Calon Presiden Belum Sentuh Inti Masalah

Kompas, halaman 12, Sabtu 28 Juni

Visi dan misi calon presiden dan wakil presiden 2014, Prabowo Subianto – Hatta Rajasa dan Joko Widodo – Jusuf Kalla belum menyentuh inti permasalahan pendidikan di Indonesia. Pasangan capres-cawapres hanya reaktif terhadap persoalan yang muncul sehingga arah kebijakannya bersifat populis.

Hal tersebut merupakan kesimpulan pendapat para pengamat dan aktivis pendidikan di Sekolah Tanpa Batas dan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang tergabung dalam Koalisi Pendidikan. Mereka melihat kedua capres belum mempunyai visi dan misi yang menawarkan reformasi fundamental. Para capres belum jeli melihat sumber penyakit pendidikan di Indonesia.

Aktivis pendidikan Jimmy Paat mengatakan, kedua capres belum terlihat membenahi pendidikan. Visi dan misi Prabowo – Hatta misalnya, akan menaikkan tunjangan profesi guru menjadi rata-rata Rp. 4 juta per bulan. Janji menaikkan tunjangan profesi itu bersifat populis dan tidak menyentuh persoalan penyediaan guru berkualitas.

Menurut Jimmy, peningkatan insentif tidak akan memperbaiki mutu pendidikan, justru akan menambah beban anggaran negara. Indonesia perlu mengembalikan martabat guru yang sejahtera, punya pengetahuan luas, dan memiliki otoritas dalam menjalankan profesinya.

Peneliti Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Siti Juliantari memaparkan, visi-misi kedua capres masih memaparkan masalah kuantitas, belum kualitas. Ada beberapa kesamaan, misalnya, soal wajib belajar sembilan tahun yang belum lagi tuntas, tetapi akan mereka ubah menjadi 12 tahun. Beberapa program seperti bantuan sekolah dan beasiswa anak miskin juga ada yang tumpang tindih dengan kebijakan yang ada saat ini. Menurut Siti, capres Jokowi sering mengatakan Kartu Jakarta Pintar, yang sebenarnya sudah ada dalam program beasiswa siswa miskin pemerintah saat ini.

Penggiat Sekolah Tanpa Batas Bambang W, mengatakan, sistem penyeragaman pendidikan, baik melalui kurikulum maupun penilaian telah mengabaikan keberagaman dan hak anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai kodrat alamnya. Bambang menambahkan, ujia nasional adalah contoh pendidikan penyeragaman. Soal visi-misi Jokowi-Jusuf Kalla misalnya, tidak konsisten tentang evaluasi ujian nasional, apakah akan menghapuskan atau mempertahankan UN.

Presidential Candidates Yet to Touch on Core Problem

Kompas, page 12, Saturday 28 June

The vision and mission of the 2014 presidential and vice presidential candidates Prabowo Subianto – Hatta Rajasa and Joko Widodo – Jusuf Kalla have not touched the core problem of education in Indonesia. The presidential-vice presidential pairs were only reactive towards issues that arise, so their policy direction is populist in nature.

That was the conclusion of the opinions of education observers and activists in the School Without Borders and the Indonesia Corruption Watch (ICW) joined in the Education Coalition.   They see both presidential candidates yet to havevision and mission that offer fundamental reform.   The presidential candidates are not keen to see the source of disease in Indonesian education.

Education activist Jimmy Paat said both presidential candidates have yet to be seen tackling education.  Prabowo – Hatta’s vision and mission, for example is to raise teacher professional allowance to an average of Rp. 4 million per month.   The promise/pledge to raise the professional allowance is populist in nature and does not touch the problem of provisioning of qualified teachers.

According to Jimmy, increasing incentives will not improve the quality of education, it would indeed increase the burden of the state budget.  Indonesia needs to restore the dignity of teachers who are prosperous, having extensive knowledge and authority in their profession.

ICW Public Service Monitoring Division researcher Siti Juliantari explained, the vision and mission of both presidential candidates still exposes the issue of quantity, not quality.  There are several similarities, for example, regarding the nine year compulsory education which has not been accomplished, yet they will change it into 12 years (compulsory).     Several programs such as the school assistance and scholarships for underpriviledged students are also overlapping with existing policy.   According to Siti, presidential candidate Jokowi often mentions the Smart Jakarta Card or Kartu Jakarta Pintar, which is actually already available in the government’s current scholarship for underpriviledged students program.

Schools Without Borders activist Bambang W, said the uniform system of education, through the curriculum as well as assessment has neglected diversity and children’s right to grow and develop according to their natural nature.  Bambang added the national exam is an example of education uniformity.    In regards Jokowi-Jusuf Kalla’s vision-mission they are not consistent on the national exam evaluation, whether to abolish or retain UN.

