Akibat Kelalaian, Sekolah di Jakarta Timur Tanpa Aliran Listrik

The Jakarta Post, halaman 2

Pekan ini, Siswa di delapan sekolah negeri di Jakarta Timur belajar di ruang kelas yang gelap dan panas setelah aliran listrik di sekolah mereka diputus pada hari Senin.

Diduga, kejadian tersebut disebabkan karena kelalaian pejabat Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang tidak mengalokasikan anggaran pembayaran tagihan listrik dalam APBD 2016. Sebanyak 26 sekolah, delapan diantaranya telah diputus aliran listriknya, telah menunggak pembayaran listrik selama 10 bulan dengan total pembayaran sekitar Rp2,6 miliar (US$ 192,400).

Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Susi Nurhati, Selasa (22/11), mengatakan, perusahan listrik negara (PLN) telah memutus aliran listrik di delapan SMA dan SMK di Jakarta Timur karena menunggak pembayaran listrik. Delapan sekolah tersebut adalah SMAN 9, SMAN 42 dan SMAN 48 di Makassar, SMAN 93 dan SMAN 51 di Kramat Jati, SMAN 104 di Pasar Rebo, SMKN 2 di Matraman dan SMKN 10 di Cawang.

Susi mengatakan, telatnya pembayaran tersebut dikarenakan pejabat di Suku Dinas (Sudin) Pendidikan Jakarta Timur tidak memasukan tagihan listrik dalam Biaya Operasional Pendidikan (BOP) di APBD 2016. Mereka akhirnya memasukan pembayaran listrik dalam APBD-P 2016.

Susi mengatakan, setelah mempelajari kasus pemutusan listrik tersebut, pihaknya segera melakukan negosiasi dengan PLN. Pihaknya berjanji untuk membayar tagihan listrik pada hari Kamis ini. Ia berharap aliran listrik akan segera dihidupkan kembali.

Secara terpisah, Wakil Kepala Sekolah Bagian Sarana dan Prasarana SMAN 48, M. Misbakhul Munir, mengatakan, nilai tunggakan sekolahnya sejak Juni mencapai Rp 118 juta. Akibatnya, murid-murid terpaksa belajar di luar ruangan karena ruang kelas mereka terlalu gelap dan panas setelah lampu dan AC-nya mati. Sementara, seorang siswa bernama Feri Putra Pratama, 17 tahun, mengatakan, adanya pemutusan aliran listrik tersebut telah menggangu aktivitas belajarnya.

Plt Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, mengatakan, ia akan segera memanggil pejabat yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Dia menambahkan, jika aliran listrik hingga besok belum dihidupkan, para pejabat tersebut akan dikenakan sanksi.

Syamsul Huda, manajer umum cabang PLN Jakarta, mengatakan, pihaknya telah memberikan waktu yang lama bagi Pemerintah kota (pemkot) Jakarta Timur untuk membayar tagihan listrik. Ia mengatakan, jajarannya telah bertemu dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk membicarakan penyelesaian pembayaran tagihan tersebut.

Ia mengatakan, jika Pemkot membuat surat pernyataan untuk membayar tagihan, pihaknya akan kembali menghidupkan aliran listrik. Ia mengatakan, PLN sebelumnya telah memberi kesempatan kepada Bank DKI untuk membayarkan terlebih dahulu tagihan tersebut, namun karena rumitnya birokrasi, pembayaran tidak dapat dilakukan.

Syamsul menambahkan, pihaknya dan Pemkot Jakarta Timur akan membuat kesepakatan untuk mencegah terulangnya kejadian seperti itu. Pihaknya mungkin akan mengembangkan sebuah skema pembayaran dimana Bank DKI bisa membayar terlebih dahulu tagihannya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s