Pemerintah Benahi Pendidikan Vokasi

Suara Pembaruan, halaman 17

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan, dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM), pemerintah akan mengubah formasi pendidikan vokasi. Pasalnya, masih banyak pendidikan vokasi di perguruan tinggi yang hanya mengedepankan teori.

Nasir menyebutkan, hal ini terjadi karena rata-rata dosen yang mengajar di Politeknik adalah lulusan Strata 2 (S2) yang hanya memahami teori dan minim praktik. Maka, untuk mewujudkannya, beberapa peraturan akan diubah, termasuk Undang-Undang No.12/2012, karena Politeknik membutuhkan tenaga profesional yang mengajar vokasi.

Nasir menjelaskan, dosen vokasi minimal 50% harus berasal dari industri. Pasalnya, pendidikan vokasi membutuhkan dosen yang mampu mengajarkan praktik dan tidak sekedar teori kewirausahaan. Nasir menuturkan, saat ini sedang dirancang peraturan baru untuk metode pembelajaran pada pendidikan vokasi. Metode ideal yang akan dikembangkan mendatang adalah 70% berbasis praktik dan 30% teori.

Nasir menyebutkan, telah terpilih 10 Politeknik yang dianggap siap sebagai percobaan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk revitalisasi Politeknik dengan tujuan pendidikan vokasi yang harus fokus pada bidang unggulan dengan memperbanyak dan mengembangkan teknologi rekayasa.

Government Improves Vocational Education

Suara Pembaruan, page 17

Minister of Research, Technology and Higher Education (Menristekdikti), Mohammad Nasir said that government will change the formation of vocational education in order to improve the competitiveness of human resources (SDM). In fact, most vocational education at universities prioritizes theory over practical application.

Nasir added that this occurred because lecturers in Polytechnics are mostly postgraduates (S2) who learn much theory but are lacking in practice. In order to change this, certain regulations will be amended including Law No.12/2012 because Polytechnics need professional resources in the provision of vocational education.

He furthermore explained that at least of 50% vocational lecturers should come from industry since vocational education needs lecturers who can teach practical fieldwork and not just entrepreneurial theory. Currently, a new regulation on the method of learning for vocational education is being prepared. The ideal method to be developed in the future will comprise 70% practical and 30% theory.

Nasir revealed that 10 Polytechnics have been selected to conduct the pilot project. This is a part of an effort in the revitalization of Polytechnics that targets objectives in vocational education by focusing on featured fields to produce and develop engineering technology.

Indonesia Minim Tenaga Vokasi

Indopos, halaman 3

Indonesia saat ini mengalami kekurangan atau minim tenaga vokasi untuk mengisi proyek pemerintah yang sedang dikerjakan. Karenanya, pemerintah menyusun peta jalan Revitalisasi Pendidikan Vokasional dengan tim penyusun yang terdiri dari lintas kementerian.

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menjelaskan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bertindak sebagai ketua penyusunan jalan revitalisasi SMK, dan Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) sebagai ketua penyusunan peta jalan revitalisasi politeknik dan akademi.

Adapun ketua penyusunan peta jalan revitalisasi balai latihan kerja dan magang/ kerja praktek adalah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Puan menginginkan semua kementerian dan lembaga ini menyiapkan tenaga vokasi yang bisa menunjang program pemerintah tersebut agar bisa menangkal masuknya tenaga kerja asing.

Puan meminta kepada Kemendikbud memberikan pelatihan ataupun magang kepada semua siswa SMK agar siap dipakai di semua proyek pemerintah. Sementara itu khusus kepada Kemenristekdikti agar meyiapkan program sertifikasi kepada siswa yang baru lulus SMK.

Mendikbud Muhadjir Effendy menjelaskan, sampai 2020 nanti Kemendikbud akan membangun 400 SMK baru yang akan bisa menampung hingga 850.000 siswa SMK baru. Selain itu juga akan ada 650 SMK rujukan yang tugasnya akan mendampingi dan meningkatkan kualitas SMK yang mutunya masih rendah. Kemendikbud juga akan memproyeksikan kebutuhan 90.000 guru untuk pendidikan vokasi ini.

Indonesia Lacking in Vocational Resources

Indopos, page 3

Currently, Indonesia is still lacking or has only minimal resources for vocational education to support the government’s ongoing projects. The government, therefore, has prepared a roadmap for the Revitalization of Vocational Education together with a drafting team consisting of personnel from across various ministries.

Coordinating Minister of Human and Cultural Development (Menko PMK), Puan Maharani, explained that the Ministry of National Education (Kemendikbud) acts as head of the SMK revitalization preparation and the Ministry of Research, Technology and Higher Education (Kemenristekdikti) will head the preparation of the revitalization roadmap for polytechnics and academies.

