Unand Kejar Akreditasi ASEAN

Republika, halaman 5

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Andalas (LP3M Unand) Padang mengupayakan delapan program studi (prodi) untuk menembus penilaian akreditasi tingkat ASEAN mulai 2015.

Sekertaris LP3M Unand Ade Djulardi mengatakan, kedelapan Prodi, yakni pendidikan dokter, sastra Indonesia, peternakan, farmasi, teknologi hasil pertanian, teknik mesin, biologi, dan akutansi mendapat rekomendasi BAN-PT untuk promosi ikut dalam penilaian akreditasi tingkat ASEAN.

Salah satu upaya merealisasikan tujuan itu, yakni dengan melakukan audit dan koordinasi dengan prodi terkait. Terutama, ia menambahkan, dalam hal persiapan dokumen borang dan kelengkapan sarana prasarana serta sumber daya pendukung.

Persyaratan seperti ini telah dua kali berturut-turut prodi tersebut mendapat nilai akreditasi nasional A. selain itu, secara kelengkapan dokumen borang untuk akreditasi kedelapan prodi ini telah konsisten setiap adanya penilaian atau visitasi dari BAN-PT.

Disisi lain, Ade mengungkapkan, secara sumber daya yang dimiliki kedelapan prodi ini telah memenuhi persyaratan BAN-PT, seperti  jumlah doctor dan guru besar yang mencapai lebih 60 persen. Secara produktivitas pun kedelapan prodi tersebut telah banyak menghasilkan karya ilmiah, penelitian, serta buku yang aplikatif di tengah masyarakat.

Langkah ini merupakan terobosan baru untuk mewujudkan cita-cita menjadi universitas kelas dunia. Dari contoh prodi itu nantinya akan terlihat sejauh mana peluang Unand bisa bersaing secara internasional.

Rektor Unand Werry Darta Taifur menyambut baik adanya usulan delapan prodi untuk penilaian akreditasi secara ASEAN itu. Menurutnya dengan dominannya Indonesia di ASEAN, hal ini menjadi peluang untuk Unand lebih berkembang, terutama dalam menyalurkan sumber daya yang memiliki daya saing dan prestasi.

Unand Pursues ASEAN Accreditation

Republika, page 5

University of Andalas Education Development and Quality Assurance Agency (LP3M Unand) Padang is pursuing eight study programs (prodi) to penetrate accreditation in the ASEAN level starting 2015.

LP3M Unand Secretary Ade Djulardi said the eight Prodi, namely medicine, Indonesian literature, animal husbandry, pharmacy, agricultural produce technology,  mechanical engineering, biology, and accounting obtained recommendation of BAN-PT (National Accreditation Agency for Higher Education) for promotion to take part in ASEAN level accreditation assessment.

One effort to realize the objective was to conduct audit and coordination with the relevant prodi.   Especially, he added, in terms of preparation of accreditation form documents and the completeness of facilities and infrastructure as well as supporting resources.

Of such requirements the said prodi have twice consecutively obtained grade A national accreditation.    In addition, in terms of the completeness of accreditation form documents for accreditation of the eight prodi have been consistent for every assessment or visitation by BAN-PT.

On the other hand, Ade stated, in terms of resources owned by all eight prodi they have met BAN-PT requirements, such as the number of doctors and professors have exceeded 60 percent.    In terms of productivity the eight prodi have also produced many scientific works/papers, researches, as well as books that are applicable among the public.

This measure is a new breakthrough to realize the dream of becoming a world class university.     From such sample prodi or study programs, it would later be apparent how far Unand’s chance is to compete internationally.

Unand Rector Werry Darta Taifur welcomed the proposed eight prodi for ASEAN accreditation assessment.    According to him, with Indonesia’s dominance in ASEAN, this would be an opportunity for Unand to develop further, especially in channeling resources that are competitive and full of achievement.

Unand Pursues ASEAN Accreditation

Tes Diagnostik untuk Masuk PTN

Republika, halaman 5

Seleksi ujian masuk perguruan tinggi negeri (PTN) disarankan menggunakan tes diagonistik. Tes ini berfungsi untuk mendiagnosis kemampuan siswa sesuai dengan bakat dan minatnya.

