Perlu Inpres untuk Pemerataan Guru

Kompas, halaman 12

Pendistribusian guru secara merata di seluruh wilayah memerlukan langkah khusus dari pemerintah, seperti instruksi presiden. Pemutasian guru secara serampangan dapat membentur UU Aparatur Sipil Negara, UU Perbendaharaan Negara, dan UU Pemerintah Pusat. Wakil Ketua Komisi X DPR Ferdiansyah mengatakan, jika Presiden Joko Widodo memang punya komitmen terhadap masalah ini, presiden cukup membuat instruksi presiden (inpres). Cara ini lebih cepat ketimbang membuat peraturan presiden yang memakan waktu lama dalam pengesahaannya.

Ferdiansyah mengatakan, mayoritas guru masih terkonsentrasi di kota-kota besar. Akibatnya, ada daerah yang kekurangan guru, ada pula yang kelebihan guru. Kelebihan dan kekurangan itu mencakup populasi guru dan bidang mata pelajaran. Menurut dia, permasalahan terjadi karena guru-guru PNS diangkat dan ditetapkan penempatannya oleh pemerintah daerah masing-masing. Hal ini memicu keengganan pemerintah kabupaten/kota untuk mengizinkan guru-guru PNS untuk dimutasi ke wilayah lain. Apabila ada inpres setidaknya gubernur bisa mengatur mutasi guru di dalam provinsi masing-masing. Setelah itu, baru dipikirkan peraturan presiden yang memungkinkan mutasi bisa dilakukan antarprovinsi.

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Sofyan Effendi mengemukakan, pemutasian guru secara tidak cermat bertentangan dengan tiga undang-undang. Jika guru PNS dimutasi ke kabupaten/kota lain, meski dalam satu provinsi yang sama, maka pemerintah daerah yang ditinggalkan akan repot mengurus administrasi pemindahan anggaran. Pemerintah daerah yang menerima guru tersebut juga harus mengurus anggaran yang mereka terima seiring kedatangan guru baru.

Ia menerangkan, sistem anggaran yang diterapkan di Indonesia menurut UU Perbendaharaan Negara adalah jumlah PNS di suatu daerah dikuotakan berdasarkan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah, bukan sebaliknya. Kalaupun perpindahan PNS disetujui, prosesnya makan waktu panjang. Menurut Sofyan, aturan dalam UU Aparatur Sipil Negara hanya memungkinkan PNS dengan jabatan eselon 1 dan 2 yang bisa dimutasi antarprovinsi karena ikatan kedinasan mereka bersifat nasional.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s