Koordinasi yang Buruk Sebabkan Gagalnya Program Deradikalisasi

The Jakarta Post, halaman  3

Efektivitas program deradikalisasi di Tanah Air mendapat perhatian khusus ketika sebuah gereja di Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (6/11), mendapat serangan.  Pelaku yang menjadi tersangka dalam serangan tersebut merupakan mantan narapidana kasus terorisme.

Badan Penanggulangan Terorisme Nasional (BNPT) menyalahkan buruknya koordinasi antar lembaga karena telah gagal melakukan pemantauan terhadap gerak-gerik narapidana terorisme di masyarakat setelah mereka keluar dari penjara.

BNPT mendapat kritikan keras karena Johanda, pelaku yang diduga melakukan serangan di Samarinda dan menyebabkan tewasnya seorang balita dan tiga orang lainnya terluka, telah kembali bergabung dengan kelompok-kelompok radikal setelah dia dibebaskan secara bersyarat pada Juli 2014.

Data dari Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan (Ditjen LP) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) menunjukkan bahwa pada September tahun ini, ada sebanyak 242 narapidana kasus terorisme di 70 lembaga pemasyarakatan dan dua rutan di seluruh Tanah Air, yang sebagian besar akan dibebaskan, cepat atau lambat.

Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius berdalih bahwa lembaganya tidak bisa sendirian melakukan program deradikalisasi dan melakukan pemantauan terhadap narapidana setelah bebas dari penjara. Menurutnya, BNPT telah mendapatkan komitmen dari 17 instansi terkait yang ikut mendukung program pemantauan narapidana pasca bebas guna memastikan para mantan narapidana kasus terorisme tidak akan bergabung kembali dengan kelompok-kelompok radikal setelah mereka bebas.

Terkait Johanda, Suhardi mengatakan, pihaknya mengalami kesulitan melakukan pemantauan karena dia sering berpindah-pindah tempat setelah kebebasannya. Johanda kemudian kembali bergabung dengan kelompok-kelompok radikal setelah ia ditolak oleh keluarganya di Sulawesi Selatan. Dia kemudian dilaporkan bergabung dengan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang terhubung dengan gerakan Negara Islam (IS) cabang Kalimantan Timur.

Selain itu, banyak mantan narapidana kasus terorisme juga menjadi pengurus masjid. Dalam situasi seperti itu, BNPT akan bekerja dengan Kementerian Agama, yang memiliki akses ke masjid di seluruh negeri.

Dihubungi terpisah, juru bicara Kementerian Agama Muharram Marzuki menegaskan bahwa Kemenag tengah bekerja sama dengan BNPT untuk program pemantauan terhadap narapidana kasus terorisme pasca bebas dari penjara.

Kemenag ditugaskan untuk bekerja sama dengan organisasi-organisasi Islam di seluruh Tanah Air untuk menyambut para mantan narapidana terorisme kembali ke masyarakat dan melibatkan mereka dalam setiap kegiatan organisasi di masyarakat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s