Banyak Perempuan di dalam Dunia Akademis, Namun Sedikit Jumlah Penelitian tentang Perempuan

The Jakarta Post, halaman 3

Kesetaraan gender dalam dunia pendidikan di Indonesia tidak bisa dikatakan malapetaka ataupun suram. Karena, jika dilihat dari presentase, jumlah peneliti wanita di negara ini lebih tinggi dibanding rata-rata global.

Namun demikian, jumlah penelitian tentang gender dan wanita dirasa masih sangat kurang. Wanita masih sering diidentifikasikan sebagai objek penelitian saja.

Studi yang dilakukan oleh Sajogyo Institut yang berbasis di Bogor dengan menggunakan data dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) antara tahun 2013 hingga tahun 2015, menunjukkan bahwa sebanyak 30 persen penerima hibah Kemenristekdikti adalah kaum perempuan. Adapun, lebih dari 30 persen pemimpin penelitian yang didanai Kemenristekdikti juga berasal dari kaum perempuan.

Peneliti dari Sajogyo Institut, Budiyono Zaini, mengatakan, di Indonesia, jumlah peneliti perempuan angkanya hampir sama dengan jumlah peneliti laki-laki. Jumlah tersebut lebih tinggi dari rata-rata global, dimana sebanyak 28,4 persen peneliti adalah perempuan. Menurut United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, jumlah itu juga  masih lebih tinggi dari jumlah rata-rata presentase peneliti perempuan di kawasan Asia Timur dan Pasifik, yaitu sebesar 22,6 persen,.

Direktur Riset dan Pengabdian kemenristekdikti, Ocky Karna Radjasa, mengatakan, kesenjangan jumlah peneliti perempuan dan peneliti laki-laki tidak terlalu besar dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Sehingga, perempuan cukup memiliki banyak kesempatan untuk aktif dalam penelitian.

Namun, ungkap Ocky, para peneliti perempuan sebagian besar terkonsentrasi di beberapa perguran tinggi (PT) terkemuka di Indonesia, yang dinilai berdasarkan empat kategori. Dari sebanyak 3.246 PT di Indonesia, hanya 25 PT yang memiliki kategori dengan kualitas tertinggi. Pada kategori kedua hanya terdiri dari 76 perguruan tinggi saja.

Ia menambahkan  dari 25 universitas top tersebut didominasi oleh PT-PT terbaik, seperti Universitas Indonesia (UI) dan Institut Teknologi Bandung (ITB), dan mereka tidak memiliki masalah dalam hal kesetaraan gender. Namun bagiamana dengan PT-PT lainnya? Sisanya hanya taerdiri dari univeritas dengan kualitas rendah  Ocky menambahkan, perekrutan akademisi perempuan sangat terbatas di PT-PT dengan kualitas rendah. Perekrutan di PT-PT tersebut lebih didominasi untuk laki-laki.

 

Many Females in Academia, but Scant Research On Women

The Jakarta Post, page 3

Gender equity in Indonesia’s academia is not all doom and gloom as the percentage of women researchers in the country is higher than the global average.

However, research on gender and women is severely lacking, with women mostly identified as mere objects in studies, a study shows.

The study, conducted by the Bogor-based Sajogyo Institute using data from the Research, Technology and Higher Education Ministry between 2013 and 2015, shows that women account for least 30 percent of grant recipients from the ministry every year. More than 30 percent of researchers who lead research funded by the ministry are also women.

Sajogyo Institute researcher Budiyono Zaini said, the number of female researchers is almost the same as male researchers in the country. The figure is higher than the global average of 28.4 percent of women researchers. It is also higher than the average percentage of women researchers in East Asia and the Pacific, which is 22.6 percent, according to the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

The ministry’s research director, Ocky Karna Radjasa, said in terms of number, the gap between female researchers and male researchers is not too big compared to other countries. So there is enough opportunities for women to be active in research.

However, women researchers are largely concentrated in top universities, he said. There are four categories of universities in the country, rated by quality. From the 3,246 universities in the country, only 25 are in the highest-quality category. The second category comprises only 76 universities.

