Komite Sekolah Perlu Direformasi

Media Indonesia, halaman 13

Keberadaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah selama ini dinilai tidak efektif bahkan cenderung hanya jadi tukang stempel kebijakan sekolah. Karena itu, keberadaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah harus direvitalisasi dan direformasi. Hal itu diungkapkan Direktur Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) Suroto pada diskusi yang digagas Koalisi Masysrakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan bekerjasama dengan Indonesia Program Representasi (Propep) USAID (United States Agency for International Development). Menurut Suroto, hasil kajian YSKK dan Gema Pena di delapan provinsi pada 2013-2014, menemukan fakta, bahwa fungsi dan peran dewan Pendidikan dan Komite Sekolah belum efektif.

Suroto menegaskan upaya mereformasi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah perlu dilakukan, antara lain dengan merevisi PP No.17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Revisi harus memastikan dengan tegas perubahan mendasar dan strategis, antara lain melalui surat keputusan (SK).

Pada SK, pengangkatan Komite Sekolah mestinya bukan lagi oleh kepala sekolah (kepsek), melainkan instansi lebih tinggi seperti Dinas Pendidikan, sedangkan SK Dewan Pendidikan dikeluarkan instansi di atasnya seperti tingkat provinsi dan nasional. Suroto menambahkan fungsi peran dan kewenangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah perlu ditingkatkan, khususnya peran pengawasan masyarakat.

School Committee Must Be Reformed

Media Indonesia, page 13

The presence of education council and school committee is deemed ineffective, even more tends to be a “rubber stamp” for school policies. Therefore, the education council and school committee presence needs to be revitalized and reformed. It was conveyed by the Satu Karsa Karya Foundation (YSKK) Director Suroto in a discussion initiated by Civil Society Coalition for Education Reform in cooperation with Indonesia Program Representasi (Prorep) of USAID (the United States Agency for International Development). According to Suroto, the YSKK and Gema Pena’s study report in eight provinces in 2013-2014 revealed the education council and school committee’s functions and roles has yet to be effectively undertaken.

Suroto asserted efforts to reform education council and school committee should be carried out, among others by revising Government Regulation (PP) No. 17/2010 on Education management and Implementation. The revision should firmly ensure fundamental and strategic changes, among others through a decree.

In the decree, the school committee is no longer appointed by school principal but by higher level institutions, such as education agency. Meanwhile decree on education council is released by higher level institutions at provincial and national level. Suroto added the education council and school committee’s roles and functions, in particular the community surveillance role, need to be enhanced.

School Committee should be reformed

School Committee Must be reformed

Jadwal Ujian Berbasis Komputer Lebih Awal

Kompas, halaman 12

Ujian nasional berbasis komputer akan dimulai lebih awal, yakni pada 7 April. Adapun ujian nasional tertulis dilaksanakan pada 13 April. Sejauh ini, baru 458 sekolah, mayoritas SMA dan SMK di Indonesia, yang direkomendasikan menjalankan ujian nasional (UN) berbasis komputer (computer based test). Hal tersebut diungkapkan Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Nizam.

Jadwal UN berbasis komputer lebih dahulu dari ujian tertulis karena pelaksanaan UN berbasis komputer akan dibuat tiga kloter, yakni pagi, siang dan sore. Khusus murid yang mengikuti UN berbasis komputer, hanya akan diujikan satu mata pelajaran setiap harinya. Untuk UN tertulis, akan diujikan dua mata pelajaran setiap harinya, masing-masing dengan waktu pengerjaan soal selama 120 menit.

Nizam mengatakan 458 sekolah yang direkomendasikan ikut UN berbasis komputer tengah diverifikasi. Dasar pemilihan sekolah-sekolah adalah dari sisi kesiapan fasilitas atau infrastruktur dan jumlah komputer. Rasio komputer yang tersedia dengan murid, yakni 1:3 agar pelaksanaannya bisa cepat. Mengenai persiapan dan pelaksanaan UN berbasis komputer, Pusat Teknologi dan Komunikasi dan Puspendik telah menunjuk 60 teknisi.

Nizam menambahkan, sistem CBT hanya membutuhkan sinkronisasi data. Data diujikan dan soal ujian tetap tersimpan di komputer, sehingga ke khawatiran kendala terkait jaringan internet terminimalisir.

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan mengatakan, pelaksanaan UN berbasis komputer, semi daring alias tidak real-time atau tidak terhubung langsung dengan jaringan internet. Sistem CBT, hanya dilakukan dengan transfer aplikasi dan data dari perangkat penghubung ke komputer.

Computer-Based Test Schedule Earlier

Kompas, page 12

The computer-based national exams will be started earlier on 7 April. To date, there are only 458 schools -the majority is senior high schools and vocational high schools in Indonesia- that have been recommended to take the computer-based national exams. It was conveyed by the Research and Development Agency of the Education and Culture Ministry’s Education Assessment Center (Puspendik) Head Nizam.

The computer-based national exams will be conducted earlier than paper-based test since the computer-based test (CBT) implementation will be divided into three groups each day: morning, noon and afternoon group. Students who take the CBT will have one subject test each day. For the paper-based test, two subjects will be tested each day with 120 minutes of test duration for each subject.

Nizam said 458 recommended schools to take the computer-based national exams were being verified. School selection criteria are facility and infrastructure readiness and the number of available computers. The number of computer to student ratio should be at least 1:3 so that the implementation can be prompt. Regarding the preparation and implementation, the Technology and Communication Center and Puspendik have assigned 60 technicians.

Nizam added the CBT system only required data synchronization. Test data and exam questions will remain kept in computers so that concerns related to internet connection constraints will be minimized.

