UN Online Terkendala Sarana

Republika, halaman 5

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merencanakan untuk melakukan percobaan ujian nasional (UN) secara online pada 2015. Salah satu daerah yang akna diujicobakan adalah beberapa sekolah di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).

Kepala Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pendidikan Sulsel Salam Soba mengatakan, sejauh ini ada 25 SMA/SMK di Palopo, Makassar, Takalar, Pare-pare, serta Tana Toraja yang awalnya akan dijadikan percontohan untuk UN online, namun diurungkan karena ada sekolah yang sarana dan prasarananya tidak memadai, salah satunya adalah sekolah di Kabupaten Takalar.

Ketua Dewan Pendidikan Sulsel Adi Suryadi Culla sangat menyayangkan adanya daerah yang mundur disebabkan permasalahan fasilitas yang tidak memadai. Kekurangan fasilitas bisa dicarikan solusinya dengan melakukan pengajuan ke pemerintah atau mendapatkan bantuan aset dari satuan pendidikan maupun lembaga lain. Pihaknya berharap pemerintah kabupaten/kota lebih memperhatikan sekolah yang ditunjuk untuk menggelar UN online.

Di beberapa daerah, seperti di Kabupaten Sleman Yogyakarta dan Bandung Jawa Barat, sejumlah sekolah rintisan mengaku sudah siap melakukan UN online. Bahkan di Bandung ada 132 sekolah yang mengajukan diri siap menjalani UN online, padahal yang ditunjuk langsung sebagai sekolah rintisan pelaksana UN online adalah 102 sekolah.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah Tinggi Disdik Jawa Barat Dodin R Nuryadin mengatakan, sekolah yang tidak ditunjuk namun menyatakan siap akan diverifikasi lagi, dan tidak menutup kemungkinan bagi sekolah yang merasa mampu tersebut dapat menerapkan UN online.

Online National Exams Hampered by Facilities

Republika, page 5

The Education and Culture Ministry is planning to carry out the piloting of online national exams in 2015. It will be piloted, among others, in several schools in South Sulawesi Province.

The South Sulawesi Province Education Agency Interim Head Salam Toba said previously there were 25 senior high schools/vocational high schools planned to be pilot schools for the online national exams. However, it will be cancelled in some schools, among others schools in Takalar Regency, due to inadequate facilities and infrastructures.

The South Sulawesi Education Council Chairman Adi Suryadi Culla regretted the pilot region cancellation due to inadequate facilities. The problem of limited facilities can be resolved by submitting proposal to the government or getting asset assistance from other education units and institutions. He expected the government to put more attention for schools assigned to carry the online national exams.

In some regions, such as Sleman and Bandung Regency, some pilot schools asserted their readiness to carry out the national exams. Even in Bandung, 132 schools have proposed themselves to carry out the online national exams while only 102 schools have been directly assigned to be the pilot schools.

The West Java Province Education Agency’s Secondary and Higher Education Division Head Dodin R Nuryadin said it was possible for schools previously not assigned to be the pilot schools to carry out the online national exams as long as they asserted their readiness to be re-verified.

Online National Exam (UN) Constrained by Facility

Online National Exams Hampered by Facilities

PTN Terapkan UKT Secara Pengelompokan

Media Indonesia, halaman 13

Sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) memberlakukan uang kuliah tunggal (UKT) dengan berbagai tingkatan atau kategori. Meski begitu, tetap saja setiap tahun selalu ada mahasiswa yang protes atas kebijakan UKT pada PTN.

UKT atau SPP tunggal adalah biaya yang ditetapkan kepada mahasiswa per semester, sehingga PTN dilarang memungut diluar UKT yang telah ditetapkan. UKT berlaku untuk seluruh jalur masuk PTN, yakni SNMPTN, SBMPTN (tes tulis), serta termasuk mahasiswa dari seleksi jalur mandiri PTN.

Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Rochmat Wahab menjelaskan, di UNY dari total 29 ribu mahasiswa, sekitar 70%-80% ialah golongan kelas menengah ke bawah. Nilai UKT dibagi dalam lima kategori per semester, yaitu Rp. 500 ribu, Rp. 1 juta, Rp. 2,8 juta, Rp. 4 juta, dan Rp. 5 juta. Rochmat berpandangan, sistem UKT harus ditinjau ulang pemerintah. Solusi yang Rochmat tawarkan ialah biaya kuliah mahasiswa sebaiknya dibayarkan pada awal kuliah, lalu sisanya dapat dicicil.