Pengamat Pendidikan Muhammad Abduhzen melihat presentase siswa yang masuk perguruan tinggi lewat SNMPTN terlalu besar. Seharusnya, ditengah situasi hasil UN yang banyak kecurangan, calon mahasiswa yang diseleksi lewat tes masuk saja yang diperbanyak.

Abduhzen mengatakan, seleksi tes masuk lebih akurat dan tepat sesuai dengan minat dan bakat anak-anak. Selain itu, kalau jalur undangan, seperti SNMPTN, kebanyakan yang di undang anak kepala sekolah.

Soal fungsi UN, anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Teuku Ramli Zakaria mengatakan, pihaknya sudah menggelar rapat dengan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud. Saat ini, masih dalam tahap usulan UN sebagai alat untuk evaluasi saja.

Pihaknya mengatakan ingin mengembalikan fungsi ujian sebagai evaluasi pengajaran. Evaluasi ini mencakup bagaimana melihat kualitas guru dan siswa serta satuan pendidikannya secara keseluruhan.

Diagnostic Test for PTN Entrance

Republika, page 5

State university (PTN) entrance exam selection is advised to use diagnostic testing.   This test functions to diagnose student ability in line with their talents and interests.

Education observer Muhammad Abduhzen sees the percentage of students entering higher education through SNMPTN is too great.    Amid the situation whereupon UN results are marred with cheating, the number of students selected through entrance tests should be increased.

Abduhzen said entrance test selection is more accurate and precise in accordance with children’s interests and talents.   In addition, through the invitation path, such as SNMPTN, those mostly invited are the children of school principals.

Concerning UN function, member of Education National Standard Agency or Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Teuku Ramli Zakaria said, his party had held a meeting with Research and Development
Agency (Balitbang) Kemendikbud.   Currently, it is still in the stage of UN proposed as a tool merely for evaluation.

He said he wished to return the function of the exam as teaching evaluation.   This evaluation includes how to see the quality of teachers and students as well as the education units as a whole.

Diagnostic Test for PTN Entrance

Perbaiki Sistem Pembayaran Tunjangan

Kompas, halaman 12

Pembayaran tunjangan profesi guru bersertifikat setiap triwulan di seluruh daerah di Indonesia belum berjalan lancar. Pemerintah diminta segera memperbaiki sistem pencairan tunjangan dengan diberikan setiap bulan.

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan guru Republik Indonesia Sulistiyo mengatakan, sistem pembayaran tunjangan profesi guru (TPG) sampai saat ini masih ada masalah, mulai dari keterlambatan hingga kekurangan pembayaran. Pihaknya berharap pemerintah segera memperbaiki sistem pembayaran agar guru-guru tenang dan ada kepastian menerima hak mereka.

Di lain pihak, guru-guru juga diminta memanfaatkan dana TPG untuk mengembangkan diri demi meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Sulistiyo menambahkan, saat ini sudah muncul kesadaran guru untuk memanfaatkan dana TPG untuk membeli buku ataupun mengikuti pelatihan.

AS, salah satu guru di MTS Negeri Talawi Sawahlunto, Sumatera Barat, mendukung perbaikan sistem pembayaran TPG setiap bulan bersamaan dengan gaji. Menurut AS, para guru di lapangan merasakan pembayaran TPG per tiga bulan atau enam bulan sekali justru memunculkan banyak polemik. Pembayaran seringakli tidak utuh, lalu ada potongan untuk mengurus berkas.

Secara terpisah, Kepala Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Kebudayaan, dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Syawal Gultom mengungkapkan, mulai tahun 2015 kementerian bakal menerapkan sistem indeks kinerja untuk mengukur kualitas guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Indeks ini juga untuk menentukan besaran remunerasi guru.

Improve Allowance Payment System

Kompas, page 12

The payment of certified teacher professional allowance every three months throughout the regions in Indonesia has not run smoothly. The government is asked to immediately improve the allowance disbursement system by disbursing on a monthly basis.

