Game Dianggap Berkontribusi Terhadap Perilaku Siswa

The Jakarta Post, halaman 2

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyerukan larangan terhadap video game yang mengandung unsur kekerasan, pornografi dan minuman beralkohol, karena telah menjadi penyebab perilaku kekerasan di kalangan siswa di Tanah Air.

Ketua KPAI Asrorun Ni’am Sholeh pada hari Rabu mengatakan, ada kecenderungan siswa menampilkan perilaku kekerasan terhadap siswa lainya. KPAI menerima lebih banyak laporan pada tahun 2015 untuk kasus bullying dan perkelahian dibandingkan tahun lalu. Asrorun mengatakan pornografi dan game berpengaruh terhadap perilaku kekerasan. Dia mengatakan bahwa anak-anak memiliki kecenderungan untuk meniru apa yang mereka lihat, sehingga video game dapat berbahaya bagi mereka.

Ketika ditanya tentang contoh nyata dari kasus video game yang mengandung unsur kekerasan yag dapat memicu perilaku kekerasan di kalangan siswa, Asrorun mengutip serangkaian kasus pada tahun 2006 dimana tindak kekerasan diduga dipicu oleh acara gulat Smackdown di TV. Hal serupa juga terjadi pada kasus bunuh diri siswa berumur 16 tahun yang diduga dipengaruhi oleh film animasi.

Menurut laporan akhir tahun dari KPAI, jumlah anak yang dilaporkan menjadi korban praktik bullying di sekolah pada tahun 2015,meningkat menjadi 79 kasus dibanding tahun 2014, yaitu 67 kasus. Adapun insiden tawuran pelajar jumlahnya meningkat lebih dari dua kali lipat pada tahun 2015 menjadi 103 kasus, dibanding tahun 2014 yang berjumlah 46 kasus.

Sementara itu, jumlah anak-anak yang melakukan tindakan kekerasan fisik di luar sekolah jumlahnya menurun pada tahun 2015 menjadi 76 kasus dibanding tahun 2014, yaitu 105 kasus. Jumlah anak yang diduga telah melakukan pelecehan verbal, seperti ancaman dan intimidasi, pada tahun 2015 juga menurun menjadi 16 kasus dibanding tahun 2014, yaitu 27 kasus.

Asrorun mengatakan insiden di luar sekolah tersebut telah menurun jumlahnya dikarenakan lingkungan luar sekolah telah berubah menjadi lebih baik. Oleh karena itu, para pembuat kebijakan di bidang pendidikan dituntut untuk menciptakan lingkungan sekolah yang ramah untuk anak-anak dan tenaga kependidikan lainnya, seperti pustakawan, guru BP dan guru pendidikan jasmani.

Penurunan juga terjadi dalam hal jumlah anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual dan fisik. Jumlah korban kekerasan seksual menurun 193 kasus, dari semula 656 kasus pada tahun 2014 menjadi 273 kasus pada tahun 2015. sementara jumlah korban kekerasan fisik juga menurun menjadi 182 kasus pada tahun 2015 menjadi 273 kasus pada tahun 2014. Asrorun mengatakan, hal itu disebabkan adanya gerakan nasional anti-kekerasan terhadap anak yang juga diatur dalam instruksi presiden.

Games blamed for student mischief

The Jakarta Post, page 2

The Indonesian Commission on Child Protection (KPAI) has called for a ban on violent video games, pornography and alcohol, attributing them to the cause of violent behavior among students in the country.

KPAI chairman Asrorun Ni’am Sholeh said on Wednesday that there was a trend of students displaying violent behavior toward other students, with the commission receiving more reports of bullying and fights in 2015 compared to last year. Asrorun said pornography and games influenced violent behavior. He said that children had the tendency to imitate what they observed, which was why video games posed a danger.

When asked about real-life examples of violent video games that were proven to have triggered violent behavior among students, Asrorun cited a string of cases in 2006 allegedly triggered by wrestling TV show SmackDown, as well as the suicide of a 16-year-old student allegedly influenced by anime.

