Kulon Progo Deklarasikan Sekolah Bebas Rokok

Republika, halaman 5

Instansi pendidikan se-Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendeklarasikan sekolah bebas rokok. Deklarasi dihadiri 250 orang yang berasal dari unsur kepala sekolah dan guru mulai jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), SD, SMP, dan SMA, serta pengawas sekolah.

Deklarasi sekolah bebas rokok ini merupakan kerja sama Muhammadiyah Tobacco Control Center Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (MTCC UMY) dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo. Tujuannya untuk mempertegas komitmen pimpinan penanggungjawab PAUD, SD, SMP, dan SMA dalam pengembangan dan penegakan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok.

Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo mengatakan, anak sekolah adalah populasi yang paling rentan terhadap rokok. Perlu ada upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan dan landasan filosofis bahwa merokok merupakan aktivitas yang berdampak negatif bagi kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan. Disamping Perlu juga adanya kemauan serta kesadaran semua pihak untuk membiasakan pola hidup sehat.

Hasto menyampaikan bahwa pihaknya belum memiliki data guru dan siswa yang merokok di sekolah. Pemkab Kulon Progo akan bekerjasama dengan peneliti Singapura pada Maret 2015 untuk meneliti guru dan siswa yang merokok di sekolah, karena pemkab tidak mempunyai anggaran.

Terkait implementasi sesudah deklarasi sekolah bebas rokok, Hasto meminta sekolah-sekolah harus menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok. Kepala sekolah, guru, dan siswa tidak boleh merokok di lingkungan sekolah. Pihaknya akan memberikan tanda penghargaan kepada sekolah yang dianggap sudah relatif bersih.

Advertisements

Kulon Progo Declares Smoking Free Schools

Republika, page 5

Educational institutions throughout Kulon Progo Regency, Special Region of Yogyakarta (DIY) declared smoking free schools.   The declaration was attended by 250 people from elements of school principals and teachers starting from early childhood education (PAUD), primary school (SD), junior high school (SMP), and high school (SMA) levels, as well as school supervisors.

This declaration of smoking free schools is a cooperation of Muhammadiyah Tobacco Control Center University of Muhammadiyah Yogyakarta (MTCC UMY) with the Kulon Progo Regency Education Agency.   Its goal is to reinforce the commitment of leadership responsible for early childhood (PAUD), SD, SMP, and SMA in the development and enforcement of Regional Regulation (Perda) Number 5 Year 2014 concerning non-smoking areas.

Kulon Progo Regent Hasto Wardoyo said school children are the population most vulnerable to cigarettes.  There needs to be effort at controlling the impact of cigarettes towards health and the philosophical foundation that smoking is an activity which is detrimental to the health of individuals, the public and the environs.   In addition, there also needs to be a willingness and awareness of all parties to be used to a healthy lifestyle.

Hasto said that his party does not yet have data of teachers and students that smoke in school.   The Kulon Progo Regency Administration (Pemkab) would cooperate with researchers of Singapore in March 2015 to research teachers and students who smoke in school, because pemkab does not have the budget. .

Related to implementation after declaration of smoking free schools, Hasto asked schools to implement the policy of cigarette free areas.   School principals, teachers, and students are not allowed to smoke in the school environment.   His party would provide awards to schools considered to to be relatively clean.

Kulon Progo Declares Smoking Free Schools

Kulon Progo Declares Smoking Free Schools

Wajar 12 Tahun Dimulai Tahun Ini

Republika, halaman 5

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menerapkan wajib belajar (wajar) 12 tahun mulai tahun ajaran baru 2015. Pelaksanaannya akan berbarengan dengan penerapan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang kini jumlah penerimaannya sudah terdata ada 17 juta anak.

Inspektur Jenderal Kemendikbud Haryono Umar mengatakan, ada 9 juta anak yang terdata melalui Bantuan Siswa Miskin (BSM), 5 juta anak keluarga miskin, dan 3,6 juta anak yang tidak bersekolah atau yang di luar sekolah.

Salah satu cara menjalankan program wajar 12 tahun adalah dengan program KIP. Dengan adanya KIP, anak-anak lulusan SMP bisa melanjutkan ke SMA atau sederajat tanpa dibebankan biaya sekolah. Komisi X DPR telah menyetujui anggaran yang akan digunakan untuk program KIP. Biaya yang dibutuhkan untuk mencetak KIP sebesar Rp 249,9 miliar, dan saat ini sedang dalam persiapan pelelangan percetakan.

