Kepala Sekolah Siap Jadi Kuasa Pengguna Anggaran

Koran Tempo, halaman 26

Pengurus sekolah di DKI Jakarta mendukung rencana Dinas Pendidikan yang akan memberikan kewenangan kepada kepala sekolah sebagai kuasa pengguna anggaran. Kebijakan itu memberikan otonomi kepada sekolah untuk menetapkan anggaran sesuai dengan kebutuhan.

Kepala Sekolah SMA negeri 21 Jakarta, Mas Ayu Yuliana mengatakan, penetapan pagu anggaran dengan sistem sekarang mempunyai potensi ketimpangan yang besar, dimana pemberian biaya operasional pendidikan dihitung berdasarkan jumlah siswa.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Lasro Marbun mengatakan, pihaknya akan menjadikan sekolah sebagai unit pelaksana teknis (UPT), yang menjadikan kepala sekolah mempunyai kewenangan sebagai kuasa pengguna anggaran. Kebijakan itu untuk mendukung upaya transparansi dalam pengelolaan angaran pendidikan yang selama ini dibawah kewenangan kepala suku dinas pendidikan wilayah masing-masing.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, I Made Karmayoga, mengatakan kepala sekolah juga kini diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelengara Negara (LHKPN). Sebelumnya, kepala sekolah dan pejabat eselon IV lainnya, hanya bersifat kesadaran saja untuk menyerahkan LHKPN.

School Principals Ready to Receive Authority as Budget User

Koran Tempo, page 26

School administrators in DKI Jakarta supports the Education Agency plan to provide authority to school principals to use budget.   The policy provides autonomy to schools to set a budget as needed.

Principal of state high school SMA Negeri 21 Jakarta, Mas Ayu Yuliana said the setting of budget ceiling in the present system has the potential for gross inequality, whereupon the provision of education operational cost is calculated based on the number of students.

Head of DKI Jakarta Education Agency Lasro Marbun said his party would make the school as technical implementation unit (UPT), which gives the school principal the authority to use the budget.   The policy supports efforts at transparency in the management of education budget which had so far been under the authority of the educational agency heads of respective regions.

Head of the Regional Employment Board of Jakarta, I Made Karmayoga said school principals are now required to submit a State Officials Wealth Report or Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Previously, school principals and other echelon IV officials submitted LHKPN merely through goodwill.

Principals Ready to be Authorized Budget Users

Principals Ready to Receive Authority ss Budget User

Sejahtera dan Mutu Harus Seimbang

Republika, halaman 5

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, siap meningkatkan kesejahteraan para guru. Namun, ia pun meminta agar tuntutan kesejahteraan itu di barengi dengan peningkatan mutu pendidikan. Menurut JK, kesejahteraan guru merupakan hal yang paling penting. Kesejahteraan guru penting di tingkatkan. Tetapi, kesejahteraan tidak lepas dari mutu. Kalau sejahtera naik, mutu harus naik juga.

JK menjelaskan, kemakmuran masa depan hanya dapat dicapai dengan kerja keras dan teknologi melalui pendidikan yang diberikan oleh para guru.

Di hadapan para guru, Menteri Pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menitipkan tiga pesan kepada guru agar dapat merevolusi mental para siswa. Pertama, ia meminta integritas guru harus menciptakan siswa sebagai generasi pembelajar. Kegiatan belajar mengajar, Anies mengatakan, bukan hanya melulu berada di dalam kelas, tapi juga harus dengan suasana yang nyaman. Kedua, integritas guru juga harus mampu merevolusi mental agar siswa peduli untuk menjadi bagian dari lingkungan dan masyarakat. Terakhir, Anies berpesan, guru dapat menyadarkan siswa sebagai warga negara. Tunjukan bahwa dia sebagai warga negara Indonesia yang memiliki peranan dan sikap.

Dalam perayaan Hari Guru, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, Agus Firman, meminta agar para guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Bandung, dapat dibawa ke arah yang professional.

Agus Firman meminta agar anggota PGRI lebih mencintai organisasi tersebut. Sehingga guru dapat menjalankan profesinya dengan penuh tanggung jawab. Guru bertanggung jawab sebagai pengurus dan akhirnya di pundak merekalah kualitas pendidikan akan meningkat.

Prosperity and Quality Must be Balanced

Republika, page 5

Vice President Jusuf Kalla (JK) said he was ready to improve teachers’ welfare. However, he also asked that the demand for prosperity be coupled with improvement in the quality of education.   According to JK, teachers’ welfare is most important. It is important to improve teacher welfare. However, welfare is inseparable from quality. If welfare improves, quality must also improve.

JK explained future prosperity could only be achieved by hard work and technology through education provided by the teachers.

In front of teachers, Minister of Education and Culture (Mendikbud) Anies Baswedan entrusted three messages to teachers to be able to revolutionize the mentality of students.   First, he asked for teacher integrity to create students as a generation of learners.   Learning and teaching activities, Anies said, do not occur entirely in the classroom, but should also be in a comfortable atmosphere.   Second, teacher integrity should also be capable of revolutionizing mentality in order for students to care to become part of the environment and society.   Lastly, Anies expects teachers to make students aware of their citizenship.   Show that they are Indonesian citizens that have roles and attitude.

In the Teachers’ Day celebration, Head of Education and Culture Agency of Bandung Regency, Agus Firman asked that teachers joined in the Indonesian Teachers Association (PGRI) Bandung, be brought towards professionalism.

Agus Firman asked that PGRI members love the organization more; so that teachers could carry out their profession with full responsibility.   Teachers are responsible as caretakers and in the end when they seriously do their job they improve the quality of education.

