Mutu Pendidikan Timpang

Republika, halaman 1

Pemerintah mengakui masih perlu meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk mereformasi pendidikan tinggi. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswdan, pekerjaan rumah utama adalah memperbaiki ketimpangan mutu pendidikan.

Anies pun menyebut perbaikan infrastruktur pendidikan tetap menjadi perhatian. Dalam kebijakan prioritas tahun 2015, pemerintah menargetkan pembangunan 250 sekolah. Selain itu, pemerintah juga mendorong dibangunnya 100 SD-SMP satu atap di Papua dan pedalaman. Anies pun menekankan perlunya peningkatan kualitas guru.

Di sisi lain, Anies meminta pemerintah daerah ikut memperhatikan proses rekrutmen, khususnya guru honorer. Pada 2000, ada 84 ribu guru honorer di Indonesia, dan dua tahun lalu jumlahnya naik drastis hingga 820 ribu orang. Menurut Anies, tanpa guru honorer pun perbandingan guru dan siswa di kelas 1:20.

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir menyatakan, reformasi pendidikan tinggi merupakan suatu keniscayaan. Reformasi pendidikan tinggi meliputi deregulasi, penyediaan pendidikan yang fleksibel dan berorientasi pada siswa serta pangsa pasar, perubahan kurikulum, penyediaan dosen, guru besar, dan tenaga kependidikan yang profesional.

 

Quality of Education Remains Unequal

Republika, page 1

The government recognized the need to improve the quality of education, including to reform higher education. According to Education and Culture Minister Anies Baswedan the main homework was to reduce the inequality of education quality.

Anies also asserted the improvement of education infrastructures remained a government’s concern. In the 2015 priority policies, the government planned to build 250 schools. In addition, the government would also build as many as 100 one-roof elementary school-junior high schools in Papua and hinterland areas. Anies also emphasized the importance to improve teachers’ quality.

Furthermore, Anies urged the regional governments to pay attention to the recruitment of honorary teachers. In 2000, there were 84 thousand honorary teachers nationwide and the number had soared to 820 thousands two years ago. According to Anies, without the honorary teachers, teacher-student ratio was already 1:20.

Research, Technology and Higher Education Minister Muhammad Nasir asserted higher education reform was a necessity. The reform encompassed deregulation, flexible and student and market-oriented education, curriculum changes and the provision of professional lecturers, professors and education personnel.

republika_mutu pendidikan timpang

 

Beasiswa Dosen Dialihkan ke LPDP

Koran Sindo, halaman 2

Lantaran pencairannya sering telat, pemerintah akhirnya mengalihkan pengelolaan beasiswa dosen dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) ke Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Tahun ini disediakan kuota 2.300 beasiswa khusus dosen dalam dan luar negeri.

Menristek Dikti M Nasir mengatakan, Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia (BUDI) untuk menjawab adanya 59.000 dosen yang masih S-1, pengelolaannya kini dialihkan ke LPDP supaya tidak lagi ada keterlambatan dana.

Nasir menjelaskan, untuk 2016 ini pemerintah menyediakan 300 beasiswa untuk studi di luar negeri dan 2.000 beasiswa untuk studi di dalam negeri. Dengan beasiswa ini, jumlah dosen nasional yang kini tercatat sebanyak 251.959 orang bisa bertambah. Sebanyak 190.059 di antaranya adalah dosen tetap yang diampu Kemenristek Dikti akan terus ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya.

Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Iptek dan Dikti (SDID) Kemenristek Dikti, Ali Ghufron, menjelaskan, persyaratan calon penerima beasiswa ialah dosen yang telah memiliki Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN). Beasiswa ini akan memantau perkembangan kemajuan studi penerima beasiswa dan kinerja perguruan tinggi penyelenggara pendidikan pascasarjana.

Administration of Scholarship Grants for Lecturers Transferred to LPDP

Koran Sindo, page 2

Due to frequent disbursement delays, the government finally transfers the administration of scholarship grants for lecturers previously managed by the Research, Technology and Higher Education Ministry to the Indonesian Endowment Fund for Education (LPDP). This year’s quota of 2,300 scholarship grants will be provided for lecturers to study in their home country and abroad.

Research, Technology and Higher Education Minister M Nasir said the Indonesian Lecturer Competitive Scholarship (BUDI) aimed to address the fact that as many as 59,000 lecturers only hold undergraduate diplomas. The administration was transferred to LPDP to prevent the recurrence of disbursement delays.

Nasir explained in 2016 the government granted 300 scholarships to study abroad and 2000 scholarships to study in Indonesia.