He added these top 25 universities are dominated by the best universities, such as the University of Indonesia and the Bandung Institute of Technology, and they have no problem in terms of gender equity. But how about the remaining universities? The rest consist of low-quality, higher-education institutions. Ocky said the recruitment of women academics will be very limited [in poor-quality universities], with male-dominated recruitment.

Jokowi Minta Perguruan Tinggi Ciptakan Tenaga Kerja Terampil dan Adaptatif

www.thejakartapost.com

Presiden Joko “Jokowi” Widodo, Kamis (2/2), mendorong seluruh perguruan tinggi di Tanah Air untuk memberikan  ilmu yang relevan guna mempersiapkan para pelajar Indonesia menjadi tenaga kerja profesional yang terampil dan dapat memenuhi tuntutan global.

Dalam sambutannya pada konferensi Forum Rektor Indonesia 2017, Jokowi mengatakan, perguruan tinggi harus selalu siap dalam menghadapi segala tantangan yang dihadapi bangsa saat ini, dan bergerak cepat untuk menciptakan program-progam guna mengantisipasi tantangan-tantangan tersebut.

Jokowi mengataka, perubahan dunia bergerak dengan  sangat cepat. Misalnya, lanjutnya, keberadaan toko online yang saat ini tengah populer di masyarakat, dapat dijawab dengan menciptakan program studi jurusan toko online sehingga siswa dapat belajar bagaimana membangun sebuah platform toko ritel .

Jokowi menambahkan, kompetisi secara terbuka sudah tidak bisa dihindari lagi. Pasar-pasar tradisional akan dihabisi oleh jajaran toko online dari negara-negara besar, karena mereka telah mengubah cara mereka dalam meningkatkan kemampuan mereka di sektor tersebut dengan membangun platform-flatform toko ritel.

Selain itu, imbuh Jokowi, sekolah-sekolah kejuruan di Indonesia juga telah gagal dalam menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Baru-baru ini, lanjutnya, ia mengunjungi empat SMK dan ia mendapati bahwa sekolah-sekolah tersebut tidak tidak memiliki sarana belajar yang memadai dalam mendukung siswa mempelajari keterampilan khusus.

Jokowi mengatakan, saat ini tenaga kerja Indonesia sebanyak 42,5 persen adalah lulusan SD, 66 persen adalah lulusan SD dan SMP, dan 82 persen adalah lulusan SD, SMP, dan SMA. Berdasarkan fakta tersebut, sudah saatnya bagi bangsa Indonesia untuk bergerak cepat dan meningkatkan keterampilan tenaga kerjanya.

Jokowi calls on universities to produce skilled, adaptable workers

www.thejakartapost.com

President Joko “Jokowi” Widodo demanded on Thursday that universities across the country provide relevant knowledge to prepare students to become professionals who can meet global demands for skilled workers.

In his opening speech at the 2017 Rectors Forum Indonesia, Jokowi said universities must always be ready to address current challenges in Indonesia and move swiftly to create programs to deal with them.

Jokowi said, the world is moving very fast. For example, he continued, nowadays online stores are popular in society so it is important to create a department that focuses on teaching courses about online stores in order to teach students how to establish a retail platform.

Jokowi added that with the threat of terrorism on the rise worldwide, universities should prepare human resources that were ready to respond to the global phenomenon.

Jokowi said open competition is undeniable. Traditional markets will be killed by online stores because big countries have already moved to improve their abilities in that sector so that they can build retail platforms.

In addition, Jokowi said vocational schools in Indonesia had also failed to produce qualified workers to fulfill needs in society. He said he recently visited four vocational schools and found that they lacked adequate learning tools to support students in learning specific skills.

Jokowi said 42 percent of workers in Indonesia had graduated from elementary school. Another 66 percent held certificates from elementary school and junior high school. And, he added, 82 percent of them have graduated from elementary school, junior high school, high school and vocational school. The fact is now Indonesia has to speed up to upgrade the skills of workers.

link: http://www.thejakartapost.com/news/2017/02/02/jokowi-calls-on-universities-to-produce-skilled-adaptable-workers.html

Presiden Ingin Fasilitas Pendidikan Diremajakan

Republika, halaman 5

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai sarana penunjangan pelatihan dan keterampilan siswa sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan begitu, Jokowi meminta agar fasilitas penunjangan itu diremajakan. Jokowi mengatakan harus ada sebua percepatan agar bisa meng-upgrade, memperbaiki level mereka dalam hal skill.

