Prioritaskan Nasib Guru

Jawa Pos, halaman 34

Awal tahun ini menjadi babak baru bagi pendidik dan tenaga kependidikan di DKI Jakarta. Sejak Januari, pendidik dan tenaga kependidikan nonpegawai negeri sipil (PNS) mendapat upah sesuai dengan upah minimum provinsi (UPM) di DKI Jakarta. Yaitu Rp 3,1 juta per bulan.

Dinas Pendidikan (Dispendik) DKI Jakarta mengalokasikan anggaran untuk pendidik dan tenaga kerja kependidikan non-PNS di DKI untuk menerima upah sesuai dengan UMP DKI Jakarta. Pengupahan yang dibayarkan sama dengan UMP dianggap ideal untuk meningkatkan kinerja pegawai non-PNS di lingkungan pendidikan.

Di DKI Jakarta, jumlah pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS terbil;ang banyak. Guru non-PNS di DKI Jakarta berjumlah 9.578 orang. Sementara itu, tenaga kependidikan seperti pustakawan dan tenaga kebersihan berjumlah 6 ribu orang. Guru honorer dan tenaga kependidikan lain telah  mendapat kontrak kerja unutuk dapat menerima UMP. Kontrak tersebut berlangsung selama seatahun.

Menurut Kepala Seksi Bidang Sumber Daya Manusia Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat I Lily Kristiandari, kontrak tersebut habis Desember mendatang. Sementara itu, kontrak baru akan diberikan lagi pada awal 2017. Tahun ini, Lily menjelaskan, 739 pendidik dan tenaga kependidikan di wilayah Sudin Pendidikan Jakarta Pusat I dikontrak untuk memperoleh UMP. Dirinya menyatakan, peningkatan jumlah kuota diharapkan dapat tersedia pada 2017. Dengan begitu, peningkatan kuota tersebut dapat mengakomodasi jumlah pegawai non-PNS di sekolah yang tahun ini belum menerima gaji sesuai UMP.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s