Pendidikan Belum Merata

Kompas, halaman 12, Sabtu, 24 Oktober

Hingga tahun ini, jumlah remaja dan orang dewasa yang sudah memperoleh layanan pendidikan masyarakat berkualitas baru 286.480 orang. Padahal, dalam data Kementerian Sosial tercatat masih 3,6 juta anak usia sekolah yang tidak bersekolah.

Untuk memperluas jangkauan kepada anak yang tidak sekolah dan anak yang putus sekolah ini, pemerintah menyediakan alokasi bantuan melalui progam Indonesia Pintar (PIP). Rekapitulasi penerima program PIP untuk tahun ini 17.684 orang. Adapun untuk jumlah anak putus sekolah dari jenjang SD hingga SMA/SMK dalam empat tahun terakhir masih 2,6 juta.

Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan kesetaraan Dikrektorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini pendidikan Masyarakat Kemendikbud Erman Syamsuddin mengatakan, anak-anak tersebut bisa dijaring masuk ke pendidikan nonformal atau pendidikan kesetaraan. Sampai sekarang, ada 253.000 warga belajar anak usia di bawah 21 tahun yang sudah ikut pendidikan kesetaraan dan di atas 21 tahun sebanyak 521.000 orang.

Education Not Equally Distributed Yet

Kompas, page 12, Saturday, October 24

To this year, only 286,480 juveniles and adults who have accessed high-quality community education services. Whereas, according to the Social Affairs Ministry’s data, 3.6 million school-aged children did not go to schools.

To extend outreach to children who do not go to schools and dropout children, the government allocates assistance through the Indonesia Smart Program (PIP). There are 17,684 PIP Program recipients this year. Meanwhile the total number of dropout students from the elementary school (SD) to senior high school (SMA)/vocational high school (SMK) within last for years reached 2.6 million students.

The ministry’s Director of Literacy and Equalization Education Development of Early Childhood and Community Education Directorate General Erman Syamsuddin said those children could register to non-formal education or equalization education. Currently, there are 253,000 under 21-year old participants who have attended the equalization education meanwhile 521,000 others aged above 21 years old.

kompas_pendidikan belum merata

Renovasi Sekolah Terganjal Izin

Koran Tempo, halaman 21

Sudah empat bulan sekitar 300 siswa SD Kebon Jeruk 10 Jakarta Barat yang terbagi atas 19 kelas masuk sekolah siang dan menumpang belajar di SD Sukabumi Utara 03 dan SD Kebon Jeruk 02. Sekolah mereka di Jalan C akan dibangun ulang karena hampir roboh.

Namun, belum ada tanda-tanda pembangunan dimulai. Kepala Sekolah SD Kebon Jeruk 10 Evi Prihartini mengatakan, pihaknya belum mendapat kepastian kapan sekolahnya akan direnovasi setelah pada Juli lalu mendapat perintah pengosongan. Menurut informasi dari Dinas Pendidikan, sekolah akan direnovasi tahun depan.

Bersama SD Kebon Jeruk 10, ada 39 sekolah di Jakarta yang menanti renovasi dalam ketidakpastian. Dalam anggaran, sekolah-sekolah itu akan dirobohkan dan dibangun kembali gedung baru tahun ini.

Kepala Seksi Prasarana Jakarta Barat dan Jakarta Utara Dinas Pendidikan Riza Manfaluthi mengatakan, anggaran renovasi untuk 40 sekolah tersebut sebesar Rp 619,7 miliar sudah tersedia. Namun, pelaksanaan dialihkan ke tahun depan. Anggaran tersebut sudah dihemat dari semula Rp 774,7 miliar. Penyebab keterlambatan adalah renovasi 56 sekolah masih berjalan tahun ini.

School Renovation Constrained by Approval

Koran Tempo, page 21

Around 300 students of the State Elementary School SD Kebon Jeruk 10 West Jakarta which comprised of 19 classes have been taking afternoon classes and using the school buildings of SD Sukabumi Utara 03 and SD Kebon Jeruk 02 for four months. Their school which is located on Jalan C will be re-built since it almost collapses.

However, there is no indication that the school renovation will be started. SD Kebon Jeruk 10 principal Evi Prihartini said she had not received a confirmation on the school renovation commencement after an instruction to leave the school building last July. According to information from the Education Agency, the school renovation would be carried out next year.

Aside from SD Kebon Jeruk 10, there are 39 other schools waiting for uncertain renovations. In the planned budget, school buildings will be demolished and re-built this year.

