Kurangnya Koordinasi Antar-Lembaga jadi Kendala dalam Mengatasi Masalah Perlindungan Anak

The Jakarta Post, halaman 3

Dukungan terhadap perlindungan anak di Tanah Air menghadapi berbagai kendala berkat kurangnya koordinasi beberapa lembaga pemerintah, terutama yang ada di tingkat nasional, yang bertanggung jawab terhadap masalah itu. Hal itu diungkapkan salah seorang pejabat di jajaran kementerian.

Asisten Deputi Perlindungan anak Bidang Kekerasan dan Eksploitasi anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PP&PA), Rini Handayani, Senin (21/11), mengatakan, kurangnya koordinasi itu mengakibatkan timbulnya berbagai masalah di Tanah Air, dan membuat kesimpang siuran dalam masyarakat dan juga bagi pelaku kejahatannya.

Ia mengakui bahwa sistem perlindungan anak di Indonesia masih buruk, namun demikian ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus bekerja guna terwujudnya sistem perlindungan anak yang komprehensif di bawah koordinasi dari Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia.

Rini, saat berbicara pada Konferensi Nasional Perlindungan Anak 2016 di Jakarta, Senin (21/11), mengatakan, Kemen PP&PA sebagai koordinator bidang perlindungan anak di Tanah Air sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak PBB, telah membuat daftar organisasi yang menaruh perhatian pada isu-isu yang berkaitan dengan perlindungan anak. Konferensi tersebut baru diadakan pertama kali setelah 25 tahun disahkan dalam konvensi PBB.

Pernyataan Rini tersebut sebagai respon atas pertanyaan yang diajukan salah satu peserta konferensi yang merupakan Perwakilan ACWC bidang Hak Asasi Anak untuk Indonesia, Yuyum Fhahni Paryani, yang mencatat bahwa beberapa lembaga pemerintah masing-masing memiliki program dan jajarannya sendiri. Ia mencontohkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang tidak bekerja sesuai dengan gugus tugas yang dibentuk oleh Kementerian Sosial. Mereka masing-masing memiliki program sendiri sehingga tidak ada kolaborasi atau integrasi pada tingkat terendah, seperti di kabupaten atau kota. Hal itu menimbulkan kebingungan bagi mereka yang membutuhkan bantuan mereka.

Dia mengatakan, dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi tanpa membentuk organisasi baru lainnya, pemerintah juga akan meningkatkan kapasitas masyarakat guna mengembangkan sistem perlindungan anak yang komprehensif yang berbasis masyarakat.

Sistem perlindungan anak yang mengikuti acuan dalam Strategi Nasional (Stranas) 2016-2020 mengenai Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak, mulai diterapkan pemerintah pada Januari tahun ini. Sistem ini mengacu pada enam bentuk intervensi sebagai upaya penghapusan kekerasan terhadap anak sebagaimana ditetapkan dalam stranas tersebut, yaitu peraturan dan kebijakan, norma-norma sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat, peningkatan keterampilan hidup dan ketahanan diri anak-anak, pelayanan sosial serta pelayanan data dan informasi bagi masyarakat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s