Jatah Suara 35 Persen untuk Menteri Ditinjau

Kompas, halaman 12, Sabtu, Nov 5

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menargetkan untuk menyelesaikan peraturan baru pemilihan rektor perguruan tinggi negeri pada akhir tahun ini. Peraturan baru itu akan mendukung pemilihan rektor secara transparan, akuntabel, serta menutup celah terjadinya korupsi. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengatakan, kerja sama Kemenristekdikti, KPK, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), serta Ombudsman RI (ORI) bertujuan mengkaji Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 24/2010.

Menurut Syarif, dalam setiap pemilihan rektor, selalu ada orang yang mengaku dekat dengan Menristekdikti yang menjanjikan calon rektor bahwa menteri akan memilihnya. Hal itu membuat pemilihan rektor menjadi sangat politis, seperti pemilihan kepala daerah. Padahal, syarat menjadi rektor terutama adalah memiliki kecerdasan dan visi yang baik.

Wakil Ketua KASN Irham Dilmy mengatakan, prinsip di dalam pemilihan rektor ialah penilaian berdasarkan rekam jejak kinerja dan kredibilitas. Menurut dia, rektor luput dari perhatian KASN  karena posisi itu adalah tugas tambahan bagi guru besar, bukan jabatan pimpinan utama dalam struktur pemerintahan.

ORI, kata Laode Ida, tengah menyelidiki pengaduan terkait pemilihan rektor di Universitas Negeri Manado (Unima), Sulawesi Utara, dan Universitas halu Oleo (UHO) Kendari, Sulawesi Tenggara. Rektor terpilih Unima Julyeta Paulina Amelia Runtuwene, dilaporkan memperoleh ijazah S3 dari Universite  Paris-Est Marne-la Valee, Perancis, secara tidak sah.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s