The DKI Jakarta Provincial Education Agency’s Infrastructure Section Head for West Jakarta and North Jakarta Riza Manfaluthi said Rp 619.7 billion renovation budget for the 40 schools had been allocation but its implementation had been postponed to next year. The budget had been saved from the previous amount at Rp 774.7 billion. The cause of postponement is the renovation of 56 other schools is still being carried out this year.

koran tempo_renovasi sekolah terganjal izin

UKG Tak Pengaruhi Tunjangan Guru

Koran Sindo, halaman 16

Kementerian Pendidikan dan Kebuayaan (Kemendikbud) meminta para guru tidak takut menghadapi uji kompetensi guru (UKG) yang rencananya digelar November mendatang. Kemendikbud memastikan hasil UKG tidak memengaruhi tunjangan guru. Bagi guru yang belum menguasai teknologi, Kemendikbud akan membantunya dengan komputer khusus.

Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Sumarna Surapranata mengungkapkan, UKG sebenarnya sudah dilakukan sejak 2012. Namun, UKG tahun ini melibatkan seluruh guru dan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan jenis pelatihan yang diberikan. Bagi guru yang mendapat nilai bagus akan diberi penghargaan, sedangkan guru yang mendapat nilai jelek akan dilatih kembali.

Pranata menambahkan, guru terbaik nantinya akan  diangkat menjadi instruktur pelatihan. Sementara bagi guru nilainya belum baik, pihaknya sudah menyiapkan modul-modul pelatihan yang sesuai dengan kelemahan guru masing-masing.

UKG Does Not Affect Teacher Allowance

Koran Sindo, page 16

The Education and Culture Ministry urged teachers to not be worried about teacher competency test (UKG) which was planned to be held next November. The ministry assured UKG results did not affect teacher allowance. For teachers who do not yet master technology, the ministry will provide specially-designed computers.

The ministry’s Teacher and Education Personnel Director General Sumarna Surapranata asserted in fact UKG had been conducted since 2012. However, this year the UKG will involve all teachers and be used as a basis to determine required kinds of trainings. Teachers who successfully obtain good scores will be awarded while teachers who get unsatisfactory test results will be re-trained.

Pranata added the best teacher participants would be promoted to be training instructors. While for teachers whose test scores remain unsatisfactory, the ministry has prepared training modules customized to their respective weaknesses.

koran sindo_UKG Tak Pengaruhi Tunjangan Guru

Dibutuhkan Komitmen Pemerintah

Kompas, halaman 12

Pemerintah bersama masyarakat dituntut untuk lebih berkomitmen dalam mengembangkan pendidikan bagi anak usia dini secara utuh. Langkah itu dibutuhkan untuk mendorong kemajuan dan peningkatan sumber daya manusia pada masa depan.

Semua anak sejak usia dini harus dipastikan mendapatkan perlindungan, layanan kesehatan dan nutrisi yang baik, pendidikan, hingga pengasuhan dengan keluarga agar tidak kehilangan masa pertumbuhan emas terbaik pada usia 0-6 tahun. Jika semua harapan itu terpenuhi, dunia akan memiliki anak-anak yang bahagia, sehat, dan berpendidikan baik.

Evelyn D Santiago, Direktur Eksekutif ARNEC, mengatakan, pembangunan anak usia dini harus jadi perhatian pemerintah, DPR, dunia usaha, masyarakat, hingga orangtua. Pembangunan anak yang menyeluruh merupakan investasi yang memberi manfaat besar di kemudian hari, termasuk mengurangi angka kemiskinan. Hal itu disampaikan Evelyn pada penutupan konferensi internasional ke-4 tentang Pengentasan Kemiskinan dan Perkembangan Anak yang digelar Asia-Pacific Regional Network Early Childhood di Beijing, Tiongkok, Sabtu (24/10) waktu setempat.

Dalam konferensi itu, salah satu isu yang menonjol ialah mendidik orangtua untuk berperan optimal dengan dukungan program dari pemerintah. Namun, kuncinya ialah ketersediaan fasilitator berkualitas untuk mendorong orangtua memahami dan mampu melaksanakan metode tepat dalam menstimulasi anak sejak dini.

Joseph Sparling, Guru Besar Emeritus Universitas North Carolina, Amerika Serikat, mengatakan, dukungan orangtua terbukti mengantarkan kesuksesan anak di masa dewasa, dari segi mental, kognitif, hingga kesehatan. Dalam pengasuhan orangtua atau keluarga, ada empat hal pokok yang harus dijalankan, yakni prioritas pada kemampuan berbahasa/komunikasi, perawatan sehari-hari yang komprehensif, mendorong anak membaca komprehensif, dan belajar melalui permainan.

