MoEC Targets 97 Percent Gross Enrollment Rate

Media Indonesia, Page 15

Minister of Education and Culture (MoEC) Muhammad Nuh has set a target of Gross Enrollment Rate (APK) up to 97 percent for 2020.

“We aim to achieve 97 percent of APK through universal secondary education (PMU),” he said.

APK is used to indicate the level of success of a secondary level education program.  Nuh further added that without the PMU program, 97 percent APK can only be reached later on 2040.

APK has been experiencing a significant increase since 2004 until 2013. APK for elementary school level has reached up to 100 percent from the previous 94 percent. Meanwhile, for the junior high school level, APK has increased from 81 percent to 100 percent. For the senior high school level, APK has improved from 49 percent to 82 percent. As for university enrollment rate, the number has increased from 19 percent to 28.7 percent.

On the other hand, school drop-out rate continues to decrease. For the elementary school level, the drop-out rate decreases from 29.9 percent in 2004 to 0.9 percent in 2013. Moreover, for the junior high school level, the drop-out rate decreases from 2.83 percent to 1.57 percent, and for the senior high school level, the rate decreases from 1.64 percent to 1.16 percent.

MoEC Targets 97 Percent Gross Enrollment Rate

Mendikbud Targetkan APK 97 %

Media Indonesia p15

Menteri Pendidikan  dan Kebudayaan Mohammad Nuh menargetkan angka partisipasi kasar (APK) anak-anak bersekolah menjadi 97% pada 2020. “Kami menargetkan nisa meraih APK 97% pada 2020 melalui pendidikan menengah umum (PMU),” ujar dalam konferensi pers di Jakarta, kemarin.

Nuh menambahkan, capaian itu berarti siswa lulusan sekolah menengah pertama (SMP) sederajat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah dan lulusan SMA sederajat dapat melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi atau memasuki dunia kerja.

Melalui program PMU, Kemendikbud memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan menengah yang bermutu.

Political Education to be Included in School Curriculum

Republika, Page 5 (3)

Chairman of the Indonesian Islamic College Student Movement (PMII) Adin Jauharuddin, proposed that political education is to be included in school curriculum. He asserted that school students, especially high school students who start to take their part as new voters, often never received any education on politics.

Adin further explained that political education is necessary because new voters have unstable emotions, especially as they start to grow as adults. Therefore, they need to have a proper political education.

However, Gun Gun Heryanto, Political Communication lecturer at the State Islamic University Syarif Hidayatullah, expressed his disagreement on including political education in school curriculum because he was concerned that it would only be treated as a formality. Nevertheless, Gun Gun admitted that the large potential possessed by new voters must be utilized properly.

Political Education to be Included in School Curriculum

Pendidikan Politik Diusulkan Masuk Kurikulum

Republika p5 (3)

Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Adin Jauharuddin mengusulkan pendidikan politik masuk ke sekolah. Karena, siswa sekolah, terutama SMA sebagai pemilih pemula, tidak pernah ada yang memberikan arahan tentang politik.

Menurutnya, selama ini penyelenggara pemilu dan juga partai politik belum mempunyai grand design mengarap pemilih pemula dan muda agar menjadi pemilih cerdas. Salah satu desain dalam menggarap pemilih pemula diusulkan, yakni membuat kurikulum  pendidikan politik di sekolah. Karena, untuk menciptakan pemilih pemula yang cerdas, harus dilakukan secara sistematik.

Sementara itu, dosen Fakultas Komunikasi Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Gun Gun Heryanto menyatakan ketidaksetujuannya pendidikan politik masuk kurikulum. Karena, dikhawatirkan akan menjadi formalitas semata.

Education Gratification Increases

Republika, Page 5 (2)

The Gratification Control Unit (UPG) of the Ministry of Education and Culture has received 135 reports of gratification in 2013. The number increases significantly from the previous 25 reports in 2012.

“[The gratifications] are given in forms of batik fabric, books, veils, money, Blackberry cell-phones, umbrellas, and other goods,” said Karyaningsih, Deputy Chairwoman of the UPG.