Jokowi juga meminta agar pendidikan pelatihan keterampilan siswa lebih ditingkatkan. Dengan demikian, hal itu dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan juga daya saingnya. Saat ini, Presiden mengatakan, sebanyak 42 persen tenaga kerja Indonesia merupaka lulusan sekolah dasar (SD), 66 persen lulusan SD-SMP, dan 82 persen merupakan lulusan SD-SMP-SMA-SMK.

Selain itu, menurut Jokowi, masih banyak guru normatif yang mendidik siswa di sekolah menengah kejuruan (SMK). Seharusnya, mayoritas pendidik SMK merupakan guru yang dapat memberikan pelatihan-pelatihan bagi siswanya. Tak hanya itu, Presiden pun menyoroti jurusan-jurusan yang ada di SMK. Menurut dia, jurusan-jurusan di SMK haruslah sesuai dengan zaman dan kebutuhan. Dengan demikian, para siswa lebih memiliki keterampilan yang berdaya saing.

President Wants Education Facilities Rejuvenated

Republika, page 5

President Joko Widodo (Jokowi) assesses supporting facilities/means of training and skills for students are not in accordance with the times. Hence, Jokowi asked that supporting facilities be rejuvenated. Jokowi said there should be an acceleration in order to upgrade, improve their level in terms of skill.

Jokowi also requested that student skills training be further enhanced. Thus, it can improve the quality of Indonesian human resources and their competitiveness. Currently, the President said, 42 percent of Indonesian workers are graduates of primary school (SD), 66 percent are graduates of SD-SMP, and 82 percent are graduates of SD-SMP-SMA-SMK.

In addition, according to Jokowi, there are still many normative teachers educating students in vocational high schools (SMK). It should be that the majority of SMK educators are teachers who can provide training for their students. Not only that, the President also highlighted the majors in SMK. According to him, majors in SMK must be in accordance with the times and needs. Thus, the students have skills that are more competitive.

Madrasah Didorong Gelar UNBK

Republika, halaman 12

Pemerintah telah memutuskan unutk tetap menyelenggarakan ujian nasional (UN), tak terkecuali UN pada madrasah. Melalui penerapan prinsip berbagi sumber daya, Kementerian Agama (Kemenag) berharap partisipasi siswa madrasah dalam Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) meningkat.

Kepala Subdirektorat Kurikulum dan Evaluasi, Direktorat Pendidikan Madrasah, Ditjen Pendidikan Islam Kemenag Syafi’I mengatakan sekarang, UN madrasah didorong menggunakan komputer. Dijelaskan, madrasah bisa melaksanakan UNBK secara mandiri bila sudah memiliki fasilitas memadai. Jika belum, siswa madrasah yang bersangkutan bisa bergabung ke madrasah atau sekolah di sekitar yang sudah memiliki fasilitas memadai.

Menurut Syafi’I, jadwal UN SMK, MA, dan SMA serta SMP dan MTs sengaja dibedakan agar sekolah atau madrasah bisa berbagi fasilitas dengan madrasah atau sekolah di sekitarnya yang belum memiliki fasilitas untuk menyelenggarakan UNBK. Dengan prinsip berbagai manfaat fasilitas ini, madrasah tidak harus menggunakan fasilitas sendiri, tapi bisa ikut menggunakan fasilitas madrasah atau sekolah lain.

Penentuan UNBK mandiri atau bergabung ini ditetapkan oleh Dinas Pendidikan setempat. Karena itu, dalam rapat koordinasi dengan para Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Madrasah seluruh Indonesia, beberapa waktu lalu, Direktorat Madrasah Kemenag menekankan pentingnya validasi data madrasah yang sudah memiliki komputer. Data tersebut akan disampaikan ke Dinas Pendidikan setempat untuk verifikasi madrasah yang akan menyelenggarakan UNBK mandiri dan UNBK bergabung dengan madrasah atau sekolah lain.

Madrasah Encouraged to Hold UNBK

Republika, page 12

The government has decided to still hold the national exams (UN), without exception is UN at the madrassa. Through the application of the principle of shared resources, the Ministry of Religious Affairs (Kemenag) expects the participation of madrassa students in the Computer-Based National Examinations (UNBK) to increase.

