Hanya 22 Persen SD dengan Fasilitas Sanitasi Memadai

www.republika.co.id

Akses sanitasi sekolah belum menjadi prioritas penyediaan fasilitas belajar bagi siswa. Berdasarkan data pokok pendidikan (Dapodik) 2016, hanya 22 persen sekolah dasar (SD) di Indonesia dengan kondisi baik. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hamid Muhammad mengatakan, kondisi fasilitas SD, hanya satu dari empat SD dilaporkan berada dalam kondisi baik.

Ia menjelaskan, persoalan air bersih, sanitasi dan kesehatan masih menjadi persoalan di sekolah-sekolah. Ia merinci, berdasarkan data Kementerian Kesehatan, hanya 12 persen anak berusia 5-14 tahun mencuci tangan menggunakan sabun setelah buang air besar. Selain itu, sekira 14 persen anak di Indonesia mencuci tangan dengan sabun sebelum makan. Sementara 35 persen, anak-anak menggunakan sabun setelah makan.

Sementara berdasarkan Dapodik 2016, rerata rasio jamban di sekolah yakni, satu jamban untuk 90 siswa. Padahal, berdasarkan peraturan menteri pendidikan pendidikan Nomor 24 Tahun 2007, mensyaratkan rasio satu jamban untuk 60 siswa laki-laki, serta satu jamban untuk 50 siswa perempuan. Selain itu, hanya 65 persen sekolah di Indonesia punya jamban terpisah untuk laki-laki dan perempuan.

Only 22% of SDs Have Adequate Sanitary Facilities

www.republika.co.id

Access to sanitation at school has not been a priority in relation to the provision of learning facilities for students. According to education basic data (Dapodik) 2016, only 22% of elementary schools (SD) in Indonesia have good sanitation. Director General of Primary and Secondary Education of the Ministry of National Education, Hamid Muhammad said that only one out of four SDs is in a good condition.

He explained that clean water, sanitation and health still become problems in certain schools. Furthermore, based on data from the Ministry of Health, only 12% of children age 5-14 years old wash their hands using soap after defecating. In addition, only 14% of children in Indonesia wash their hands using soap before having meals and 35% of children wash their hands after having meals.

Meanwhile, according to Dapodik 2016, the average ratio of toilets in schools is one toilet for 90 students. Minister of National Education Regulation Number 24 of 2007 states that the ratio of toilet for a school should be one toilet per 60 male students plus one toilet per 50 female students. In addition, only 65% of schools in Indonesia provide separate toilets for girls and boys.

Link: http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/16/11/14/ogm6x9335-hanya-22-persen-sd-dengan-fasilitas-sanitasi-memadai

 

Penyaluran KIP Tuntas

Republika, halaman 5

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengklaim penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) tingkat SMA/SMK selesai pada 14 November 2016. Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Hamid Muhammad di kantor Kemdikbud, Jakarta, Senin (14/11).

Sementara untuk SD dan SMP, lanjutnya, proses penyaluran masih berlangsung hingga dua pekan mendatang. Ia menjelaskan, berdasarkan data Kemdikbud, sekira 11,7 juta dari 17,9 juta total KIP, sudah tersalurkan. Sehingga, masih ada sekitar enam juta lagi yang akan diproses dalam satu sampai dua minggu ini.

Hamid mengatakan, selambat-lambatnya sampai akhir bulan, pihaknya berharap pada pertengahan bulan ini semuanya selesai. Saat ini, sudah banyak data anak yang terdaftar di data pokok pendidikan (Dapodik). Namun, belum semua anak bisa mencairkan. Alasannya, proses pencairan manfaat KIP butuh proses panjang.

Hamid mengatakan, kendati Kemendikbud pernah menargetkan penyaluran selesai pada 31 Oktober 2016. Namun, tidak ada batasan untuk memproses data siswa ke Dapodik.

KIP Distribution Completed

Republika, page 5

The Ministry of National Education (Kemdikbud) claimed that the distribution of Indonesia Smart Card (KIP) for SMA/SMK had been completed by 14 November 2016, as Director General of Primary and Secondary Education, Hamid Muhammad revealed at Kemdikbud Office, Jakarta, on Monday (14/11).

However, the process of KIP distribution for SD and SMP will be completed within the next two weeks. He explained that based on the data from Kemdikbud, some 11.7 million out of 11.9 million of the total KIP have been distributed. Therefore, some six million cards will be processed within one to two weeks.

Hamid said that the whole process can be completed by the middle to the end of this month at the latest. To date, a great number of children have been recorded in education basic data (Dapodik) but not all of them can receive reimbursement of the funds because of the long process of KIP reimbursement.

