KPK Says Education Ministry Report Valid

Kompas, page 1

The Corruption Eradication Commission (KPK) admitted the report of suspected corruption in the Directorate General of the Ministry of Education and Culture is valid and more meticulous. The contents of the report was discovered by the Inspectorate General at the Ministry of Education and Culture, Haryono Umar, who is also a former commissioner of the KPK.

KPK Deputy Chairman Busyro Muqoddas revealed the findings of the Inspector General are confirmed to contain initial corruption indications.

In his report, Inspector General Haryono Umarstated the irregular budget for culture did not reach Rp 100 billion out of Rp 700 billion. As for the next step of the process, Haryono will let the KPK do the rest and the inspector general will provide all necessary documents and materials.

KPK Says Education Ministry Report Valid

KPK: Laporan Korupsi Kemendikbud Valid

Kompas, p 1

Komisi Pemberantasan Korupsi mengakui laporan dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan valid dan lebih teliti. Hal ini dimungkinkan karena laporan dugaan korupsi merupakan temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dipimpin Haryono Umar, mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi.

Mendikbud Mohammad Nuh pada Rabu malam mendatangi KPK untuk menyampaikan hasil temuan Inspektorat Jenderal serta klarifikasi Dirjen Kebudayaan. Temuan Itjen Kemdikbud menyebutkan banyaknya dugaan penyimpangan APBN-P 2012 di Ditjen Kebudayaan. Di temukan pula penggelembungan dana di luar batas kewajaran dari APBN-P 2012 Ditjen Kebudayaan sebesar Rp 700 miliar.

Temuan tersebut antara lain terkait dengan adanya intervensi pejabat pada sejumlah lelang kegiatan di Ditjen Kebudayaan yang melibatkan event organizer atau penyelenggaran acara (EO). Banyak kegiatan menggunakan EO dan diduga ada intervensi dari pejabat untuk memenangkan EO tertentu dalam tender kegiatan.

Government Sets Tuition Fees for State Universities

Jakarta Globe, page 6

The government has set the standard for tuition fees that may be charged by state-run universities from the beginning of the 2013 academic year.

The new standard is aimed at easing the financial burden on students attending tertiary education.

The single tuition fee represents the education expenses that will be covered by the government, while the single tuition cost is the amount students have to cover out of pocket. These amounts vary between different faculties and state universities and will be based on individual students’ financial means.

The minister said the lower tuition fees were made possible by subsidies from the State University Operational Assistance Fund (BOPTN).

Government Sets Tuition Fees for State Universities

Pemerintah Menetapkan Biaya Kuliah PTN

Jakarta Globe, p 6

Pemerintah menetapkan standard penetapan uang kuliah bagi perguruan-perguruan tinggi negeri (PTN) untuk tahun ajaran 2013 yang baru.

Standar pengaturan ini mulai diberlakukan untuk meringankan beban mahasiswa.

Biaya kuliah tunggal adalah biaya pendidikan yang akan ditanggung oleh pemerintah sedangkan uang kuliah tunggal adalah biaya yang harus ditanggung oleh mahasiswa itu sendiri. Besar uang kuliah dan biaya kuliah ini bervariasi di setiap fakultas dan PTN disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan bahwa penurunan biaya kuliah disubsidi oleh dana dari Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN).

East Java Schools Must Have Scouts

Jurnas, page 11

Every school in East Java Province is asked to form a Gudep Pramuka (a group consisting of Girl/Boy Scout guides, educators, and others) in order to support President Susilo Bambang Yudyhoyono’s program of revitalizing the scouts and also help ease the learning process about scouts.

Scout members are optional, but the educators are not, said Deputy Head of the East Java Scouts movement, AR Purmadi.

He said the obligatory formation of the Gudep Pramuka is also aimed at helping the Scouts regain its identity as an organization that educates, stands for a movement, and is also a guide.

