Tingkat Kehamilan Remaja Turun, Namun Tetap Mengkhawatirkan

The Jakarta Post, halaman 3

Jumlah gadis remaja yang melahirkan di Yogyakarta pada 2016 tetap tinggi. Data Dinas Kesehatan Provinsi Yogyakarta menunjukkan bahwa dari Januari hingga November tahun ini, angkanya mencapai 720 remaja.

Gama Triono, Direktur Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Yogyakarta, mengatakan, meskipun jumlah ini lebih rendah dari tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 1.078 remaja tercatat telah melahirkan, namun angka yang ditunjukkan pada tahun ini masih tetap memprihatinkan.

Gama mengatakan, pelecehan seksual di kalangan pasangan muda merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tingginya tingkat kehamilan di kalangan remaja di Yogyakarta. Pernikahan dianggap sebagai solusi untuk menutupi kehamilan yang tidak diinginkan, sehingga mereka memutuskan untuk melahirkan bayi mereka.

Data tahun 2013 hingga 2016 menunjukkan bahwa jumlah rata-rata perempuan yang hamil pada usia muda di provinsi ini mencapai 957 orang per tahun, dan rata-rata jumlah perempuan yang melahirkan pada usia muda mencapai 79 orang per bulan.

Menurut Gama, dalam UU Perkawinan, perempuan diperbolehkan untuk menikah pada usia 18 tahun. Hal ini turut memberikan kontribusi terhadap tingginya angka perempuan yang melahirkan dalam usia muda di Yogyakarta. PKBI mencatat bahwa angka pernikahan di bawah umur pada tahun 2015 jumlahnya mencapai ratusan orang di tiga kabupaten, yaitu Sleman, Bantul dan Gunungkidul.

Gama menambahkan, faktor lain yang turut berkontribusi terhadap tingginya tingkat kehamilan di kalangan remaja adalah kurangnya pemberian materi pendidikan yang tepat tentang kesehatan reproduksi bagi kalangan remaja, karena hal itu masih dinggap tabu.

Kepala Bina Kesehatan Keluarga,Dinkes Daerah Istimewa Yogyakarta, Sutarti, mengatakan, penelitian pada 2010 menunjukkan bahwa sebanyak 70 persen pasangan yang belum menikah tidak menggunakan alat kontrasepsi  ketika mereka pertama kali melakukan hubungan seks. Inilah sebabnya mengapa, lanjutnya, jumlah kehamilan yang tidak diinginkan tetap tinggi.

Sri Mulyani, Kepala Bappeda Yogyakarta, mengatakan, pemerintahan dan para ahli dari universitas di Yogyakarta telah meningkatkan upaya mereka guna menanggulangi dampak negatif dari era keterbukaan informasi terhadap perilaku remaja. Ia mengatakan, pendidikan dari orangtua harus diperkuat. Orang tua seharusnya tidak mudah memarahi anak-anak mereka dan melarang mereka melakukan sesuatu. Orang tua harus mampu membangun diskusi dengan anak-anak mereka, memahami masalah mereka dan membantu menemukan solusinya.

Advertisements

Teen pregnancy rate lower but alarming

The Jakarta Post, page 3

The number of adolescent females giving birth in Yogyakarta in 2016 remained high, reaching 720 teens from January to November this year, data from the province’s health agency showed.

Although the number is lower than the previous year, in which 1,078 teens were recorded to have given birth, this year’s figure was still alarming, said Gama Triono, director of the Yogyakarta chapter of the Indonesian Family Planning Association (PKBI).

Gama said, sexual abuse among young couples is one of the factors that has led to a high pregnancy rate among teens in Yogyakarta, and marriage is seen as the solution for unwanted pregnancy, and thus they decide to keep their baby.

The data revealed that from 2013 until 2016, the average number of pregnant young women in the province stood at 957 per year, and the average number of young women giving birth reached 79 per month.

According to Gama, the Marriage Law , which allows women under 18 years old to marry, contributed to the high figure of young females giving birth in Yogyakarta.

The PKBI recorded that the number of underage marriages in 2015 reached hundreds in total in three regencies: Sleman, Bantul and Gunungkidul.

