Investigating Study Groups

Kompas, Page 23

A team from the East Nusa Tenggara (NTT) District Attorney’s Office was asked to investigate 110 study groups to uncover whether or not IDR 77.6 billion was misused. The funds were allocated for East Nusa Tenggara’s Education, Youth and Sports Office for non-school programs in education. The project is suspected to be fictitious if the registered 110 study groups formed by the Education Office did not receive any financial aid.

NTT District Attorney Mangihut Sinaga told the press on Friday that the Corruption Eradication Comission’s (KPK) request has been followed up by forming a team of investigators and summoning a number of witnesses. However, this was no easy feat as witnesses are spread out across NTT.

The suspected corruption case of the budget allocated for non-school education programs began in 2008 when a community in Kupang District approached the Kupang District Attorney’s Office. They reported that the NTT Education, Youth and Sports Office created a fictitious project.

Investigating Study Groups

Periksa Kelompok Belajar

Kompas, p23

Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur diminta untuk memeriksa 110 kelompok belajar untuk memastikan ada penyimpangan dana Rp 77,6 miliar atau tidak, termasuk dalam bidang pendidikan luar sekolah dinas pendidikan, pemuda, dan olahraga. Proyek itu diduga fiktif jika 110 kelompok belajar yang dibentuk dinas pendidikan ini tidak menerima bantuan sama sekali.

Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Mangihut Sinaga kepada pers di Kupang, Jumat (10/1), mengatakan, rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah ditindaklanjuti dengan pembentukan tim penyidik dan pemanggilan sejumlah saksi. Namun, upaya ini tidak mudah karena saksi tersebar di seluruh NTT.

Kasus dugaan korupsi dana pendidikan luar sekolah senilai Rp 77,7 miliar itu terungkap pada 2008 ketika sekelompok masyarakat di Kabupaten Kupang mendatangi Kejaksaan Negeri Kupang. Mereka melaporkan ada proyek fiktif dari dinas pendidikan, pemuda, dan olahraga. Kasus tersebut sempat dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti, namun Desember lalu KPK melakukan supervisi pada dinas pendidikan, pemuda, dan olahraga dan merekomendasikan kejaksaan tinggi untuk menindaklanjuti.

Private Universities Do Not Only Seek Profits

Kompas, Page 12

Similar to state universities, private universities also have a crucial role in developing national education. Therefore, private universities also need the Government’s help, especially for initial investments such as building and land procurements.

Paramadina University Rector Anies Baswedan said the nation should regard both state and private universities as crucial components in higher education. He added that not all private institutions merely seek profits by opening up education institutions. Many private universities actually intend to increase Indonesia’s quality of education and human resources. Unfortunately, the cost of private universities is “forced” to be expensive as their largest investment is in land and buildings.

Private Universities Do Not Only Seek Profits

PTS Bukan Pencari Keuntungan Semata

Kompas, p12

Seperti halnya perguruan tinggi negeri, peran perguruan tinggi swasta sama pentingnya dalam membangun pendidikan nasional. Dalam menjalankan perannya itu, perguruan tinggi swasta juga membutuhkan bantuan dari pemerintah, terutama pada saat investasi awal, seperti untuk pembelian tanah dan gedung.

“Karena itu,  sudah seharusnya negara melihat PTN dan PTS sebagai komponen penting dalam pendidikan tinggi,” kata Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, seusai Dies Natalis Ke-16 Universitas Paramadina, Jumat (10/01), di Jakarta.

Ia menambahkan, tidak semua institusi swasta hanya mencari keuntungan semata dengan membuka institusi pendidikan. Banyak PTS yang betul-betul berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan dan SDM Indonesia. Sayang, biaya masuk PTS “terpaksa” menjadi mahal karena beban terbesar swasta ada pada investasi tanah dan bangunan yang mahal.