Koneksi Internet di Sekolah Rendah

Kompas, halaman 12

Baru sekitar 93.700 sekolah jenjang SD-SMA/SMK, dari 206.000 lebih sekolah di Indoensia, yang terkoneksi internet. Masih terbatasnya sekolah yang terkoneksi internet ini manyebabkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran belum optimal.

Kepala Pusat Teknologi dan Komunikasi Pendidikan (Pusetkom) Ari Santoso mengatakan, untuk mendukung implementasi Kurikulum 2013, yang mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pembelajaran, Pusetkom berkoordinasi dengan instansi, seperti Bappenas, Kementerian Informasi dan Komunikasi, serta Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral, untuk mempercepat tersediannya jaringan internet.

Pemanfaatan TI untuk pendidikan yang masih rendah dinilai memprihatinkan. Efektifitas pembelajaran dapat ditingkatkan dengan bantuan TIK yang dilaksanakan guru yang cakap serta konten digital pendidikan yang berkualitas. Guru harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan TIK yang mengubah cara belajar menjadi ubiquitous learning, yakni belajar apa saja, kapan saja, dan di mana saja.

Secara terpisah, Deva Rachman, Corporate Affairs Director Intel Corporation, mengatakan, peningkatan kualitas pendidikan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi.

Guna mendukung pemanfaatan TIK dalam pembelajaran sesuai implementasi Kurikulum 2013, Intel dan Pesona Edukasi berkolaborasi mendukung pelatihan guru dalam menguasai TIK untuk pendidikan serta penyediaan konten digital untuk membuat pembelajaran menjadi menyenangkan.

Internet Connection for Schools Remains low

Kompas, page 12

Only about 93,700 of more than 206,000 schools (elementary-senior high/vocational) in Indonesia have been connected to the Internet. This limited connection has resulted in suboptimal utilization of information and communication technology in learning.

Head of Center for Technology and Communication Education (Pusetkom) Ari Santoso said that to support the implementation of the 2013 Curriculum, which encourages the use of information and communication technology (ICT) in learning, Pusetkom coordinate with a variety of agencies such as the National Development Planning Agency, the Ministry of Information and Communications, and the Ministry of Energy and Mineral Resources, to speed up the provision of the internet networks.

The poor utilization of IT for education has reached the worrying level. Learning effectiveness can be enhanced with ICT, coupled with skilled teachers and quality content of digital education. Teachers must be able to adapt to the development of ICTs which has changed the tradition learning method to be ubiquitous learning, i.e. learning anything, anytime, and anywhere.

Separately, Deva Rachman, Corporate Affairs Director of the Intel Corporation, said that education quality improvement can encourage the growth of innovation-based economy.

To support the use of ICT in learning in consistence with the implementation of the 2013 Curriculum, Intel and Pesona Edukasi collaborate to support a teacher training for ICT mastering for education and provide digital contents for fun learning processes.

Internet Connection for Schools Remains low

Sekolah Harus Berikan Pendidikan Agama

Republika, halaman 26

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) sudah mengatur, peserta didik (siswa) berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai keyakinan yang ia anut. Karena itu, Kementerian Agama (Kemenag) mengingatkan kembali kepada setiap sekolah untuk menghargai keyakinan siswa, salah satunya dengan cara memberi pendidikan atau pelajaran agama sesuai keyakinan peserta didik. Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Jenderal Kemenag Bahrul Hayat.

Peryantaan ini merupakan tanggapan atas fakta yang terungkap dalam laporan tahunan Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Pendidikan Kemenag. Dalam laporan tersebut terungkap, terdapat setidaknya enam sekolah Katolik di Blitar, Jawa Timur, yang memiliki siswa non-Katolik namun enggan memberikan pendidikan agama sesuai keyakinan siswa non-Katolik itu.

Disebutkan dalam laporan tersebut, keenam sekolah Katolik itu adalah SD Katolik Santa Maria, SD Katolik Yos Sudarso, SMP Katolik Yohanes Gabriel, SMU Katolik Diponegoro, dan SMK Katolik Santo Yusup. Selain siswa beragama Islam, di sekolah-sekolah tersebut juga terdapat siswa beragama lain, seperti Kristen, Hindu, Budha, dan Konghucu.

