Ombudsman Sebut Pungli di Sektor Pendidikan Masih Marak

www.beritasatu.com

Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Abyadi Siregar, mengatakan, pungutan liar (Pungli) yang diperintahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk disapu bersih, ternyata masih marak dilakukan oknum di instansi pemerintahan. Abyadi mengatakan, kasus pungli yang paling banyak ditemukan itu terdapat di sektor pendidikan. Ada praktik pungli di proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), termasuk pengambilan ijazah pelajar sekolah.

Abyadi mengatakan, sepanjang tahun 2016, terdapat 264 laporan yang masuk ke Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara. Seluruh laporan kasus itu merupakan bentuk penyimpangan yang dilakukan oknum aparatur sipil negara (ASN) terhadap masyarakat terkait pelayanan publik.

Pihaknya meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengambil langkah proses hukum dalam memproses laporan kasus pungli tersebut. Kasusnya sudah ada yang dilaporkan. Ombudsman juga meminta kepada seluruh kepala daerah untuk serius memberantas praktik pungli.

Menurutnya, untuk pengembilan hasil ujian maupun ijazah dari sekolah, banyak siswa yang dikutip biaya sebesar Rp 100.000 bahkan lebih. Pungutan itu diminta pihak sekolah dengan alasan seikhlas hati. Namun, tetap saja itu bentuk pungli yang harus diberantas. Sebelumnya, Presiden Jokowi sudah menginstruksikan untuk pungli sebesar Rp 10.000 saja tetap harus diusut, apalagi jika sudah nilainya mencapai Rp 100.000, yang jika dikalikan dengan sejuta orang yang dipungut itu, maka nilainya tentu jauh lebih besar dari yang dikalkulasikan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s