Partisipasi Pendidikan Naik, Mutu Kurang Diperhatikan

Suara Pembaruan, halaman 16

Pemerhati Pendidikan, Prof Rochmat Wahab, mengapresiasi program pemerataan akses pendidikan, selama dua tahun pemerintah Jokowi-JK. Untuk menghapus angka putus sekolah yang tinggi, pemerintah menghadirkan beberapa program yang dinilai tepat sasaran. Di antaranya, program Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk anak usia sekolah dari keluarga miskin, penambahan kuota beasiswa Bidikmisi dari 60.000 menjadi 75.000 peserta dan beasiswa unggulan dosen Indonesia (BUDI) dalam maupun luar negeri.

Meski demikian, Rochmat menilai, program KIP hingga saat ini belum optimal. Pasalnya masih banyak anak-anak yang belum menerimanya, atau kartu masih tidak tepat sasaran. Berdasarkan data Kemendikbud, pencairan KIP hingga saat ini memamng masih belum tuntas. Yang sudah disalurkan batu 11.192.770 siswa. Sedangkan yang dicairkan baru 4.555.456 atau 40,70% orang.

Sementara, dari data penerima KIP yang bersumber dari BPS dan telah diolah oleh TNP2K, terdapat sebanyak 17,9 juta anak usia sekolah dari keluarga miskin yang berhak menerima KIP. Target pemerintah KIP tuntas didistribusikan pada November dan tuntas dicairkan pada Desember. Sedangkan untuk BUDI, belum adanya target khusus dalam memperbanyak jumlah dokter di Indonesia.

Selanjutnya, Rochmat mengatakan, permasalahan pendidikan bukan hanya pada akses, tapi yang paling penting adalah mutu. Saat ini, mutu belum mendapat perhatian serius dari pemerintah. Hal ini terlihat dari pembenahan kurikulum 2013 (K-2013) yang masih berlarut-larut. Selain itu, mutu pendidikan menjadi semakin tidak terlihat ketika pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang menunjukan mutu pendidikan Indonesia masih perlu dibenahi.

Salah satunya, tidak adanya standar nasional pendidikan karena Ujian Nasional (UN) tidak lagi menjadi penentu kelulusan. Rochmat mengatakan wacana tentang ditiadakannya UN merupakan bentuk kemunduran karena menurutnya dengan adanya UN dapat memenuhi standarisasi penilaian. Apabila ditadakan maka akan sulit menentukan darimana pemerintah bisa menilai kualitas sekolah tersebut.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s