According to KPAI’s year-end report, the number of children reported for bullying in schools increased to 79 in 2015 from 67 in 2014. As for student brawls, the number of incidents more than doubled to 103 in 2015 from 46 in 2014.

Meanwhile, the number of children who committed physical violent acts outside schools decreased in 2015 to 76 from 105 in 2014. The number of children alleged to have committed verbal abuse, such as threats and intimidation, decreased to 16 in 2015 from 27 in 2014.

Asrorun said incidents outside of school had decreased because the environment outside schools had changed for the better. Therefore, education policymakers needed to create a schooling environment that was friendly to kids and other staffers, such as librarians, counselors and physical education teachers.

A decline was also recorded in the numbers of children reported as victims of both sexual and physical abuse. The number of victims of sexual violence dropped to 193 in 2015 from 656 in 2014, while the number victims of physical abuse also decreased to 182 in 2015 from 273 in 2014. Asrorun said, it was because there was a national anti-violence toward children movement that was also stipulated in a presidential instruction.

Tren Anak sebagai Pelaku Kejahatan Naik

Media Indonesia, halaman 13

Potret perlindungan pada anak-anak Indonesia selama tahun 2015 begitu miris. Dalam berbagai kasus kejahatan dan kekerasan, tren anak sebagai pelaku kejahatan dan kekerasan makin meningkat. Berdasarkan laporan pengaduan masyarakat kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sepanjang 2015, jumlah anak sebagai pelaku kekerasan dan kejahatan meningkat signifikan ketimbang tahun lalu.

Untuk kekerasan fisik misalnya, terjadi peningkatan drastis jumlah anak sebagai pelaku, yakni dari 76 anak pada 2014 menjadi 105 anak pada 2015. Selanjutnya, untuk jenis kekerasan seksual, jumlah anak sebagai pelaku juga naik dari 138 anak (2014) menjadi 561 anak (2015).

Ketua KPAI Asrorun Ni`am menjelaskan, terjadinya peningkatan jumlah anak sebagai pelaku kekerasan dan kejahatan disebabkan faktor sosial ekonomi keluarga yang berimbas pada pemenuhan hak dasar anak terbengkalai. Akibatnya, anak nekat melakukan kejahatan seperti mencuri agar kebutuhannya terpenuhi.

Selain itu, papar Ni`am, hal tersebut bisa terjadi lantaran pengaruh media sosial dan televisi. Permainan daring yang kontennya penuh dengan sadisme, kekerasan, pornografi, dan perjudian dipraktikkan anak. Ia berharap, pemerintah serius memberikan perhatian lebih soal ini.

Trend of Child Perpetrators of Crimes Increases

Media Indonesia, page 13

The portrait of Indonesian child protection in 2015 is highly worrying. In some criminal and violent cases, trend of child perpetrators is getting increased. Based on reports from the public to the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) in 2015, the number of child perpetrators of crimes and violence increased significantly compared to the previous year.

The number of perpetrators of physical violence, for instance, increased drastically from 76 children in 2014 to 105 in 2015. Furthermore, the number of perpetrators of sexual violence increased from 138 children (2014) to 561 children (2015).

The KPAI Chairman Asrorun Ni’am explained the increasing number of child perpetrators was rooted on the social and economic conditions of their families that subsequently affected the fulfillment of child basic rights. As a result, children were getting reckless to commit the crimes, such as stealing, to meet their needs.

In addition, Ni’am explained, it might be influenced by social media and television contents. Online games which contained sadism, violence, pornography and gambling were practiced by children. He expected the government to give serious attention to this matter.

Basuki: Mahasiswa Dapat KJP pada tahun 2017

www.jakartaglobe.beritasatu.com

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana memperluas program Kartu Jakarta Pintar (KJP), dengan memberikan KJP untuk mahasiswa Jakarta pada 2017, sebagai upaya untuk menekan tingkat putus kuliah akibat kurangnya kemampuan finansial.

Program KJP awalnya diperkenalkan pada 2013 oleh Gubernur sebelumnya, Joko Widodo, untuk siswa SD, SMP, dan SMA/SMK negeri dari keluarga kurang mampu .

