Cirebon Kekurangan 600 Guru Berstatus PNS, Sebagian Guru SD

www.tempo.co

Pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat, kekurangan sedikitnya 600 guru berstatus pegawai negeri sipil. Kekurangan guru terbanyak pada tingkat sekolah dasar. Berdasarkan informasi dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan (BK Diklat) Kota Cirebon, untuk guru SD kekurangan sebanyak 400 orang, guru SMP kekurangan sebanyak 116 orang dan guru SMA kekurangan sebanyak 84 orang.

Kepala BK Diklat Kota Cirebon, Anwar Sanusi mengatakan, jumlah kebutuhan minimal guru SD sebanyak 1.384 orang. Adapun perinciannya tediri dari 1.009 guru kelas,145 guru agama, 140 guru pendidikan jasmani dan kesehatan serta 90 guru muatan lokal. Sedangkan jumlah total guru SMP dari 18 SMP Negeri saat ini tercatat sebanyak 641 orang. Padahal jumlah kebutuhan guru SMP saat ini sebanyak 757 orang. Sedangkan untuk jumlah guru dari 9 SMA di Kota Cirebon saat ini tercatat sebanyak 458 orang. Padahal jumlah kebutuhan sebanyak 540 orang guru.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Jaja Sulaeman, menegaskan jumlah kekurangan guru terbanyak untuk tingkat SD. Sejumlah sekolah bahkan hanya memiliki 3 atau 4 guru berstatus PNS. Padahal setidaknya satu sekolah minimal harus memiliki 6 guru kelas, satu guru bidang studi, satu orang kepala sekolah dan satu penjaga sekolah. Karenanya untuk menghadapi kondisi tersebut dinas pendidikan akan mengambil kebijakan efisiensi menajemen dengan menggabungkan SD yang ada dalam satu kawasan.

Cirebon Lacks Some 600 PNS Teachers Especially SD Teachers

www.tempo.co

The Government of Cirebon, West Java, lacks some 600 teachers who have civil servants (PNS) status. This mostly happens in the elementary school level. According to the information from Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan (BK Diklat) of Cirebon, they lack some 400 teachers for SD, 116 for SMP and 84 for SMA.

Head of BK Diklat Cirebon, Anwar Sanusi, said that the minimum number of teachers needed for SD is 1,384 people comprising 1,009 classroom teachers, 145 religious teachers, 140 physical and health education teachers and 90 local content teachers. The total number of current teachers in 18 state SMPs is 641 people while the actual need is 757 teachers. While teachers in 9 SMAs in Cirebon are 458 people despite the actual need of 540 teachers.

Meanwhile, the Head of Department of Education of Cirebon, Jaja Sulaeman confirmed that the highest number of teacher shortage occurs in SD level. Certain schools even have only three to four PNS teachers. A school should have at a minimum of six classroom teachers, one field of study teacher, one headmaster and one security. In order to face such condition, the department of education, therefore, will implement a policy of management efficiency by integrating some SDs located in the same area.

Link: https://nasional.tempo.co/read/news/2016/11/07/058818432/cirebon-kekurangan-600-guru-berstatus-pns-sebagian-guru-sd

Politeknik Sepi Peminat, Pemerintah Ubah Jadwal Seleksi

Suara Pembaruan, halaman  17

Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Mohammad Nasir, mengatakan, pemerintah sedang fokus meningkatkan pendidikan vokasi melalui SMK dan politeknik. Pasalnya, di beberapa negara, vokasi berada di garda terdepan dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Nasir menuturkan, pihaknya akan melakukan hal yang sama pada pendidikan tinggi Indonesia. Ia akan mengedepankan pendidikan vokasi melalui politeknik. Namun yang menjadi permasalahan, jumlah peminat politeknik tidak setinggi masuk universitas negeri.

Bahkan, politeknik selalu menjadi pilihan kedua setelah calon mahasiswa gagal pada seleksi masuk perguruan tinggi negeri (SMPTN) maupun seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBMPTN).