Meanwhile, the head of the revitalization roadmap for training centers and internship is the Ministry of Manpower (Kemenaker). Puan hoped that all these ministries and institutions would be able to prepare vocational resources to support the government’s program and prevent the entry of foreign labor.

Puan asked Kemendikbud to provide training or internship for all SMK students so that they can be ready to work on all of the government’s projects. She also asked Kemenristekdikti to prepare a certification program for newly graduated SMK students.

Mendikbud Muhadjir Effendy revealed that by 2020 his Ministry will build 400 SMKs to accommodate 850,000 new students. In addition, there will be 650 recommended SMKs to assist and improve the quality of SMKs of lower quality. Kemendikbud will also project the need for 90,000 teachers in vocational education.

DPRD Desak Pemprov DKI Keluarkan Anggaran untuk Renovasi Sekolah

www.thejakartapost.com

DPRD telah meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk membatalkan penghapusan dana untuk renovasi gedung sekolah dari APBD 2016.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik mengatakan, dana untuk renovasi gedung sekolah masih dibutuhkan karena gedung sekolah yang baik merupakan bagian tak terpisahkan dari proses belajar siswa. Ia meminta agar penghapusan anggaran sebesar Rp 460 miliar (US$ 34,500,000) untuk renovasi 50 sekolah di Jakarta dibatalkan oleh Pemprov DKI.

Taufik menambahkan bahwa jika alokasi anggaran untuk renovasi gedung sekolah itu ditunda hingga tahun depan, maka program pendidikan di wilayah DKI Jakarta tidak akan dapat berjalan secara maksimal. Menurut dia, Pemprov harus memprioritaskan anggaran untuk gedung sekolah ketimbang yang lainnya, karena akan berakibat dan berdampak terhadap siswa dan kualitas pendidikan di Ibukota.
link:
http://www.thejakartapost.com/news/2016/08/30/greater-jakarta-council-urges-funding-school-renovations.html

 

Council urges funding for school renovations

www.thejakartapost.com

The City Council has called on the administration to cancel the removal of school building renovations from the city’s 2016 budget.

The council’s deputy speaker, Muhammad Taufik, said the funding for renovations was still needed as proper school buildings were an integral part of the student learning process. He said that his party wants the administration to cancel the cutting of Rp 460 billion [US$34.5 million] from 50 schools in Jakarta.

He added that if the budget allocation for school buildings was postponed until next year, the city’s education programs could not be carried out maximally. According to him, the government should prioritize such funding ahead of others, since [the cutback] would negatively affect students and the quality of education in the city.

link:

http://www.thejakartapost.com/news/2016/08/30/greater-jakarta-council-urges-funding-school-renovations.html

UN Perbaikan Diikuti 88.958 Siswa

Suara Pembaruan, halaman 16

Ujian Nasional Perbaikan (UNP) bagi siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) diselenggarakan pada Senin (29/8). UNP tidak diwajibkan dan ditujukan hanya bagi siswa yang berniat memperbaiki nilai. Hal itu diungkapkan Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kapuspendik Kemdikbud) Prof Nizam.

Prof Nizam menyebut, UNP diikuti ini oleh 88.958 orang dengan rincian dari SMA/MA sebanyak 57.555 orang, SMK sebanyak 31.373 orang, dan Program Paket C sebanyak 30 orang. Ujian dilaksanakan dalam bentuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dengan butir soal ujian yang mengacu pada kisi-kisi UN 2015/2016.

Prof Nizam juga menambahkan, ada sembilan daerah yang menyelenggarakan dalam empat sesi meliputi, Kabupaten Pidie, Bireuen, dan Gayo Lues. Ketiganya ada di Provinsi Aceh. Sedangkan Kabupaten Batang Hari, Kota Padang, Kota Tual Maluku, Kabupaten Seram Barat, Kota Palu, dan Kabupaten Parigi Moutong terletak di Sulawesi Tengah. Dijelaskan Prof Nizam, ada yang menyelenggarakan empat hari karena ada kendala tertentu. Namun secara keseluruhan UNP dilaksanakan mulai dari 29 Agustus-1 September dan 5-7 September.

Sebagaimana ketahui, peserta yang berhak mengikuti UNP adalah siswa yang memiliki nilai kurang dari atau sama dengan 55 pada mata pelajaran tertentu. Ini juga berlaku untuk mereka yang belum menempuh UN atau UN Susulan atau belum menempuh UN secara lengkap.

Selama pelaksanaan UNP, Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) selalu melakukan pemantauan di satuan pendidikan. Anggota BSNP Ramli Zakaria menuturkan, hasil pemantauan dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan ujian di masa mendatang.