Dalam pendangan Bahrul, sekolah-sekolah bercirikan keagamaan seperti itu seharusnya mengikuti ketentuan yang sudah diatur dalam UU Susdiknas, yakni ketika ada siswa beragama lain maka sekolah wajib menyediakan tenaga didik (guru) sesuai keyakinan mereka. Dengan syarat, jumlah siswa beragama lain tersebut sudah mencukupi untuk disatukan dalam satu kelas pembelajaran. Apabila belum cukup, Bahrul menegaskan, sekolah itu harus bekerja sama dengan lembaga pendidikan lain.

Schools must Provide Religious Education

Republika page 26

Law on National Education System (Education Law) stipulates that students are entitled to religious education in accordance their beliefs. Therefore, the Ministry of Religious Affairs (MORA) reminds all schools to appreciate students’ beliefs by, for instance, providing religious education or studies, said Secretary General of the Ministry of Religious Affairs Bahrul Hayat.

The statement was made to respond to the facts revealed in the annual report of the Center for Education Research and Development of MORA. The report revealed that at least six Catholic schools in Blitar, East Java, which have non-Catholic students, fail to provide religious education in accordance the beliefs of the non-Catholic students.

The sixth Catholic schools are Catholic SD Santa Maria, Catholic SD Yos Sudarso, Catholic SMP Johanes Gabriel, Catholic SMU Diponegoro , and Catholic SMK Santo Yusup. Those schools have also Moslem, Christian, Hindu, Buddhist, and Confucian students.

According to Bahrul, those religious schools should comply with the provisions stipulated in the Education Law, stating that when there are students of other religions, schools is required to provide religious teachers for them provided that the number of students of other faiths is sufficient to put together in one class. If not, Bahrul said, the schools must cooperate with other educational institutions.

Schools must Provide Religious Education

Waspadai Laman Ilegal SBMPTN

Republika, halaman 7

Setelah sepekan resmi diluncurkan, sebuah laman ilegal untuk Seleksi bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) muncul. Laman resmi SBMPTN adalah http://www.sbmptn.or.id, sementara laman ilegal tersebut beralamat http://www.sbmptn.com.

Wakil Rektor I Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Achmad Syahrani mengingatkan calon mahasiswa untuk berhati-hati dengan laman ilegal dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pada laman ilegal tersebut, kata Achmad, berisi informasi yang menyesatkan. Misalnya, disebutkan bahwa siswa peringkat satu sampai 15 di SMAN 5 Surabaya dipastikan akan diterima. Padahal, informasi itu hanya didasarkan realitas tahun lalu yang belum tentu benar untuk tahun berikutnya.

Menurut Achmad, laman resmi http://www.sbmptn.or.id memiliki informasi yang valid tentang berbagai hal. Misalnya, persyaratan SBMPTN pada PTN se-Indonesia, kuota pada setiap program studi, persaingan dan perbandingan keketatan tahun sebelumnya, serta daerah asal pendaftar se-Indonesia. Menurutnya, informasi bahwa ada jatah sekolah tertentu untuk SBMPTN adalah tidak benar.

Achmad menjelaskan, calon mahasiswa yang diterima lewat jalur undangan sesuai prestasi, nilai rapor, dan nilai UN melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) akan diumumkan pada 17 Juni 2014. Pada saat yang sama, akan dilaksanakan ujian tulis untuk SBMPTN (jalur ujian tulis).

Tahun ini, Unair akan menerima calon mahasiswa dari jalur SNMPTN sebanyak 50 persen dari 5.070 mahasiswa baru atau 2.535 orang. Sedangkan, calon mahasiswa dari jalur SBMPTN sebesar 30 persen atau 1.521 orang. Sisanya, sebanyak 20 persen untuk jalur mandiri.

Beware of Illegal Webpage of SBMPTN

Republika page 7

A week after the official launching, an illegal webpage for the Join Admission Test for State Universities (SBMPTN) appears. SBMPTN’s official website address is http://www.sbmptn.or.id, while the illegal webpage address is http://www.sbmptn.com.

Deputy I to Rector of Airlangga University, Surabaya, Achmad Syahrani reminds prospective students to be careful with the illegal webpage. That illegal webpage, said Achmad, contains misleading information, stating, for example, that the top 15 students in SMAN 5 Surabaya, are guaranteed to be admitted. In fact, it was only information based last year’s reality which has not been certain for the next year.

According to Ahmad, the official website has valid information such as SBMPTN requirements for state universities in Indonesia, quota for each study program, competition and comparison to the last year’s toughness in competition, as well as original regions of applicants in Indonesia. Information that there are SBMPTN allocations for certain schools is untrue.

