Daerah Siasati Aturan 20 Persen

Kompas, halaman 1, Sabtu 3 Mei

Anggaran fungsi pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD tidak efektif karena masih banyak daerah yang ”nakal”. Hampir semua kabupaten/kota tidak mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD murninya.

Pemerintah daerah juga memasukkan kucuran dana pendidikan dari APBN sebagai bagian dari 20 persen anggaran pendidikan dalam APBD. Alasannya, dana pendidikan dari pusat dihitung sebagai pendapatan atau pemasukan daerah. Hal itu dikemukakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, Jumat (2/5), bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional.

Sekalipun anggaran pendidikan naik, masih ada warga yang belum menikmati pendidikan dasar. Berdasarkan data yang dihimpun Litbang Kompas, pada 2012 terdapat 5,88 persen anak yang tidak atau belum sekolah. Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan, hingga 2013, pada jenjang ekonomi terendah, sebanyak 13 persen warga Indonesia tidak tamat SD.

Nuh mengatakan, jika provinsi dan kabupaten/kota betul-betul mengalokasikan 20 persen dari APBD murni (tidak termasuk dana pusat), daerah dapat membebaskan masyarakat dari biaya pendidikan. Nuh menambahkan, pendidikan bisa tanpa biaya jika sekolah atau anak mendapat bantuan operasional sekolah (BOS) dari pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. BOS pusat sudah memenuhi 70 persen biaya pendidikan. Berarti daerah hanya membayar sisanya.

Dari total anggaran fungsi pendidikan tahun 2014 sebesar Rp 368,9 triliun, sebagian besar, yakni Rp 238,6 triliun (64,7 persen), ditransfer ke daerah. Adapun anggaran Kemdikbud ”hanya” Rp 80,6 triliun, dana fungsi pendidikan di Kementerian Agama Rp 42,5 triliun, dan di kementerian/lembaga lain Rp 7 triliun.

Menurut Nuh, persoalannya pada rendahnya kemampuan pengelolaan anggaran pendidikan di daerah. Untuk menyelesaikan masalah pengelolaan anggaran pendidikan, sudah disusun revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Revisi itu untuk mendesain kembali pembagian tugas dan wewenang pelaksana pendidikan dari yang semula desentralisasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab bersama antara kabupaten/kota, provinsi, dan pusat.

Selain itu, sebagian besar anggaran Kemdikbud, misalnya, dialokasikan untuk gaji dosen, tunjangan profesi non-PNS, tunjangan khusus bagi guru di daerah khusus, dan tunjangan fungsional guru non-PNS yang belum mendapat sertifikasi.

Setelah uji materi UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di Mahkamah Konstitusi pada 2008, gaji pendidik dihitung dalam 20 persen anggaran pendidikan. Akibatnya, anggaran untuk program pendidikan lain lebih kecil.

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Sulistiyo mengatakan, anggaran pendidikan hanya akal-akalan karena memasukkan komponen gaji guru yang besar. Dengan cara itu pula pemerintah daerah mengklaim memenuhi ketentuan 20 persen. Kenyataannya, dana itu sebagian besar untuk gaji guru dan itu pun didapat dari pemerintah pusat lewat dana alokasi umum (DAU). Total DAU APBN 2014 sebesar Rp 135 triliun.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s