Kontrak Guru Garis Depan Harus Jelas

Koran Sindo, halaman 2

Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Sumarana Surapranata, seusai Proses Verifikasi dan Validasi  guru gasis depan (GGD) di Jakarta, kemarin (20/11), mengatakan, pemerintah berharap agar para guru yang sudah ditempatkan di daerah-daerah perbatasan dan terluar tidak kembali pindah ke kota.  Karena, di daerah-daerah tersebut ada kekosongan tenaga pengajar.

Namun demikian, Pranata menjelaskan, pemerintah pusat tidak bisa mengintervensi karena GGD sudah menjadi pegawai PNS daerah. Oleh sebab itu, pemerintah daerah bisa membuat kontrak kerja agar guru tersebut tidak berpindah tempat.

Para GGD, lanjut Pranata, akan mulai bertugas per 1 Januari 2017. Berdasarkan informasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), tahun ini sebanyak 6.296 GGD dinyatakan lulus. Mereka akan dikirim ke 93 kabupaten di seluruh Indonesia.

Pranata menambahkan, kuota GGD tahun ini naik enam kali lipat dari tahun lalu. Pada 2015, hanya ada 798 GGD yang ditempatkan di 28 kabupaten. Meski demikian, pemerintah tidak bisa begitu saja mengangkat guru PNS karena ada faktor belanja pegawai.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s