Pemetaan Dosen Perlu Diperbaiki

Koran Sindo, halaman 3

Setiap tahun pemerintah hanya memperhatikan penambahan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi (jumlah anak kuliah) tanpa melihat jumlah dosen yang ada. Sekretaris Jenderal Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Suyatno mengatakan, setiap tahunnya perhatian pemerintah hanya terfokus pada peningkatan APK pendidikan tinggi saja, dengan nilai APK pendidikan tinggi saat ini 30%. Sejumlah program peningkatan akses pun dibuat seperti beasiswa, penambahan PTN baru, serta renovasi kampus negeri agar mampu meningkatkan kapasitas ruang kelas.

Suyatno mengatakan, sampai saat ini tidak ada inovasi penambahan jumlah dosen, tidak sebanding dengan jumlah mahasiswa yang semakin bertambah. Semestinya pemetaan dosen disertakan ketika akan menambah APK pendidikan tinggi. Pemerintah harus berupaya menjaring calon dosen dari tahap awal perkuliahan, sebab tidak banyak mahasiswa berprestasi yang mau menjadi dosen, dan memilih pekerjaan yang lebih simpel dan bergaji tinggi. Selain itu pemerintah perlu mempermudah birokrasi tentang rumitnya persyaratan saat menjadi CPNS di kampus negeri.

Suyatno menambahkan, sosialisasi kemudahan menjadi dosen dengan gaji yang menggiurkan akan mempermudah pengkaderan dosen ditahap awal. Peningkatan pendidikan dosen menjadi S-2 dan S-3 harus menjadi program pemerintah selanjutnya.

Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Edy Suandi Hamid menilai krisis dosen yang terjadi di Indonesia memang disebabkan pemetaan yang tidak dibuat dengan benar oleh pemerintah. Harus ada pemetaan secara berkala untuk melihat posisi dosen sehingga ada dosen yang pensiiun, ada pula rencana pengisisan dosen baru.

Berdasarkan data dari 160.000 dosen yang ada saat ini, 30%-nya merupakan lulusan S-1, lulusan S-2 hanya separuhnya dan lulusan S-3 hanya 11%.

Advertisements

Lecturer Mapping Needs Improvement

Koran Sindo, page 3

Every year the government pays attention to the increase in higher education gross participation figure (APK) without looking at the number of available lecturers. Secretary General of the Association of Indonesian Lecturers (ADI) Suyatno said every year the government’s attention is only focused on the increase of higher education APK alone, with the current higher education APK at 30%.  A number of programs at increasing access are made, such as scholarships, the addition of new state universities (PTN), as well as state campus renovation in order to increase classroom capacity.

Suyatno said, to date there have been no innovations in increasing the number of lecturers, not proportional to the increasing number of students.   Lecturer mapping should be included when increasing higher education APK.  The government should seek to attract prospective lecturers from the early stages of the course/study program, because not many achieving students wish to become lecturers/ professors, and prefer simpler work with higher pay.   In addition, the government needs to ease the bureaucracy on the complicated requirements upon becoming prospective civil servants (CPNS) in state campuses.

Suyatno added familiarizing the ease of becoming a lecturer and the lucrative salary would facilitate caderization of lecturers in the early stage.  Improving lecturer education to become S-2 and S-3 should be the government’s next program.

Chairman of the Association of Indonesian Private Universities (APTISI) Edy Suandi Hamid assesses the lecturer crisis that occurs in Indonesia is indeed due to mapping that had not been properly made by the government.     There should be periodic mapping done to see the lecturer position so when there is a lecturer retiring, there is also a plan of filling the vacancy with a new lecturer.

Based on data of 160,000 lecturers/faculty currently available, 30 percent are S-1 graduates, only half are S-2 graduates and only 11% are S-3 graduates.

Lecturer

Lecturer Mapping Needs Improvement

Menristek Dikti Ingatkan Kuota 20% Bidikmisi

Media Indonesia, halaman 11

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) M Nasir memperingatkan perguruan tinggi negeri (PTN) yang tidak memenuhi kuota minimal 20% untuk mahasiswa yang mengikuti program biaya pendidikan mahasiswa miskin berprestasi (Bidikmisi) akan dikenakan sanksi.

Kuota minimal untuk beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu itu bisa dijaring lewat seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) maupun seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBMPTN), atau bisa lewat jalur mandiri (seleksi masuk perguruan tinggi yang sifatnya internal).

Nasir juga memperingatkan PTN supaya bijak menerapkan besaran uang kuliah tunggal (UKT) ke mahasiswa agar sesuai dengan kemampuan orangtua siswa mahasiswa. Tarif UKT adalah mulai dari Rp 500 ribu.

Selain Bidikmisi, Menristek Dikti juga menerangkan pemerintah berusaha membantu mahasiswa/ masyarakat melalui Bidikmisi dan UKT, sekaligus berusaha membantu PTN melalui BOPTN (Bantuan Oprasional PTN) yang pada 2015 akan mencapai Rp 4,5 triliun, tapi 30% dari jumlah itu untuk kepentingan riset.

Menristek Dikti Reminds of 20% Bidikmisi Quota

Media Indonesia, page 11

Minister of Research, Technology and Higher Education (Menristek Dikti) M Nasir reminded state universities (PTN) not meeting the minimum 20% quota for students taking part in the achieving poor students tuition program or program biaya pendidikan mahasiswa miskin berprestasi (Bidikmisi) would be imposed sanction.

This minimum quota for the scholarships of students from underprivileged families could be filtered through the state higher education entrance national selection (SNMPTN) as well as the joint state higher education entrance selection (SBMPTN), or it could be through the independent path (internal higher education entrance selection).

