100 Guru Kaltim Dikuliahkan S-2

http://www.antaranews.com

Sebanyak 100 guru di Provinsi Kalimantan Timur mendapat kesempatan menempuh pendidikan dari sarjana Strata 1 (S-1), menjadi Strata 2 (S-2) dengan biaya dari pemerintah setempat, agar kapasitas mereka meningkat. Kepala Dinas Pendikan Provinsi Kaltim Musyahrim mengatakan, 100 guru yang akan kuliah lagi itu sebagian besar bukan merupakan tugas belajar, tetapi mereka mendapat penghargaan untuk kuliah lagi sehingga setiap hari tetap menjalankan tugas mengajar sebagai guru.

Para guru tersebut terdiri dari berbagai jenjang pendidikan, mulai jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK, termasuk guru per mata pelajaran di tiap-tiap sekolah seperti untuk mata pelajaran IPS, Kimia, dan Biologi.

Mereka kuliah di sejumlah perguruan tinggi, seperti 50 guru Pendidikan Usia Dini (PAUD) yang kuliah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda, kemudian 20 guru kuliah di Universitas Mulawarman Samarinda. Sedangkan sisanya yang 30 guru mata pelajaran IPS dan guru SLB merupakan tugas belajar atau izin belajar, karena mereka kuliah di Universitas Negeri Surabaya (Unesa).

100 Teachers in East Kalimantan Awarded Master’s Degree Scholarship

http://www.antaranews.com

100 teachers in East Kalimantan Province are awarded scholarships by the provincial government to pursue bachelor and master’s degree to increase their capacity. East Kalimantan Provincial Education Agency Head Musyahrim said for most of the teachers, it was not ‘official duties’ assignment. Instead, it is an award from the government so that they will still teach on a daily basis during their study at universities.

The scholarship grantees are teachers at various levels of education institution, comprised of kindergarten, elementary school/Islamic elementary school (MI), junior high school/Islamic junior high school (MTs) and senior high school/vocational high school/Islamic senior high school (MA) as well as subject teachers for social sciences, chemistry and biology.

They will study at several universities, among others 50 early childhood education (PAUD) teachers to study at Samarinda State Islamic Institute (IAIN) and 20 teachers will study at Mulawarman University. The rest of 30 teachers, comprised of social sciences teachers and school for disabled teachers, will study under the ‘official duties’ assignment since they will study at Surabaya State University (Unesa).

Dirjen Kemendikbud Tegaskan Tunjangan Guru Tidak Dihapus

http://www.antaranews.com

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Hamid Muhammad menegaskan tunjangan untuk guru di Indonesia tidak dihapuskan karena sudah disalurkan hingga semester ketiga (Januari-September 2015). Menurut Hamid, isu pencabutan tunjangan guru yang berkembang saat ini tidak benar, karena itu sudah perintah Undang-Undang dan anggaran tunjangan guru Tahun 2016 juga sudah disetujui DPR.

Ia mengakui, tunjangan guru Tahun 2015 yang sudah dianggarkan mencapai Rp70 triliun untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS dianggarkan Rp6,5 triliun dengan total keseluruhan Rp76,5 triliun sudah ditetapkan DPR. Kemudian, untuk Tahun 2016 anggaran tunjangan guru yang sudah disetujui DPR diperkirakan bertambah menjadi Rp74 triliun untuk yang sudah PNS dan Rp7 triliun (Non PNS).

Ia menegaskan, istilah Undang-Undang Guru dan Dosen dengan Undang-Undangan (ASN) tidak ada perbedaan secara signifikan, namun pada Undang-Undang ASN ada persyaratan kinerja. Artinya guru yang tidak memenuhi syarat kinerjanya dipastikan tidak diberikan tunjangan

Ministry Confirms to not Remove Teacher Allowance

http://www.antaranews.com

The Education and Culture Ministry’s Basic and Secondary Education Director General Hamid Muhammad asserted teacher allowance would not be removed. Furthermore, the third quarter’s allowance disbursement has been completed so that the allowance for the period of January to September 2015 has already been disbursed. According to Hamid, the rumor on teacher allowance removal was not true since the allowance provision was mandated by law and the 2016 teacher allowance budget allocation was already approved by the House of Representatives (DPR).