Presidential Candidates Yet to Touch on Core Problem

Presidential Candidates Yet to Touch on Core Problem

ICW Persoalkan Dana Abadi

Kompas, halaman 11

Indonesia Corruption Watch (ICW) mempersoakan dana abadi pendidikan. Dana tersebut rawan dipolitisasi dan disalahgunakan. ICW berencana mengajukan uji materi terhadap undang-undang yang memayungi dana abadi pendidikan tersebut ke mahkamah konstitusi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 tahun 2009 tentang APBN 2010 yang menjadi dasar hukum Dana Abadi Pendidikan, dinilai tidak sesuai dengan UUD 1945. Undang-Undang itu diikuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban “Endorwment Fund” dan Dana Cadangan Pendidikan.

ICW menyoroti pencairan dana pendidikan yang seharusnya disesuaikan dengan mekanisme APBN yang harus habis setiap tahun, juga mekanisme pencairan dana abadi pendidikan yang langsung dibawah kontrol Kemenkeu tanpa harus persetujuan DPR. Disamping itu anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN penggunaannya dinilai belum efektif dan efisien.

ICW juga mempertanyakan anggaran pendidikan yang disisihkan untuk dana abadi sementara untuk membiayai anak wajib belajar Sembilan tahun masih kurang.

Sementara Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ainun Na’im mengatakan, dana abadi hingga Juni 2014 mencapai Rp 2,45 triliun dan sudah digunakan Rp 1 triliun lebih untuk beasiswa pendidikan 1.500 mahasiswa. Beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang menempuh studi S2 dan S3 di dalam dan luar negeri. Dana juga digunakan untuk pembiyaan riset dan rehabilitasi sekolah yang rusak karena bencana alam.

Dana Abadi Pendidikan merupakan inisiatif Menteri Keuangan pada masa Sri Mulyani tahun 2010, yang disisihkan 1-2 persen dari 20 persen APBN untuk alokasi dana pendidikan. Hingga tahun 2014, dana abadi pendidikan mencapai Rp 17,5 triliun yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan diinvestasikan dalam deposito dan surat berharga negara.

ICW Questions Endowment Fund

Kompas, page 11

Indonesia Corruption Watch (ICW) questions education endowment funds.    The funds are prone to be politicized and misused.   ICW plans to file a judicial review of legislation that covers the education endowment fund to the constitutional court.

Law Number 2 Year 2010 on Amendment of Law Number 47 Year 2009 on the 2010 State Budget that was the legal basis for the Education Endowment Fund, considered not in accordance with the 1945 Constitution.   The law was followed by the issuance of Finance Ministerial Regulation Number 238/PMK.05/2010 on Procedures for the Provision, Management and Accountability of “Endowment Fund” and Education Reserve Fund.

ICW highlights the disbursement of education funds that should be adapted with the state budget mechanism which must be discharged yearly, also the disbursement mechanism of education endowment fund which is directly under the control of the Ministry of Finance without House approval requirement.   In addition, the use of the education budget, which is 20 percent from the state budget, is deemed not yet effective and efficient.

ICW also questioned education budget set aside for endowment funds whereas financing for the nine year compulsory education is still short.

While Secretary General of Kemendikbud Ainun Na’im said the endowment fund up to June 2014 reached Rp 2.45 trillion and has been used more than Rp 1 trillion for scholarships for 1,500 students.  The scholarships were given to students taking the S2 and S3 studies domestically and abroad.   The fund was also used for financing of research and rehabilitation of schools damaged by natural disaster.

The Education Endowment Fund was the initiative of the Minister of Finance at the time of Sri Mulyani in 2010, which was 1-2 percent set aside from 20 percent of the state budget allocated for the education fund.  Up to 2014, the education endowment fund reached Rp 17.5 trillion managed by the Education Fund Management Institution or Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) and invested in deposits and government securities.

ICW Questions Endowment Fund

ICW Questions Endowment Fund

Siswa Terpaksa Belajar di Rumah Miskin

The Jakarta Post, halaman 5

Bagi para siswa dan guru SMP 3 Satu Atap di Desa Botubarani, Kecamatan Kabila Bone di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, liburan sekolah datang dengan melegakan.   Sekolah dipaksa pindah ke sebuah rumah beberapa tahun lalu setelah ada sengketa tanah yang melarangnya menikmati bangunan yang dibuat untuk keperluan sekolah.

Beberapa minggu lalu, para siswa masih berdesakan di dalam ruang-ruang kelas sangat panas, berjuang untuk fokus pada pekerjaan yang ditetapkan guru-guru mereka.  Sedangkan di bagian lain gedung yang sama, seorang guru bekerja di ruangan kecil yang sebelumnya digunakan sebagai toilet.   Tidak ada sejengkal ruang yang terbuang: duapuluh lima siswa kelas tujuh bekerja di sebuah ruang tamu kecil, ruang keluarga menjadi tempat bagi 26 siswa kelas delapan dan 21 siswa kelas sembilan menghuni ruang bersama kepala sekolah.

Kepala Sekolah Idris Nauko mengatakan sekolah baru yang dibangun pemerintah telah siap sejak 2008, namun sengketa tanah berakibat (bangunan) dikosongkan.   Idris mengatakan bangunan tersebut sekarang dihuni oleh tiga keluarga, meski pun kasus mereka kalah di Mahkamah Agung.   Keluarga-keluarga tersebut kini tinggal di ruangan-ruangan yang dibangun untuk para staf sekolah, sedangkan ruang-ruang kelas dibiarkan kosong.

