Kaji Cermat Moratorium UN

Kompas, halaman 12

Rencana pemerintah meninjau kembali pelaksanaan dan fungsi ujian nasional (UN) perlu dikaji secara cermat. Pasalnya, aturan-aturan mengenai hakikat dan tujuan pelaksanaan UN selama ini belum sinkron antara satu dengan yang lain. Pengamat kebijakan pendidikan Elin Driana mengatakan, antara undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri terkait UN mencantumkan fungsi yang berbeda-beda.

Elin mengingatkan, fungsi dan tujuan UN selama ini belum sesuai. Dalam PP No. 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan, UN disebutkan sebagai metode pengukuran  capaian kompetensi siswa. Hal ini bersifat sangat individual, karena yang dinilai adalah tiap-tiap siswa. Namun, pada saat yang sama, UN juga digunakan sebagai alat pemetaan mutu pendidikan secara nasional. Fungsi ini, kata Elin, bertentangan dengan fungsi sebagai pengukuran kompetensi siswa. Sebab. Pemetaan mutu pendidikan nasional punya banyak faktor. Sekolah di kota besar tentu memiliki akses informasi dan fasilitas yang lebih baik daripada sekolah di pinggiran. Hal ini sangat kompleks dan tidak bisa dihitung dari hasil UN saja.

Menurut Elin, validasi setiap aspek yang dihitung hendaknya memakai metode yang berbeda. Jangan hanya mengandalkan UN. Karena itu, pemerintah daerah harus benar-benar proaktif dalam memajukan pendidikan di daerah masing-masing. Kewajiban tersebut tercantum dalam Pasal 5 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan setiap warga Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s