She explained that all forms of gratification would be examined by a team established by UPG to be divided into several categories. If a gratification was categorized into the red category, it would be immediately handed over to the Corruption Eradication Commission (KPK).

Education Gratification Increases

Gratifikasi Pendidikan Meningkat

Republika p5 (2)

Unit Pengendalian Gratifikasi (UOG) Kemendikbud menerima 135 laporan gratifikasi selama 2013. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2012 yang hanya 25 laporan gratifikasi.

Selain itu, ada kemungkinan gratifikasi yang diterima dosen yang memiliki profesi sebagai dokter, akuntan, dan lainnya. Terutama, saat mereka menerima undangan seminar terkait dengan keilmuan yang ditekuninya.

Indonesia’s Average Education Period Remains Low

Republika, Page 5 (1)

The average education period of most Indonesians is still yet to reach the ideal time of nine years. Therefore, the Government continues to take measures to increase the numbers.

Minister of Education and Culture Muhammad Nuh, expressed his optimism that the Government would be able to increase the average education period because Indonesia’s Gross Enrollment Rate (APK) is constantly increasing.

“In 10 years, APK of college students has doubled. Therefore, we are certain that the average education period will generally increase,” the Minister stated.

Hamid Muhammad, Director General of Primary Education, informed that APK for elementary schools have reached an optimum number of more than 100 percent, which means that almost all Indonesians have participated in primary education.

However, Hamid explained that the true problem lies in the large number of elementary school students who dropped out of school, especially second and third graders, for being child laborers.

Indonesia’s Average Education Period Remains Low

Lama Tahun Belajar Masih Rendah

Republika p5 (1)

Lama tahun belajar rata-rata masyarakat Indonesia masih belum menembus angka sembilan tahun. Pemerintah terus berupaya meningkatkan lamanya tahun belajar masyarakat.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, pelajar tidak boleh hanya sampai lulusan SD lalu tidak melanjutkan pendidikan. Karena itu, sudah menjadi tugas pemerintah untuk memberikan pelayanan pendidikan di mana pun berada.

Meskipun lama sekolah di Indonesia lebih rendah dari Amerika Serikat. Namun, Indonesia sudah melampaui Thailand. Hal itu memberikan semangat untuk terus maju meningkatan lamanya tahun belajar.

Nuh optimis pemerintah bisa menaikkan lamanya tahun belajar. Anak-anak minimal harus lulus SMA. Sehingga keluarga yang dibangun akan bagus.

Teachers’ Training Urgently Necessary

Kompas, Page 13 (2)

In addition to technical infrastructures, implementing the new 2013 Curriculum requires giving attention to the quality of teachers and education staff. Therefore, there has to be a serious training. Encang Iskandar, Principal of the Bandung State High School 2, claimed that since the new 2013 Curriculum was implemented in his school, several issues have been raised, starting from the understanding of the curriculum itself, and the availability of textbooks.

“Other than being inexperienced in using scientific approach in teaching activities, teachers also have to face a difficult evaluation process because they have to describe students’ achievements from the affective aspects, psychometric aspects, and cognitive aspects, which takes a long time,” Encang stated.

Teachers’ Training Urgently Necessary

Pelatihan Pendidik Dinilai Penting

Kompas p13 (2)

Selain infrastuktur teknis, implementasi Kurikulm 2013 menuntut perhatian penuh pada kualitas pendidik. Oleh karena itu, pelatihan bagi mereka harus diperhatikan. Hal itu mengemuka dalam focus group discussion Refleksi Akhir Tahun 2013 bertema “Tantangan Implementasi Kurikulum 2013” di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).

Menurut beberapa narasumber yang hadir dalam diskusi tersebut, salah satu bagian penting dalam implementasi kurikulum baru adalah pelatihan pendidik. Peta jalan dan pelatihan guru yang baik dan jelas sangat dibutuhkan. Jadi, bukan hanya mengidentifikasi jumlah pelatihan dan jumlah guru sasaran saja yang diperlukan dalam implementasi Kurikulum 2013.