Menkeu: Pemberian Beasiswa LPDP Merupakan Investasi SDM

www.antaranews.com

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemberian beasiswa melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) merupakan bentuk investasi pemerintah dalam bidang sumber daya manusia. Sri Mulyani mengatakan, pendidikan menjadi salah satu solusi untuk menaikkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Pemerintah telah memberikan kesempatan kepada para anak muda yang ingin meneruskan jenjang pendidikan di atas program sarjana (S1) melalui pemberian beasiswa dan peluang ini harus dimanfaatkan dengan baik.

Untuk itu, ia mengharapkan para anak muda yang memiliki kompetensi dan kecintaan kepada tanah air, mau menempuh pendidikan lebih tinggi, guna berbakti untuk negeri dan mampu membangun Indonesia dengan lebih baik.

Namun, Sri Mulyani meminta agar penerima beasiswa ini benar-benar menempuh pendidikan tinggi dengan serius, karena dana beasiswa itu berasal dari uang pajak yang dengan susah payah dikumpulkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, ia berpesan agar para pengurus LPDP melakukan efisiensi dan berinovasi agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar bisa menghasilkan dampak maksimum terhadap kualitas masyarakat Indonesia.

Saat ini, LPDP memiliki dana kelolaan mencapai Rp22,5 triliun dan telah menyalurkan beasiswa kepada total sebanyak 16.293 orang, yang terdiri atas 8.404 penerima beasiswa dalam negeri dan 7.889 penerima beasiswa luar negeri.

Finance Minister: LPDP Scholarship Provisioning is a Human Resource Investment

www.antaranews.com

Finance Minister Sri Mulyani Indrawati ensured the provision of scholarships through the Education Fund Management Institution (LPDP) is a form of government investment in the field of human resources. Sri Mulyani said education is one of the solutions to raise the standard of living of the people of Indonesia. The government has given the opportunity to young people who wish to continue education beyond the undergraduate program (S1) through the provisioning of scholarships and these opportunities should be put to good use.

Hence, she expects young people who have the competence and devotion to the homeland to be willing to further their education, in order to serve the country and able to build a better Indonesia.

However, Sri Mulyani asked that the scholarship recipients actually take higher education seriously, because the scholarship funds come from taxes painstakingly collected by the government. Therefore, she advised that the LPDP committee conduct efficiency and innovate so that every rupiah spent could actually produce maximum impact on the quality of Indonesian society.

Currently, LPDP has funds under management reaching 22.5 trillion and has distributed scholarships to a total of 16,293 people, consisting of 8,404 awardees of domestic scholarships and 7,889 overseas scholarship recipients.

Link: http://www.antaranews.com/berita/609854/menkeu-pemberian-beasiswa-lpdp-merupakan-investasi-sdm?utm_source=populer_home&utm_medium=populer&utm_campaign=news

PGRI: Guru Banyak Dibebani Masalah Administrasi

www.antaranews.com

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi mengatakan selama ini guru terlalu banyak dibebani dengan masalah administrasi sehingga tidak menjalankan fungsinya secara optimal. Ia mengatakan, akibatnya fungsi guru sebagai pencerah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pihaknya ingin menggiring guru kembali sebagai sosok pencerah. Oleh karena itu, dia meminta pemerintah untuk mengurangi berbagai masalah administrasi.

Dia mengatakan jika guru ingin maju, maka yang diperlu diperhatikan adalah subtansinya, baik itu dalam pembelajaran maupun karakter siswa yang diajarnya. Jika tugas guru mengajar, jangan guru diharuskan ikut model guru pembelajar, sehingga setiap hari meninggalkan sekolah. Seharusnya hal itu cukup dilakukan setiap Sabtu atau Minggu.

Begitu juga dengan kenaikan pangkat, sistemnya harus disederhanakan. Hal itu pula yang membuat guru-guru di Vietnam lebih maju dibandingkan dengan Indonesia. Unifah berharap ada penyerdehanaan sistem dan perbaikan birokrasi yang berujung pada peningkatan mutu guru. Sistem tata kelola guru harus dibuat sederhana, akuntabel dan terukur sehingga pencapaian guru bukan dilihat dari urusan administrasi tapi hasil yang didapat.

PGRI: Teachers are Overburdened by Administration Issues

www.antaranews.com

Chairperson of the Board of the Indonesian Teachers Association (PGRI) Unifah Rosyidi said so far teachers are overburdened with administrative issues so they do not carry out their function optimally. She said, consequently the function of the teacher as source of enlightenment does not occur.  She said he wanted to lead the teachers back as figures of enlightenment. Therefore, she asked the government to reduce various administrative problems.

She said that if teachers want to progress, then what needs to be noted is the substance, whether it is in the learning or the character of students they teach. If the task of teachers is to teach, do not require teachers to participate learner teacher models, such that every day they leave the school. It should be conducted every Saturday or Sunday, instead.