Dana KJP diambil dari APBD Jakarta, dimana setiap siswa menerima uang berjumlah Rp 180.000 hingga Rp 240.000 per bulan, tergantung pada tingkat pendidikan mereka. Siswa dapat menggunakan KJP untuk membeli barang-barang kebutuhan sekolah, seperti seragam dan buku, dan ongkos gratis bus TransJakarta selama jam sekolah.

Basuki mengatakan, baginya, setiap orang memiliki hak untuk pergi ke sekolah atau kuliah. Hal Ini merupakan kewajiban Pemprov DKI Jakarta agar warga Jakarta dapat memiliki pendidikan yang lebih baik. Pemprov DKI, lanjut Basuki, sedang menjajaki beberapa metode untuk mengalokasikan lebih banyak dana untuk program KJP sehingga dapat diperluas untuk mahasiswa.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,5 triliun untuk program KJP untuk tahun depan. Dan Berencana memperluas program tersebut untuk membiayai siswa-siswa di sekolah-sekolah Islam yang dikelola swasta, yang dikenal dengan madrasah, yang juga berasal dari keluarga kurang mampu.

Link: http://jakartaglobe.beritasatu.com/news/university-students-get-jakarta-smart-cards-2017-basuki-says/

University Students to Get Jakarta Smart Cards by 2017, Basuki Says

www.jakartaglobe.beritasatu.com

Jakarta Governor Basuki Tjahaja Purnama plans to extend the Jakarta Smart Card, or KJP, program to cover the city’s university students by 2017, in an effort to curb dropout rates as a result of financial stress. The KJP was introduced in 2013 by then-governor Joko Widodo for students from financially disadvantaged families attending state-run primary and secondary schools.

Using funds from the Jakarta regional budget, each student receives Rp 180,000 to Rp 240,000 ($13.20 to $17.60) per month, depending on their education level.

Students can use the cards to purchase items for school, such as uniforms and books, and travel for free on the TransJakarta bus network during designated hours.

Basuki said, for him, everyone has a right to go to school or university. It should be our obligation that Jakartans can have a better education. There should be no selections [to enter schools] of any sort. The government is exploring methods to allocate more funding to the KJP program so it can be extended to university students, he said.

The government has allocated Rp 2.5 trillion to the KJP for next year, with plans to extend the program to cover students at private-run Islamic schools, known as madrasah, who also face similar financial disadvantage.

Link: http://jakartaglobe.beritasatu.com/news/university-students-get-jakarta-smart-cards-2017-basuki-says/

Tiga Daerah Masih Tinggi Buta Aksara

Republika, page 5

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengungkapkan terdapat tiga daerah yang angka buta aksaranya masih tinggi. Tiga daerah ini, yakni Karawang, Jember dan Papua.

Anie mengungkapkan, di Papua, penyandang tuna aksara masih terhitung tinggi, yakni sekitar 36,63 persen pada 2013. Namun di Kota Jayapura justru mengalami penurunan cukup signifikan. Penurunan ini dari 0,77 persen pada 2009 hingga menjadi 0,14 persen di 2013.

Sementara Kota Karawang sendiri dinilai sudah cukup berhasil menekan angka penyandang tuna aksara. Pemerintah dan masyarakat berhasil membebaskan sekitar 117 ribu warganya dari tuna aksara. Sedangkan, Jember, Jawa Timur jumlah buta aksara mengalami penurunan pada tahun ini yaitu 45 ribu, dari sebelumnya 185 ribu pada 2014.

Agar bisa mengatasi permasalahan ini, Anies mengatakan, pihaknya pun berusaha menumbuhkan budaya membaca pada anak-anak usia sekolah. Hal ini telah diwujudkan melalui Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti. Melalui aturan ini, para siswa diwajibkan membaca buku apapun selama 15 menit sebelum pelajaran dimulai.

Kasubdit Program dan Evaluasi Kemendikbud Pahala Simanjuntak mengatakan, sudah ada beberapa program untuk pengentasan buta aksara yang dilakukan. Salah satunya adalah gerakan Indonesia membaca. Pada tahun ini, program tersebut diperkuat dengan peningkatan budaya, sosial, dan ekonomi karena menyangkut martabat dan perabadan bangsa.