Head of Sub Directorate of Curriculum and Evaluation, Directorate of Madrassa Education, Directorate General of Islamic Education Kemenag Shafi’i said now, the use of computers is encouraged in Madrassa UN. It was explained, madrassas could implement UNBK independently if (they) already have adequate facilities. If not, the concerned madrassa students could join a madrassa or school nearby that already has adequate facilities.

According to Shafi’i, the schedule for SMK, MA, and SMA & SMP and MTs UN are deliberately differentiated so that schools or madrassas could share facilities with madrassas or schools in the surrounding areas that do not have facilities to hold UNBK. With the principle of the various benefits of this facility, madrassas do not have to use their own facilities, but could use the facilities of madrassas or other schools.

Determining independent UNBK or joining (other schools) is set by the local Education Agencies. Therefore, in a coordination meeting with Division Heads (Kabid) of Madrasah Education throughout Indonesia, some time ago, the Directorate of Madrasah Kemenag stressed the importance of data validation of madrassas that already own computers. The data will be submitted to the Education Agency for verification of madrassas to hold independent UNBK and UNBK joined with other madrassas or schools.

11 SLB Segera Dibangun

Media Indonesia, halaman 20

Kementarian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tahun ini akan membangun 11 unit sekolah luar biasa (SLB) dalam upaya mempercepat dan memperluas akses pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Hal itu diungkapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy pada pembukaan Futbolnet dan Program Pendidikan In­klusif Melalui Olahraga di SLB Negeri 1 Lebak Bulus, Jakarta, Kamis (2/1) .

Muhadjir mengatakan, Kemendikbud harus memastikan anak-anak berkebutuhan khusus dapat mengembangkan potensinya agar mereka menjadi mandiri dan dapat diterima masyarakat. Karena itu, Kemendikbud akan memberikan prioritas percepatan dan perluasan akses untuk mereka.

Menurutnya, para pelaku pendidikan harus memegang paradigma ‘pendidikan untuk semua’ atau education for all. Dengan paradigma itu, pengembangan pendidikan tidak boleh ada diskriminasi antara pendidikan regular dan pendidikan berkebutuhan khusus.

Untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus pula, Kemendikbud mengembangkan sekolah inklusi. Melalui sekolah itu, ujar Mendikbud, anak berkebutuhan khusus dapat bersekolah bersama di sekolah reguler lainnya sehingga mereka tidak bergantung pada bersekolah di SLB. Karena itu, lanjut Muhadjir, pemerintah akan memberikan insentif kepada sekolah-sekolah re­guler inklusi dan mendo­rong agar proaktif mencari anak-anak berkebutuhan khusus di lingkungan masing-masing.

Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Hamid Muhammad menambahkan saat ini terdapat 31.724 sekolah inklusi tingkat SD hingga SMA yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di sekolah-sekolah tersebut terlayani 159.002 anak berkebutuhan khusus.

11 SLB Built Soon

Media Indonesia, page 20

Ministry of Education and Culture (Kemendikbud) will build 11 units of special schools (SLB) this year in order to accelerate and expand access to education for children with special needs. This was stated by Minister of Education and Culture (Mendikbud) Muhadjir Effendy on the opening of Futbolnet and Inclusive Education Program Through Sports in SLB Negeri 1 Lebak Bulus, Jakarta, Thursday (2/1).

Muhadjir said Kemendikbud should ensure children with special needs could develop their potential so that they become self-reliant and socially acceptable. Therefore, Kemendikbud will give priority to the acceleration and expansion of access for them.

According to him, the actors of education must hold the paradigm of ‘education for all’. With that paradigm, the development of education should not be discriminatory between regular education and special needs education.

To expand access to education for children with special needs as well, Kemendikbud develops inclusive schools. Through the schools, said the Minister of Education, special needs children can go to school together at other regular schools so that they do not rely on schooling in SLB. Therefore, further Muhadjir, the government will provide incentives to inclusive regular schools and encourage them to be proactive in looking for children with special needs in their respective environments.

Director General of Primary and Secondary Education Hamid Muhammad added there are currently 31,724 inclusive schools from primary to high school levels spread all over Indonesia. In these schools are served 159,002 children with special needs.