Another factor that contributed to the high rate of pregnancy among teens was the failure to provide them with proper education on reproductive health, on account of cultural taboo, Gama added

Sutarti, family planning section head at the provincial health agency, said, research in 2010 showed that 70 percent of unmarried couples did not use contraception the first time they had sex. This is why, she continued, the number of unwanted pregnancies remains high.

Sri Mulyani, head of the Yogyakarta Development Planning Agency, said the provincial administration and experts from universities had boosted their efforts in tackling the negative impacts of openness of information on youth behavior. She said, education from parents should be strengthened. She continued, parents should not get mad at their children so easily and forbid them [from doing anything]. Parents should be able to hold discussion with their children, grasp their problems and help find solutions.

the-jakarta-post_teen-pregnancy-rate-lower-but-alarming

Beberapa Penyebab Dosen di Tanah Air Tidak Suka Melakukan Penelitian

http://www.tempo.co

Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) Ali Ghufron Mukti mengatakan dosen di Tanah Air lebih suka mengajar daripada meneliti.

Ghufron, di Jakarta, Kamis, 29 Desember 2016, mengatakan, jumlah pendapatan dosen mengajar di banyak universitas berbanding lurus dengan banyaknya jam mengajar. Hal ini menjadi salah satu pemicu mengapa dosen kita lebih gemar mengajar dibanding meneliti.

Kemenristek Dikti akan melakukan kajian tentang beban kerja para dosen agar mereka memiliki banyak waktu untuk melakukan penelitian. Dosen saat ini mempunyai kewajiban jam mengajar sebanyak 20 jam dalam seminggu.

Sementara itu, profesor ilmu politik dan sosiologi dari University of Melbourne Australia, Vedi R. Hadiz, mengatakan, dalam hal ini, apa yang dilakukan dosen di Australia tidak bisa dibandingkan dengan dosen yang di Tanah Air. Vedi mengusulkan agar Kemristekdikti agar segera melakukan pembenahan regulasi.

Vedi menambahkan, selain penempatan dosen yang tidak sesuai dengan bidangnya, jam mengajar dosen di Indonesia terlalu ‘gemuk’ atau banyak, sehingga mereka tidak punya waktu untuk melakukan penelitian.

Profesor Ahmad Daryanto dari Lancaster University menegaskan kembali saran Vedi ini. Dia juga menunjukkan bahwa ada perbedaan kategoris antara dosen yang mengajar dan yang secara eksklusif melakukan penelitian.

Reasons Why Indonesian Lecturers Hardly Conduct Researches

http://www.tempo.co

Directorate General of Science & Technology Resource at the Minister of Research, Technology and Higher Education, Ali Ghufron Mukti, says that Indonesian university lecturers prefer to teach rather than researching.

Ghufron said on Thursday, December 29, 2016, lecturers’ total earnings in teaching in numerous universities is directly proportional with their hours of teaching. He said, It’s one of the triggers why our lecturers prefer to teach than to conduct research.

The ministry will study lecturer’s workload so that they would have plenty of time available to conduct research. They’re currently obligated to teach 20 hours per week.

Meanwhile, a political and sociology professor at the University of Melbourne Australia, Vedi R. Hadiz, stated that Australia isn’t the right comparison for this situation. According to Vedi, the ministry involved should revamp its regulations.

Vedi added that other than assignments that are not in accordance with their fields, Indonesia’s teaching hours are also too excessive, which results to their lack of time to conduct research.

Professor Ahmad Daryanto from Lancaster University reaffirmed Vedi’s suggestion. He also suggests that there be a categorical distinction between professors that teach and that exclusively conduct researches.

Link: https://en.tempo.co/read/news/2016/12/29/310831124,uk.html/Reasons-Why-Indonesian-Lecturers-Hardly-Conduct-Researches

tempoco_reasons-why-indonesian-lecturers-hardly-conduct-researches

Kurangi Jumlah Buta Aksara, Gerakan Pandeglang Membaca Digalakkan

www.okezone.com

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) siap membantu program “Gerakan Pendeglang Membaca Untuk Indonesia”, dalam upaya mengurangi jumlah buta aksara yang saat ini masih tinggi. Hal itu diungkapkan Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesejahteraan Kemdikbud Erman Syamsudin usai menghadiri peluncuran Gerakan Pandeglang Membaca Untuk Indonesia di Kecamatan Cibaliung, Pandeglang, baru-baru ini.