Mendatang, Nasir menuturkan akan menanamkan mind set baru guna menghilangkan stereotipe politeknik merupakan perguruan tinggi kelas dua. Caranya adalah akan mengubah jadwal seleksi awal masuk politeknik untuk diselenggarakan bersamaan dengan SNMPTN maupun SBMPTN.

Seperti diketahui, seleksi masuk PTN dan politeknik dilakukan secara terpisah, sehingga politeknik sepi peminat. Untuk mencari solusi permasalahan tersebut, Nasir akan mengundang para rektor perguruan tinggi bersama para direktur politeknik untuk membahas penggabungan sistem penerimaan mahasiswa baru. Sehingga pada 2017 mendatang, kebijakan itu sudah dapat dijalankan.

The Government Changes the Schedule for Polytechnic Admission Selection

Suara Pembaruan, page 17

Minister of Research, Technology and Higher Education (Menristekdikti), Mohammad Nasir said that the government is currently focusing on improving vocational education through SMK and polytechnic. In fact, vocational education is the frontline in the development of social and economy in certain countries. Nasir said that his Ministry intends to undertake the same step for education in Indonesia by encouraging vocational education through polytechnic. However, there is a problem whereby the number of those who want to enter polytechnics is not as high as those who want to enter universities.

Moreover, polytechnic always comes as a second choice for those who fail to pass the state university admission selection (SMPTN) or joint selection of state university admission (SBMPTN).

Nasir added that he wanted to provide a new mindset to eliminate the stereotype of polytechnic as a second class university. One way to carry out this plan is by changing the schedule of polytechnic admission selection to be held together with SMPTN and SBMPTN.

To date, SMPTN and selection for polytechnic are separately held resulting in the lack of interest in polytechnic admission.  In order to solve this issue, Nasir will invite university rectors and directors of polytechnic to discuss the integration of system for new student admission. It is expected that such a system can be implemented in 2017.

Survei: Indonesia Memerlukan Lebih Banyak Lulusan Tenaga Kerja Terampil untuk Kebutuhan Industri

www.jakartaglobe.id

Sebuah studi yang dirilis tahun lalu oleh perusahaan jasa keuangan global J.P. Morgan dan Singapore Management University (SMU) mengungkapkan bahwa Indonesia kurang memiliki tenaga kerja terampil. Hal itu disebabkan karena adanya kesenjangan besar antara pihak akademisi dan industri.

Dalam studi itu ditemukan bahwa lembaga pendidikan tidak mengajarkan keahlian yang dapat memenuhi kebutuhan industri. Sektor pertumbuhan utama di Indonesia, seperti teknologi informasi dan komunikasi, menemukan bahwa banyak lulusan sekolah yang kurang memiliki keterampilan yang dibutuhkan dalam industri tersebut.

Indonesia saat ini memiliki banyak tenaga kerja dengan keterampilan rendah. Namun, untuk mengangkat perekonomian negara, diperlukan tenaga kerja yang memiliki keterampilan lebih.

J.P. Morgan dan SMU secara khusus memberikan rekomendasi dan menyarankan pemerintah Indonesia untuk merevisi kurikulum lamanya dan meningkatkan konsultasi antara pihak akademisi dan industri, menyediakan infrastruktur yang memadai dan guru yang berkualitas. Hal itu dibutuhkan guna menghasilkan lulusan yang dapat diserap oleh dunia industri.

Menurut studi tersebut, adanya pelatihan bagi lulusan sekolah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan pihak sekolah saja, namun juga tanggung jawab sektor swasta, terutama perusahaan-perusahaan besar. Studi tersebut mengutip program magang di perusahaan otomotif Toyota Indonesia yang bisa dipakai sebagai model.

Pemerintah juga didesak untuk melonggarkan aturan bagi tenaga kerja asing terampil dalam industri-industri penting yang mengalami pertumbuhan cepat guna menarik lebih banyak investasi asing. Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan lapangan kerja guna menampung angkatan kerja muda yang dinamis, karena mereka merupakan dan aset utama bangsa. Saat ini, tingkat pengangguran di kalangan muda Indonesia berada di kisaran lebih dari 18 persen.