Ke depan, tambah Ramli, ada wacana untuk menghilangkan istilah perbaikan, sehingga hanya ada istilah UN tahap pertama dan UN tahap kedua. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong peserta UN lebih serius dalam mempersiapkan diri. Hasil UNP dilaporkan dalam bentuk Sertifikat Hasil Ujian Nasional Perbaikan (SHUNP) yang memuat nilai mata ujian yang ditempuh pada UNP.

Remedial National Exam Taken by 88,958 Students

Suara Pembaruan, page 16

Remedial National Examination (UNP) for high school (SMA) students was held on Monday (29/8). UNP is only intended for those students wishing to improve their grade and is thus not compulsory. This was revealed by Prof. Nizam, Head of Education Assessment Center (Kapuspendik) of the Ministry of Education and Culture (Kemendikbud).

Prof. Nizam stated that UNP was taken by 88,958 students, consisting of 57,555 SMA/MA students, 31,373 SMK students, and 30 Package-C students. The UNP was carried out in the form of a computer-based exam (UNBK) by referring to the National Exam question outlines of 2015/2016.

Prof. Nizam also added that there were nine regions that held UNP in four sessions, including regencies of Pidie, Bireuen and Gayo Lues, all of which are in the Province of Aceh, plus in Batang Hari Regency, Padang City, Tual City in Maluku, West Seram Regency, Palu City and Moutong Parigi Regency in Central Sulawesi. Prof. Nizam explained that there were some regions that held UNP over four days due to certain constraints. UNP was held from 29 August to 1 September and 5 to 7 September.

Students allowed to take UNP are those with an average score of 55 or less for certain subjects. UNP is also applicable for students who have not taken UN or make-up UN or have not yet completely finished UN.

During UNP, National Education Standards Agency (BNSP) frequently monitored the UNP implementation in each school. BSNP member, Ramli Zakaria, said that the monitoring result will be used for evaluation of improvements of UN implementation in the future.

Ramli added that there is a discourse to eliminate the term of UNP and change it into first stage of UN and second stage of UN. It is hoped this planning will encourage UN participants to be more serious in their preparation. The results of UNP will contain the score of each UNP subject and will be presented in a remedial national examination result certificate (SHUNP).

Mendikbud Gandeng TNI Sebarkan KIP

Republika, halaman 4

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, mengatakan pihaknya akan meminta bantuan TNI untuk memaksimalkan distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP). Koordinasi distribusi KIP dengan para kepala daerah akan digelar pekan depan.

Menurut Muhadjir, distribusi KIP bukan hanya tanggung jawab Kemendikbud. KIP merupakan program bersama pemerintah yang persoalannya harus diantisipasi agar tidak menimbulkan keresahan. Saat disinggung mekanisme pembagian KIP oleh TNI, Muhadjir mengatakan bahwa ia akan merumuskannya lebih lanjut.

Sementara itu, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud, Hamid Muhammad, mengatakan pihaknya akan bertemu dengan kepala daerah untuk membahas pembagian KIP pada pekan depan. Menurut Hamid, ada dua poin utama dalam koordinasi pekan depan.

Hamid menambahkan, saat ini ada 14 juta anak yang telah menerima KIP. Sebanyak 12 persen dari keseluruhan target penerima KIP diketahui belum menerima kartu tersebut. Sebanyak dua juta KIP kini masih terhenti distribusinya di kecamatan atau kelurahan. Selain itu, ada sekitar delapan persen kartu berstatus retur (dikembalikan).

Mendikbud Links with TNI to Spread KIP

Republika, page 4

Minister of Education and Culture (Mendikbud), Muhadjir Effendy, said he would ask the help of the military (TNI) to maximize the distribution of the Smart Indonesia Cards (KIP). Coordination of KIP distribution with regional heads would be held next week.

According to Muhadjir, KIP distribution is not only the responsibility of the Ministry of Education and Culture (Kemendikbud). KIP is a government joint program whose problems should be anticipated in order not to cause unrest. As he was alluded the mechanism of KIP distribution by TNI, Muhadjir said he would define it further.

Meanwhile, Director General of Primary and Secondary Education (Dikdasmen) of Kemendikbud, Hamid Muhammad said he would meet with regional heads to discuss KIP distribution next week.   According to Hamid, there are two main points in next week’s coordination.

Hamid added, currently there are 14 million children who have received KIP.  A total of 12 percent of the entire KIP recipient targeted is known to have not received the card. The distribution of two million KIP is now still stalled in sub-districts or village head offices (kelurahan).  In addition, there are around eight percent of cards with the status of returned.