Dindikbud Banten Pastikan Tidak Ada Pungutan UNBK

www.antaranews.com

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten memastikan tidak akan ada pungutan dari pihak sekolah terkait pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) di tingkat SMA/SMK yang pengelolaanya sudah dilimpahkan ke provinsi. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Ardius Prihantono di Serang, Rabu, mengatakan pihaknya sudah meminta konfirmasi kepada seluruh sekolah untuk memastikan tidak ada pungutan biaya dalam UNBK.

Menurutnya, kesiapan sekolah-sekolah tingkat SMA/SMK untuk menggelar UNBK di Banten sudah mencapai 81 persen. Namun demikian, pihaknya mengakui bahwa data peserta yang ada pada Dindikbud Banten saat ini masih dinamis.

Ardius juga mengakui masih adanya sejumlah kendala di kabupaten/kota terkait pelaksanaan UNBK tersebut, di antaranya karena masalah sarana dan prasarana. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dindikbud Banten, untuk SMA/SMK baik swasta maupun negeri yang akan melaksanakan UNBK pada tahun 2017 mencapai 985 sekolah.  Jumlah sekolah SMA/SMK yang menyelenggarakan UNBK tersebut yakni SMA/SMK negeri mencapai 230 sekolah. Sedangkan untuk sekolah swasta mencapai 755 sekolah.

Dindikbud Banten Ensures UNBK is free from levy

www.antaranews.com

Banten Provincial Education and Culture Agency (Dindikbud) has ensured that there will be no levy from schools in regard to implementation of the Computer-Based National Exam (UNBK) for high schools (SMA/SMK) management of which has already been transferred to provincial government. Secretary of Dindikbud Banten Ardius Prihantono said in Serang on Wednesday that his agency has asked for confirmation from all schools in the region to ensure that there is no levy on UNBK implementation.

According to him, the readiness level for SMA/SMK to hold UNBK in Banten is up to 81 percent. However, he admitted that UNBK participant data in Dindikbud Banten is still fluid.

Ardius also admitted that there are still a number of obstacles related to UNBK implementation in district/city, including facilities and infrastructure. Based on data from Dindikbud Banten, there are 985 schools that will hold UNBK in 2017, consisting of 230 public SMA/SMKs and 755 private SMA/SMKs.

Link: http://www.antaranews.com/berita/614074/dindikbud-banten-pastikan-tidak-ada-pungutan-unbk

Menristekdikti : 1.200 Guru Besar tidak Melakukan Publikasi

www.antaranews.com

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Prof Mohamad Nasir mengatakan sekitar 1.200 orang guru besar di Indonesia tidak melakukan publikasi ilmiah khususnya di jurnal internasional. Nasir mengatakan, Indonesia memiliki 5.216 Guru Besar di seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang aktif melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi namun baru tiga ribuan yang rutin melakukan publikasi jurnal, ini menjadi perhatian ke depan.

Dia mengatakan dengan banyaknya guru besar minim publikasi ini menjadi permasalahan bagi pendidikan tinggi di Indonesia karena berimbas pada kualitas.
Bisa dibayangkan, kata dia, dengan jumlah dosen sampai 265 ribu di seluruh Indonesia yang tersebar di empat ribu kampus namun publikasi baru mencapai 9.989 artikel hingga akhir 2016.

Dalam hal ini guru besar aktif yang ada di dalamnya bukan hanya tidak melakukan publikasi namun juga minim melakukan pembinaan kepada juniornya untuk penulisan artikel. Ia berharap setelah muncul halaman dalam jaringan Science and Technology Index (SINTA), publikasi ilmiah di Indonesia dapat meningkat. Dia mengatakan SINTA ini akan berperan dalam memotivasi akademisi untuk berlomba membuat jurnal ilmiah. Dengan SINTA ini dia menargetkan pada tahun ini seluruh akademisi di Indonesia meraih capaian 15.000-17.000 publikasi.

