Inspector General Looks Into National Exam Budget Duplication

Tempo, Page A7

The Inspector General at the Ministry of Education and Culture, Haryono Umar, will investigate the Supreme Audit Agency’s (BPK) findings regarding the potential of budget duplications for the national exams in 2012 and 2013. The BPK’s audit stated that there was a potential that the national budget’s allocation for the national exams was duplicated amounting to at least IDR 62 billion. Aside from that, there are still funds in accounts in regional treasuries that have not been held accountable amounting to Rp51 billion.

Previously, BPK official Rizal Djalil said his agency discovered a number of irregularities during the implementation of the 2012 and 2013 national exams. This year, the bidding process caused the state to suffer a potential loss of IDR 6.4 billion and IDR 8.1 billion last year.

Inspector General Looks Into National Exam Budget Duplication

Inspektur Jenderal Telusuri Duplikasi Anggaran Ujian Nasional

Koran Tempo, p A7

Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Haryono Umar, bakal menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan soal potensi duplikasi anggaran ujian nasional 2012-2013. Audit BPK menyebutkan potensi duplikasi anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah (APBD) sekurang-kurangnya Rp 62 miliar.

Selain itu, masih ada dana di rekening bendahara daerah dan belum dipertanggung jawabkan sebesar Rp 51 miliar.

BPK dalam auditnya, menyatakan, koordinasi Badan Standar Nasional Pendidikan, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta pemerintah daerah belum optimal dalam menentukan porsi pembiayaan penyelenggaraan ujian nasional yang ditanggung APBN dan APBD.

Minister Nuh Violates Procedures

Tempo, Page A1

The school mapping program held by the Ministry of Education and Culture in cooperation with tender winner PT Surveyor Indonesia was found to have violated procedures. The Supreme Audit Agency (BPK) discovered indications that the state could suffer a potential loss of up to IDR 55 billion out of the project worth IDR 131 billion. BPK Auditor Sjafrudin Mosli said the Ministry’s officials and Surveyor were unable to show the receipts related to their expenditures.

The BPK’s audit report stated that a number of irregularities occurred in this project ranging from the planning, naming of the tender winner, up until the implementation of the project.

Inspectorate General at the Ministry of Education and Culture Haryono Umar refused to comment regarding Minister of Education and Culture M. Nuh’s suspected procedure violation. However, he stated that he is currently looking into the project because PT Surveyor was unable to meet the deadline for the project.  The Inspectorate General’s findings were recently followed up by the Jakarta Prosecution’s Office (Kejati).

Minister Nuh Violates Procedures

 

Proyek Pemetaan Sekolah: Menteri Nuh Disebut Langgar Prosedur

Koran Tempo, p A1

Program pemetaan sekolah oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan PT Surveyor Indonesia, selaku pemenang tender proyek, ditengarai menyimpang dan melanggar prosedur. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi kerugian Negara Rp 55 miliar dari nilai proyek Rp 131 miliar tersebut.

Laporan audit BPK menyatakan, sejumlah penyimpangan terjadi, dari perencanaan, penetapan pemenang lelang, hingga pelaksanaan pekerjaan. Misalnya, menurut laporan  itu, penetapan peringkat teknis proyek dilakukan panitia pengadaan yang seharusnya merupakan tugas menteri.

Menurut Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta Adi Toegarisman, Kejaksaan telah menetapkan lima tersangka dalam kasus proyek pemetaan. Ia menyebutkan para tersangka itu berinisial EH dan S dari Kementerian serta YPS, MFM, dan FS dari PT Surveyor.

Sementara itu, Menteri Nuh menyatakan kisruh proyek pemetaan bukan tanggung jawab dia dan lembaganya, tapi PT Surveyor. Namun, dia menolak menyalahkan PT Surveyor.

Law on National Exam needs to be Revised

Media Indonesia, Page 21

The fact that many teachers object to having the national exam as a determining factor of whether or not a student graduates is proof that the Government refuses to hear the opinions of those responsible for the implementation of education out on the field. Therefore, the Government should listen to the aspirations of teachers and not forcefully implement a policy by using the law as an excuse.

Education observer from Kanisius, Romo Baskoro, said the Government always uses the law as an excuse for holding the national exam, which means the Ministry of Education and Culture should also have the initiative to revise the law on this matter.

Previously, teachers were disappointed with the decision made by Government during the National Exam Convention insisting that the 2014 national exam will still be a determining factor for graduates. The composition of national exam and school grades of 60-40 will continue be implemented, still making the national exam proportion higher.

Law on National Exam needs to be Revised

 

Payung Hukum UN Perlu Direvisi

Media Indonesia, p 21

Sikap kalangan guru yang keberatan atas ujian nasional (UN) sebagai penentu kelulusan merupakan bukti bahwa pemerintah enggan mendengar suara akar rumput di lapangan.