Christine Powell, pengajar di Universitas West Indies, Jamaica, menjelaskan, pendidikan bagi orangtua di daerah terpencil lebih efektif lewat program kunjungan ke rumah. Menjalin hubungan baik dengan ibu membantu perubahan yang lebih berkelanjutan.

Di Indonesia, pendidikan bagi orangtua dan guru dikembangkan di pendidikan anak usia dini yang berkembang pesat hingga ke desa. Lusi Margiyani dari Save The Children Indonesia, dalam pemaparannya, mengatakan, para orangtua dan guru diajak untuk mengembangkan metode bermain sambil belajar untuk merangsang anak-anak berkembang optimal.

Government Commitment Needed

Kompas, page 12

The government together with the public/community are required to be more committed in developing education for early childhood in its entirety. This step is required to boost advancement and improvement of human resources in future.

All children since early childhood should be ensured protection,  good health services and nutrition, education, to nurturing within the family so as not to lose the best golden period of growth in the ages of 0-6 years. When all these expectations are met, the world will have happy, healthy, well educated children.

Evelyn D Santiago, Executive Director of ARNEC, said, early childhood development should be the concern of the government, the House of Representatives (DPR), the business world, the public/society, to parents. A comprehensive child development is an investment which provides great benefits in the future, including reducing poverty. This was conveyed by Evelyn at the close of the 4th international conference on Poverty Alleviation and Child Development held by the Asia-Pacific Regional Network Early Childhood in Beijing, China, Saturday, (24/10) local time.

In the conference, one of the prominent issues is educating parents to take an optimum role with the support of government programs. However,  the key is the availability of qualified facilitators to encourage parents to understand and be able to implement the appropriate methods in stimulating children since early on.

Joseph Sparling, Professor Emeritus of the University of North Carolina, the United States, said parental support is proven to deliver the success of children in adulthood, in terms of mental, cognitive, to health. In parenting or family, there are four main things that must be executed, namely priority in language/communication ability, comprehensive daily care, encouraging children to read comprehensively, and learning through play.

Christine Powell, lecturer in the University of West Indies, Jamaica, explained, education for parents in remote regions is more effective through home visit programs.  Good relations with the mother helps towards a more sustainable change.

In Indonesia, education for parents and teachers is developed in early childhood education that rapidly grows up to the villages. Lusi Margiyani of Save the Children Indonesia, in her presentation, said parents and teachers are invited to develop the method of learning while playing to stimulate children to develop optimally.

kompas_dibutuhkan komitemen pemerintah

Kebijakan Antikekerasan Sekolah Perlu Diterapkan     

Republika, halaman 5

Terkait banyaknya kekerasan yang terjadi di sekolah dari mulai tingkat SD/sedarajat hingga SMA/sederajat, Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti mengatakan, pihaknya menyarankan pemerintah untuk membuat kebijakan antikekerasan.

Retno menjelaskan, pemerintah seharusnya tidak menyerahkan kasus kekerasan ini kepada pihak sekolah dan membiarkan kepala sekolah menghadapi dan menanggung sendiri resiko akibat kasus tersebut. Retno juga menyarnkan perlunya sosialisasi aturan kedisiplinan sekolah guna membangun komunikasi yang baik antara orang tua dan sekolah.

Selama ini, ungkap Retno, para guru juga tidak memiliki kemampuan yang baik dalam mengatasi kekerasan. Oleh sebab itu pihaknya menyarankan pemerintah pusat dan daerah membuat program pelatihan guru guna mencegah, menangani, dan mengatasi kekerasan.

Disamping itu, Retno menambahkan, dinas setempat juga perlu membuat pemetaan terutama di sekolah-sekolah yang rawan kekerasan, sehingga nantinya mereka bisa membuat kebijakan dalam memperkuat keragaman dan mengatasi kekerasan dalam pendidikan.

School Anti-Violence Policy Should be Applied

Republika, page 5

Regarding the many incidents of violence in schools starting from the primary school (SD)/equivalent to high school (SMA)/equivalent, Secretary General of the Federation of Indonesia Teachers’ Union (FSGI) Retno Listyarti said she advised the government to make an anti-violence policy.

Retno explained, the government should not hand over these cases of violence to the schools and letting the school principals face and bear on their own the risks resulting from the cases. Retno also advised the need for familiarizing of school disciplinary rules for the purpose of building good communications among parents and the school.

So far, revealed Retno, teachers also do not have good skills/ability in dealing with violence. Therefore, she advised the central and regional administrations to make teacher training to prevent, address, and resolve violence.

In addition, Retno added, the local agencies also need to make mapping, especially in schools prone to violence, so that later they could make policies in strengthening diversity and resolving violence in education.

republika_Kebijakan Antikekerasan Sekolah Perlu Diterapkan