Chairman of the Board of the Indonesian Teachers’ Association Sulistiyo said the payment system of teacher professional allowance (TPG) to date is still problematic, ranging from delays to shortage of payments.   His party expects the government to immediately improve the payment system so teachers could feel calm and there is certainty in receiving their rights.

On the other hand, teachers are also asked to make use of the TPG fund for self improvement for the sake of improving the quality of learning in school.   Sulistiyo added teachers’ awareness has appeared now to make use of TPG funds for the purchase of books or take part in training.

AS, a teacher in MTS Negeri Talawi Sawahlunto, West Sumatera, supports TPG payment system improvement on a monthly basis together with salary.   According to AS, teachers on the ground feel that TPG payments of every three months or six months actually create much polemic. Payments are oftentimes not whole, and then there are cuts for document arrangements.

Separately, Head of Human Resources, Education and Culture, and Education Quality Assurance Ministry of Education and Culture Syawal Gultom revealed, starting 2015 the ministry would implement the performance index system to measure/ gauge the quality of teachers, principals, and school supervisors.   This index is also for determining the amount of teacher remunerations.

Improve Allowance Payment System

Rapor Jadi Penentu

Kompas, halaman 12

Penentuan kelulusan para murid dikembalikan ke sekolah, yaitu dengan menggunakan nilai rapor. Hasil penilaian terhadap para murid secara keseluruhan nantinya akan disesuaikan dengan persyaratan standar nasional pendidikan. Para guru di sekolah dipandang telah mengawasi perkembangan seluruh murid selama bertahun-tahun. Dengan demikian, mereka memahami betul mengenai kemampuan mereka.

Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan Zainal A Hasibuan mengatakan, salah satu kelemahan sistem tersebut adalah jika hasil penilaian dari nilai sehari-hari, ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester tidak sesuai dengan standar nasional pendidikan (SNP). Murid akan kesulitan melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi.

Oleh karena itu, perlu dirumuskan sebuah sistem dan SNP yang bisa diterapkan oleh seluruh sekolah di Indonesia. Hal itu perlu meskpiun setiap sekolah memiliki kelengakapan sarana dan sumber daya manusia yang berbeda-beda mutunya. Zainal menambahkan, sekolah dan dinas pendidikan juga harus mempertahankan kejujuran dalam menyetor hasil penilaian kepada pemerintah. Jangan sampai mereka bohong karena ingin murid mereka terlihat pandai.

Pergantian fungsi ujian nasional (UN) dari syarat penentu kelulusan menjadi alat pemetaan kompetensi tidak berpengaruh kepada metode penerimaan siswa baru di pergurua tinggi. Selama ini, perguruan tinggi menggunakan hasil UN sebagai pertimbangan karena itulah syarat yang diberikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).

Rektor Institut Teknologi Bandung Akhmaloka mengungkapkan, pergurua tinggi hanya memerlukan bukti bahwa calon mahasiswa benar-benar lulus dari SMA atau lembaga pendidikan setingkat. Jika calon mahasiswa tersebut menempuh jalur seleksi nasional masuk pergurua tinggi negeri (SNMPTN), penerimaan mahasiswa baru ditentukan oleh nilai rapor.

Hal serupa disampaikan oleh Rektor Universitas Indonesia Muhammad Anis, yang mengatakan pada tahun-tahun sebelumnya, keberadaan UN berfungsi untuk pertimbangan, dan tidak bersifat absolut. Prestasi murid selama SMA dan reputasi sekolah asal merupakan faktor yang lebih penting.

Report Cards Become Determiners

Kompas, page 12

Determining student graduation is returned to the school, namely by the use of report card grades. Student assessment as a whole would later be adjusted to the education national standard requirement.   Teachers in school are considered to have observed all student developments for years. Therefore, they really know their (students’) abilities.

Chairman of Education National Standard Agency Zainal A Hasibuan said, one of the weaknesses of such a system is if the results of daily assessments, mid-semester tests and final semester tests are not in accordance with the education national standard (SNP).  Students would find difficulty continuing on to the next level of schooling.

Therefore, a system and SNP need to be formulated that could be applied by all schools in Indonesia.  This is necessary although each school has facilities and human resources of differing quality. Zainal added, schools and education agencies must also maintain honesty in submitting assessment results to the government.   They should not lie just so their students could look smart.