Intan Ku’e, yang telah tinggal dalam bangunan sekolah sejak 2011 mengatakan mereka tidak mau pindah dari situ sampai pemerintah menyediakan rumah layak yang telah dijanjikannya.

Ombudsman Indonesia Gorontalo mengirim surat resmi kepada Bupati Bone Bolango, Hamim Pou dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pada bulan April, menginformasikan kepada mereka tentang kondisi sekolah tersebut.   Ada indikasi kesalahan manajemen di pemerintah kabupaten soal mengabaikan kasus ini.

Kepala Dinas Pendidikan Bone Bolango Marni Lisabu mengatakan kantornya sedang berusaha menengahi kasus sengketa tanah tersebut.  Tahun ini, ia mengatakan, pemerintah akan membangun rumah-rumah bagi ketiga keluarga.    Dalam waktu dekat, mereka akan mengadakan pertemuan antara para pihak yang bersengketa dan Wakil Bupati Kilat Wartabone.

Wakil kepala Ombudsman Indonesia Vice Admira mengatakan kurangnya kepastian telah mengakibatkan penderitaan bagi para siswa dan administrasi sekolah.

Students Forced to Study in Poor House

The Jakarta Post, page 5

For students and teachers of SMP 3 Satu Atap state junior high school in Botubarani Village, Kabila Bone district ini Bone Bolango Regency, Gorontalo, the school holiday came as a welcome relief. The school was forced to relocate to a house a few years ago following a land dispute that barred it from enjoying its purpose-built building.

Several weeks ago, students were still crammed into stiflingly hot class rooms, struggling to focus on the work set by their teachers. While in another part of the same building, a teacher was working in a small room that used to be a toilet. No inch of space is wasted: twenty-five seventh graders work in a small living room, the family room is the base for 26 eight graders and 21 ninth graders occupy the same room as the school principal.

Principal Idris Nauko said the government-built new school had been ready since 2008 but a land dispute had left it empty. Idris said the building was currently occupied by three families, despite them losing their case at the Supreme Court. The families are now living in the rooms built for the school’s staff, while the classrooms were left empty.

Intan Ku’e, who has lived in the school building since 2011 said that they don’t want to move from there until the administration provides them with decent house, which it had promised.

The Indonesian Ombudsman Gorontalo chapter sent an official letter to Bone Bolango Regent Hamim Pou and the Home Minister Gamawan Fauzi in April, informing them of the school’s condition. There is an indication of mismanagement within the regency administration in terms of ignoring the case.

Head of Bone Bolango Education Agency Marni Lisabu said her office was trying to mediate the land dispute case. This year, she said, the administration would build houses for the three families. In the near future, they will hold a meeting between the disputed parties and Bone Bolango Deputy Regent Kilat Wartabone.

Indonesian Ombudsman deputy head Vice Admira said the lack of certainty had resulted in the suffering of the students and the school administration.

Students Forced to Study in Poor House

Students Forced to Study in Poor House

Sekolah Eks RSBI Dilarang Gelar Tes Masuk

Koran Sindo, halaman 5

Pemerintah melarang keras sekolah eks rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) untuk menggelar tes masuk. Larangan ini untuk menghapus diskriminasi antar siswa.

Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Ditjen Pendidikan Dasar (Dikdas) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Didik Suhardi mengatakan, sekolah favorit seperti eks RSBI memang ingin mendapatkan siswa-siswa yang baik. Tujuannya adalah untuk menjaga kualitas sekolah yang dibangun dari output siswa-siswi berprestasinya.

Didik mengatakan pernyataan tersebut menanggapi laporan masih adanya sekolah-sekolah unggulan di sejumlah daerah yang menyelenggarakan tes masuk peserta didik baru. Mendikbud Mohammad Nuh ujarnya, sudah mengeluarkan peraturan untuk melarang penerimaan murid baru di sekolah-sekolah tersebut.

Menurut dia, seleksi masuk hanya boleh didasarkan dari nilai pada jenjang sekolah sebelumnya. Seleksi hanya akan ada jika jumlah siswa yang mendaftar lebih banyak dari daya tampung sekolah. Perkecualian dimungkinkan jika sekolah tersebut menerima siswa dengan standarisasi nilai.

Sementara itu, untuk menghapus sistem tes dalam penerimaan siswa baru, Kemendikbud membantu mekanisme penerimaan peserta didik baru (PPDB) online meski kewenangan penerimaan ada di pemerintah daerah masing-masing. PPDB Online merupakan layanan penerimaan bagi peserta didik baru dalam jaringan (daring) pada setiap satuan jenjang pendidikan.

Anggota Komisi X DPR Rohmani sepakat pelarangan tes tulis di penerimaan siswa baru. Pasalnya, sudah ada hasil ujian nasional yang dapat dipakai sebagai standar nasional. Dinas pendidikan di dareah semestinya juga harus mendukung proses seleksi tanpa tes agar siswa tidak terbebani dengan ujian lagi. Hal ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah yang sudah memprogramkan Wajib Belajar Sembilan Tahun.