Penerima Bidikmisi Diminta Ikut Berjuang Kurangi Kemiskinan

Media Indonesia, halaman 8

Presiden Susilo Bambang Sudhoyono mengatakan, ada dua jalur kebijkan untuk mengurangi kemiskinan disemua komunitas, dengan meningkatkan perekonomian. Jalur kedua adalah dengan membantu anak-anak dari warga miskin untuk bersekolah dengan membuat kebijakan khusus seperti Bidikmisi, Kamis (27/2).

Presiden berharap para penerima bantuan Bidikmisi mampu menebus apa yang sudah Negara berikan, untuk berjuang mengurangi kemiskinan.

Program Bidikmisi ada untuk mendukung semua biaya pendidikan para siswa miskin, guna melanjutkan di perguruan tinggi. Tidak hanya membebaskan biaya pendidikan, juga mendaptkan biaya hidup untuk mendukung pendidikannya.

Bidikmisi recipients asked to take part in reducing poverty

Media Indonesia, page 8

President Susilo Bambang Sudhoyono said, Thursday (2/27) that there are two policies in reducing poverty at all communities: first, improving the economy and, second, helping children from poor families to have good education via special policies such as Bidikmisi.

The president expected that Bidikmisi recipients will be able to recompense what the State has given by fighting against poverty.

Bidikmisi program is made available to provide education funds for students from poor families so that they can continue their studies to universities. Bidikmisi not only frees the students from registration fees and tuitions but also covers their costs of living.

Bidikmisi recipients asked to take part in reducing poverty

Daerah Terpencil Terima Soal UN Akhir Maret.

Republika, halaman 7

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M Nuh menargetkan provinsi ata kabupaten/kota paling jauh sudah menerima soal ujian UN pada akhir Maret 2014. Dia pun memastikan pelaksanaan UN tahun ini tidak akan sekacau tahun lalu.

Nuh mengatakan, hal krusial dalam menyiapkan naskah soal UN tidak hanya terkait kerahasiaan, tapi juga ketepatan waktu mencetak serta distribusi naskah soal hingga ke lokasi ujian. Dia menambahkan, dengan hasil evaluasi pelaksanaan UN tahun lalu, persiapan UN kali ini ditata ulang.

Remote Regions to Receive UN Questions Late March

Republika, page 7

The Minister of Education and Cultures (Mendikbud) M Nuh has set target that the far-flung regions will have received the National Examination (UN) question by late March 2014. He also ensured that this year’s National Examination will not be as chaotic as that of the previous year.

Nuh said that the crucial things in preparing the UN questions are not only their confidentiality but also punctuality in printing and distributing them to examination location.  He added that this year’s management of UN will be rearranged based on the evaluation to the last year’s UN.

Remote Regions to Receive UN Questions Late March

Presiden: Perluas Jangkauan Bidikmisi

Kompas, halaman 12

Jangkauan wilayah program beasiswa Bidikmisi dan jumlah mahasiswa penerima akan ditambah. Harapannya, kualitas sumber daya manusia dan daya saing Indonesia akan meningkat melalui langkah tersebut.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan Mendikbud dan menteri terkait, sejalan dengan anggaran pendidikan, untuk memperbanyak dan memperluas jangkauan program Bidikmisi.

Skema dukungan biaya Bidikmisi tidak hanya membebaskan mahasiswa dari biaya pendaftaran dan biaya kuliah, tetapi juga bantuan biaya hidup dan pendampingan akademik. Data Kemdikbud, hingga tahun 2013, dukungan biaya pendidkan Bidikmisi sudah diberikan kepada 149.766 mahasiswa di 98 PTN dan 590 PTS.

Yudhoyono menambahkan, program Bidikmisi diharapkan turut mengurangi jumlah pengangguran dan memperbaiki kehidupan mahasiswa dari keluarga tidak mampu.

President: Broaden the Reach of Bidikmisi

Kompas page 12

The reach of Bidikmisi scholarship programs will be broadened and the number of scholarship recipients will be increased.  The program will hopefully improve quality and competitiveness of Indonesian human resources.

President Susilo Bambang Yudhoyono instructed the Minister of Education and Culture and other relevant Ministers to expand and broaden the reach of the Bidikmisi program.

The Bidikmisi scheme not only frees the students from registration fees and tuitions but also covers their costs of living and academic mentoring. Until 2013, according to data in Kemdikbud, Bidikmisi has supported some 149,766 students at 98 state universities and 590 private universities.

Yudhoyono added that Bidikmisi will hopefully provide a contribution to reduce unemployment and to improve life qualities of students from poor families.

President: Broaden the Reach of Bidikmisi

Dana Abadi Pendidikan Dihentikan

Seputar Indonesia, halaman 16

Pemerintah tahun ini menghentikan kucuran APBN untuk dana abadi pendidikan. Padahal dana tersebut digunakan untuk beasiswa, penelitian, dan dana pendidikan di daerah bencana.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Menddikbud) M Nuh mengakui, tahun ini tidak ada dana APBN yang disisihkan untuk dana abadi pendidikan karena yang ada saaat ini, Rp 16 triliun, masih mencukupi. Mahasiswa Bidikmisi tidak perlu khawatir karena pemerintah masih mengalokasikan dari daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Kemendikbud.

Dana abadi pendidikan mulai ada sejak diturunkannya anggaran fungsi pendidikan sebesar 20% pada 2010. Dana ini dikelola oleh lembaga pengelola dana pendidikan (LPDP) di bawah Kemendikbud dan Kemenkeu.