So too with promotions, the system should be simplified. This also prompts teachers in Vietnam to be more advanced than in Indonesia. Unifah wished there was a system simplification and improvement of bureaucracy that lead to the improvement in teacher quality. The teacher governance system should be kept simple, accountable and measurable so that teacher achievement is not seen from the administrative paperwork but the results obtained.

Link: http://www.antaranews.com/berita/610135/pgri-guru-banyak-dibebani-masalah-administrasi

30 Persen Sekolah Menengah Butuh Laboratorium Komputer

Republika, halaman  4

Sebanyak 30 persen sekolah menengah di Jawa Barat membutuhkan laboratorium komputer. Fasilitas tersebut akan dimanfaatkan untuk menambah pengetahuan siswa tentang komputer. Lab tersebut juga akan digunakan untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Dinas Pendidikan Jawa Barat menyebutkan, sekitar tujuh persen atau 172 SMA harus bergabung dengan sekolah lain untuk mengikuti UNBK. Selain itu, ada 178 SMK yang harus bergabung utnuk mengikuti kegiatan yang sama. Disdik Jabar Firman Adam mengatakan hal tersebut banyak terjadi pada sekolah nonperkotaan.

Sekolah yang belum punya laboratorium komputer untuk SMP harus bergabung dengan SMA atau SMK. Tapi, persoalannya, SMA atau SMK itu hanya berada di pusat kota. Mereka menghadapi persoaan mobilitas. Pihaknya tidak heran bila partispasi SMP untuk UNBK cukup rendah, yakni 16,02 persen. Disdik Jabar akan fokus melengkapi perangkat laboratorium komputer. Secara bertahap, pengadaan fasilitas ini akan dilakukan.

Sekolah, kata dia, dapat memanfaatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pengadaan komputer. Tapi, hal yang paling penting adalah konsistensi sekolah untuk mempersiapkan fasilitas itu secara bertahap tiap tahun. Program lainnya adalah pemerataan SMA dan SMK di daerah. Program ini mendorong lebih banyak sekolah dapat memanfaatkan komputer, terutama untuk UNBK.

30 Percent of Secondary Schools Need Computer Labs

Republika, page 4

Some 30 percent of secondary schools in West Java require computer laboratories. The facility will be used to increase students’ knowledge about computers. The labs will also be used for the Computer Based National Exam (UNBK).

The West Java Education Agency (Disdik Jabar) found that about seven percent or 172 SMA must join other schools to take part in UNBK.  In addition, there are 178 SMKs that should join up (with other schools) to participate in the same activity. Disdik Jabar Adam Firman said this occurs more commonly in non-urban schools.

Schools that do not have a computer laboratory for SMP must join with a high school or vocational school. But the problem is, these SMA or SMK are only located in city centers. They face the problem of mobility. It is not surprising that the participation of SMP in UNBK is quite low, at 16.02 percent. Disdik Jabar will focus to complete computer lab equipment. Gradually, the procurement of these facilities will be carried out.

Schools, he said, can take advantage of the school operational funds (BOS) for the procurement of computers. But, the most important thing is the consistency of the school to prepare the facilities gradually each year.  Another program is the equal distribution of SMA and SMK in the regions. This program encourages more schools to be able to use computers, especially for UNBK.

70 Persen Desa di Indonesia telah Memiliki Akses Internet

www.antaranews.com

Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyatakan bahwa 70 persen atau hampir lebih dari 74 ribu desa di Tanah Air telah memiliki akses internet. Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan, hanya 30 persen dari total desar di Indonesia yang belum memiliki akses internet, dan ia berharap pada tahun ini, seluruh wilayah di Indonesia memiliki akses internet.

Kementerian juga baru-baru ini mengembangkan aplikasi sebagai wadah berdiskusi mengenai pembangunan dan kemajuan di desa. Aplikasi tersebut berbasis Android dan dapat diakses sebagai forum komunikasi antara aparat desa dan fasilitator tingkat desa. Aplikasi dikembangkan dengan bekerja sama dengan Pemerintah Australia.

Lewat aplikasi ini, aparat desa dan fasilitator yang mewakili warga desa dapat berbagi informasi mengenai pengelolaan sebuah desa. Sebanyak empat provinsi di Tanah Air telah menjadi model dalam pengembangan aplikasi, yakni Aceh, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Di masa mendatang, aplikasi ini dapat diakses oleh warga desa, sehingga warga pun dapat memonitor pengelolaan desa.

Sandjojo menambahkan, aplikasi tersebut juga diharapkan dapat membuat para fasilitator desa memberikan dukungan dan ide secara lebih efektif dan efisien bagi pembangunan desa. Secara khusus, aplikasi juga dapat menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan kementerian.

