Aceh Alokasikan Rp. 198 Miliar Bagi Pendidikan Siswa

www.vivanews.com

Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam dalam Tahun Anggaran 2015 ini telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 198 Miliar. Dana tersebut dialokasikan sebagai bantuan biaya pendidikan bagi 110.101 anak yatim dan yatim piatu.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Hasanuddin Darjo mengatakan, untuk Program Indonesia Pintar, Pemerintah Aceh telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp198 miliar. Hal itu adalah bantuan langsung yang diberikan oleh Gubernur Aceh melalui Dinas Pendidikan Aceh.

Darjo berharap, dengan anggaran yang diberikan tersebut akan membantu para siswa untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dengan demikian maka angka siswa putus sekolah menjadi semakin kecil, sehingga pendidikan Aceh akan semakin baik di masa yang akan datang.

Ia juga  berharap, pemerintah pusat lewat Program Indonesia Pintar akan memberikan perhatian khusus kepada anak-anak negeri ini yang kurang mampu agar diberikan dukungan pembiayaan demi meningkatkan akses ke dunia pendidikan.

Darjo menambahkan, tahun ini masih tahap awal, pihaknya tentunya akan mendata kembali dan memberikan data pasti tentang jumlah riil siswa yang berhak mendapatkan bantuan ke pemerintah pusat.

Link: http://politik.news.viva.co.id/news/read/643416-aceh-alokasikan-rp198-miliar-bagi-pendidikan-siswa

Advertisements

Aceh Allocates Rp 198 Billion for Students’ Education

www.vivanews.com

The Provincial Government of Nanggroe Aceh Darussalam has allocated the amount totaling to Rp 198 billion in the 2015 fiscal year. The budget is allocated to support the education financing of 110,101 orphans.

The Nanggroe Aceh Darussalam Provincial Education Agency Head Hasanuddin Darjo said the provincial government had allocated the amount totaling to Rp 198 billion for the Indonesia Smart Program. It is a direct assistance provided by the Aceh’s Governor through the education agency.

Darjo expected that the assistance would help students to pursue higher levels of education. By doing so, drop-out rates will be lowered and education service delivery in Aceh will be improved in the future.

He also hoped that the national government gave a special attention to financially-disadvantaged children to get financial assistances so that access to education would be improved.

Darjo added in this initial stage, the provincial government would verify the data on students who were entitled to receive the assistance. Subsequently, the data will be submitted to the central government.

Link: http://politik.news.viva.co.id/news/read/643416-aceh-alokasikan-rp198-miliar-bagi-pendidikan-siswa

Aceh Allocates Rp 198 Billion for Students’ Education

Aceh Allocates Rp 198 Billion for Students’ Education

Penarikan Pekerja Anak Harus Pikirkan Biaya Pendidikan

www.vivanews.com

Menyusul kampanye penarikan pekerja anak di seluruh Indonesia oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), perlu pula dipikirkan biaya pendidikan para pekerja anak bila ingin dikembalikan ke dunia pendidikan. Ini penting untuk    meningkatkan kualitas hidup keluarganya.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Imam Suroso. Seperti diketahui, Menteri Ketenagakerjaan mengampanyekan penarikan para pekerja anak di seluruh Indonesia. Pada tahap awal ini, ada sekitar 16 ribu pekerja anak yang ditarik dan dikembalikan hidupnya ke dunia pendidikan. Rata-rata para pekerja anak tersebut berasal dari    keluarga miskin yang berusia 7-15 tahun.

Imam setuju 16 ribu pekerja anak itu ditarik oleh pemerintah. Tapi dirinya meminta pemerintah harus pula bertanggung jawab atas biaya sekolah. Harus ada bantuan pemerintah bagi keluarga miskin yang anaknya ditarik dari dunia kerja. Untuk itu, perlu ada pembicaraan dengan Komisi IX, baik menyangkut strategi kampanye dan dana kompensasi bantuan bagi keluarga miskin.

Program yang dicanangkan Kemenaker tersebut juga untuk mendukung program keluarga harapan. Anak-anak harus dibebaskan dari pekerjaan yang buruk dan berbahaya. Dengan menarik para pekerja anak, kualitas hidup keluarganya juga diharapkan meningkat.

Imam menyarankan Kemenaker harus bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Sosial. Komisi IX, tambah Imam, siap memfasilitasi dan membantu penganggarannya.

Link: http://politik.news.viva.co.id/news/read/644179-penarikan-pekerja-anak-harus-pikirkan-biaya-pendidikan

Child Labor Withdrawals Must Consider Education Expenses

www.vivanews.com

The child labor withdrawal campaign implementation across Indonesia by the Manpower Ministry must take education expenses to send back child labors to schools into account. It is critical in order to improve their families’ livelihoods.

It was asserted by the House of Representatives’ Commission X member Imam Suroso. Previously, Manpower Minister Hanif Dhakiri launched the child labor withdrawal campaign which would be undertaken nationwide. During its initial stage, 16 thousand child labors will be withdrawn and send beck to schools. Most of them come from poor families. Their ages range from 7 to 15 years old.