Lebih lanjut, M Nuh menjelaskan, Pemerintah pada 2013 mulai mengucurkan dana tersebut untuk beasiswa S-2 dan S-3, anggaran ini digunakan untuk penelitian dan biaya pendidikan di daerah yang terkena bencana.

Direktur Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana LPDP M Mahdum mengungkapkan,  LPDP akan tetap meminta kucuran dana abadi pendidikan untuk periode 2015 dan selanjutnya. Kebutuhan yang diperlukan LPDP untuk membiayai kegiatan beasiswa, riset, dan rehabilitasi sekolahrusak hingga saat ini sekitar Rp.560 miliar. Selama 2013 ada 1.555 orang mendapatkan beasiswa untuk memulai studi S-2 dan S-3 di dalam dan luar negeri.

Anggota komisi X DPR Tubagus Dedi Gumelar berpendapat, jangan sampai alokasi dana pendidikan dipakai untuk Pemilu.

Education Endowment Terminated

Seputar Indonesia, page 16

As of this year, the Government stops the education endowment allocation from the State Budget though the allocation is used to provide scholarships, to conduct researches, and to hold education in the disaster areas.

The Minister of Education and Culture (Menddikbud) M Nuh admitted that this year no fund from the State Budget is allocated to the education endowment because the currently available fund of education endowment reaching Rp16 trillion, is still ample. Students of Bidikmisi need not to worry because the Government is still allocating the fund from the Government’s Annual Budget (DIPA) of Kemendikbud.

The education endowment started since the decision to provide a budget of 20% to the education function in the 2010 State Budget. These funds are managed by Education Fund Managing Institution (LPDP) under Kemendikbud and Ministry of Finance.

M Nuh added that the Government in 2013 has begun to disburse the fund for S-2 and S-3 program scholarships. The budget is used for researches and education in disaster-affected areas.

Director of Business Planning and Fund Development Fund of LPDP M Mahdum said that LPDP will still ask for education endowment for the period of 2015 and beyond. Currently, LPDP needs Rp.560 billion to repair damaged schools. Over 2013, some 1,555 people enjoyed scholarship for S-2 and S-3 program at home and abroad.

Members of the Commission X of the House of Representatives Tubagus Dedi Gumelar said the education endowment shall not be used for the General Election.

Education Endowment Terminated

Penelitian Kebijakan Pendidikan Diperkuat

Kompas, halaman 12

Kebijakan pendidikan yang berbasis penelitian perlu diperkuat dan didukung melalui kerja sama berbagai lembaga. Dengan itu, penelitian kebijakan untuk meningkatkan kinerja sektor pendidikan daerah dan nasional dapat berkembang dengan perspektif multidisiplin dan multidimensi.

Upaya untuk memperkuat penellitian kebijakan pendidikan mengemuka dalam lokakarya penjajakan program kembar Pusat Penelitian Kebijakan (Puslijak) Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemdikbud bersama 12 lembaga pendidik tenaga kependidikan serta fakultas keguruan dan ilmu pendidikan (FKIP) negeri dan swasta, Rabu (26/2), di Jakarta. Program ini difasilitasi Analytical Capacity and Development Partnership, proyek pendidikan yang didanai Uni Eropa dan Australia.

Bambang Indriyanto, Kepala Puslitjak Balitbang Kemdikbud, mengatakan, “Saat ini yang dibutuhkan bagaimana mereorientasi penelitian kebijakan secara substansi ataupun kelembagaan. Berbagai penelitian bisa dipakai juga untuk mendukung penelitian kebijakan. Nanti penelitian tidak saja melibatkan FKIP, tetapi juga sosiologi, antropologi, ekonomi,”ujarnya.

Suharti dari Badan Perenanaan Pembangunan Nasional mengatakan, di Indonesia masih sulit mencari penelitian pendidikan yang komprehensif. “Karena itu, perlu ada kesepakatan soal fokus penelitian pendidikan dan kebijakan yang akan dilakukan sebagai afirmasi dari lokakarya ini,” kata Suharti.

Dermelita, Kepala Subirektorat Penelitian Ditjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud mengatakan, penelitian pendidikan yang multidimensi didorong. Dana penelitian disediakan pemerintah.

(ELN).

Education Policy Research Strengthened

Kompas, page 12

Research based education policy should be strengthened and supported through collaborations with different institutions. With that, policy research to improve the performance of regional and national education sector can be improved with multi-dimensional and multi-discipline perspective.

Effort to strengthen education policy research came up in the exploratory workshop of Center for Policy Research of Ministry of Education and Culture National Office for Research and Development with 12 private and public universities Faculty of Teaching and Education in Indonesia on Wednesday, February 26, 2014. This program was facilitated by Analytical Capacity Development Partnership, education project funded by European Union and Australia.

Bambang Indriyanto, Head of Center for Policy Research, mentioned that “Right now, what is needed is how to substantially or institutionally reorient policy research. Many researches can be used to support education policy. Later on, the research will not involve only teaching and education, but also different disciplines such as sociology, anthropology, and economy.”

Suharti  fom Bappenas mentioned the difficulty to find comprehensive education research results in Indonesia . “An agreement on the focus of education research and policy needs to be obtained as affirmation of this workshop.”

Dermelita, Head of Research Sub Directorate of MOEC Higher Education Directorate General mentioned multi dimensional education research is supported. Research fund is allocated by the Government.

Education Policy Research Strengthened