Menteri Darmin: Jangan Hanya Andalkan Pendidikan Formal

www.tempo.co

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, Indonesia tidak dapat mengandalkan pendidikan formal saja. Hal itu disampaikan usai rapat koordinasi pelatihan ketenagakerjaan, dia berujar, pelatihan keterampilan diperlukan untuk meningkatkan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Darmin mendorong lahirnya lembaga-lembaga pelatihan keterampilan, seperti lembaga pelatihan yang dibentuk oleh perusahaan swasta. Lembaga itu kemudian perlu diakreditasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP.

Darmin juga meminta agar standar kompetensi yang telah ditetapkan saat ini lebih ditingkatkan. Diharapkan ada suatu mekanisme yang mendorong asosiasi industri dan profesi untuk ambil bagian dalam menyusun standar kompetensi.

Nantinya, menurut Darmin, standar kompetensi itu dapat diajukan ke BNSP untuk dibakukan. Sehingga, baik standar kompetensi ataupun lembaga-lembaga pelatihan yang sudah terakreditasi dapat dihargai setara dengan pendidikan formal.

Kepala BNSP Sumarna Abdurahman yang juga hadir dalam rapat tersebut mengatakan, BNSP  tengah mendorong lembaga pelatihan untuk memiliki standar kompetensi. Kurangnya dana dan belum adanya lembaga sertifikasi di beberapa sektor juga menjadi fokus BNSP.

Link: https://bisnis.tempo.co/read/news/2016/05/12/090770247/menteri-darmin-jangan-hanya-andalkan-pendidian-formal

Indonesia Must not Merely Rely on Formal Education: Minister Darmin

www.tempo.co

Coordinating Minister for Economic Affairs Darmin Nasution said Indonesia could not merely rely on formal education. After the coordination meeting of manpower training, he said skill trainings were required to develop the competencies compatible with the industries. Darmin encouraged the establishment of skill training institutions similar to the training institutions of private companies. Such institutions must then be accredited by the National Institution for Professional Certification (BNSP).

Darmin also stressed the need to improve the existing competency standards. Accordingly, there was a need to a mechanism that encouraged industry and professional associations to take part in preparing the competency standards.

These competency standards would be subsequently submitted to BNSP for stipulation. Both competency standards and accredited training institutions can thus be considered as equivalent to formal education.

BNSP Head Sumarna Abdurahman who also attended the meeting said BNSP was encouraging training institutions to provide competency standards. Ina addition, BNSP would also focus on the lack of budget and unavailability of a certification body in certain sectors.

Link: https://bisnis.tempo.co/read/news/2016/05/12/090770247/menteri-darmin-jangan-hanya-andalkan-pendidian-formal

tempoCo_Menteri Darmin-Jangan Hanya Andalkan Pendidikan Formal

Kemendikbud Usut Kebocoran Soal UN SMP

Media Indonesia, halaman 12

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berjanji akan mendalami laporan kebocoran soal dan kecurangan pada ujian nasional (UN) pensil dan kertas (PBT) SMP/MTs yang dilaporkan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Demikian dikatakan Inspektur Jenderal Kemendikbud, Daryanto, kemarin.

Menurutnya, Inspektorat Jenderal Kemendikbud telah menerima 23 laporan pengaduan terkait dengan adanya kebocoran atau kecurang-an UN. Pihaknya akan menindak lanjuti laporan itu dengan saksama dan komprehensif.

Pada hari ketiga UN SMP/MS, Sekjen FSGI Retno Listyarti bersama pengurus Serikat Guru Indonesia (Segi) Heru Purnomo melaporkan adanya pengaduan yang diterima Posko FSGI oleh seorang guru pengawas di Jakarta. Guru itu menemukan kunci jawaban dari seorang peserta yang diawasinya. Menurut rekan guru pengawas, yang kebetulan guru bahasa Inggris, kunci jawaban tersebut dinyatakan cocok. Heru menambahkan FSGI telah memfoto soal dan kunci jawaban tersebut.

Selain itu, FSGI menerima laporan guru bahasa Inggris di Jakarta yang menilai banyak kosakata sulit dalam soal UN bahasa Inggris SMP 2016. Hal itu, menurut Heru, membuat para siswa kesulit-an memaknai arti kata tersebut dalam kalimat soal.

Kemendikbud Investigates National Exam Leaks for SMP

Media Indonesia, page 12

The Ministry of Education and Culture (Kemendikbud) promised to investigate the report on national exam leaks and cheating practices in the paper-based national exams, as was filed by the Federation for Indonesian Teachers Association (FSGI). It was asserted by the ministry’s Inspector General Daryanto yesterday.