Meanwhile Education and Culture Minister Anies Baswedan said the CBT national exams implementation would be semi-online. In other words, it is not real time and not directly connected to internet connection. The CBT system is only carried out by application and data transfer from connecting devices to computers.

Computer based-Test Exam Schedule Earlier

Computer-based Test Schedule Earlier

Kemendikbud Matangkan KIP

Republika, halaman 5

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mematangkan langkah program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Anggaran untuk pelaksanaan KIP sudah disetujui DPR mulai dari percetakan, sosialisasi, dan distribusinya. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota DPR Komisi X bagian pendidikan, Reni Marlinawati.

Namun, Kemendikbud harus mematangkan dan memastikan langkah program KIP itu akan berjalan sebagaimana mestinya. Mengingat, program itu ditujukan untuk membantu anak-anak usia sekolah agar bisa menempuh pendidikan, baik yang sudah bersekolah maupun yang putus sekolah.

Reni menegaskan, Kemendikbud harus bisa memastikan sarana dan prasarana untuk anak-anak usia sekolah yang mendapatkan KIP terpenuhi. Pasalnya, anak-anak yang putus sekolah tidak sedikit, sementara untuk mendapatkan KIP anak-anak itu diwajibkan bersekolah terlebih dahulu. Pencetakan kartu KIP yang dianggarkan Rp. 12.500 per kartunya akan menghabiskan dana sekitar Rp. 7,1 triliun.

Sedangkan untuk program wajib belajar 12 tahun, DPR menyatakan tidak ada tambahan anggaran melebihi anggaran yang telah ditentukan sebelumnya. Termasuk, ketika wajib belajar 12 tahun itu sudah ada payung hukumnya dan disahkan oleh DPR. Dalam hal itu, Reni menjelaskan, belum ada kepastian program itu akan berjalan pada tahun ajaran baru ini atau tidak. Mengingat, hingga saat ini belum ada payung hukum yang disahkan. Kalaupun nantinya disahkan, ia mempertanyakan kesiapan pemerintah. Kekhawatiran yang muncul terutama pada persoalan sarana dan prasarana daya tampung yang saat ini saja masih belum terpenuhi.

Kemendikbud Finalizes KIP

Republika, page 5

The House of Representatives (DPR) asked the Ministry of Education and Culture (Kemendikbud) to finalize the steps of the Indonesia Smart Card (KIP) program.  The budget for KIP implementation has been approved by DPR starting from their printing, familiarizing, and distribution.   This was revealed by education division of House Commission X member Reni Marlinawati.

However, Kemendikbud should finalize and ensure the steps of the KIP program would run properly. Considering the program is intended to help school-age children to obtain education, for those who are already in school as well as those who are school drop outs.

Reni affirmed Kemendikbud should be able to ensure the fulfillment of facilities and infrastructure for school-age children who obtain KIP. The reason is school drop-outs are not few, while in order to obtain KIP the children are first required to be in school.   Printing of the KIP card budgeted at Rp. 12,500 per card would require around Rp. 7.1 trillion in funds.

As for the 12 year compulsory education program, DPR expressed there would not be any additional budget exceeding the predetermined budget; including when the 12 year compulsory education already has its legal umbrella and passed by the DPR.  In that case, Reni explained, there is no certainty whether or not the program would run this school year. Considering, to date there is still no legal umbrella passed.   Even if it would be passed later, she questioned the government’s readiness.   The concern is especially on the issue of capacity of facilities and infrastructure to accomodate, which currently still has not been fulfilled.

Kemendikbud finalizes KIP

Kemendikbud finalizes KIP

UN CBT Dinilai Lebih Efisien

Republika, halaman 5

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan, ujian nasional (UN) dengan sistem online atau computer based test (CBT) lebih fleksibel atau dinamis karena tidak harus terjadwal secara nasional pada jam yang sama.

Sistem CBT hanya dilakukan transfer aplikasi dan data dari perangkat penghubung ke komputer. Aplikasi itu dapat dipasang ke komputer. Dengan demikian, soal-soal UN dapat diakses untuk dikerjakan melalui aplikasi yang terpasang. Anies menambahkan, UN CBT berbeda dengan UN online yang harus melakukan login. Soal-soal UN CBT dapat dibawa ke USB atau perangkat penghubung untuk mentransfer data untuk disambungkan ke kommputer dan kemudian dipakai untuk ujian.

Kepal Pusat Penilaian Pendidikan Kemendikbud Nizam mengatakan, penyelenggaraan UN CBT akan mendorong terciptanya efesiensi pelakasanaan UN. Dari segi waktu, pelaksanaan UN akan bisa lebih efektif, efisien, dan fleksibel. UN tidak perlu terjadwal secara nasional dan tidak perlu logistik mengirim jutaan soal ke daerah-daerah.

Pelaksanaan UN CBT juga akan mendorong efektifitas anggaran karena tidak perlu pengadaan percetakan soal ujian yang bisa menghabiskan ratusan miliar untuk pencetakan. Disamping itu, UN CBT akan mendorong transformasi lebih modern dalam penilaian.

Kemendikbud sudah mencatat ada 458 sekolah di seluruh Indonesia yang akan melaksanakan UN CBT. Sekolah-sekolah tersebut sudah lolos verifikasi data terkait pemenuhan sarana dan prasarana sertasumber daya manusianya. UN CBT akan dilaksanakan di SMP, SMA, dan SMK yang akan dimulai pada 7 April 2015. Dengan rasio jumlah komputer dan siswa 1:3, maka pelaksanaannya dilakukan tiga shift, yakni pagi, siang, dan sore.