Sebaiknya, pemerintah mendengarkan aspirasi guru dan tidak memaksakan kebijakan yang berpatokan pada peraturan perundangan-undangan sebagai tameng.

Sebelumnya, para guru kecewa atas keputusan pemerintah pada Konvensi Nasional UN baru-baru ini yang berkukuh bahwa UN 2014 tetap sebagai penentu kelulusan. Komposisi hasil UN dengan nilai sekolah yakni 60:40.

Perbaiki standar

Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Ferdiansyah menyampaikan sejak dahulu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kurang mendengarkan kritik dan aspirasi atas pelaksanaan UN. Dia berjanji, bersama dengan anggota Komisi X DPR lain akan lebih peka memantau pendanaan UN pada tahun depan agar UN tidak sekadar dijadikan proyek.

2013 Curriculum Teacher Training Open until End of October

Republika, Page 5

The Ministry of Education and Culture is still giving districts or cities the opportunity to implement the 2013 Curriculum independently following the high demand over this matter. Deputy Education Minister Musliar Kasim said even though the new curriculum has already begun to be implemented, the Ministry will still hold teacher trainings until next month, yet only for junior and senior high school students. Trainings held after October will be held for schools that wish to implement the new curriculum next year.

Musliar added book procurements and teacher trainings for schools independently implementing the new curriculum will be funded by the regional/ city budget (APBD).

The Ministry of Education and Culture has targeted and funded 6,326 schools for the implementation of the 2013 Curriculum.

2013 Curriculum Teacher Training Open until End of October

Batas Pelatihan Guru Kurikulum Mandiri Sampai Oktober

Republika, p 5

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) masih membuka kesempatan kepada kabupaten atau kota yang ingin melaksanakan Kurikulum 2013 secara mandiri.

Musliar menyampaikan, meskipun implementasi kurikulum baru sudah dimulai tetapi pelatihan guru masih dapat dilakukan hingga bulan depan. Kesempatan ini, katanya, dikhususkan untuk jenjang sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA). Pembiayaan pengadaan buku dan pelatihan guru pada kurikulum mandiri ditanggung oleh daerah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Crossing Borders to Get to School

Kompas, Page 14

Children of Indonesian migrant workers in Sabah, Malaysia, must cross its borders each day to enter the nation. Although they live near a Malaysian palm oil plantation, they go to school in Nunukan District, Indonesia because the Malaysian Government does not have a school for the children of these migrant workers. These children are also forbidden to go to school in the Malaysian schools located near the plantation.

Some of these children are forced to endure a one and a half hour journey on foot to get to school, and an hour and a half back from school to their homes, each day.

However, the physical activities these children are forced to endure have made them stronger. They managed to win various achievements in races and lempar turbo (children’s javelin throw) competitions for not only Nunukan District, yet also during the Sports Olimpliade for ASEAN Elementary School students.

Agnes Orengmakin, a first grade teacher at State Elementary School No. 005 (SDN No 005) in Sebatik Tengah, said the long journey is not the only thing that these children must face. Children of these Indonesian migrant workers also generally start school at a later age of around 8-9 years old, some even at 11-12 years old. Educating them is also requires quite a bit of strategy because they are more accustomed to Malaysian vocabulary.

Crossing Borders to Get to School

Melintasi Negara demi Sekolah

Kompas, p 14

Anak-anak tenaga kerja di Sabah, Malaysia, setiap hari melintasi perbatasan Negara. Mereka tinggal di perkebuanan sawit Malaysia, tetapi sekolah di Kabupaten Nunukan, Indonesia. Maklum, Pemerintah Malaysia tidak menyediakan sekolah untuk anak-anak TKI.

Kalaupun ada sekolah negeri Malaysia di sekitar perkebunan sawit, sekolah itu “haram” dinikmati anak-anak TKI di Malaysia yang buta huruf karena tak mengeyam pendidikan.

Sedikit beruntung anak-anak TKI buruh perkebuanan sawit yang tinggal di Bergosong, Sabah, Malaysia. Perkebuanan itu berada di Pulau Sebatik. Pulau kecil itu terbagi dua. Sebagian wilayah masuk Sabah,Malaysia, sebagian wilayah lainnya masuk Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

Tempaan fisik anak-anak sekolah di daerah perbatasan yang harus berjalan kaki setiap hari membuat anak-anak kuat. Prestasi gemilang di lomba lari dan lempar turbi tidak hanya diperhitungkan di Kabupaten Nunukan, tetapi juga berprestasi di ajang Olimpiade Olahraga Siswa SD ASEAN.

Kisah pilu perjuangan anak-anak TKI untuk dapat menikmati layanan pendidikan tak hanya soal jarak tempuh  ke sekolah yang penuh tantangan. Anak-anak TKI ini umumnya juga memulai sekolah di usia yang terlambat.