Three Regions Still Have High Illiteracy Rates

Republika, page 5

Education and Culture Minister Anies Baswedan asserted there were three regions which still had high illiteracy rates. The three regions comprised of Karawang, Jember and Papua.

Anies said in Papua, illiteracy rate remained high which stayed 36.63 percent in 2013. However, in Jayapura City the figure had decreased significantly, from 0.77 percent in 2009 to 0.14 percent in 2013.

Meanwhile Karawang Regency is deemed successful to reduce illiteracy rate. The government supported by the community has lifted out 117 thousand residents of illiteracy. Meanwhile in Jember Regency, the number of illiterate residents has decreased to 45 thousand from the previous 185 thousand illiterate residents in 2014.

To resolve the problem, Anies said the ministry made efforts to grow reading culture among students. It had been implemented through Education and Culture Minister Regulation No. 23/2015 on Character Building. In this regulation, students were required to read any kinds of book for 15 minutes before the lesson begins.

The Ministry’s Head of Program and Evaluation Sub-Directorate Pahala Simanjuntak said there were some programs to alleviate illiteracy which had already been implemented. One of them was the Indonesia Reading Movement. This year, the program was strengthened by the improvement of cultural, social and economic aspects that is strongly related with the nation dignity and civilization.

Potret Guru di Balik Uji Kompetensi

Media Indonesia, halaman 13

Hasil uji kompetensi guru (UKG) 2015 yang berlangsung selama November-Desember 2015 baru sebagai potret awal untuk perbaikan kualitas pendidikan bangsa Indonesia ke depan. Meski target standar yang diharapkan 55,50 tidak tercapai, angka itu meningkat dari nilai rata-rata UKG 2012 yang hanya 47,00.

Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meminta semua kalangan melihat hasil nilai rata-rata itu bukan untuk menyudutkan guru. Sebaliknya, itu dijadikan potret untuk sama-sama memperbaiki diri sehingga mutu guru yang diharapkan dapat tercapai.

Mendikbud Anies Baswedan mengatakan, setelah penyelenggaraan UKG 2015 yang diikuti oleh 2,9 juta guru itu selesai, pihaknya akan menggelar pelatihan guru dengan mengajak asosiasi guru untuk terlibat. Guru diberikan pelatihan secara mandiri dan disesuaikan dengan kebutuhan guru. Pihaknya pun akan melibatkan organisasi profesi guru bersama pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu guru.

Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Sumarna Surapranata mengatakan, hasil UKG akan terus disempurnakan hingga Januari 2016 untuk level kabupaten/kota agar leblih detail dalam memberikan program pelatihan guru. Nantinya, setiap guru menerima hasil UKG 2015 yang berbentuk rapor mulai pertengahan Januari 2016 secara bertahap. Nilai yang tertuang pada rapor memuat 10 kategori guru, dimana setiap kategori akan mendapatkan pelatihan yang berbeda.

Portrait of Teachers Behind Competency Test

Media Indonesia, page 13

The results of the 2015 teacher competency test (UKG) held during November-December 2015 is only as the initial portrait to improve the quality of education of the Indonesian nation in future. Although the standard expected target of 55.50 was not achieved, the figure rose from the average score of the 2012 UKG of only 47.00.

Therefore, the Ministry of Education and Culture (Kemendikbud) asked all circles to view the average score results not to corner teachers. Instead, it is made into a portrait to jointly improve so that the expected quality of teachers could be achieved.

Mendikbud Anies Baswedan said, after the implementation of UKG 2015 followed by 2.9 million teachers was completed, his party would hold teacher training by inviting the involvement of teachers’ associations. Teachers are given training independently and adapted to the needs of teachers. He would also involve the teachers professional organization together with the regional administrations to improve teacher quality.

Director General of Teachers and Education Personnel Sumarna Surapranata said the UKG results would continue to be perfected until January 2016 for the regency/city level in order to be more detailed in providing the teacher training program. Later, every teacher would receive the UKG 2015 results in the form of report cards starting mid January 2016, in stages. The scores covered in the report cards contain 10 teacher categories, where each category would obtain different training.