Minat Anak Muda Meneliti Meningkat

Media Indonesia, halaman 13

Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Iskandar Zulkarnain berpendapat Indonesia perlu meningkatkan kualitas kaum muda terutama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Sehingga upaya-upaya penanaman budaya meneliti harus digalakkan.

Saat jumpa pers acara Lomba Karya Ilmiah Remaja (LKIR) dan National Young Inventors Award (NYIA), Iskandar mengatakan, LIPI akan mendorong kaum muda agar bisa tumbuh menjadi peneliti yang andal dan mampu menjadi motor pembangunan bangsa.

Dukungan serupa diberikan British Council Indonesia, seperti dikemukakan Senior Relationship Manager and East Asia Regional Evaluation Manager Yanti Amran yang menyatakan penting adanya pengembangan budaya riset ilmiah di kalangan generasi muda. Pihaknya menjalin kemitraan dengan LIPI untuk mengupayakan jejaring ilmuwan muda Indonesia. British Council berkomitmen untuk terus mendorong ilmuwan muda berprestasi asal Indonesia untuk berkompetisi dalam jenjang yang lebih tinggi, yakni pada skala internasional.

Pada kesempatan sama, Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik LIPI Laksana Tri Handoko mengungkapkan, minat berkarya para peneliti muda Indonesia kian mengalami peningkatan. Dalam ajang LKIR 2015, LIPI menerima proposal karya ilmiah sebanyak 2.041 buah, naik sekitar 30% dari tahun sebelumnya yaitu 1.431 buah. Hal itu merupakan sesuatu yang positif bagi perkembangan minat penelitian di kalangan remaja.

Advertisements

Research Interest among Youth Increases

Media Indonesia, page 13

The Indonesian Institute of Sciences (LIPI) Head Iskandar Zulkarnain asserted Indonesia must improve the quality of its young generation, especially in the field of science and technology. To do so, the efforts to instill research culture must be promoted.

In the Youth Scientific Competition (LKIR) and National Young Inventors Award (NYIA) press conference, Iskandar said LIPI would endorse the youth to be qualified researchers and the national development proponents.

A similar endorsement was provided by British Council Indonesia as conveyed by Senior Relationship Manager and East Asia Regional Evaluation Manager Yanti Amran who asserted the importance of scientific research culture among the young generation. The organization now engages LIPI to establish the network of Indonesian young researchers. British Council is committed to continuously endorse Indonesian young researchers to compete at the higher level which is the international level.

On the same occasion, LIPI Engineering Science Department Deputy Laksana Tri Handoko asserted invention interest among the Indonesian young researchers had increased. In the 2015 LKIR, LIPI accepted 2,041 scientific invention proposals, a 30 percent increase from the number of 1,431 proposals last year. It is positive for the development of research interest among the youth.

MI_minat anak muda meneliti meningkat

Sekolah Hikari Tawarkan Sistem Pembelajaran dan Pembayaran Alternatif

The Jakarta Post, halaman 9

Kerumunan yang terdiri dari sekitar 30 siswa kelas lima berjalan keluar dari ruangan kelas berwarna biru di TK/SD Hikari. Mereka mengobrol dan tertawa dengan ransel ringan di bahu mereka. Mereka menuju rak sepatu tempat menyimpan sepatu mereka yang berwarna-warni  dan tersusun dengan rapi.

Tidak seperti kebanyakan siswa sekolah di negeri ini, siswa Sekolah Hikari tidak memakai sepatu khusus, seperti sepatu warna hitam yang merupakan bagian dari seragam sekolah di sebagian besar sekolah nasional.

Fadilah Hasim, salah seorang pendiri Sekolah Hikari yang menghabiskan 12 tahun belajar di Jepang, mengatakan, ia membiarkan mereka memakai apa yang mereka inginkan dan itu adalah cara mereka menunjukkan jati diri mereka. Namun, Fadilah menambahkan, para siswa masih mengenakan celana pendek atau rok merah dan baju putih sebagai seragam mereka karena banyak orangtua telah meminta itu demi “kepraktisan di pagi hari”.

Hikari – yang dalam bahasa Jepang berarti cahaya – didirikan pada tahun 2011 oleh Fadilah dan beberapa temannya di bawah Yayasan Pendidikan Semarak. Berkolasi di Koceak, Desa Keranggan, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan, Sekolah Hikari adalah suatu bentuk kebalikan atas sistem pendidikan di Indonesia yang telah dikomersialisasikan melalui biaya sekolah yang tinggi.

