Pemindaian UN Disebar di 40 PTN

Republika, halaman 5

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bakal mempersiapkan pemindaian hasil lembar jawaban komputer ujian nasional (UN) di 40 perguruan tinggi negeri (PTN). Hal itu dilakukan untuk mengintegrasikan hasil UN siswa SMA dan sederajat dari seluruh sekolah yang mengikuti seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) dengan pengolahan data milik panitia SNMPTN.

Sebelumnya, Ketua Pokja SNMPTN 2015 Bambang Hermanto mengatakan, panitia SNMPTN akan melakukan negosiasi ulang untuk membahas pemindaian lembar jawaban komputer (LJK) UN. Menurut Bambang, jika Kemendikbud dapat memperbanyak jumlah PTN yang bertugas memindai hasil UN siswa SMA sederajat, hasil UN peserta dapat dikirim ke Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud dengan lebih cepat.

Imbasnya, Puspendik juga akan bisa mengirim hasil UN secara real kepada panitia SNMPTN untuk dijadikan salah satu pertimbangan panitia sebelum pengumuman SNMPTN.

Sementara itu, dari data pokja SNMPTN 2015, jumlah sekolah yang telah mengisi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) mencapai 15 ribu sekolah. Adapun jumlah siswa yang mendaftar SNMPTN atau jalur undangan sejak dibuka 13 Februari lalu sudah mencapai 7.734 siswa.

Diperkirakan pada tahun ini akan ada 850 ribu siswa yang mendaftar SNMPTN untuk mengisi daya tampung sekitar 140 ribu kursi di 63 PTN. Pendaftaran SNMPTN baru ditutup pada 15 Maret mendatang.

Advertisements

National Exams Scanning Spread in 40 State Universities

Republika, page 5

The Education and Culture Ministry will prepare the national exams (UN) computer answer sheet scanning in 40 state universities. It will be conducted to integrate the national exams results of senior high school (and the same level of school) students who participate in the national entrance test for state universities (SNMPTN) with the SNMPTN Committee data management.

Previously, the 2015 SNMPTN Working Group Chairman Bambang Hermanto said the SNMPTN Committee would renegotiate to discuss the national exams computer answer sheet scanning. According to Bambang, if the ministry could add the number of state universities assigned to scan the national exams results of senior high school (and the same level of school) students, the results could be sent to the Ministry’s Education Assessment Center (Puspendik) earlier.

Subsequently, the Puspendik can also send the national exams result on a real-time basis to the SNMPTN Committee to be used as one of the committee’s considerations prior to the SNMPTN result announcement.

Meanwhile, from the 2015 SNMPTN Working Group data, the number of schools that have filled the student and school database (PDSS) has reached 15 thousand schools. Meanwhile, the number of students who have registered for the SNMPTN or invitation track since the opening on 13 February 2015 has reached 7,734 students.

It is estimated that this year it will be 850 thousand students who register for the SNMPTN to fill the capacity of 140 thousand seats in 63 state universities. The SNMPTN registration will be closed on 15 March.

National Exams Scanning Scattered in 40 State Universities

National Exams Scanning Spread in 40 State Universities

Dana BOS Sulit Diselewengkan

Republika, halaman 5

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nusa Tenggara Barat (Kadisdikpora NTB) Rosiady Sayuti, mengatakan bahwa penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) 2014 senilai Rp 455 miliar sulit disalahgunakan. Pasalnya, perencanaan hingga pelaksanaanya sudah dilakukan secara transparan.

Namun, Rosiady mengakui jika ada temuan terkait BOS berupa masalah administrasi pertanggungjawaban. Seperti, komite sekolah belum bertanda tangan serta administrasi yang mungkin tidak lengkap. Temuan Rp 455 miliar dana BOS bermasalah pertanggungjawabannya merupakan dana yang disalurkan provinsi untuk tingkat SD-SMP, dan tidak mungkin semuanya menjadi temuan.

Wakil ketua Komisi V DPRD NTB, Kasdiono, menyatakan tengah mengkaji dan segera meminta klarifikasi terkait temuan BPK itu. Saat ini pihaknya tengah mendalami temuan BPK tersebut dan belum berniat memanggil Kadisdikpora karena akan mengkaji dulu temuan itu.

Wakil Ketua DPRD NTB TGH Mahally Fikri mengatakan, dalam LHP BPK 2013-2014 terdapat empat hal menjadi temuan, yaitu infrastruktur, dana BOS, bantuan parpol, dan kelebihan-kelebihan pada periode sebelumnya. Pihaknya pun belum bisa memastikan apakah temuan tersebut masuk jenis mal administrasi atau merugikan keuangan negara.

BOS Fund Difficult To Be Misused

Republika, page 5

The West Nusa Tenggara Provincial Education, Youth and Sports Agency Head Rosiady Sayuti said the school operational fund (BOS) fund amounted to Rp 455 billion was difficult to be misused since its planning until implementation stage had been transparently carried out.

However, Rosiady admitted if there were BOS-related findings in the form of accountability administration problem, among others, it had yet to be signed by school committees and incomplete administration. The finding of problematic BOS accountability totaling Rp 455 billion is the amount of disbursed fund by the province for elementary school and junior high school level. It is impossible that all of the fund disbursement becomes findings.

The West Nusa Tenggara Legislative Council’s (DPRD) Commission V Deputy Chairman said the council was currently reviewing and would request for clarification related to the Supreme Audit Agency (BPK) findings shortly. The council is also digesting the BPK findings and has yet to plan to summon the Education, Youth and Sports Agency Head before they finalize the review.