Erman mengatakan, untuk mengembangkan program ini, tahun depan akan dialokasikan anggaran Rp2 miliar ini. Kemdikbud, kata dia, memberikan perhatian pada Kabupaten Pandeglang, karena tingginya angka buta aksara di daerah ini. Pembentukan taman pintar, yaitu program Bupati Pandeglang pada setiap desa/kelurahan, juga diharapkan dapat membantu mengurangi angka buta aksara karena akan mendorong tumbuhnya minat baca dan belajar pada warga setempat.

Bupati Pandeglang Irna Narulita meminta setiap desa/kelurahan memiliki minimal satu Taman Baca Masyarakat (TBM). Pemkab Pandeglang, lanjutnya, sangat mendukung gerakan membaca nasional yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, karena itu akan terus mendorong masyarakat untuk membiasakan membaca.

Gerakan Pandeglang Membaca Encouraged to Decrease Illiteracy

www.okezone.com

The Ministry of National Education (Kemdikbud) is ready to assist the program “Gerakan Pendeglang Membaca Untuk Indonesia” in an effort to decrease the current high level of illiteracy. Director of Literacy Education and Welfare Development of Kemdikbud, Erman Syamsudin revealed this after attending the launch of “Gerakan Pendeglang Membaca Untuk Indonesia” at Kecamatan Cibaliung, Pandeglang recently.

Erman said that in order to develop this program, they will allocate a budget of Rp 2 billion next year. Kemdikbud pays more attention to Pandeglang Regency due to the high level of illiteracy over there. It is hoped that Smart Park establishment, a program of the Pandeglang regent for every village/sub-district, will be able to support the effort in decreasing illiteracy since it can encourage reading and interest in learning among the people.

Pandeglang Regent, Irna Narulita, asked that every village/sub-district must have a minimum of one Reading Park (TBM). The government of Pandeglang supports the national reading movement initiated by the central government because it can encourage people to develop a reading habit.

link: http://news.okezone.com/read/2016/12/29/65/1578692/kurangi-jumlah-buta-aksara-gerakan-pandeglang-membaca-digalakkan

okezonecom_kurangi-jumlah-buta-aksara-gerakan-pandeglang-membaca-digalakan

2017, Kemristekdikti Prioritaskan Revitalisasi Politeknik

Suara Pembaruan, halaman 16

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi pada 2017, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) akan melanjutkan program prioritas dan melakukan trobosan baru. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir, mengatakan, pihaknya memiliki berbagai program prioritas yang akan dijalankan, salah satunya adalah revitalisasi pendidikan vokasi, terutama revitalisasi politeknik.

Nasir menyebutkan, revitalisasi politeknik menjadi tantangan karena merupakan amanh Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan daya saing lulusan dengan harapan industri dapat menyerap tenaga kerja sesuai yang dibutuhkan. Pasalnya, banyak lulusan yang dihasilkan ternyata tidak relevan dengan indsutri.

Lebih lanjut, Dirjen Kelembagaan Kemristekdikti, Patdono Suwignjo, mengatakan, kenyataan bahwa lulusan tidak relevan dengan industri akan segera diperbaiki melalui revitalisasi pendidikan vokasi. Perbaikan itu akan dilakukan berdasarkan hasil studi banding dengan negara-negara maju seperti Austria dan Jerman. Bahkan, di Austria, lanjutnya, jumlah mahasiswa pendidikan vokasi mencapai 78% dari total mahasiswa, sehingga yang sarjana hanya 22%.

Dijelaskan Patdono, adapun aturan baru yang akan ditegakan adalah pemerintah akan melakukan moratorium pendirian universitas. Dalam hal ini, pemerintah tidak memberikan izin pendirian universitas, tetapi harus institusi atau politeknik. Kemudian, pemerintah melakukan moratorium izin pembukaan program studi (Prodi), sehingga harus fokus untuk vokasi.

Dalam mewujudkan revitalisasi, Patdono menuturkan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran senilai Rp 200 miliar untuk melakukan revitalisasi pada 12 politeknik rujukan yang diprioritaskan. Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk revitalisasi kurikulum dan pelatihan dosen vokasi ke luar negeri.