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PG-PGSI) Suparman mengatakan, Kemendikbud sebaiknya jangan hanya fokus kepada yang bersifat sekolah saja untuk program ini, karena wajar 12 tahun bisa diterapkan dengan mengikuti paket A, B, dan C atau dengan mendorong pemanfaatan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) atau melalui pendidikan keluarga.

Pengamat pendidikan Doni Koesoema berpendapat program wajar 12 tahun dapat membantu Indonesia menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan berilmu. Namun, persiapan matang harus dilakukan seperti mempersiapkan sarana prasarana yang mendukung dan merangkul komunitas belajar masyarakat.

Kemendikbud bisa menerapkan wajib belajar 12 tahun tanpa berfokus pada pendidikan formal saja, tapi juga dengan komunitas belajar masyarakat yang keberadaanya bisa menjangkau daerah terpencil dan terjauh serta tidak berpusat di satu tempat.

Data 2013 menunjukkan 1,3 juta anak lulusan SMP tidak melanjutkan ke SMA, khususnya daerah terluar, terdepan, dan terpencil (3T), karena jarangnya atau tidak adanya sekolah pendidikan menengah atas di daerah tersebut. Banyak anak daerah 3T yang pergi ke kota untuk sekolah.

12 Year Compulsory Education Starts This Year

Republika, page 5

Ministry of Education and Culture (Kemendikbud) will implement 12 year compulsory education starting the 2015 new school year.    Its implementation would coincide with implementation of the Indonesia Smart Card or Kartu Indonesia Pintar (KIP) which to date the number of its recipients are recorded at 17 million children.

Inspector General of Kemendikbud Haryono Umar said there are 9 million children recorded through the Poor Student Assistance or Bantuan Siswa Miskin (BSM), 5 million are children of poor families, and 3.6 million children are not in school or are outside of school.

One way of running the 12 year compulsory education program would be with the KIP program. With the presence of KIP, junior high school (SMP) graduates could continue on to high school (SMA) or equivalents free of school tuition.   House Commission X has approved the budget for the KIP program. The cost required to print KIP is to the amount of Rp 249.9 billion, and currently it is in preparation for printing tender.

Secretary General of the Executive Board of the Association of Teachers Throughout Indonesia (PG-PGSI) Suparman said, Kemendikbud should not only focus on solely schools in this program, because 12 year compulsory education could be applied by following packages A, B, and C or by encouraging the utilization of community learning centers or pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) or through family education.

Education observer Doni Koesoema is of the opinion the 12 year compulsory education could help Indonesia generate competent and knowledgeable human resources.   However, thorough preparation should be conducted such as preparing the facilities and infrastructures that support and embrace public learning communities.

Kemendikbud could implement the 12 year compulsory education without focusing on solely formal education, but also on public learning communities whose existence could reach remote and outermost areas as well as not centering in one place.

2013 data indicated 1.3 million children graduates of SMP did not continue on to high school (SMA), in particular the outermost, frontier, and remote (3T) areas, due to the rare or absence of high schools in those areas.   Many children of 3T areas go to the city to go to school.

12 Year Compulsory Education Starts This Year

12 Year Compulsory Education Starts This Year

Mendikbud Fokus Pengembangan SMK

Koran Sindo, halaman 5

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan akan lebih fokus pada pengembangan sekolah menengah kejuruan (SMK). Melalui program tersebut diharapkan bisa menciptakan sumber daya manusia (SDM) berkualitas.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan, dukungan pemerintah dalam upaya melahirkan SDM yang berkualitas akan mendukung peningkatan kuantitas pendidikan. Kuantitas tersebut akan disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka menengah pemerintah. Karena itu, pihaknya akan mencoba mendorong pendirian lembaga pendidikan atau sekolah di tempat-temmpat yang memiliki peluang kerja tinggi. Khususnya di daerah-daerah pertanian dan kelautan akan dibangun lembaga pendidikan, seperti pembangunan SMK.

Anies menganjurkan kepada SMK atau sekolah lain yang berada di daerah yang memiliki sumber daya alam besar agar menanamkan jiwa kewirausahan kepada peserta didik. Menurut Anies, kewirausahaan merupakan kunci peningkatan perekonomian suatu daerah.

Mendikbud mengatakan, untuk menciptakan SDM yang berkualitas yang utama dapat dimulai dari guru. Peran guru dan penyempurnaan cara mengajar guru dalam memberikan pendidikan pada peserta didik menjadi gambaran terciptanya kualitas SDM berkualitas. Seorang guru dapat memberikan keteladanan mengenai kedisiplinan, kejujuran, ketekunan, dan ketangguhan.

Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud Mustaghfirin Amin mengatakan, jumlah SMK kelautan mencapai 315, terdiri atas bidang perikanan (145 SMK) dan bidang kelautan (170 SMK). Dia mengatakan, seluruh lulusan SMK kelautan akan memiliki sertifikat internasional mulai tahun ini. Selain perbaikan kualitas lulusan, Mustaghfirin menambahkan, SMK kelautan juga akan menerima tambahan anggaran Rp. 700 juta per sekolah untuk membeli peralatan praktik.

Mendikbud Focused on SMK Development

Koran Sindo, page 5

Ministry of Education and Culture (Kemendikbud) stated it would be more focused on the development of vocational high schools (SMK).  The program is expected to create qualified human resources.

Minister of Education and Culture (Mendikbud) Anies Baswedan said the government’s support in effort to generating qualified human resources is to increase the quantity of education. The quantity will be adjusted to the the government’s medium term development plan. Therefore, he would try to urge the establishment of education institutions or schools in places with high employment opportunity.   Especially in agriculture and marine areas would be built educational institutions, such as vocational school development.

Anies recommended that SMK or other schools in the regions which have great natural resources to instill entrepreneurship spirit to learners.   According to Anies, entrepreneurship is the key to improving the economy of a region.

Mendikbud said, to create qualified human resources what is primary is to start with the teacher.  The role of teachers and perfecting how teachers teach in providing education to learners is the picture of the creation of quality human resources.   A teacher could provide example on discipline, honesty, perseverence, and toughness.

Director of SMK Development Kemendikbud Mustaghfirin Amin said the number of marine affairs SMKs reached 315, comprised of the field of fisheries (145 SMK) and the maritime field (170 SMK).    He said, all the maritime SMK graduates would own international certificates starting this year.     In addition to improving the quality of graduates, Mustaghfirin added, maritime SMK would also obtain additional budget of Rp. 700 million per school to purchase practice equipment.

Mendikbud Focused on SMK Development

Mendikbud Focused on SMK Development

Sekolah Berkurikulum Asing Beri Pengayaan

Kompas, halaman 12

Kehadiran sekolah-sekolah dengan standar, gaya, dan kurikulum pendidikan dari luar negeri semestinya ikut memberi manfaat bagi perkembangan pendidikan nasional. Caranya dengan membentuk jaringan sekolah. Hal tersebut diungkapkan Direktur Eksekutif Institute for Education Reform Universitas Paramadina Muhammad Abduhzen. Menurut dia, jaringan kluster sekolah seharusnya dapat dibentuk, yaitu sekolah yang telah terakreditasi A dan B di dalam satu rayon dapat membantu sekolah-sekolah lain yang akreditasinya masih rendah di rayon itu.

Secara terpisah, pakar pendidikan dan kurikulum Doni Koesoema berpendapat bahwa pemerintah tidak bisa mengatur keinginan orangtua untuk memilih sekolah bagi anak-anak mereka. Setiap orangtua punya nilai dan tujuan masing-masing terhadap masa depan anak. Pemerintah dapat menjaga agar semua sekolah di Indonesia sesuai dengan visi dan misi pendidikan nasional dan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Doni berpendapat, perlu peraturan yang membuat satuan pendidikan kerja sama (SPK) tetap relevan dengan kebudayaan Indonesia sehingga para amurid tidak melupakan bahwa mereka hidup di Indonesia. Pengenalan kebudayaan Indonesia juga patut diberikan kepada para murid berkebangsaan asing di SPK agar mereka juga tidak hidup dalam eksklusivitas. Bisa juga dibentuk jaringan kerja sama antara SPK dan sekolah-sekolah negeri dan swasta di Indonesia, tujuannya untuk berbagi ilmu.

Bagi psikolog pendidikan dari Universitas Indonesia, Lucia Retno Mursitolaksmi, nilai-nilai kebajikan dan akademis yang dianut orangtua merupakan faktor penting dalam memilih jenis sekolah untuk anak. Orangtua bisa menyusun strategi jenis pendidikan yang baik untuk anak berdasarkan visi akademis, krestivitas, dan minat anak. Contohnya, orangtua yang mengedepankan kreativitas tentu tidak bisa memasukkan anak ke sekolah yang menganut nilai-nilai konservatif sebab akan menghambat perkembangan anak.