The West Nusa Tenggara DPRD Deputy Speaker TGH Mahally Fikri said in the 2013-2014 BPK audit report there were four finding areas: infrastructure, BOS fund, political party financial assistance and surplus from the previous period. The DPRD cannot conclude yet whether the findings are included in maladministration or do harm to the state finance.

BOS Fund Difficult To Be Misused

BOS Fund Difficult To Be Misused

Kemendikbud Dukung Tunjangan Khusus

Republika, halaman 5

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mendukung daerah yang memberikan tunjangan lebih kepada guru. Mengingat, hal itu sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan guru, khususnya yang bertugas di daerah.

Direktur Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan (P2TK), Purwadi Sutanto, mengatakan, pihaknya mendukung sepenuhnya daerah yang memiliki Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) lebih untuk memberikan tunjangan lebih kepada guru-guru di daerah.

Kriteria para guru yang mengajar di daerah terluar, terdepan, terpencil (3T) tidak bisa disamakan dengan kriteria guru yang mengajar di sekolah-sekolah perkotaan. Meski demikian, para guru di wilayah 3T tetap harus melalui proses evaluasi setiap tahunnya, baik untuk pegawai negeri sipil maupun swasta meski statusnya termasuk kategori guru yang dikhususkan. Sejauh ini rancangan yang dibuat untuk penempatan guru-guru khusus itu berdasarkan dua peraturan. Pertama, guru pusat yang ditugaskan oleh pemerintah pusat, dan yang kedua melalui rekrutmen yang dilakukan di daerah itu.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Ari Budhiman menyatakan bahwa kebijakan yang dilakukan Pemkot Batam yang menaikkan insentif guru yang bertugas di pulau cukup bagus. Namun, hal itu belum tentu bisa diikuti oleh DKI Jakarta, karena setiap daerah memiliki kebijakan masing-masing, terlebih Gubernur DKI Jakarta sudah berjanji untuk menaikkan gaji honorer dua kali lipat.

Sementara itu, Direktur Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pembinaan Anak Usia Dini (PTK-PAUDNI) Kemendikbud Nugaan Yulia Wardhani mengatakan bahwa tahun ini sekitar 21.200 guru PAUD akan menerima insentif. Namun, Guru PAUD yang dapat menerima insentif itu hanya guru-guru yang dikembangkan masyarakat.

Ministry Supports Special Allowances

Republika, page 5

The Education and Culture Ministry supports regions that provide additional allowances for teachers. It is strongly needed to improve teachers’ welfare, particularly who are assigned in the regions.

The Ministry’s Education Personnel Management (P2TK) Director Purwadi Sutanto said the ministry fully supported regions that had surplus regional budget (APBD) to provide additional allowances for teachers.

Allowance provision criteria for teachers who teach in outermost, frontier and disadvantaged regions (3T) cannot be generalized with teachers in urban areas. However, teachers in the 3T need to go through annual evaluation process both for civil servant and non-civil servant teachers although their status is categorized as specialized teachers. So far the design to assign the specialized teachers refers to two types of regulation. First, teachers who are assigned by the central government and second who are recruited at regional level.

The DKI Jakarta Provincial Education Office Head Ari Budhiman said the policy carried out by the Batam City government to improve teacher allowances who were assigned in islands was good enough. However, it cannot be necessarily replicated by the DKI Jakarta since each region has its own policy. Moreover, the Jakarta Governor has promised to raise the non-civil servant teachers’ salary twice.

Meanwhile the Ministry’s Early Childhood Development Education Personnel and Education (PTK-PAUDNI) Director Nugaan Yulia Wardhani said this year 21,200 early childhood education (PAUD) teachers would receive incentive. However, the eligible teachers for the incentive are only from the PAUDs developed by communities.

Ministry

Ministry Supports Special Allowances

Pembenahan Guru Dianggarkan Rp. 11 Triliun

Media Indonesia, halaman 12

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus melakukan proses reorganisasi pada direktorat jenderal (ditjen) guru dan tenaga kependidikan. Dalam waktu dekat, proses itu akan segera selesai dan ditjen yang baru terbentuk itu bisa fokus membenahi mutu guru dengan anggara sekitar Rp. 11 triliun.

Inspektur Jenderal Kemendikbud Haryono Umar mengatakan, setelah strukur eselon dua ke kbawah terbentuk, ditjen guru akan menangani persoalan tentang tenaga kependidikan yang selama ini kewenangannya terpencar di berbagai strukur, seperti direktorat pendidikan dasar (dikdas), direktorat pendidikan menengah (dikmen), dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDM-PMP).

Menurut Haryono, segala urusan guru seperti pelatihan, peningkatan mutu, tunjangan karier, da gaji yang selama ini tersebar di dikdas, dikmedikdas, dikmen, serta BPSDM nanti akan terpusat di ditjen baru. Termasuk soal sertifikasi dan pendataan guru yang selama ini dinilai semrawut juga akan ditangani ditjen tersebut. Sebagai catatan, masih ada 3.000 guru di seluruh Indonesia yang belum jelas terkait dengan sertifikasi profesi dan tunjangan karier.

Haryono menambakan, melalui anggaran yang cukup besar tersebut pihaknya ingin bisa menyelesaikan berbagai persoalan guru, yang pada akhirnya bisa menghasilkan guru yang berkualitas.