Dengan bantuan berbagai pihak, termasuk Japan’s Postal Savings for International Voluntary Aid dan the Indonesia Education Promotion Foundation, Fadilah dan teman-temannya merancang sekolah tersebut sebagai tempat belajar yang menyenangkan buat anak-anak.

Berdiri atas lahan seluas 4.800 meter2, Sekolah Hikari memiliki halaman sekolah yang luas dengan pepohonan yang rindang, taman bermain yang menyenangkan dan ruang kelas yang berwarna-warni yang dapat menampung 220 siswa.

Dengan mengadopsi metode pengajaran Jepang, sekolah tersebut tidak menerapkan sistem penilaian. Hal itu ditujukan agar siswa terdorong untuk menyukai proses belajar dan bukan semata mengejar nilai yang tinggi. Sebagai penggantinya, guru menerapkan sistem hadiah dengan memberikan penghargaan kepada siswa yang berhasil menyelesaikan tugas dengan menggunakan grafik bintang.

Sekolah Hikari juga memasukkan aspek kebersihan sebagai bagian dari metode pembelajaran utama. Semua pihak yang berkepentingan dengan sekolah, termasuk siswa, guru dan staf administrasi, wajib membersihkan ruangan mereka setelah jam belajar dengan hanya dibantu oleh satu orang pegawai kebersihan.

Menurut Fadilah, Hikari awalnya merupakan sekolah alternatif bagi anak-anak setempat dari Kampung Koceak. Pada tahun 2011, Kampung Koceak dihuni oleh 6.000 rumah tangga berpenghasilan rendah, dengan hanya dua sekolah dasar dengan fasilitas pendidikan yang kurang memadai. Pendiri Hikari telah menyiapkan sistem pembayaran yang memungkinkan anak-anak setempat untuk bisa bersekolah meskipun pendapatan rendah orangtua mereka.

Biaya bulanan sekolah saat ini berkisar antara Rp 150.000 hingga Rp 300.000 untuk anak TK, dan Rp 120.000 hingga Rp 240.000 untuk siswa SD, tergantung kemampuan keuangan keluarga siswa. Dengan sistem tersebut, orangtua dapat membayar biaya sekolah dengan mencicil tanpa dipatok batasan waktu. Mereka juga dapat membayar dengan pupuk kandang atau bekerja untuk sekolah selama dua hari.

Meskipun sistem pembayaran tersebut masih berlaku, hal itu kini jarang diterapkan lantaran sebagian besar siswanya sekarang berasal dari keluarga kelas  mengenah. Oleh karena itu, biaya sekolah tidak menjadi kekhawatiran kebanyakan orangtua siswa, seperti Eko Sulistyanto.

Eko, yang awal bulan ini menyekolahkan putrinya ke Sekolah Hikari, mengatakan, dia senang dapat menemukan sekolah yang siswanya terdiri dari ratusan anak-anak dari berbagai lapisan masyarakat, agama, dan ras tanpa menekankan nilai-nilai agama tertentu.

Hikari School Offers Alternative Learning, Payment Systems

The Jakarta Post, page 9

A crowd of about 30 fifth graders walked out of a blue classroom at the Hikari kindergarten and elementary school, chattering and laughing with light backpacks over their shoulders, heading for two racks on which their colorful shoes were lined up tidily.

Unlike most students in the country, Hikari students do not wear particular shoes, such as the black lace-ups which are part of the uniform at most schools nationwide.

Fadilah Hasim, a Hikari cofounder who spent 12 years studying in Japan, said, he let them wear what they want and that was how they represented themselves. However, Fadilah added, the students still wore red shorts or skirts and white shirts as their uniform as many parents had requested it for the sake of “morning practicality”.

Hikari — meaning light in Japanese — was established in 2011 by Fadilah and some of his friends under the Semarak Pendidikan Foundation. Located in Koceak, Keranggan village, Setu subdistrict, South Tangerang, Hikari is a form of protest against Indonesia’s education system, which has been commercialized through schools charging high fees, according to Fadilah.

With the help of numerous parties, including Japan’s Postal Savings for International Voluntary Aid and the Indonesia Education Promotion Foundation, Fadilah and his friends designed the school as a pleasant place for kids to learn.