1,200 Professors Have Not Published Scientific Works: Menristekdikti

www.antaranews.com

Minister of Research, Technology and Higher Education (Menristekdikti) Prof Mohamad Nasir said that some 1,200 professors in Indonesia have not published scientific works, particularly in international journals. Nasir said this will be a future concern as recent figures indicate that there are 5,216 professors around the country in total who actively implement university Tri Dharma, but only some 3,000 publish in scientific journals on a regular basis.

He said that these figures indicate it becoming a problem to the country’s higher education and having an impact on its quality. He said that it is conceivable that only 9,989 new publications will be made by the end of 2016 compared to 265,000 lecturers spread across more than 4,000 universities around the country.

These indications suggest that professors are not only failing to publish work in scientific publications but also in providing guidance to juniors on writing journals. He hoped that the development of the ministry’s science and technology index (SINTA) can increase the number of scientific publications in Indonesia. He said SINTA could be an instrumental in motivating academics to create scientific journals. He targets reaching some 15,000 – 17,000 scientific publications through SINTA.

Link: http://www.antaranews.com/berita/614122/menristekdikti–1200-guru-besar-tidak-melakukan-publikasi

Perguruan Tinggi RI dapat Memenuhi Standar ASEAN

The Jakarta Post, halaman 10

Indonesia direncanakan akan mangadakan pelatihan ASEAN University Network-Quality Assessment (AUN-QA) Tier-1 pertama kalinya untuk perguruan tinggi di seluruh negeri dalam rangka untuk meningkatkan standar pendidikan tinggi agar setara dengan rekan-rekan regional mereka.

Untuk mencapai standar, perwakilan dari 30 universitas akan menghadari sesi pelatihan yang akan diadakan di Universitas Gajah Mada, Yogyakarata yang diselenggarakan oleh AUN dari tanggal 28 Februari sampai 3 Maret 2017.

Anggota Dewan AU dari Indonesia Titi Savitri Prihatiningsih mengatakan sekarang ini sedang dalam masa di mana adanya pergeseran paradigma dalam pembelajaran dari kurikulum berbasis konten ke kurikulum berbasis kompetensi. Saat ini mempersiapkan siswa untuk masa depan di mana informasi yang berlimpah sudah tersedia, dan dimana pemikiran yang kreatif, pemikiran kritis, komunikasi dan kolaborasi menjadi sangat penting.

Titi mengatakan pelatihan, yang biasanya diadakan di sekretarian AUN di Bangkok bagi seluruh negara anggota ASEAN, untuk pertama kalinya dilaksanakan di Yogyakarta untuk memudahkan proses, dan dalam rangka menarik perhatian perguruan tinggi di Indonesia untuk megkaji lagi masing-masing program studinya.

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, akan mensubsidi pelatihan yang diadakan selama 4 hari terserbut sehingga memudahkan universitas lokal untuk berpartisipasi.

AUN-QA Tier 1 pertama kali dilaksanakan pada tahun 2008 dan memfokuskan pada pemantapan mutu pada program studi. Perguruan tinggi yang pertama kali mengikuti pelatihan diharuskan untuk menerapkan standar kualitas selama satu tahun sebagai penilaian yang dipantau oleh anggota dari negara-negara lain sebelum dilakukannya sertifikasi.

Titi, yang juga merupakan salah satu penilai, mengatakan dengan biaya 2.600 dolar AS untuk sesi pelatihan, universitas lebih memilih untuk sertifikasi AUN-QA sebagai pilihan yang jauh lebih murah dibandingkan dengan standar lainnya. Sertifikat ASEAN, berlaku untuk semua program studi, dan belaku selama empat tahun.

RI Universities to Meet ASEAN Standard

The Jakarta Post, page 10

Indonesia is set to hold its first ASEAN University Network-Quality Assessment (AUN-QA) Tier-1 training for universities across the country in a move to raise higher education standards equal to those of their regional counterparts.

To reach the standards, representatives from 30 universities will attend the training session at Gajah Mada Universities in Yogyakarta conducted by the AUN from Feb. 28 to March 3.

