Sejumlah Sekolah di NTT Kekurangan Soal UN

Koran Tempo, halaman 11

Kepala Dinas Pendidikan Nusa Tenggara Timur, Piter Manuk mendesak pemerintah agar mencetak tambahan soal ujian nasional (UN). Berdasarkan hasil penyortiran yang dilakukan dinas pendidikan, sejumlah kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur (NTT) kekurangan soal ujian nasional.

Kekurangan soal terjadi di Sumba Barat Daya, Sumba Timur, dan Sumba Tengah. Sedangkan di Flores ditemukan di Lembata dan Alor. Kekurangan naskah itu ditemukan di semua bidang studi.

Menurut Piter, temuan kekurangan soal ini diketahui setelah pihaknya memberi kewenangan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota untuk membuka boks soal UN dengan pengawasan polisi.

Terkait proses pendistribusian naskah soal di daerah terpencil, naskah diangkut menggunakan perahu motor dari ibu kota kabupaten, seperti di Pulau Pantar, Kabupaten Alor, serta Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur. Semua soal sudah didistribusikan.

Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu telah mendistribusikan soal UN SMA untuk pulau terpencil, seperti Pulau Enggano, sejak Sabtu lalu. Wilayah kepulauan diprioritaskan mengingat waktu tempuh dan cuaca yang sulit diprediksi. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi keterlambatan. Menurut Ketua Penyelenggara UN Bengkulu, Wahyu Darma Priatma, nantinya naskah soal UN akan diamankan pihak kepolisian. Pihaknya menjamin keamanannya dan dipastikan tidak ada kebocoran soal.

Some Schools in NTT in Shortage of UN Questions

Koran Tempo, page 11

Head of East Nusa Tenggara Education Agency, Piter Manuk, urged the government to print additional national exam (UN) questions. Based on the result of sorting conducted by the education agency, a number of regencies and cities in East Nusa Tenggara (NTT) are in shortage of national exam question scripts.

Question script shortage occurred in Southwest Sumba, East Sumba, and Central Sumba. Whereas in Flores it was found in Lembata and Alor. The shortage of scripts was found in all subjects.

According to Piter, this question shortage was known after his party gave authority to the regency/city education agencies to open the boxes of UN questions under police supervision.

Regarding the process of question script distribution in remote areas, the scripts are transported using motorboat from regency capital city, such as in Pantar Island, Alor Regency, as well as Adonara Island, East Flores Regency. All question scripts have been distributed.

Meanwhile, Bengkulu Education and Culture Agency has distributed SMA UN question scripts for remote islands, such as Enggano Island, since last Saturday. Island areas are prioritized considering the unpredictable travel time and weather. This is conducted to anticipate delays. According to Bengkulu UN Implementer Chairman Wahyu Darma Priatma,  later UN problem scripts would be safeguarded by the police. He guaranteed its security and ascertained there is no question leakage.

Simulasi UN Banyak Kendala

Republika, halaman 5

Simulasi ujian nasional (UN) 2015 yang menerapkan sistem computer based test (CBT) atau UN berbasis komputer di Kota Solo, Jawa Tengah, menemui berbagai kendala. Kendala utama paling dominan, yakni soal fasilitas pendukung untuk online dipastikan tidak mampu mencukupi kapasitas yang dibutuhkan.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Solo, Etty Retnowati, kendala utama ada pada kapasitas bandwith dan proses mengunduh soal. Kondisi ini memicu sejumlah sekolah bakal muncur dari keikutsertaan UN CBT. Etty menyatakan kapasitas bandwith yang dimiliki saat ini jelas tidak mampu untuk melayani ratusan siswa peserta UN 2015.

Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo mengatakan, bahwa UN berbasis komputer harus dipersiapkan dengan baik. PGRI mendukung terlaksananya UN CBT, asalkan tidak menambah beban guru.

Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbu) Nizam, mengungkapkan bahwa UN CBT sudah dipersiapkan dengan baik. Ia mengatakan, sejumlah teknisi yang akan bertugas menangani gangguan saat pelaksanaan UN sudah dipersiapkan.