According to him the Inspectorate General had received 23 reports in relation to the cases of national exam leaks or cheating practices. The ministry would carefully and comprehensively follow up those reports.

On the third day of the national exams for Junior High School (SMP)/Islamic Junior High School (MTs), FSGi Secretary General Retno Listyarti and the board member of Indonesian Teachers Association (Segi) Heru Purnomo claimed a report was received by FSGI’s coordination post from an exam invigilator teacher in Jakarta. The teacher found the exam answers keys from one of the exam participants. An English teacher who was also supervising the exam confirmed that the answer keys matched. Heru added FSGI had a photograph of the exam sheets and the answer keys.

In addition, FSGI also received a report from an English teacher in Jakarta that found a lot of difficult vocabularies in the 2016 English national exam for SMP. Heru said that this might have made it difficult for students to comprehend the meaning of the vocabularies in the exams.

media indonesia_kemendikbud usut kebocoran soal UN SMP

Aptisi Minta Moratorium Tidak Berlaku untuk Semua FK

Suara Pembaruan, halaman 16

Pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kembali memberlakukan moratorium pendirian fakultas kedokteran (FK) atau program studi (prodi) kedokteran tahun ini. Tindakan pemerintah ini dinilai tidak adil bagi perguruan tinggi yang benar-benar layak untuk mendirikan FK.

Ketua Umum Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Thomas Suyatno menyatakan, pihaknya setuju bahwa sudah seharusnya pemerintah menertibkan FK “abal-abal”, sehingga tidak memproduksi dokter secara massal tanpa kualitas baik. Penataan FK kembali penting demi meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Tanah Air. Namun, demikian, moratorium mestinya tidak diberlakukan untuk semua perguruan tinggi. Jika ada perguruan tinggi yang sudah punya kualifikasi dan memenuhi semua syarat moratorium tidak diberlukan.

Namun, Menristekdikti Muhammad Nasir mengatakan, moratorium akan tetap berlaku hingga semua FK yang sudah ada memenuhi ketentuan, ini dilihat mulai dari rasio dosen dengan mahasiswa terpenuhi, tingkat kelulusan uji kompetensi di atas 75%, hingga proses belajar-mengajar yang memenuhi standar. Nasir menambahkan, FK atau prodi yang bermasalah pembinaannya nanti akan di bawah Kemenristekdikti.

Aptisi Urges Moratorium Not to Apply to All Medical Faculties

Suara Pembaruan, page 16

The government through the Research, Technology and Higher Education Ministry continues to apply the moratorium of medical faculty and study program establishment this year. The government policy is deemed unfair for universities that already met all requirements to establish the medical faculties.

The Indonesian Private University Association (Aptisi) Chairman Thomas Suyatno asserted the association encouraged the government policy to curb medical faculties to prevent the massive graduation of unqualified physicians. The rearrangement of medial faculties was important to improve health services across the nation. However, the moratorium should not apply to all universities, in particular to universities that already met all stipulated qualifications and requirements.

However Research, Technology and Higher Education Ministry Muhammad Nasir the moratorium would still apply until all of the existing medical faculties met the requirements, comprising the fulfillment of the lecturer-student ratio, the competency test passing above 75 percent and learning process that met standards. Nasir added the improvement of problematic medical faculties and study programs would be undertaken by the ministry.

suara pembaruan_aptisi minta moratorium tidak berlaku untuk semua FK

Integritas UN Perlu Digalakkan

Republika, halaman 5

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan, Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) 2016 untuk SMA sederjat meningkat, yaitu 64,05. Ini lebih tinggi daripada IIUN tahun 2015 yang hanya 61,98. Namun demikian, terdapat provinsi yang justru turun hasil IIUN-nya.

Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Kapuspendik) Kemendikbud, Nizam, mengatakan, meningkatnya IIUN dapat dioptimalkan pengaruhnya untuk perbaikan ke depan. Terlebih, kebijakan seperti ini jelas tidak membuat anak tertekan saat melaksanakan ujian. Menurut Nizam, hasil IIUN sangat penting karena dijadikan salah satu penentu masuk perguruan tinggi negeri (PTN).

Sementara itu, Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti, menolak kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tentang penerapan penilaian indeks integritas kejujuran sekolah.

Retno menerangkan alasan ketidaksetujuannya, yaitu parameter penilaian indeks tersebut tidak diungkap ke publik karena hal itu dikhawatirkan justru akan merugikan siswa. Kemudina, kejujuran diukur dengan pilihan ganda dan hanya satu kali dalam tiga  tahun. Itupun hanya beberapa jam saja, meliputi hanya sedikit mata pelajaran. Sehingga, secara logis sulit diterima dan tidak menjadi rasa keadilan masyarakat.