Moratorium Ujian Nasional Dikritik

Kompas, halaman 1

Rencana pemerintah untuk melakukan moratorium ujian nasional (UN) menuai kritik. Pasalnya, UN telanjur menjadi mekanisme untuk mematok standar pendidikan secara nasional. Di samping itu, dalam dua tahun terakhir, UN memang tidak lagi menjadi satu-satunya penentu kelulusan.

Secara terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Jawa Barat, Jaja Sulaeman, mengatakan, UN sudah menjadi standar untuk mengukur kualitas pendidikan di sekolah dan daerah. Kalaupun nanti UN dilimpahkan ke provinsi, lanjutnya, hal itu juga kurang tepat karena sarana dan prasarana pendidikan di sejumlah provinsi berbeda.

sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, di sela-sela puncak peringatan Hari Guru Nasional, mengatakan, rencana moratorium UN akan dibahas dengan Presiden. Ada tiga pilihan yang dipertimbangkan, yaitu pertama meniadakan UN, kedua menghentikan sementara pada 2017 untuk kemudian mengevaluasinya, dan ketiga tetap menjalankan UN dengan pelaksanaan teknisnya diserahkan sepenuhnya kepada daerah.

Sementara, Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka Jakarta, Bidang Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, Elin Driana, mengatakan, perlu bentuk lain dalam penerimaan siswa baru jika UN ditiadakan. Untuk seleksi masuk perguruan tinggi, lanjutnya, Kemendikbud harus duduk bersama Kemenristek Dikti serta lembaga terkait lain untuk menentukan metode penerimaan mahasiswa baru. Diperlukan seleksi masuk perguruan tinggi nasional yang bersifat tunggal.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s