The change in national exam (UN) function from determining factor of student graduation to competency mapping tool does not affect the method of new student admissions in higher education.   So far, higher education (universities) use UN results for consideration because that was the requirement given by the Ministry of Education and Culture (Kemdikbud).

Rector of Bandung Institute of Technology Akhmaloka said higher education only needs proof that a prospective student has really graduated from high school or an equivalent educational institution.   If the prospective student takes the path of state university entrance national selection or seleksi nasional masuk pergurua tinggi negeri (SNMPTN), admission of new students is determined by report card grades.

This was similarly stated by University of Indonesia Rector Muhammad Anis, who said in the previous years, the presence of UN functioned as consideration, and had not been absolute in nature.   Student achievement during high school and the reputation of school of origin are more important factors.

Report Cards Become Determiners

Ujian Nasional tidak lagi Menentukan Kelulusan

The Jakarta Post, halaman 1

Dalam reformasi sistem pendidikan negeri ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengumumkan bahwa kementerian akan mengakhiri fungsi ujian nasional sebagai faktor penentu tunggal dari kelulusan siswa.

Pemerintah akan mencari bentuk ujian yang lebih baik pada 2015, sementara ujian nasional (UN) akan dijadikan matrik mutu pendidikan di daerah, serta tidak lagi akan membebani siswa sebagaimana UN yang telah berlaku selama 10 tahun terakhir.

Anies mengatakan ada delapan faktor yang digunakan untuk memenuhi syarat keberhasilan sistem pendidikan. Kesemuanya telah digariskan oleh kementerian, termasuk ujian, guru, materi pembelajaran dan infrastruktur sekolah.

Sebelumnya, untuk lulus ujian nasional, siswa sekolah menengah harus mendapat nilai sedikitnya 4 dalam setiap mata pelajaran dan harus memiliki nilai rata-rata (yang memperhitungkan ujian nasional, ujian sekolah dan rapor)  tidak kurang dari 5,5.

Siswa SMA yang tidak lulus ujian nasional harus mengambil ujian lain di tahun berikutnya atau ujian kesetaraan. Siswa tersebut menerima ijazah yang berbeda dari teman-temannya.   Tes kesetaraan biasanya diambil oleh siapa saja yang putus sekolah namun kemudian ingin mendapatkan gelar yang setara dengan ijazah SMA.

Nizam, Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud, menegaskan bahwa kebijakan ujian akan diubah.   Kementerian akan membuat beberapa penyesuaian, sekaligus akan mengeluarkan informasi resmi tentang bagaimana skema baru tersebut akan dilaksanakan di tahun 2015.

Penyesuaian lain yang sekarang sedang dipertimbangkan terkait ujian adalah apakah memungkinkan ujian akan dilaksanakan secara online di 2015.

National exams no longer to determine graduation

The Jakarta Post, page 1

In another landmark reform for the country’s educational system, Culture and Primary and Secondary Education Minister Anies Baswedan announced that the ministry would end the function of national exams as the sole determining factor of student graduation.

The government will look for a better exam for 2015, it will still be a metric of educational quality in the region but it will no longer burden students in the way that the previous exam did for the past 10 years.

Anies said there were eight factors that were used to qualify the success of the educational system, all of which had been outlined by the ministry and which included the exams, teachers, learning materials and schools infrastructure.

Previously, in order to pass the national exam, secondary students had to score at least a 4 in every subject and had to have an average score (that factored in the national exam, school exams and reports) that was no lower than 5.5.

High school students who failed the national exam had to take other test the following year or another test the following year or an equivalent test and receive a different kind of diploma than their peers. The equivalency test was usually taken by anyone who had dropped out of school but later wanted to obtain a degree that was equivalent to a high school diploma.

Nizam, the head of the ministry’s Educational Evaluation Center (Puspendik), confirmed that the exam policy would be changed. The ministry will make several adjustments; Nizam said, adding that the ministry would issue official information on how the new scheme would be carried out in 2015.

Another adjustment to the exams that is currently being considered is whether or not the exams should be done online in 2015.

National exams no longer to determine graduation