Imam agreed with the 16 thousand child labors’ withdrawal by the government. However, he urged the government to be responsible for their education expenses. There is a need to government assistances for the children’s families. To do so, the government should talk to the Commission IX to discuss campaign strategy and compensations/assistances for the poor families.

The program is also aimed to support the Hopeful Family Program (PKH). Children must be freed from the worst and dangerous forms of employment. By withdrawing child labors from workplace, it is expected that their families’ livelihoods quality will be better-off.

Imam suggested the Manpower Ministry to collaborate with the Education and Culture Ministry and the Social Affairs Ministry. Imam added that the Commission IX was ready to facilitate and support its budgeting.

Link: http://politik.news.viva.co.id/news/read/644179-penarikan-pekerja-anak-harus-pikirkan-biaya-pendidikan

Child Labor Withdrawals Must Consider Education Expenses

Child Labor Withdrawals Must Consider Education Expenses

Jokowi Perpanjang Moratorium

Koran Tempo, halaman 9

Presiden Joko Widodo meminta moratorium perubahan bentuk perguruan tinggi swasta (PTS) menjadi perguruan tinggi negeri (PTN) diperpanjang. Salah satu alasannya, Presiden tidak ingin kasus ijazah palsu terulang lagi.

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir mengatakan, Presiden mencari alternatif agar setelah moratorium, kualitas perguruan tinggi swasta setara dengan perguruan tinggi negeri. Juga pemerataan kampus di tempat terpencil.

Perpanjangan moratorium juga dikarenakan minimnya anggaran. Karena, banyak permasalahan yang dihadapi ketika PTS berubah menjadi PTN seperti status kepegawaian dan dosen, aset dan anggaran.

Presiden meminta nasionalisasi PTS dilakukan setelah keadaan ekonomi Indonesia membaik. Permohonan 27 PTS untuk menjadi PTN pun belum bisa dikabulkan. Karena, umumnya PTS mengajukan perubahan status untuk mendapatkan pendanaan penuh dari APBN.

Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Edy Suandi Hamid setuju moratorium perubahan stasus PTS menjadi PTN. Karena, pada awalnya perubahan status itu untuk pemerataan, namun kenyataannya yang statusnya berubah itu adalah PTS yang sudah mapan di kawasan Jawa.

Jokowi Extends Moratorium

Koran Tempo, page 9

President Joko Widodo asked the extension of a moratorium on private universities’ status change to be state universities. One of the reasons, the President did not expect the recent fake diploma cases to be repeated.

Research, Technology and Higher Education Minister Muhammad Nasir said the President was looking for alternatives to improve private universities’ quality so that its quality would be equal to state universities upon the moratorium. Higher education will also be distributed to remote areas.

The moratorium extension is also conducted due to a budget limitation. There are a lot of problems to resolve when private universities changed to be state universities, such as the status of lecturer and staff employment, assets and budget,

President Jokowi urged the private universities’ ‘nationalizations’ to be carried out after the economy has already recovered. Proposals from 27 private universities to be state universities had yet to be fulfilled since in general, state universities which proposed a status change expected a full financing from the annual state budget (APBN).

The Association of Indonesian Private Universities (Aptisi) Chairman Edy Suandi Hamid agreed with the moratorium. He asserted that initially, the moratorium aimed to distribute higher education services equally while in reality the share of private universities which had changed their status were dominated by well-established private universities in Java.

Jokowi Extends Moratorium

Jokowi Extends Moratorium

Dispendik Jamin Tak ada Bangku Kosong

Jawa Pos, halaman 32

Para orang tua siswa sekolah dasar tentu akan sibuk beberapa hari ini. Sebab, kemarin (29/6) pra-penerimaan peserta didik baru (PPDB) dibuka resmi dan akan dilanjutkan untuk lima hari ke depan.

Demikian pula halnya dengan sekolah-sekolah menengah pertama (SMP). Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) DKI Jakarta Arie Budiman mengungkapkan, sejak pendaftaran ditutup kemarin pukul 16.00, ada 4.646 calon siswa yang melakukan registrasi online di http://smp.ppbdki.org.

Jumlah tersebut adalah pra-pendaftaran yang diikuti warga luar DKI. Untuk pendaftar warga DKI dilakukan hingga tanggal 4 Juli. Hal itu mengungkapkan bahwa calon siswa dari luar daerah yang berminat belajar di beberapa SMP di Jakarta terbilang tinggi. Dispendik DKI akan memantau dan membantu para orang tua siswa yang sulit mendaftarkan anak mereka.

Terkait adanya kemungkinan bangku kosong, Ari mengatakan, pihaknya tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Pihaknya kini tengah merekap PPDB SMA terlebih dahulu, dan akan mengisi setiap bangku kosong dengan sistem online juga, sehingga prosesnya terbuka dan tidak ada tuduhan jual beli kursi.

Kepala Subbagian Data dan Informasi UPT Pusat Data dan Informasi Dispendik DKI Eko Wahyu Wibowo mengatakan, seleksi tahap tiga PPDB tingkat SMA menyisakan 1.257 bangku kosong yang akan diisi pendaftar tahap berikutnya. Pihaknya akan membuka lagi pendaftaran sampai seluruh bangku kosong itu terpenuhi.