Presiden SMU Arnoud De Meyer mengagtakan, Indonesia harus memanfaatkan sebaik-baiknya angkatan kerja muda sebagai keunggulan kompetitif dan memprioritaskan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta memastikan bahwa tenaga pendidikan berkualitas cukup tersedia. Selain itu, diperlukan keterlibatan yang lebih besar bagi para pemain di dunia industri, yang dapat menawarkan program magang dan pelatihan praktis guna mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.

Indonesia Needs More Industry-Ready Graduates: Survey

www.jakartaglobe.id

A year-long study by global financial services firm J.P. Morgan and Singapore Management University has revealed that Indonesia lacks skilled workers due to the huge gap between academia and industry.

The study found that educational institutions often do not train students to meet industry requirements. Indonesia’s key growth sector, information and communications technology, sees many graduates who lack skills applicable to the industry.

Indonesia has many low-skilled workers, but it is those with more skills who are needed to elevate the country’s economy.

J.P. Morgan and the SMU outlined country-specific recommendations for the Indonesian government and advised it to revise outdated curricula, improve consultations between schools and industries, provide appropriate infrastructure and qualified teachers to produce more industry-ready graduates.

According to the study, training graduates is not only the responsibility of the government and schools, but also of the private sector, especially large corporations. The study cites apprenticeship programs by companies such as Toyota Indonesia as a possible model.

The government is also urged to relax rules on the employment of skilled foreign workers in key growth industries to attract more foreign investment. It should also increase  youth employment, as a young and dynamic workforce is one of Indonesia’s main assets. The unemployment rate among Indonesia’s youth currently stands at more than 18 percent.

SMU president Arnoud De Meyer said, Indonesia should leverage its young workforce as a competitive advantage and prioritize education and skills training – ensuring that there are sufficient numbers of qualified teachers and greater involvement by industry players, who can offer industrial apprenticeships and practical training for the country to achieve sustainable growth.

link: http://jakartaglobe.id/news/indonesia-needs-industry-ready-graduates-survey/

Pemprov Kebut Pembangunan Rehab Sekolah

Jawa Pos, halaman 26

Dinas Pendidikan (Dispendik) DKI terus mengebut pembangunan rehabilitasi gedung sekolah. Tahun ini, ada 38 gedung sekolah yang direhab total dan rehab lanjutan. Program tersebut diharapkan bisa membuat fasilitas pendidikan di ibu kota makin meningkat dan berkelas.

Kepala Humas Dispendik DKI, Syahdar Nahdiyat, menargetkan 38 gedung sekolah yang direhab tersebut  rampung pada 30 Desembar. Awalnya, lanjutnya, sebanyak 83 gedung sekolah akan direhab tahun ini, namun 45 diantaranya gagal terlaksana.

Syahdar menjelaskan, 45 gedung sekolah yang gagal rehab itu disebabkan empat hal, yakni gagal lelang di Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI dan penghapusan aset belum selesai. Selain itu, gedung yang ada belum dibongkar oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan tidak memungkinkannya aksesibilitas alat berat menuju lokasi sekolah serta tidak cukupnya waktu untuk dilakukan lelang ulang.

Kepala Dispendik DKI Sopan Adrianto menambahkan, rehab gedung sekolah menjadi salah satu upaya mewujudkan misi Dispendik yaitu meningkatkan standar kualitas pendidikan di ibu kota. Saat ini, lanjutnya, pihaknya memasuki era perubahan menuju Jakarta baru termasuk didalamnya penyelenggaran pendidikan di DKI.

Provincial Administration Speeds Up School Rehab Construction

Jawa Pos, page 26

The DKI/Jakarta Education Agency (Dispendik) continues to speed up school building rehabilitation construction. This year, there are 38 school buildings totally renovated and advanced renovation. The program is expected to increasingly improve educational facilities in the capital and be classy.