Hamid added that even though Kemdikbud had an initial target to complete KIP distribution by 31 October 2016, there was no time limitation for processing students’ data to Dapodik.

Menkeu: Pendidikan Merupakan Investasi Terbaik

www.jakartaglobe.beritasatu.com

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kuliah umum kepada 250 mahasiswa penerima beasiswa Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan atau LPDP  di KBRI Den Haag, Belanda, menyikapi pentingnya pendidikan dan pandangan mengenai pengaruh kemenangan Donald Trump yang mengejutkan dalam pemilihan presiden Amerika Serikat baru-baru ini pada ekonomi global.

Dirinya mengatakan, AS merupakan negara dengan perekeonomian terbesar di dunia, hasil pemilihan tersebut pasti memiliki pengaruh terhadap kondisi ekonomi dunia, termasuk di Indonesia.

Mengenai bagaimana pemilihan Trump akan berdampak pada seluruh dunia, mantan Direktur Bank Dunia ini mengatakan bahwa Indonesia harus siap dalam mengantisipasi “efek Trump” dalam beberapa tahun ke depan. AS memiliki banyak pengaruh atas kondisi geopolitik dan ekonomi global. Sebuah negara yang baik harus mampu mengantisipasi krisis ekonomi yang mungkin terjadi berkat kebijakan AS.

Ia mengungkapkan, satu hal yang Indonesia dapat lakukan, yakni dengan menjaga dan memperkuat permintaan domestik. Untuk mengatasi perlambatan ekonomi global baru-baru ini, Sri Mulyani mengatakan pemerintah telah berfokus pada penguatan tiga sektor utama yaitu investasi sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, dan reformasi birokrasi.

Sri Mulyani yang memprakarsai beasiswa Lembaga LPDP pada periode pertama masa tugasnya sebagai menteri keuangan pada tahun 2005-2010, di bawah mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hingga saat ini, LPDP masih dikelola oleh Kementerian Keuangan. Penerima LPDP mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah untuk memperoleh gelar pasca sarjana mereka dari universitas lokal dan universitas luar negeri.

Sri Mulyani juga menggarisbawahi bahwa pendidikan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam rangka mengembangkan sebuah negara. Ini juga merupakan salah satu persyaratan yang paling penting bagi ekonomi yang sehat. Seberapa baiknya sebuah negara dapat dinilai dan dilihat pada kualitas pendidikannya.

Education Is the Best Investment: Finance Minister

www.jakartaglobe.beritasatu.com

Finance Minister Sri Mulyani Indrawati delivered a public lecture to recipients of the Indonesian Endowment Fund for Education, or LPDP, scholarship at the Indonesian Embassy in the Hague, Netherlands, addressing the importance of education and the effect Donald Trump’s shock victory in the recent United States presidential election might have on the global economy.

She said, the US has the biggest economy in the world, and with its size, it will always have an effect on the global economy, including on Indonesia. Sri Mulyani told more than 250 Indonesian students gathered at the embassy.

As to how Trump’s election will impact the rest of the world, the former World Bank managing director said Indonesia must at least try to anticipate the “Trump effect” in the next few years. The US has a lot of influence over geopolitics and the global economy. A good country should be able to anticipate any economic crisis that might be coming out of the US.

She said, one thing Indonesia can do is to keep domestic demand strong. To overcome recent global economic slowdown, Sri Mulyani said the government has been focusing on strengthening three main sectors: human resource investment, infrastructure development and bureaucratic reform.

The 54-year-old Sri Mulyani initiated LPDP during her first stint as finance minister in 2005-2010 under former President Susilo Bambang Yudhoyono. Until today, LPDP is still managed by the Finance Ministry. LPDP recipients get full backing from the government to earn post-graduate degrees in both local and overseas universities.

Sri Mulyani added that education is one of the most important elements in developing a country. It’s one of the most important requirements for a healthy economy. How good a country is doing can be seen in the quality of its education.

Link: http://jakartaglobe.id/news/education-best-investment-finance-minister/

Sertifikasi Dosen Dukung Industri Pariwisata

Media Indonesia, halaman 11

Pengembangan industri pasriwisata di Indonesia saat ini terus digencarkan. Kualitas sumber daya manusia (SDM) diyakini sebagai salah satu kunci pengembangan bidang tersebut. Demi memenuhi SDM di bidang pariswisata yang kompeten, sertifikasi kompetensi dosen di sekolah tinggi ataupun tenaga pengajar pariwisata di SMK menjadi suatu keharusan untuk dilakukan.

Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek Dikti Kemenristek Dikti Patdono Suwignjo dalam konferensi internasional yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Trisakti, di JCC, Jakarta, kemarin (15/11). Patdono mengatakan, pariwisata termasuk bidang yang tengah dikembangkan pemerintah guna membangun ekonomi nasional.

Oleh sebab itu, lanjutnya, perlu dilakukan penambahan jumlah sekolah tinggi pariwisata (STP) di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang menjadi destinasi wisata prioritas. Saat ini terdapat 4.300 perguruan tinggi di Indonesia. Namun jumlah pendidikan vokasi hanya sekitar 5%, yakni 262 lembaga. Sementara, hanya ada enam STP di seluruh Indonesia yang dikelola Kementerian Pariwisata.

Patdono menargetkan bahwa semua tenaga pengajar dan lulusan politeknik nantinya pada akhir 2019 sudah memiliki sertifikasi profesi, termasuk di bidang pariwisata.

Lecturer Certification Supports the Tourism Industry

Media Indonesia, page 11

Tourism industry development in Indonesia today continues to be intensified. The quality of human resources (HR) is believed to be one of the keys to the development of the field. In order to meet competent human resources in the field of tourism, certifying the competence of lecturers in colleges or tourism teaching staff in vocational high schools (SMK) is a must.

This was expressed by the Director General of Science and Technology Higher Education Institutional of Kemenristek Dikti Patdono Suwignjo in an international conference organized by Institute of Tourism (STP) Trisakti, at the JCC, Jakarta, yesterday (15/11). Patdono said tourism is one of the fields being developed by the government to build the national economy.

Therefore, he added, it is necessary to increase the number of tourism colleges (STP) in Indonesia, especially in areas that become priority tourist destinations. Currently there are 4,300 universities in Indonesia. But the number of vocational education is only about 5%, i.e. 262 institutions. Meanwhile, there are only six STP throughout Indonesia managed by the Ministry of Tourism.

Patdono targets that all faculty and graduates of polytechnics would later at the end of 2019 already have professional certification, including in the field of tourism.

70 Persen Pendidikan Vokasi Berupa Praktek

Indopos, halaman 2

Kemandirian ekonomi dapat diwujudkan dengan menciptakan inovasi dan teknologi pada industri. Selama ini industri di Indonesia baru sebatas pabrik. Demikan yang dikatakan Dirjen Penguatan Inovasi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Jumain Appe di Jakarta, Selasa (15/11). Jumain mencontohkan pada industri farmasi yang hampir semua teknologinya dari luar negeri, mungkin cuma bahan bakunya saja dari sumberdaya dalam negeri. Apabila Indonesia mempunyai teknologi dan inovasi sendiri, maka akan menjadikan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) Indonesia meningkat.

Jumain menambahkan, Indonesia setidaknya membutuhkan enterpreneur sebesar dua persen saja dari total jumlah penduduk atau setara dengan 5 juta orang. Jumlah tersebut dapat mendorong pertumbuhan produktivitas yang tinggi. Untuk mencapai hal tersebut, Kemenristekdikti menggenjot sektor pendidikan.

Jumain mengatakan bahwa pihaknya tengah mendorong pendidikan vokasi. Di pendidikan tinggi (dikti) mendorong akademi vokasi dengan revitalisasi dengan sekolah dua semester, magang dua semester, membuat karya akhir dua semester. Dengan harapan 70 persennya adalah praktek bukan teori.  Selain itu, dikatakan Jumain, perguruan tinggi (PT) pun menerapkan kurikulum wirausaha dan insentif untuk membuka usaha.

70 Percent of Vocational Education is Practice

Indopos, page 2

Economic independence can be achieved by creating innovations and technologies in industry. So far the industry in Indonesia is merely a factory.   This was stated by Director General of Innovation Strengthening, the Ministry of Research, Technology and Higher Education (Kemenristekdikti) Jumain Appe in Jakarta, Tuesday (15/11).  Jumain exemplifies the pharmaceutical industry in which almost of the technology is from abroad, perhaps just the raw materials are from domestic resources. If Indonesia had its own technology and innovation, it would raise Indonesia’s Domestic Content Level (TKDN).

Jumain added, Indonesia needs at least equal to two percent of entrepreneurs from the total population, or the equivalent of 5 million people. The figure could drive high productivity growth. To achieve this, Kemenristekdikti boosts the education sector.

Jumain said he was promoting vocational education. In higher education (dikti) he was promoting vocational academies by revitalizing with two semesters of schooling, two semesters of internship, two semesters making final work. With the expectation that 70 percent is practice not theory. In addition, said Jumain, higher education (PT) also applies entrepreneurial curriculum and incentives to open a business.