Prosperity and Quality Must be Balanced

Prosperity and Quality Must be Balanced

Guru Agama Honorer Digaji Rendah

Republika, halaman 25

Nasib guru agama berstatus honorer di Bali memprihatinkan. Kantor Kementerian Agama setempat tidak memiliki anggaran untuk menggaji pahlawan tanpa tanda jasa itu.

Nasrudin, guru agama di SDN Denpasar, mengatakan, dirinya menerima honor Rp 500 ribu sebulan hasil dari urunan wali murid yang beragama Islam. Ia memperoleh SK sebagai guru honorer dari Kepala Kementerian Agama Denpasar yang isinya menjelaskan tugas dan penempatannya di sekolah yang ditunjuk, namun tidak mencantumkan hak-haknya. SK diperpanjang setiap tahun di Kantor Kemenag.

Nasrudin menambahkan, gajinya tidak cukup untuk membayar sewa kamar Rp 400 ribu per bulan, listrik dan keperluan rumah tangga. Namun, dirinya menggunakan waktu senggang untuk mengajar privat mengaji.

Hal serupa dialami oleh guru agama Hindu Kadek Dian Yuyeni yang hanya menerima tunjangan atau gaji dari dana komite Rp 598.500 sebulan. Tidak ada bantuan apa pun dari pemerintah. Ia hanya berharap bisa tetap diangkat menjadi PNS meski sudah beberapa kali gagal mengikuti seleksi pengangkatan.

Kepala Seksi Pendidikan Agam Islam Kantor Kemenag Provinsi Bali H Mudakir membenarkan adanya pengangkatan guru agama honorer yang honornya dibayar oleh pihak sekolah. SK yang diberikan kepada mereka menjadi alat bukti tertulis untuk digunakan jika ingin mengurus sertifikasi atau mengikuti pengangkatan guru PNS.

Honorary Religion Teachers Paid Low

Republika, page 25

The fate of religion teachers with honorary status (non permanent staff) in Bali is of concern.   The local office of Ministry of Religious Affairs does not have the budget to pay these unsung heroes.

Nasrudin, religion teacher in state primary school SDN Denpasar, said he received an honorarium of Rp 500 thousand monthly from contributions from the Muslim parents of students.   He obtained a decree (SK) as honorary teacher from Head of Denpasar Ministry of Religious Affairs which stipulates his duties and placement in the appointed school, however it did not include his rights. The SK is renewed every year in the Office of the Ministry of Religious Affairs (Kemenag).

Nasrudin added his income is insufficient to pay for rent at Rp 400 thousand per month, electricity and household needs.   However, he uses his free time to teach private tutorials in Al Qur’an recitation.

The same is experienced by Hindu religion teacher Kadek Dian Yuyeni who only receives allowance or salary from committe funds to the amount of Rp 598,500 monthly. There is no support whatsoever from the government.   He only hopes to still be appointed civil servant (PNS) although he had failed several times participating in appointment selection.

Section Head of Islamic Religion Education Office of the Bali Province Ministry of Religious Affairs (Kemenag) H Mudakir confirmed the appointment of honorary religion teachers whose honorarium is paid by the schools.   The SK provided to them is written evidence to be used if they wished to arrange for certification or partake in civil servant (PNS) teacher appointment.

Honorary Religion Teachers Paid Low

Honorary Religion Teachers Paid Low

Guru Butuh Contoh Konkret

Kompas, halaman 16

Pendidikan karakter tidak bisa hanya diajarkan melalui teori-teori di dalam kelas. Guru membutuhkan contoh konkret berbentuk praktik pembelajaran pendidikan karakter. Permasalahnnya, guru masih kesulitan memasukkan materi pendidikan karakter dalam mata pelajaran.

Putu Juniasa, guru Matematika SMA Negeri 4 Denpasar, Bali, mengatakan bahwa dirinya susah untuk mencari contoh nilai karakter untuk soal-soal Matematika. Guru butuh contoh konkretnya. Juniasa merupakan salah satu peserta pelatihan guru yang diselenggarakan harian Kompas, The Jakarta Post Foundation, dan Chevron dalam rangka peluncuran buku “Karakter & Informasi” atau Newsworthy Characters: A Practical Guide to Character Building di Denpasar, Bali, Kamis (27/11).

Situasi yang dialami Juniasa, menurut Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kacung Maridjan adalah gambaran kondisi riil mayoritas guru saat ini. Buku “Karakter & Informasi” menurut Kacung, sejalan dengan upaya pemerintah yang ingin agar anak-anak juga memiliki sikap dan karakter yang baik.

Chris Pudjiasstuti (editor senior Kompas) dan Endy Bayuni (The Jakarta Post) dalam penjelasannya menyebutkan buku itu memuat 13 nilai karakter yang disarikan dari 18 nilai yang dirumuskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ke-13 nilai itu adalah cinta, tanggung jawab, disiplin, jujur, percaya diri, peduli, empati, kerjasama, toleransi, kreatif, perilaku sopanm, rendah hati, kepemimpinan, dan kebebasan berekspresi.

Lewat buku itu, Kompas dan The Jakarta Post ingin berbagi tentang pendidikan karakter dan cara penerapannya di kelas ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Contoh-contohnya bisa diperoleh dari tulisan-tulisan di kedua surat kabar itu. Semua aktivitas, seperti contoh tulisan, foto, ataupun ilustrasi dalam buku bisa dikembangkan sesuai keinginan guru dan kondisi di kelas.