Jakarta Dispendik Head of Public Relations, Syahdar Nahdiyat, targets the 38 school buildings renovated to be completed by 30 December. Initially, he added, a total of 83 school buildings will be renovated this year, but 45 of them failed to materialize.

Syahdar explained, the 45 school buildings that failed to be renovated were caused by four things, namely failed auction at the DKI Goods and Services Procurement Service Agency (BPPBJ) and removal of assets was not yet completed. In addition, the existing building had not been demolished by the Regional Finance and Asset Management Agency (BPKAD) and the lack of accessibility of heavy equipment to the school location as well as insufficient time to conduct a repeat auction.

Head of DKI/Jakarta Dispendik Adrianto added the rehabilitation of school buildings becomes one of the efforts to realize the Dispendik mission of improving the education quality standard in the capital. Today, he continued, his party enters an era of change towards a new Jakarta, including the delivery of education in the city.

500.000 Guru Bakal Pensiun di 2019

Koran Sindo, halaman 2

Indonesia tidak hanya menghadapi ancaman kelangkaan dosen, tetapi juga tenaga guru pengajar di tingkat dasar dan menengah. Hingga tahun 2019 mendatang ada 500.000 guru yang akan pensiun, sementara rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) belum juga dibuka.

Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rasyidi di Jakarta, kemarin (07/11), mengungkapkan, saat ini status guru PNS di sekolah-sekolah dasar rata-rata hanya berjumlah tiga orang, dan sisanya diisi oleh guru honorer. Padahal, idealnya ada sembilan guru PNS. Jika pemerintah pusat belum membuka rektrutmen CPNS, ia meminta agar pemerintah daerah diberi kewenangan mengangkat dan menggaji para guru honorer dengan dana APBD. Terlebih, lanjutnya, para guru honorer di daerah terpencil yang menggantikan tanggung jawab mengajar para guru PNS, dan harus diprioritaskan.

Pengamat pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Said Hamid Hasan berpendapat pemerintah harus segera mengambil langkah strategis untuk mencegah kelangkaan guru. Selain itu, ia menyarankan agar guru pemula mendampingi  guru yang akan pensiun agar dapat menyerap pengalaman profesionalnya sehingga lebih siap untuk mengajar.

Sementara itu anggota komisi X DPR Abdul Fikri mengaku sangat khawatir akan adanya kelangkaan guru karena maju mundurnya pendidikan di Tanah Air sangat bergantung pada tenaga pendidik. Ia menyarankan agar lintas kementerian segera berkoordinasi untuk segera membuka keran rekrutmen CPNS tenaga pendidik dan bukan untuk formasi PNS lain.

500,000 Teachers to Retire in 2019

Koran Sindo, page 2

Indonesia is not only facing the threat of scarcity of lecturers, but also teachers teaching in elementary and secondary levels. Until 2019 there will be 500,000 teachers retiring, while the recruitment of civil servant candidates (CPNS) is still not opened.

Chairperson of the Executive Board (PB) of the Indonesian Teachers Association (PGRI) Unifah Rasyidi said in Jakarta, yesterday (07/11), the current number of civil servant teachers in primary schools average only three people, and the rest is filled by honorarium teachers. IIdeally, there are nine civil servant teachers.

If the central government has yet to open CPNS recruitment, she requested that the regional administrations be authorized to hire the temporary teachers with APBD funds. Moreover, he continued, the temporary teachers in remote areas who took over the teaching responsibility of civil servant teachers, and should be prioritized.

Indonesian Education University education observer Said Hamid Hasan believes the government should immediately take strategic steps to prevent the scarcity of teachers. In addition, he suggested that novice teachers accompany teachers who will retire in order to absorb their professional experience thus be better prepared to teach.

Meanwhile, House commission X member Abdul Fikri claimed to be deeply concerned about the scarcity of teachers for the progress and decline of education in the country is highly dependent on the educators. He suggested for cross ministries to immediately coordinate to immediately open the taps of CPNS recruitment of teachers and not for other civil servant formations.