Nasir also cautioned PTN to be wise in implementing the the amount of single tuition or uang kuliah tunggal (UKT) on students in order to be in line with parents’ capabilities. UKT fee starts at Rp 500 thousand.

In addition to Bidikmisi, Menristek Dikti also explained the government tries to assist students/ the public through Bidikmisi and UKT, while at the same time trying to assist PTN through BOPTN (Bantuan Oprasional PTN) which in 2015 would reach Rp 4.5 trillion, but 30% of that amount is for the interest of research.

Menristek

Menristek Dikti Reminds of 20% Bidikmisi Quota

Kebutuhan Belum Terpetakan

Kompas, halaman 11

Hasil pendidikan vokasi belum sepenuhnya mamapu terserap ke dunia kerja. Hal itu karena belum maksimalnya pembekalan kompetensi bagi para lulusan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan, baik infrastruktur maupun sistem di dalam pendidikan vokasi. Hal tak kalah penting ialah perlu pemetaan kebutuhan tenaga kerja nasional.

Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Edy Suandi Hamid mengatakan, mayoritas perguruan tinggi di Indonesia ialah sekolah tinggi, yaitu institusi pendidikan yang fokus pada pendidikan vokasi. Akan tetapi, sekolah-sekolah tinggi tersebut menghasilkan banyak lulusan yang tidak terserap di bursa kerja. Hal tersebut, menurut Edy, bisa karena dua hal, yaitu kompetensi yang dihasilkan ternyata di bawah kompetensi yang dibutuhkan pasar, serta terjadinya surplus lulusan program-program studi (prodi).

Penyebab permasalahan tersebut, menurut Edy, adalah karena umumnya perguruan tinggi tidak mempunyai informasi memadai tentang jenis-jenis prodi yang dibutuhkan masyarakat. Mereka hanya bergantung pada survei yang bersifat terbatas. Di samping itu, pemerintah juga belum memiliki perencanaan tenaga kerja nasional. Apabila perencanaan tersebut ada, akan terlihat peta kebutuhan tenaga kerja dalam jangka waktu lima hingga sepuluh tahun ke depan. Informasi tersebut bisa diefektifkan dengan membuat kebijakan mengenai jenis-jenis prodi yang diprioritaskan boleh menerima mahasiswa dalam kuota yang lebih besar.

Keketatan mengaudit prodi dan perguruan tinggi vokasi juga penting. Jika masih banyak sekolah tinggi yang tidak memiliki sarana, prasarana, dan minim kemitraan dengan industri, tetapi masih mendapat akreditasi, semakin banyak mahasiswa vokasi yang tak kompeten.

Needs Not Yet Mapped

Kompas, page 11

Results of vocational education have not been fully absorbed by the working world. This is due to the still below maximum competency coaching of the graduates.  Therefore, strengthening is necessary, both infrastructure as well as system-wise in vocational education.     No less important is the need for mapping of national manpower demand.

Chairman of the Association of Indonesian Private Higher Education Institutions Edy Suandi Hamid said, the majority of higher education institutions in Indonesia are academies, namely educational institutions focusing on vocational education.   However, these academies generate many graduates that are not absorbed in the job market.   According to Edy, this could be due to two things, namely the competencies produced were in fact below the competencies needed by the market, as well as the occurrence of surplus of study program graduates.

The cause of the problem, according to Edy, is generally due to the higher education not having adequate information on the types of study programs needed by the public. They only rely on surveys which are limited.   In addition, the government also does not yet have national manpower planning.   If such planning is available, the mapping of manpower needs could be seen for the coming five year term to ten year term.   Such information could be made effective by making a policy on the types of study programs prioritized to accept students with greater quota.

The stringency of study program and vocational higher education auditing is also important.   If there are still many academies that do not have equipment, infrastructure, and minimal partnership with industry, yet still obtain accreditation, the greater are the number of vocational students who are incompetent.

Needs Not Yet Mapped

Needs Not Yet Mapped

Format Penilaian Spiritual Masih Dicari

Kompas, halaman 11

Penilaian sikap, terutama sikap spiritual, dianggap paling penting karena merupakan kelebihan Kurikulum 2013 dibandingkan dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Namun, sampai sejauh ini, belum diperoleh format penilaian spiritual yang tepat dan menggambarkan sikap peserta didik seutuhnya.

Hal itu dikemukakan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Furqon. Format penilaian spiritual yang final akan ditentukan jika sudah diperoleh semua masukan. Namun, penilaiannya tidak semata memperhatikan intensitas peserta didik menjalankan ibadahnya. Menurut Furqon, observasi guru yang utuh terhadap murid diharapkan memberikan gambaran tentang masing-masing murid.

Guru Besar Pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia Said Hamid Hasan menambahkan, dalam penilaian sikap spiritual, yang dapat dinilai hanya aktivitas keagamaan atau ibadah peserta didik. Namun, guru tidak bisa menilai apakah tahapan aktivitas beribadah seorang murid sudah benar atau tidak. Hamid mengingatkan, hal terpenting bukan tentang penilaian sikap spiritual dan sosial itu masuk ke dalam rapor atau tidak. Namun, harapannya guru memiliki catatan utuh setiap murid. Dalam jangka panjang guru dan murid diharapkan terbiasa melakukan penilaian dengan jujur.

Pengamat pendidikan karakter Doni Koesoema menilai cara penilaian sikap spiritual tidak tepat jika dikuantifikasi dengan nilai. Artinya, konstruksi Kurikulum 2013 tetap memakai Kompetensi Inti I dan II yang sudah diterapkan. Jika ingin menilai sikap anak, guru harus tahu niat, motivasi, dan aksi dari anak.