Sitting on a 4,800-square-meter plot of land, Hikari has a spacious schoolyard with shady trees, an amusing playground and colorful classrooms for its 220 students.

Adopting Japanese teaching methods, the school applies no grading system in a bid to encourage students to love the process of studying instead of merely pursuing the highest grades. As a replacement, teachers implement a reward system by recognizing students who successfully complete assignments using a star chart.

Hikari also includes cleaning as part of its main learning method. All school stakeholders, including students, teachers and administration staff, are obliged to clean up their classrooms after learning hours with the help of only one cleaning staff member.

jakpos_Hikari School Offers Alternative Learning, Payment Systems

Pungutan Sekolah Harus Disepakati Orangtua

Media Indonesia, halaman 13

Indonesia Corruption Watch (ICW) berpendapat tidak boleh ada lagi hambatan bagi anak usia sekolah untuk menikmati layanan pendidikan, termasuk hambatan biaya berupa pungutan.

Koordinator ICW Ade Irawan mengemukakan, pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kota Bekasi, ditemukan adanya pemberlakuan pungutan yang mewajibkan siswa mengeluarkan biaya Rp. 2 juta.

Ade mengatakan, institusi negara termasuk sekolah seharusnya tidak boleh memberlakukan pungutan tanpa dasar hukum. Pemberlakuan pungutan seharusnya disepakati oleh pihak orangtua murid maupun dinas pendidikan setempat.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hamid Muhammad mengatakan, pungutan di SMA/SMK sampai tahun ini masih diperbolehkan dengan sejumlah ketentuan. Pertama, bupati/wali kota dan kepala dinas pendidikan telah mengeluarkan satuan biaya pendidikan per siswa dan per tahun. Kedua, satuan biaya dikurangi dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan BOS daerah, dan selisihnya ditanggung orangtua melalui mekanisme musyawarah komite sekolah. Ketiga, siswa tidak mampu harus dibebaskan dari segala bentuk pungutan dan sumbangan.

School Tuition Must be Agreed by Parents

Media Indonesia, page 13

Indonesia Corruption Watch (ICW) argued there must not be any constraints, including any kinds of school tuition, which prevent school-aged children from accessing education services.

ICW Coordinator Ade Irawan asserted that during the new student admission (PPDB) in Bekasi City, it was found some cases which students were obliged to pay Rp 2 million entrance fee.

Ade said all state institutions, including schools, must not levy tuitions without a clear legal basis. The tuition levy needs to be agreed by parents and the respective education agencies.

The Education and Culture Ministry’s Basic and Secondary Education Director General Hamid Muhammad said this year, tuition levy in senior high schools/vocational high schools was still allowed with some clauses. Firstly, regent/mayor and the education agency head had released the annual education unit cost per student. Secondly, the unit cost was deducted by the School Operational Assistance (BOS) and Regional School Operational Assistance and, in turn, the gap will be borne by parents through the school committee forum mechanism. Thirdly, poor students must be waived from any kinds of tuition and donation.

MI_pungutan sekolah harus disepakati orangtua

Anggaran untuk Madrasah Minim

Media Indonesia, halaman 13

Pemerintah mengakui ada perbedaan yang jauh dalam pengalokasian anggaran antara pendidikan umum dan pendidikan madrasah. Guna mengubah kebijakan itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyerahkan sepenuhnya pada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad mengatakan, ia menyerahkan hal itu kepada Bappenas sehingga perbedaan tersebut dapat ditekan. Ia setuju anggaran sekolah dan madrasah tidak dibedakan.

Sebelumnya, pda rapat dengar pendapat dengan Kementerian Agama, anggota komisi VIII DPR RI Hidayat Nurwahid meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan pendidikan madrasah dan tidak membedakan alokasi anggarannya. Ia mencontohkan anggaran pendidikan umum salah satu perguruan tinggi setara dengan 14 univesitas Islam Negeri (UIN).

Senada dengan itu, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Kamaruddin Amin mengungkapkan, anggaran pendidikan nasional menurut pagu indikatif APBN 2016 mencapai Rp. 408 triliiun, sementara untuk anggaran pendidikan Islam hanya Rp. 46 triliun, atau hanya 11% dari anggaran pendidikan.