He confirmed that the 2015 teacher allowance budget allocation reached Rp 70 trillion for civil servant teachers and Rp 6.5 for non-civil servant teachers or totaling to Rp 76.5 trillion. In 2016, the teacher allowance budget approved by DPR is expected to increase to Rp 74 trillion for civil servant teachers and Rp 7 trillion for non-civil servant teachers.

He asserted there was no significant difference between Law on Teachers and Lecturers and Law on State Civil Apparatus (ASN). However, there are specific performance requirements in the ASN Law. As a consequence, teachers who failed to meet the performance requirements will not be longer provided the allowance.

Link: http://www.antaranews.com/berita/520762/dirjen-kemendikbud-tegaskan-tunjangan-guru-tidak-dihapus

Tunjangan Guru Dipertahankan

Republika, halaman 5

Tunjangan profesi guru (TPG) tidak akan dihapus dari struktur gaji guru. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menegaskan, TPG tahun 2016 akan tetap dianggarkan dalam APBN dan APBD.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan kemendikbud Sumarna Surapranata menerangkan, keputusan ini juga berlaku terhadap guru pegawai negeri sipil daerah (TPG PNSD) dan tunjangan profesi bagi guru bukan pegawai negeri sipil (TPG BPNS).

Pranata menjelaskan, dalam amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 14 menerangkan bahwa guru berhak memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.

Gaji guru akan diatur berdasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Skema pembenahan penggajian guru akan dilakukan pada sumber pendapatan guru PNS yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan. Ketiga sumber pendapatan tersebut akan dimasukkan kedalam single salary PNS. Sejauh ini, permasalahan tunjangan kinerja masih menunggu PP turunan dari UU ASN.

Teacher Allowance Maintained

Republika, page 5

The teacher professional allowance (TPG) would not be removed from the teacher salary structure. Ministry of Education and Culture (Kemendikbud) affirmed, TPG in 2016 would remain budgeted in the national and regional budgets (APBN and APBD).

Director General of Teachers and Education Personnel Kemendikbud Sumarna Surapranata explained this decision is also valid for regional civil servant teachers (TPG PNSD) and the professional allowance for non-civil servant teachers (TPG BPNS).

Pranata explained, as mandated in Law Number 14 Year 2005 on Teachers and Lecturers Article 14 explained that teachers are entitled to obtain income above the minimum living needs and social welfare guarantee.

Teacher salaries would be regulated/set based on the mandate of Law Number 5 Year 2014 on State Civil Apparatus (ASN). The revamping scheme of teacher payroll would be conducted on PNS teacher income source comprised of basic salary, performance allowance, and cost of living adjustment (cola). The three sources of revenue would be entered into the PNS single salary. So far, the problem of performance allowance still awaits government regulation, derivative of ASN Law.

BAN-PT Periksa Akreditasi Program Studi

Media Indonesia, halaman 13

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) menindaklanjuti secara tegas kasus tiga perguruan tinggi abal-abal yang bernaung dibawah Yayasan Aldiana Nusantara (YAN). BAN-PT akan memeriksa seluruh program studi di ketiga perguruan tinggi tersebut yang masih berlaku akreditasinya.

Kepala BAN-PT Mansyur Ramli mengatakan, jika akreditasi tersebut tidak sesuai dengan standar minimum akreditasi, pihaknya akan mencabut izinnya. Namun, sesuai dengan standard operational procedure (SOP), izin akreditasi akan dicabut setelah dilakukan sidak (surveillence).

Sebelumnya, tim investigasi Kemenristek Dikti, pada Sabtu (19/9) lalu, menyidak kegiatan wisuda ilegal yang diikuti 978 mahasiswa dari PTS dibawah naungan YAN, yaitu Sekolah Tinggi Teknologi (STT) Telematika, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Suluh Bangsa, dan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Tangerang Raya, Ciputat.

Mansyur menjelaskan, ada tiga aspek utama dari standar minimum akreditasi yang akan dilihat. Pertama,  jumlah dosen tetap dengan gelar master (S-2) dan sebidang paling sedikit enam dosen. Kedua, proses pembelajaran dilakukan secara benar. Dan ketiga, sarana dan prasarana yang memadai. BAN-PT sudah mengkaji dan berkoordinasi dengan tim dari Kemenristek Dikti untuk melakukan surveilennce mulai pertengahan Oktober, dan ditargetkan proses pemeriksaan selesai pada akhir Oktober.

