Marbu to improve KJP’s system and mechanism.

According to ICW, the violation indications: 19.4% of KJPs miss the targets, data collection of KJP receivers is not transparent, illegible students receive KJPs, and there is lack of supervision in the field.

Criteria for KJP Recipients: School-age children from poor and near-poor families (proven with poor certificates /SKTM), parents’ income of no more than Rp 2.5 million per month, potential recipients of JSC not smoking or taking drugs, using public transportation, low purchasing power for shoes and school uniforms, low purchasing power for books, bags, stationery, and low purchasing power for meals/snacks, low internet utilization, and failure to follow potentially costing extracurricular activities.

Principals and Teachers  Must Supervise

Principals and Teachers Must Supervise

Peserta UN Tunanetra Gunakan Soal Braille

Kompas, halaman 12, Sabtu 12 April

Berbeda dengan tahun sebelumnya, sekarang pemerintah tidak lagi menyediakan tenaga khusus untuk membacakan naskah soal bagi kalangan tunanetra. Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Edy Tri Bskoro mengatakan, saat ini, telah disediakan naskah soal dengan huruf braille bagi 100 penyandang disabilitas penglihatan yang akan mengikuti ujian nasional setingkat SMA tahun ini.

Pusat Penelitian Pendidikan (Puspendik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjuk Sekolah Luar Biasa-A (SLB-A) Pembina Nasional, Lebak Bulus, Jakarta, sebagai pihak yang menggandakan naskah soal-soal ujian nasional regular untuk menjadi berhuruf braille.

Pelaksana Tugas Kepala Puspendik Kemdikbud Nizam mengatakan, SLB-A Pembina Nasional Lebak Bulus dipilih karena sekolah itu selama ini berpengalaman mencetak bahan ajar berhuruf braille baik untuk permintaan dalam negeri ataupun luar negeri. Proses penggandaan naskah soal berhuruf braille sudah selesai dan kini disimpan di kabupaten/kota yang memiliki peserta ujian penyandang disabilitas penglihatan.

Blind National Examination Participants to Use Questions in Braille

Kompas page 12, Saturday 12 April

In contrast to the previous years, now the Government no longer provides special persons to read the questions for blind students. Chairman of the National Education Standards Agency (BSNP) Edy Tri Bskoro said that now questions scripts in Braille have been provided for 100 students who will take part in this year’s National Examination (UN) for SMA.

Education Research Centre (Puspedik) of the Ministry of Education and Culture appointed Special Needs School – A (SLB-A) Pembina Nasional, Lebak Bulus, Jakarta, to re-write the regular national exam questions in Braille.

Acting Head of Puspendik Nizam said that SLB-A Pembina Nasional is appointed because it has experience in printing learning materials in Braille for both domestic and foreign orders. The re-writing process has been completed and the questions are now stored at Regencies/Municipalities having blind participants of UN

Blind National Examination Participants to Use Questions in Braille

Blind National Examination Participants to Use Questions in Braille

.

Jangan Tergoda Beli Bocoran Jawaban UN

Media Indonesia, halaman 3, Minggu 13 April

Siswa peserta ujian nasional (UN) diimbau tidak terpengaruh isu kebocoran soal dan jual-beli kunci jawaban.

Posko Federasi Serikat Guru Independen (FSGI) menyatakan mendapat informasi adanya sindikat peyedia kunci jawaban UN di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan. Sekjen FSGI, Retno Listyarti, menginformasikan, laporan yang masuk ke posko FSGI yang dibuka sejak 1 April 2014 itu menyebut sindikat itu menggunakan sistem pembayaran melalui koordinator bertingkat per wilayah. Mereka diduga telah beroperasi sejak lima tahun lalu dan kebenaran kunci jawaban mereka sudah terbukti.

Do Not get Tempted to Buy Leaked UN Answer Keys

Media Indonesia page 3, Sunday 13 April

Students participating in the National Examination (UN) shall not be affected by a rumor about question leakage and sale of the answer keys.

The Independent Federation of Teachers (FSGI) post stated that it gets information about a gang of criminals providing UN answer keys in Jakarta, Bandung, Surabaya, and Medan. According to Secretary General of FSGI, Retno Listyarti, a report received by the FSGI Post, opened since 1 April 2014, said that the gang used a stratified payment system through region coordinators. They have allegedly operated since five years ago, and the accuracy of their answer keys have been proven.

Do Not get Tempted to Buy Leaked UN Answer Keys

Do Not get Tempted to Buy Leaked UN Answer Keys