Kementerian pun dapat menggunakan aplikasi itu untuk melakukan pengawasan dan menganalisa permasalahan yang dihadapi tiap-tiap desa untuk dapat dicarikan jalan keluar dan dapat mendukung pelaksanaan Undang-Undang Desa.

70 Percent of Indonesian Villages have Access to Internet

www.antaranews.com

The Indonesian Ministry of Village, Disadvantaged Region Development and Transmigration stated that approximately 70 percent of more than 74 thousand villages in the country had access to the Internet. Indonesian Minister of Village, Disadvantaged Region Development and Transmigration Eko Putro Sandjojo said,  only 30 percent of the total villages in Indonesia have not had access to the Internet. He hopes that all villages across Indonesian territory will have access to the Internet this year.

The ministry recently develop an application for discussing ways to develop the village. The application is android based and can be accessed as a forum of communication between village officials and facilitators for rural development. The application was created under cooperation with the Australian government.

Through the application, village officials and facilitators can share information about the management of the village. As many as four provinces have become models for implementing the application, namely Aceh, West Java, East Java and West Nusa Tenggara, the minister said. In future, this application will be accessed by the local community, so that they can also monitor the management of the village.

Sandjojo added that the application was expected to enable the facilitators to provide support and ideas more efficiently and effectively for rural development. The application will particularly provide the latest data and information to the ministry.

The ministry can also use the application to monitor and analyze problems faced by every village to be discussed further. Through the application, the ministry can identify villages that require further support in implementing the Village Act.

Link: http://www.antaranews.com/en/news/109194/70-percent-of-indonesian-villages-have-access-to-internet

Mahasiswa Pembunuh Dosen UMSU Dihukum Seumur Hidup

The Jakarta Post, halaman 3

Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada mahasiswa UMSU yang tega  membunuh dosennya sendiri yang menegur dirinya yang tengah  mengenakan kaus oblong saat proses perkuliahan dan mengancam mahasiswa itu dalam mata kuliah tersebut.

Raymond Sah Siregar, seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) di Medan, Sumatera Utara, membunuh Nuraini Lubis setelah di tegur dan  dikeluarkan dari kelas beberapa kali.

Pembunuhan tersebut terjadi di kampus UMSU pada Hari Pendidikan Nasional – yang berlansung pada tanggal 2 Mei – tahun lalu, yang membuat banyak orang melihat kejadian tersebut sebagai bentuk kegagalan negara menjalankan sistem pendidikan.

Ketua Majelis Hakim Sontan Marauke mengatakan, pengadilan menemukan bahwa terdakwa telah merencanakan untuk membunuh Nuraini dengan membawa pisau dan palu ke kampus dan menunggu korban sepanjang hari sebelum menyerang korban.

Sontan mengatakan, saat menyampaikan putusan pada Selasa lalu, terdakwa telah terbukti melakukan pembunuhan berencana, dengan melanggar Pasal 340 KUHP dan layak mendapatkan hukuman seumur hidup.

Meskipun hakim memberikan hukuman yang sangat berat, kerabat Nuraini menanggapi putusan itu dengan kemarahan. Bahkan, mereka mencoba untuk memukuli terdakwa ketika ia meninggalkan ruang sidang.

Salah seorang rekan Nuraini mengenang, almarhumah yang pernah menjabat sebagai dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) selama dua periode, dinilainya sebagai dosen yang baik dan sangat peduli dengan para murid-muridnya. Dia juga dikenal sebagai dosen yang ketat dan displin kepada para mahasiswanya.

Student gets Life Sentence for Killing Lecturer

The Jakarta Post, page 3

The Medan District Court has delivered a life sentence to a university student convicted of killing lecturer who scolded him for wearing a T-shirt in class and who threatened to fail him in a subject.

Raymardo Sah Siregar, a student at North Sumatera Muhammadiyah University (UMSU) in Medan, North Sumatera, stabbed Nurain Lubis after being scolded and ousted from her class several times.

The murder took place on campus during National Education Day – which falls every may 2 – last year, which led many to see the crime as evidence of the country’s failing education system.

Presiding judge Sontan Marauke said the court found that the defendant intended to kill Nurain as he had carried knife and hammer to campus and waited for the victim all day before attacking her.

Sontan said, when delivering the verdict last Tuesday, the defendant has committed premeditated murder, which violates Article 340 of the Criminal Code and deserves a life sentence.

Despite the damning Sentence, Nurain’s relatives responded to the verdict with angry shouts and cries. They tried to beat up the defendant when he left the courtroom.

Colleagues remembered Nurain, who served as School of Teacher Training (FKIP) dean for two terms, as a good lecturer who cared deeply for her students. She was also known as someone who strictly disciplined students.