BAN-PT Checks Accreditation of Study Programs

Media Indonesia, page 13

The Higher Education National Accreditation Body (BAN-PT) is strictly following up the cases of three colleges under the auspices of Aldiana Nusantara Foundation (YAN). BAN-PT would also examine all the study programs in the three colleges whose accreditations are still valid.

BAN-PT Head Mansyur Ramli said if the accreditation is not in accordance with the accreditation minimum standard, his party would revoke the license. However, in accordance with the standard operational procedure (SOP),  the accreditation license would be revoked after a surveillance has been conducted.

Earlier, the Kemenristek Dikti investigation team, last Saturday (19/9), made an unannounced inspection on illegal graduation activities participated by 978 students of the private colleges (PTS) under the auspices of YAN, namely Sekolah Tinggi Teknologi (STT) Telematika, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Suluh Bangsa, and Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Tangerang Raya, Ciputat.

Mansyur explained there are three main aspects of the accreditation minimum standard to be looked into. Firstly, the number of permanent lecturers with masters degrees (S-2) and at least six lecturers per field. Secondly, the learning process is properly conducted. Thirdly, adequate equipment and infrastructure. BAN-PT has studied and coordinated with the team from Kemenristek Dikti to conduct surveillance starting mid October, and it is targeted the inspection process would be completed in late October.

Ribuan Guru Bakal Jalani Tes Kejiwaan

Jawa Pos, halaman 25

Dinas Pendidikan DKI Jakarta berencana menguji kejiwaan dan psikologi ribuan guru di DKI Jakarta. Tes itu dilakukan untuk memetakan dan memantau kondisi kejiwaan para guru  di Jakarta. Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sopan Adrianto menyatakan, tes kejiwaan dan uji psikologi sangat penting karena beban para guru sangat berat. Banyak persoalan yang dialami para guru di sekolah dan lingkungan mereka.

Selain itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menginginkan perubahan paradigma di bidang pendidikan. Salah satu upayanya adalah menjadikan sekolah sebagai badan layanan umum daerah (BLUD). Dengan demikian, sekolah diharapkan memberikan pelayanan prima kepada para siswa.

Selain tes kompetensi dan talent mapping, psikologis guru juga perlu didalami. Tes kejiwaan bakal melibatkan dokter ahli jiwa dan psikolog profesional. Dengan begitu, dapat diperoleh calon guru yang memiliki mental pengabdian. Tes kejiwaan diterapkan pada sekitar 25 ribu guru di semua jenjang pendidikan pada tahun depan. Kepala sekolah juga bakal menjalani tes yang sama. Karena itu, dinas berencana mengalokasikan anggaran sekitar Rp. 7,7 miliar.

Kepala SDN Cipinang Muara 05 Jaya Rahmat menyambut baik rencana tersebut. Dia menilai, kesehatan mental para guru perlu terus dipelihara sehingga ada korelasi positif antara hasil tes dan tugas pengajaran. Kalau kesehatan mental guru bagus, kualitas belajar siswa juga pasti bagus.

Thousands of Teachers To Undergo Psychiatric Tests

Jawa Pos, page 25

DKI Jakarta  Education Agency plans to conduct psychiatric and psychological tests on thousands of teachers in DKI Jakarta. The tests are conducted to map out and monitor the psychiatric conditions of teachers in Jakarta. Deputy Head of the DKI Jakarta Education Agency Sopan Adrianto stated, the psychiatric test and the psychology test are very important because teachers’ load  is very heavy.   There are many problems experienced by teachers in school and their environment.

Moreover,  DKI Jakarta Governor Basuki Tjahaja Purnama wants a shift in paradigm in the education field. One of its efforts is to make the school as a regional public service body or badan layanan umum daerah (BLUD). Thus, the school is expected to provide premium services to students.

In addition to the competency test and talent mapping, teachers’ psychological condition also needs to be explored. The psychiatric test would involve psychiatrists  and professional psychologists. By doing so, prospective teachers with dedicated mentality could be obtained. The psychiatric tests are applied on around 25 thousand teachers in all education levels next year. School principals would also undergo the same tests. Therefore, the agency plans to allocate a budget of around Rp. 7.7 billion.

Principal of SDN Cipinang Muara 05 Jaya Rahmat welcomed the plan. He considers the mental health of teachers needs to be continually maintained so as to have a positive correlation between test results and teaching duty. If the teacher’s mental health is sound, the quality of student learning is certain to be good.