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, M Nasir menyatakan, PTN sebaiknya bijak dalam menerapkan besaran UKT kepada mahasiswa agar sesuai dengan kemampuan orangtua mahasiswa.

Sementara itu, Kepala Bagian Pendapatan Institut Pertanian Bogor (IPB), Indah Yuliasih mengatakan UKT di IPB telah diberlakukan sejak 2013. Ada 8 kategori UKT, tergantung dari program studi di IPB dan tergantung dari pendapatan orangtua, biaya penyelenggaraan mata kuliah, serta biaya peningkatan mutu pendidikan.

Indah menjelaskan untuk golongan 1, mahasiswa membayar Rp. 500 ribu per bulan, golongan 2 sebesar Rp. 500 Ribu – Rp. 1 juta, golongan 3 sebesar Rp. 1 juta – Rp. 2,5 juta, hingga seterusnya sampai golongan 8 sebesar Rp. 2,5 juta. Dari rata-rata 3.300 mahasiswa baru IPB yang mendaftar ulang tiap tahunnya, hanya 3% yang golongan 8, yaitu mahasiswa yang orangtuanya berpenghasilan Rp. 15 juta ke atas.

State Universities Apply Single Tuition Fee by Categories

Media Indonesia, page 13

A number of state universities apply single tuition fee (UKT) by levels and categories. However, there are still some students that protest the single tuition fee policy in state universities.

The UKT is the amount of fee that is set for students in one semester so that the state universities are prohibited to levy any other fees. It is applied for students from all types of state university entrance test, including the National Entrance Test for State Universities (SNMPTN), Joint Entrance Test for State Universities (SBMPTN) and independent entrance test.

The Yogyakarta State University Rector Rochmat Wahab explained out of 29 thousand students who were enrolled in the university, around 70 to 80 percent were from the middle and lower economic class. The UKT per semester is divided into five categories: Rp 500 thousand, Rp 1 million, Rp 2.8 million, Rp 4 million and Rp 5 million. Rochmat viewed that the UKT system needed to be re-examined by the government. Rochmat offered a solution that some amount of the tuition fee was paid during the course commencement by allowing the remaining amount to be subsequently paid in several installments.

Research and Technology and Higher Education Minister M Nasir asserted state universities should be wise in setting the UKT amount to make it affordable for student parents.

Meanwhile the Bogor Institute of Agriculture’s Revenue Department Head Indah Yuliasih said, the UKT had been applied by the university since 2013. There are 8 categories of UKT, depend on study program, the income of parents, course implementation cost and education quality improvement cost.

Indah explained that for Category 1, students paid Rp 500 thousand per month. They pay Rp 500 thousand-Rp 1 million and Rp 1 million-2.5 million for Category 2 and 3 respectively. From 3,300 new students who are admitted to the university each year, only around 3 percent who are classified into Category 8. In this category, student parents earn Rp 15 million a month or more.

PTN

State Universities Apply Single Tuition Fee by Categories

10.000 Calon Guru Ikuti Pelatihan Profesi

Koran Sindo, halaman 3

Lembaga pendidik tenaga kependidikan (LPTK/Kampus) yang ditugaskan untuk memberikan pelatihan kepada para calon guru diwajibkan memiliki asrama. Rencananya ada 10.000 guru yang ikut Program Pendidikan Profesi Guru Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (PPG-SM3T) yang akan megikuti training.

Direktur Pendidik Tenaga Kependidikan (PTK) Ditjen Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) Supriadi Rustad mengatakan, mahasiswa yang menjadi calon guru memang metode belajarnya berbeda dengan mahasiswa biasa. Mereka harus diasramakan biar terkendali kontrol dan mutunya.

Sayangnya, tidak banyak LPTK yang membangun asrama dan hanya membangun fasilitas pendidikan saja. LPTK-LPTK yang tidak berasrama inilah yang akan menjadi fokus pengawasan kementerian. Dari 421 LPTK, hanya ada 17 LPTK yang ditugaskan untuk membuka program PPG. LPTK mesti dibenahi karena pemerintah ingin menambah jumlah guru yang ikut PPG dari 3.000 guru menjadi 10.000 guru.