Through the scholarship program implementation the current number of 251,959 lecturers -as many as 190,059 of them were full-time lecturers- could increase. The ministry would continue efforts to improve both the full-time lecturers’ quality and quantity.

The ministry’s Director General of Science, Technology and Higher Education Resources Ali Gufron asserted to be eligible to apply the scholarship lecturers were required to have the Special Lecturer Registration Number (NIDK) and the National Lecturer Registration Number (NIDN). This scholarship would monitor the study progress of scholarship grantees and the performance of universities that conducted postgraduate education programs.

koran sindo_beasiswa dosen dialihkan ke LPDP

Jaring Anak Putus Sekolah untuk Belajar

Kompas, halaman 11

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, menjaring anak putus sekolah untuk dikembalikan ke sekolah. Penjaringan ini dilakukan mulai dari tingkat SD hingga SMA/SMK.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Senin (2/5), mengatakan metode penjaringan yang dinamai Gerakan Angkat Anak Muda Putus Sekolah itu diharapkan mengurangi jumlah anak putus sekolah yang ada saat ini. Dengan demikian, ke depan, warga Banyuwagi punya modal bersaing dan tak terjebak pada lingkaran kemiskinan.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, jumlah anak putus sekolah dari tingkat SD hingga SMA/SMK yang berhasil didata pada tahun ini 3.101 anak. Mereka tersebar di sejumlah wilayah di Banyuwangi. Selain faktor ekonomi, faktor sosial dan kultur juga memengaruhi kegagalan mereka melanjutkan sekolah hingga tingkat SMK/SMA.

Data yang dikumpulkan Dinas Pendidikan, menurut Anas, telah dilengkapi dengan nama anak dan alamat mereka secara detail. Data yang detail akan mempermudah Pemkab mengintervensi anak putus sekolah.

Dropouts Sent Back to Schools

Kompas, page 11

The Government of Banyuwangi Regency, East Java makes efforts to send back the dropouts to schools. The efforts encompass the elementary school (SD) to senior high school (SMA)/vocational high school (SMK) level.

Banyuwangi Regent Abdullah Azwar Anas on Monday (2/5) said the Gerakan Angkat Anak Muda Putus Sekolah (the School Dropout Students Fostering Movement) was expected to reduce the current dropout numbers. By doing so, in the future Banyuwangi residents would be more competitive and were no longer trapped in the vicious circle of poverty.

Based on data from the Banyuwangi Regency Education Agency, there were 3,101 school dropout students in Banyuwangi from the SD to SMA/SMK level. They lived in some regions across Banyuwangi. Aside from economic factors, social and cultural factors also led their failures to continue education to the SMA/SMK level.

The data, according to Anas, covered students’ name and detailed addresses. The detailed data would help the regency government to intervene school dropout incidence.

kompas_jaring anak putus sekolah untuk belajar

Penomoran Ijazah Nasional Diterapkan

Kompas, halaman 12

Mulai September 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menerapkan penomoran ijazah nasional untuk lulusan perguruan tinggi. Format penomoran yang seragam akan memudahkan pendeteksian ijazah yang dikeluarkan oleh semua perguruan tinggi di Indonesia.

Peluncuran penomoran ijazah nasional (PIN) yang didukung sistem verifikasi ijazah secara daring (Sivil) dilakukan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir seusai upacara Hari Pendidikan Nasional di Pusat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, di Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin (2/5). Selain itu, diluncurkan pula program Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia (Budi) dan a Pusat Informasi dan Pelayanan Terpadu (Pintu).

Nasir mengatakan, Kemristek dan Dikti berupaya agar pemalsuan ijazah bisa teratasi dengan pengecekan yang mudah secara daring. Selain itu, ijazah yang dikeluarkan harus dapat dipastikan merupakan hasil proses belajar-mengajar yang benar sesuai ketentuan.

Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Intan Ahmad menjelaskan, PIN terdiri dari 14 digit angka yang memuat informasi nama program studi, tahun kelulusan, nomor urut mahasiswa, dan check digit. Dengan nomor PIN ini, keabsahan ijazah bisa dicek lewat Sivil yang terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT).

Chan Basaruddin, Guru Besar Komputer Universitas Indonesia, mengatakan, untuk lulusan PT yang lama, keabsahannya tetap bisa ditelusuri selama datanya tersedia di PDPT yang sudah dimulai sejak 2011. Sebenarnya di PDPT, ada file untuk mengisi nomor ijazah, tetapi penomoran masih beragam dan belum semua PT memasukkan nomor ijazah lulusannya.