Sementara itu, di Banten, sebanyak 22 sekolah siap melaksanakan UN CBT. Ketua Pelaksana UN Provinsi Banten Teddy Rukhman mengatakan, pelaksanaan UN CBT memang tidak mudah. Menurutnya, tak semua sekolah memiliki sistem komputer dan jaringan internet yang memadai. Untuk seluruh sekolah tersebut, PLN sudah menyediakan listrik. Kalaupun listrik pada, sudah diantisipasi dengan pemasangan genset.

Many Constraints in UN Simulation

Republika, page 5

National exam (UN) 2015 simulation which applied the  computer based test (CBT) system in Solo City, Central Java, met various constraints. The most dominant major constraint is that the supporting facilities for online is certain to be incapable of meeting the required capacity.

According to Head of Education, Youth and Sports Agency of Solo City, Etty Retnowati, the major constraint is in the bandwith capacity and the process of downloading question scripts. This condition prompted a number of schools to withdraw from their participation in UN CBT. Etty stated the bandwith capacity currently available is clearly incapable of serving the hundreds of student examinees of UN 2015.

Chairman of the Indonesian Teachers’ Association (PGRI) Sulistiyo said that computer based UN must be well prepared.    PGRI supports the implementation of UN CBT, provided it does not increase teachers’ load.

Head of Education Assessment Center Ministry of Education and Culture (Kemendikbud), Nizam, disclosed that UN CBT has been well prepared. He said a number of technicians to be on duty to handle trouble during UN implementation have been prepared.

Meanwhile, in Banten, a total of 22 schools are ready to implement UN CBT. UN Implementer Chairman of Banten Province Teddy Rukhman said UN CBT implementation is indeed not easy. According to him not all schools have adequate computer systems and internet network. For all those schools, the state power company PLN has provided electricity.  Even if there is a power outage, it has been anticipated with the installation of generators/gensets.

Sekolah Indonesia di Malaysia Terhalang

Kompas, halaman 11

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Republik Indonesia meminta kepada Pemerintah Malaysia mempermudah pendirian sekolah-sekolah dan pusat pembelajaran komunitas Indonesia di Malaysia. Walaupun Pemerintah Indonesia dan Malaysia sudah menandatangani nota kesepahaman pada Februari 2015, pelaksanaan di lapangan kerap tersandung peraturan daerah setempat.

Hal itu dikemukakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan kepada Wakil Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Mohd Yassin di Jakarta, Rabu (8/4). Pertemuan tersebut membicarakan kerja sama Indonesia dan Malaysia dalam bidang pendidikan. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir turut hadir. Pertemuan itu untuk menindaklanjuti dan memutkhirkan penerapan nota kesepahaman kedua negara.

Menurut Anies, jangan sampai anak-anak Indonesia di Malaysia, baik yang memiliki surat tinggal maupun tidak, terlantar pendidikannya. Dia meminta agar sekolah dan pusat pembelajaran komunitas, yaitu untuk anak-anak para pekerja rumah tangga, buruh pabrik, dan kuli bangunan, bisa dipercepat pembangunannya di Malaysia bagian timur. Pendirian sekolah Indonesia di Kota Kinabalu, Negara Bagian Sabah, misalnya, masih dihalangi peraturan daerah yang berbelit-belit.

Selain itu, Indonesia juga mendirikan sekolah di wilayah perbatasan, seperti di Pulau Sebatik. Karena itu, anak-anak Indonesia yang tinggal di Malaysia diharapkan diberi kemudahan untuk keluar dan masuk Malaysia agar bisa bersekolah di Indonesia dan pulang ke orangtua mereka di Malaysia pada akhir pekan.

Indonesian Schools in Malaysia Hampered

Kompas, page 11

Ministry of Education and Culture (Kemdikbud) of the Republc of Indonesia requested the Malaysian Government to facilitate/ ease the establishment of Indonesian schools and learning centers in Malaysia. Although the Governmentts of Indonesia and Malaysia have signed a memorandum of understanding in February 2015, implementation on the ground is oftentimes hampered by the local regional regulations.