Untuk pendidikan 3.000 guru SM3T per tahunnya dibutuhkan Rp 340 miliar, dimana guru akan menerima biaya hidup Rp 2,5 juta per bulan. Cakupan wilayah guru SM3T ini adalah NTT, Papua, Papua Barat, Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Nias, Maluku dan Sulawesi Utara.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMP dan PMP) Kemendikbud Syawal Gultom mengklaim PPG akan lebih baik dan lebih komprehensif dari sertifikasi guru. Dengan intensitas dan pelatihan berbeda, guru diharapkan tidak hanya naik kesejahteraannya, tetapi juga mutunya.

10,000 Prospective Teachers Take Part in Professional Training

Koran Sindo, page 3

Education personnel educator institutions (LPTK/Campus) assigned to provide training to prospective teachers are required to own dormitories.   10,000 teachers taking part in Program Pendidikan Profesi Guru Sarjana Mendidik in Frontier, Outermost, and Disadvantaged (PPG-SM3T) regions would take the training

Director of Education Personnel Educators (PTK) Directorate General of Higher Education Ministry of Research, Technology, Higher Education (Kemenristek Dikti) Supriadi Rustad said students who are prospective teachers have different methods of learning than regular students. They must be placed in dormitories in order to check control and quality.

Unfortunately, not many LPTK build dormitories and they just build education facilities.   These LPTK which do not have dorms would be the focus of ministry supervision.   Out of 421 LPTK, only 17 LPTK are tasked to open PPG programs. LPTK should be addressed because the government wishes to increase the number of teachers taking part in PPG from 3,000 teachers to 10,000 teachers.

For the education of 3,000 SM3T teachers, a total of Rp 340 billion is required yearly, in which teachers would receive living cost of Rp 2.5 million monthly.   The scope of SM3T teacher regions are NTT, Papua, West Papua, Aceh, West Kalimantan, North Kalimantan, East Kalimantan, Riau Islands, Nias Islands, Maluku and North Sulawesi.

Head of Resource Development Agency of Education and Culture and Education Quality Assurance (BPSDMP and PMP) Kemendikbud Syawal Gultom claimed that the teacher professional education (PPG) would be better and more comprehensive than teacher certification.   With differing intensity and training, teachers are expected not only to improve in their welfare, but also in their quality.

10,000

10,000 Prospective Teachers Take Part in Professional Training

Pendidikan Vokasi Kian Dibutuhkan

Kompas, halaman 12

Pendidikan tinggi jalur profesional dan vokasi kian mendapat perhatian dan menjadi pilihan dalam melanjutkan pendidikan. Masyarakat semakin menyadari bahwa dunia kerja membutuhkan tenaga-tenaga kerja terampil, bukan sekadar bergelar sarjana.

Minat tinggi terhadap pendidikan vokasi antara lain terlihat dalam Pekan Pendidikan Tinggi Jakarta VIII. Ryan Satriana, perwakilan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (SVUGM) dalam pameran tersebut mengatakan, ada 26 program studi, mulai bahasa hingga teknik. Setiap tahun kuota dibuka hanya untuk 2.500 mahasiswa baru. Namun, jumlah pelamar berkali lipat, yaitu 7.000 orang pada 2012, 12.000 orang (2013), dan 17.000 orang (2014).

Pendidikan profesional dan vokasi mengemas pendidikan dengan target peserta dapat segera bekerja. Contohnya pada Center for Computing and Information Technology (CCIT) di bawah Fakultas Teknik Universitas Indonesia (UI) dan bekerja sama dengan National Indian Information Technology. Program CCIT tidak mencakupkan mata kuliah dasar umum, seperti Pendidikan Agama, Kewarganegaraan, dan Matematika ke dalam kurikulum. Waktu kuliah pun dibuat lebih singkat dibandingkan perguruan tinggi lain, yaitu dua tahun. Sekitar 90 persen kegiatan perkuliahan berupa praktik.

Direktur Pembelajaran Kamahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Ila Sahila mengatakan, pemerintah akan memprioritaskan pendidikan vokasi di Indonesia. Saat ini, jumlah program studi vokasi di perguruan tinggi di Indonesia hanya sekitar 20 persen. Menurut Ila, pendidikan vokasi penting agar Indonesia memiliki tenaga-tenaga terampil. Tahun 2030, ditargetkan telah ada 113 juta tenaga kerja terampil.