Achmad explained that students who are admitted through the achievement-based invitations, school reports, and UN scores through the National Selection Test for State University (SNMPTN) will be announced on June 17, 2014. At the same time, the written test for SBMPTN (written test route) will be held.

This year, Airlangga University will admit 2,535 students (50%) through SNMPTN and 1,521 students (30%) through SBMPTN. The remaining 20% will be admitted through the independent route.

Beware of Illegal Webpage of SBMPTN

UIN Mesti Kawal Aliran dalam Islam

Media Indonesia, halaman 14

Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali mengatakan, Univeristas Negeri (UIN) di Indonesia diharapkan bisa menjadi pusat pendidikan dan pengkajian agama Islam. Dengan begitu, kemurnian ajaran agama Islam di kalangan mahasiswa akan tetap terjaga.

Saat ini, menurut Menag, banyak aliran dalam Islam yang ada di masyarakat. Keberadaan mereka sudah banyak melenceng dari inti ajaran Islam dalam Alquran dan hadis. Perguruan tinggi sebagai penghasil cendekiawan sudah sudah seharusnya mampu menjaga kemurnian Islam.

Menag juga memnta para tenaga pengajar meningkatkan kualitas diri dan materi yang disampaikan kepada mahasiswa. Itu bertujuan agar apa yang disampaikan terus relevan dengan perkembangan zaman.

UIN Must Guard Islamic Schools of Thought

Media Indonesia page 14

Minister of Religious Affairs (Kemenag) Suryadharma Ali said that Islamic State Universities (UIN) in Indonesia should be centers for Islamic education and studies so that the purity of Islamic teachings among students is maintained.

Currently, according to the Minister, there are many Islamic schools of thought in the society and many of them have deviated from the core of Islamic teachings as stipulated in the Quran and the Traditions. Universities as producers of scholars should be able to maintain the purity of Islam.

The Minister also asked teachers to improve the quality of their own and the quality of teaching materials presented to students so that they keep relevant with the times.

UIN Must Guard Islamic Schools of Thought

Tak Semua Guru Lulusan LPTK Berkualitas

Republika, halaman 7

Pengamat pendidikan Doni Koesoema mengatakan, saat ini terlalu banyak lembaga pendidikan tinggi kependidikan (LPTK) yang tidak menghasilkan guru yang mendidik. LPTK, kata Doni, hampir mencapai 3.000 lembaga, dan dijamin kebanyakan kualitasnya buruk.

Doni mengatakan, saat ini banyak “LPTK hitam” yang hanya memanfaatkan pemasukan dari mahasiswa tanpa mengindahkan lulusannya. Kurang kredibel dan tidak terkakreditasinya LPTK yang tersebar ini seharusanya bisa disetop oleh Kemendikbud.

Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud Joko Santoso mengatakan, lulusan guru dari LPTK nantinya akan dilakukan tes Pendidikan Profesi Guru (PPG). Tes tersebut akan dilakukan di beberapa LPTK yang sudah diseleksi Kemendikbud. Joko menjelaskan, di awal pendiriannya, LPTK sebenarnya telah memenuhi persyaratan, bak dari segi fasilitas hingga dosen pengajarnya. Hanya saja, seiring berjalannya waktu, pihak Kemendikbud memang tidak mengikuti seluruh kegiatan LPTK dan pengawasannya dikembalikan ke masing-masing lembaga.

Not all LPTK Graduating Teachers are Qualified

Republika page 7

Education observers Doni Koesoema said that today there are too many Educational institutions of Educator Resources (LPTK) which fail to produce educating teachers. Doni added that the number of LPTK is nearly 3,000, but most of them have poor quality for sure.

Doni said currently there are many “black LPTKs” which take only income from students but fail to consider their graduates. The Ministry of Education and Cultures should be able to stop the spread of LPTK with poor credibility and accreditation.

Director General of Higher Education of the Ministry of Education and Culture Joko Santoso said that graduates of LPTK would have to take a test for Teach Profession Education (PPG). The test will be held in several LPTKs which have been already selected by the Ministry. Joko explained that in their early years, those LPTKs have actually met the requirements, in terms of facilities and lecturers. However, in the course of time, the Ministry does not monitor all of their activities, and the supervising function is returned to their respective institutions.

Not all LPTK Graduating Teachers are Qualified