UN Perbaikan Sepi Peminat

Jawa Pos, halaman 32

Peserta yang mendapat nilai kurang atau sama dengan 55 pada mata pelajaran tertentu tidak perlu khawatir. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melangsungkan ujian nasional (UN) perbaikan pada Februari 2016. UN perbaikan diperuntukkan bagi siswa SMA/MA/SMK/MAK, dan program Paket C.

Menurut Kepala UPT Pusat Data dan Sistem Informasi Pendidikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta Kadarwati Mardiutama, ujian tersebut akan dilaksanakan berbasis komputer. Sebelumnya, calon peserta mendaftar secara online sampai Oktober 2015. Pendaftaran ujian nasional perbaikan cukup sederhana.

Sementara itu, Kepala Bidang SMA Dispendik DKI Jakarta Fathurin Zen menyebutkan, peserta UN perbaikan DKI Jakarta sangat sedikit. Di antara sekitar 30 ribu siswa yang tidak lulus, hanya 400 yang ikut ujian tersebut. Dia mengungkapkan, hal itu terjadi karena para peserta sudah sibuk dengan aktivitas kuliah maupun kerja. Selain itu, banyak yang menganggap UN perbaikan tidak begitu penting karena tidak memengaruhi kelulusan.

Make-Up Nat’l Exams Lack Participants

Jawa Pos, page 32

Participants who got low scores or less than 55 for certain subjects should not be worried. The Education and Culture Ministry would conduct make-up national exams in February 2016. The make-up exams would be held for senior high school (SMA), Islamic senior high school (MA), vocational high school (SMK) and Islamic vocational high school (MAK) and C package program students.

According to the DKI Jakarta Provincial Education Agency’s Technical Implementation Unit (UPT) of Center for Education Data and Information System Head Kadarwati Mardiutama, the exams would be computer based.  Previously, students must have completed online registrations by October 2015. The registration was designed to be as simple as possible.

Meanwhile, the agency’s Head of Senior High School Department Fathurin Zen asserted the number of national exam participants in DKI Jakarta was quite low. Out of the number of 30 thousand students who did not pass the exams, only 400 of them who would take the make-up test. He said it occurred since they were already occupied by some activities, such as studying at colleges or working. Aside from it, some of them deemed the make-up exam was not important since it did not longer determine graduation.

Pendaftar Periode 2016 Masih Sedikit

Jawa Pos, halaman 32

Pendaftaran penerima dana bantuan kartu jakarta pintar (KJP) dibuka sejak 30 November 2015 hingga 4 Januari 2016. Namun, hingga kini pendaftar KJP tahap I periode 2016 masih sedikit. Hal tersebut, terjadi karena sekolah masih dsibukkan ujian akhir sekolah (UAS) dan persiapan pembagian rapor.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha UPT P6O Susie Nurhati.  Karena itu, lanjut Susie, dia berharap guru aktif melakukan home visit kepada siswa selama liburan sekolah. pihaknya pun mengajak para siswa yang  layak menerima KJP untuk mendaftarkan diri melalui sekoalh masing-masing.

Dalam daftar penerima KJP, selalu terjadi peningkatan jumlah peserta. Termasuk siswa madrash meski tidak dibawah kewenangan dispendik. Namun, secara fisik madrasah tersebut berada di wilayah DKI Jakarta sehinga mereka pun sama seperti sekolah umum berhak menerima KJP. Berdasarkan data UPT P6O, jumlah penerima KJP di DKI pada 2015 mencapai 561.408 peserta.

Number of Registrars for 2016 Period Remains Low

Jawa Pos, page 32

The registration of the Jakarta Smart Card (KJP) assistance fund recipients has been opened from 30 November 2015 to 4 January 2016. However, the number of KJP’s Stage 1 of 2016 Period remains low since schools are still overwhelmed by final-test semester (UAS) and the preparation of report card distribution.

It was asserted by the Technical Implementation Unit of Center for Planning, Management and Financing of Education Personnel and Operational (UPT P6O)’s Sub-Division Head of Administration Susie Nurhati. To deal with the situation, Susie expected teachers to be more active to carry out home visits to students during school holiday. She also urged students entitled to receive KJP to register themselves to their respective schools.

The number of KJP recipients has been continuing to increase. The list of recipients includes the students of madrassas those are actually not under the authority of the Education Agency. However, since physically the madrassas are located in DKI Jakarta Province, its students are entitled to receive the KJP, just like public school students. Based on data from the UPT P6O, the total number of KJP recipients in 2015 reaches 561,408 students.

Kadispendik Aneh, Toko Bisa Cairkan KJP

Jawa Pos, halaman 34

Permasalahan kartu Jakarta pintar (KJP) tidak ada habisnya. Meski sudah menerapkan sistem nontunai, masih ada saja oknum yang mau mencairkan dana bantuan tersebut. Pemilik toko mencairkan dana KJP secara tunai dengan potongan 10 persen.

Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik) DKI Arie Budiman menyatakan, pengawasan mesin gesek atau electronic data capture (EDC) bukan wewenangnya. Tanggung jawab pengawasan dan penggunaan KJP menjadi tanggung jawab Bank DKI.

Arie mengungkapkan bahwa langkah sosialisasi kepada pemilik toko perlu digencarkan. Pihaknya tidak akan melaporkan pemilik toko karena itu merupakan kejahatan perbankan. Sehingga Bank DKI sebagai pemilik EDC yang seharusnya melaporkannya.