This was conveyed by Minister of Education and Culture Anies Baswedan to Malaysian Deputy Prime Minister Muhyiddin Mohd Yassin in Jakarta,  Wednesday (8/4). The meeting discussed Indonesia and Malaysia cooperation in the field of education.   Minister of Research, Technology and Higher Education Muhammad Nasir was also present. The meeting was to follow up and update implementation of the memorandum of understanding of both countries.

According to  Anies, we should not allow Indonesian children in Malaysia, both having letters of residence or not, to be neglected in their education. He asked that the construction of schools and community learning centers, i.e. for children of domestic helpers, factory workers, and construction workers (coolie), be expedited in eastern Malaysia. The establishment of an Indonesian school in Kinabalu City, State of Sabah, for example, is still obstructed by complicated regional regulations.

In addition, Indonesia also establishes schools in border areas, such as in Sebatik Island. Therefore, Indonesian children living in Malaysia are expected to be given facility to exit and enter Malaysia in order to be able to go to school in Indonesia and go home to their parents in  Malaysia on the weekend.

Hasil UN Tak Menjadi Hambatan Daftar PTN

Kompas, page 11

Nilai ujian nasional (UN) tidak menjadi hambatan bagi murid untuk mendaftar ke perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta. Namun, keputusan penerimaan tetap berada di tangah pengelola perguruan tinggi negeri karena bahan pertimbangan penerimaan bukan hanya hasil ujian nasional, melainkan juga nilai rapor.

Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Nizam mengatakan, peserta didik tetap bisa mendaftarkan diri ke PTN, berapa pun nilai UN yang diperoleh. Dia mengingatkan sekolah untuk tidak menahan sertifikat hasil UN peserta didik dengan alasan nilai UN rendah. Sekolah dapat menyatakan kelulusan peserta didik setelah menerima sertifikat hasil UN. Jika peserta didik memilih mengulang UN, sertifikat hasil UN perbaikan juga akan diberikan.

Standar kompetensi lulusan yang ditetapkan Badan Standar Nasional Pendidikan untuk enam mata pelajaran yang diujikan adalah 55. Namun, keputusan kelulusan siswa ditentukan kepala sekolah. Jika merasa perlu mengulang untuk mata pelajaran yang nilainya kurang, siswa boleh mengulang tahun depannya. Kalau tak merasa perlu, tidak menjadi masalah.

Pemerintah daerah juga mulai menyosialisasikan perubahan dalam UN tahun ini. Walikota Serang Tubagus Haerul Jaman mengatakan, pihaknya sudah mengadakan pertemuan dengan semua kepala sekolah di daerahnya. Mereka dikumpulkan untuk diberitahu bahwa UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan dan berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Terkait dengan persiapan UN, soal-soal sudah mulai didistribusikan ke pemerintah kota dan kabupaten. Di Jawa Timur, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Saiful Rachman mengatakan, pendistribusian soal UN dengan pengawalan ketat polisi.

UN Results Not a Constraint for PTN Registration

Kompas, page 11

The national exam (UN) scores are not to be a constraint for students to register to state (PTN) and private universities.  However, the decision for admissions is still in the hands of state university administrators because the materials for consideration of admissions is not only the national exam results, but also the report card grades.

Head of Education Assessment Center Ministry of Education and Culture (Kemdikbud) Nizam said, learners could still register to PTN, no matter the UN score they obtained. He reminded schools not to hold up the UN result certificates of learners on the grounds of low UN score. Schools could state/announce the graduation of learners after receiving UN result certificates.  If learners choose to repeat UN, the improved/revised UN result certifcate would also be provided.

The graduate competency standard set by the Education National Standard Agency or Badan Standar Nasional Pendidikan for six subjects tested is 55. However the decision for student graduation is determined by the school principal. If it is felt necessary to repeat a subject due to a poor score, the student could repeat the following year. If it is not felt necessary, it is no problem.

The regional administrations also start to familiarize the changes in this year’s UN. Serang Mayor Tubagus Haerul Jaman said he had already held a meeting with all school principals in his area. They were gathered to be informed that UN is no longer a determinant of graduation and differs from that of the previous years’.

Regarding UN preparations, question scripts have started to be distributed to the city and regency administrations. In East Java, Head of East Java Education Agency Saiful Rachman said the distribution of UN question scripts was with tight police protection.