East Java Schools Must Have Scouts

Sekolah di Jawa Timur Wajib Bentuk Pramuka

Jurnas, p 11

Setiap sekolah di Provinsi Jawa Timur (Jatim) diminta membentuk Gugus Depan (Gudep) Gerakan Pramuka. Selain sebagi bagian revitalisasi gerakan Pramuka yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pembentuk Gudep Pramuka sekaligus mempermudah proses pengajaran pendidikan pramuka.

Wakil Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Jatim, AR Purmadi, mengatakan, selain mewajibkan sekolah formal memebentuk Gudep, diperlukan strategi khusus agar revitalisasi gerakan pramuka di jatim mencapai tujuan. Diantaranya, mengembalikan jatidiri Pramuka sebagai organisasi pendidikan, organisasi gerakan, dan kepanduan.

KPK Asked to Investigate Suspected Corruption at Ministry

Jurnas, page 2

Minister of Education and Culture Muhammad Nuh has asked the Corruption Eradication Commission (KPK) to investigate the suspected corruption in his ministry.

Nuh revealed that the suspected corruption was uncovered after the inspectorate general at the ministry submitted his investigation results.

KPK Asked to Investigate Suspected Corruption at Ministry

KPK Diminta Pelajari Dugaan Korupsi di Kemendikbud

Jurnas, p 2

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M Nuh meminta Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) mempelajari dugaan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan kementerian yang dipimpinnya.

Menurut Nuh, dugaan korupsi itu muncul setelah adanya hasil penelitian yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kemendikbud.

BSM, Access for the Underprivileged

Sindo, page 12

The constitution states that every citizen has the right to education. The government has continuously tried to provide educational services for the public. One of the ways the Directorate General of Basik Education and the Education and Culture Ministry (Ditjen Dikdas) tries to do this is by allocating funds for the scholarship for the poor program (BSM) for elementary and junior high school students.

BSM is a national program aimed at eradicating the obstacles encountered by underprivileged students who wish to go to school by helping them gain access to decent education.

The program is hoped to reduce the amount of school dropouts, encourage underprivileged students to go back to school, and help students obtain the necessary tools needed to support their education.

In 2013, the amount of elementary school students who received BSM was 3.53 million students with Rp 360,000 per student per year and 1.29 million junior high school students with Rp 560,000 per student per year.

Due to the price hike of fuel, the ministry plans to increase the amount of BSM receivers by using the additional funds in the amended National Budget used as compensation for the poor. Aside from the amount of BSM receivers, the ministry also plans to increase the amount of money each student receives.

BSM scholarship receivers undergo a strict selection process which include one or more of the folowing criteria: the parents of the student must be listed in the Family Hope Program (PKH); the student has no father or no parents; the student is disabled; the student has a physical disability; the student is a victim of prolonged disaster; the student’s parents were laid off from their jobs.

BSM, Access for the Underprivileged

BSM, Memberi Akses bagi Masyarakat Tak Mampu

Sindo, p 12

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan meningkatkan anggaran dan jumlah penerima dana Bantuan Siswa Miskin (BSM).  Semoga betul-betul sampai kepada yang berhak.

Sekretaris Ditjen Dikdas, Thamrin Kasman, menjelaskan, BSM adalah program Nasional yang bertujuan untuk menghilangkan halangan bagi siswa miskin untuk bersekolah dengan membantu mereka memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak. Penghambat siswa bersekolah diantaranya adalah kesulitan orang tua memenuhi kebutuhan pendidikan seperti baju seragam, buku tulis, sepatu, biaya transportasi dan biaya lainnya yang tidak ditanggung oleh dana BOS.

Program BSM juga mendukung komitmen pemerintah untuk meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) terutama daerah terpencil. Tahun 2013, jumlah penerima BSM dijenjang SD sebanyak 3,53 juta siswa dengan nilai nominal Rp 360 ribu per siswa per tahun, dan di tingkat SMP sebanyak 1,29 juta siswa dengan nilai nominal Rp 560 ribu per siswa per tahun.