Arie menambahkan, pihaknya pun akan mengecek kebenarannya, karena persoalan penukaran KJP dengan uang tunai sangat aneh lantaran pemilik toko adalah nasabah Bank DKI. Tim KJP dispendik dan Bank DKI akan meninjau kepada pihak yang melaporkan jika ada toko yang mencairkan dana KJP. Jangan sampai laporan itu hanya tipuan.

Head of Education Agency Amazed, Shops Can Withdraw KJP

Jawa Pos, page 34

The Jakarta Smart Card (KJP)’s problems continued to occur. While the non-cash system had already been applied, there were still some persons who were willing to withdraw the assistance fund. Shop owners withdrew cash from the KJP fund by charging a 10 percent fee.

Commenting on the issue, the DKI Jakarta Provincial Education Agency Head Arie Budiman said the monitoring of electronic data capture (EDC) use was not the agency’s authority. Rather, it was the responsibility of city-owned Bank DKI.

Arie asserted socialization to the shop owners must be intensified. The agency would not report the shop owners since it was categorized as banking crimes. Hence, it was Bank DKI as the owner of EDC which should report it.

Arie added the agency would also check the truth. The issue of cash withdrawal from the KJP was very strange since the shop owners are Bank DKI’s customers. The Education Agency’s KJP Team and Bank DKI would clarify to informants who report the cash withdrawal cases.

STP Trisakti Tingkatkan Pendidikan Jarak Jauh

Media Indonesia, halaman 11

Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Trisakti menjalin kerja sama dengan Southeast Asian Ministers Regional Open Learning Centre (SEAMOLEC) sebagai bentuk kesiapan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai tahun depan. Kerja sama tersebut diresmikan dengan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) oleh Ketua STP Trisakti Fetty Asmaniati dan Wakil Director SEAMOLEC AB Susanto di STP Trisakti, Jakarta.

Fetty menyampaikan, melalui kerja sama tersebut, pihaknya ingin bisa meningkatkan kelembagaan pendidikan dalam hal modus studi jarak jauh, khususnya untuk diploma I wilayah Asia. Menurut rencana, modus studi jarak jauh itu baru mulai dijalankan pada 2016-2017.

Melalui modus studi jarak jauh, Fetty berharap nantinya antara mahasiswa STP Trisakti dan mahasiswa se-Asia Tenggara bisa berdiskusi lebih jauh mengenai mata kuliah mereka serta berdiskusi mengenai isu-isu aktual, atau bertukar informasi.

AB Susanto menegaskan, pihaknya mendukung kerja sama perguruan tinggi dalam menyiapkan SDM terdidik sehingga lulusan dapat bersaing dengan SDM dari negara lain di kawasan MEA.

STP Trisakti Enhances Distance Education

Media Indonesia, page 11

Trisakti Tourism College (STP) in cooperation with Southeast Asian Ministers Regional Open Learning Centre (SEAMOLEC) is a form of readiness in facing the ASEAN Economic Community (AEC) starting next year. The cooperation was formalized with the signing of the memorandum of understanding (MoU) by STP Trisakti Chairperson Fetty Asmaniati and Deputy Director of SEAMOLEC AB Susanto in STP Trisakti, Jakarta.

Fetty conveyed, through the cooperation, she wishes to improve education institutions in terms of distance learning, particularly for diploma I Asian region. According to plan, the distance learning mode would only start to be run in 2016-2017.

Through the distance study mode, Fetty expects that later among STP Trisakti students and students of Southeast Asia could further discuss their subjects as well as discussing actual issues, or exchange information.

AB Susanto affirmed, he supports higher education cooperation in preparing educated HRD so that graduates could compete with HRD from other countries in the AEC region.

5.000 Guru PAUD Dibina

Media Indonesia, halaman 11

Sebanyak 5.000 guru pendidikan anak usia dini (PAUD) dari 2.500 lembaga PAUD di tujuh kota di Indonesia bakal mendapatkan sejumlah pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas mengajar mereka. Mereka tersebar di wilayah Jakarta, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Denpasar, Palembang, dan Makassar.

Para guru nantinya diberi pelatihan teknik mengajar kreatif, metode membaca nyaring, literasi keuangan, dan pengelolaan keuangan keluarga. Mereka juga diberi 10 ribu buku tentang informasi pengembangan teknik mengajar dan literasi keuangan.

Pelatihan yang dikmas dalam program Perempuan Cerdas Perempuan Mandiri yang didukung AXA Mandiri dan AXA itu menggandeng Kementerian Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Perhimpunan Pendidikan Anak Usia Dini (Himpaudi). Program itu akan berlangsung selama setahun sejak Desember 2015 hingga Desember 2016.

5,000 Early Childhood Education Teachers Coached

Media Indonesia, page 11

A total of 5,000 early childhood education (PAUD) teachers from 2,500 PAUD institutions in seven cities in  Indonesia are to obtain a number of trainings for the purpose of improving the quality of their teaching. They are spread in Jakarta, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Denpasar, Palembang, and Makassar.

The teachers would be given training in creative teaching techniques, methods of reading aloud, financial literacy, and family financial management. They are also given 10 thousand books on teaching technique development and financial literacy.

The training is packaged in the Smart Women Independent Women or Perempuan Cerdas Perempuan Mandiri program supported by AXA Mandiri and AXA links with the Ministry of Women’s Empowerment and Child Protection (Kemen PPA), Ministry of Education and Culture (Kemendikbud), the Financial Services Authority or Otoritas Jasa Keuangan (OJK) and the Association of Early Childhood Education (Himpaudi). The program would run for a year from December 2015 until December 2016.