AU Indonesian council member Titi Savitri Prihatiningsih said in an age where there is a shifting teaching paradigm from content-based curriculum to a competency-based curriculum, it is now more important than ever to prepare students for a future where abundant information is already available, and where creative thinking, critical thinking, communication and collaboration are crucial.

Titi said the training, which was usually held at the AUN secretariat in Bangkok for all ASEAN-member countries, will for the first time be conducted in Yogyakarta to ease the process, as well as calling the attention of Indonesian universities to assess their individual study programs.

The Research, Technology, and Higher Education Ministry, she said, would subsidize the four-day session making it easier for local universities to participate.

The AUN-QA Tier-1 was first implemented in 2008 and focuses on quality assessment at the level of study programs. Following the training, universities are first required to implement the quality standards over the course of one year as appointed assessors from member countries continue to monitor prior to certification.

Titi, who is also a lead assessor, said at a cost of US$2,600 for a training session, universities opted for AUN-QA certification as it was a much cheaper option in comparison to other standards. The ASEAN-stamped certificate, which is applicable to all study programs, is also valid for four years, she said.

Lulusan Seni Harus Punya Sertifikat Profesi

Republika halaman 5

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir, saat memberikan kuliah umum di Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang, Sumbar, Rabu, (22/2), mengatakan, lulusan institut seni harus memiliki sertifikat kompetensi bidang seni. Lulusan institut seni, lanjutnya, tidak cukup memegang ijazah saja ketika lulus, tetapi juga harus memiliki sertifikat kompetensi dalam bidang seni karena sangat diperlukan dalam kompetisi global.

Nasir menjelaskan, melalui sertifikasi kompetensi tersebut, lulusan institut seni tidak hanya memiliki keahlian di bidang seni, tetapi juga diakui keahliannya. Meskipun demikian, Nasir mengakui belum banyak Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang bisa melakukan sertifikasi pekerja seni. Berbeda dengan sertifikasi di bidang pariwisata.

Dalam kesempatan tersebut, Nasir mendorong agar ISI mempunyai program mempertahankan seni yang ada dan melakukan inovasi di bidang seni. Kemristekdikti mendorong agar seni yang ada di Tanah Air bisa dikenalkan ISI ke dunia. Oleh karenanya, perguruan tinggi seni bisa ditingkatkan menjadi kelas dunia.

Sementara itu, Rektor Institut Budaya Indonesia (ISBI) Bandung, Een Herdiani mengatakan hingga saat ini LSP untuk seni belum ada, namun cikal bakal dari LSP tersebut mulai ada, yaitu asosiasi profesi. Dari asosiasi profesi tersebut, lanjutnya, kemudian didorong untuk menjadi LSP. Een menilai sertifikasi sangat penting karena dapat menjadi standar dalam sistem penggajian pekerja seni.

Art Graduates Must Have Professional Certificates

Republika page 5

Minister of Research Technology and Higher Education (Menristekdikti), Mohamad Nasir, while giving a public lecture at the Indonesian Arts Institute (ISI) of Padang Panjang, West Sumatra, Wednesday (22/2), said that the art institute graduates must have certificates of competence in art. He added that art institute graduates cannot just hold a diploma when he/she graduates, but must also have a certificate of competence in art because it is needed in the global competition.

Nasir explained, through the certification of competency, the art institute graduates not only have expertise in the field of art, but are also recognized for their expertise. Nevertheless, Nasir admitted that not many Professional Certification Institutes (LSP) can certify art workers. This is in contrast to certification in the field of tourism.

On that occasion Nasir encouraged ISI to have a program to maintain existing art and also to conduct innovations in the arts. Kemristekdikti encouraged ISI to introduce the country’s existing art to the world.  Hence, the art institute could be improved to become world class.

Meanwhile, Rector of the Bandung Institute of Indonesian Culture (ISBI), Een Herdiani said that to date there has been no LSP for art, but the forerunner of the LSP has already started which is the professional association. She added that the professional association is then driven to be an LSP. Een assessed that certification is very important because it can become a standard in the art worker payroll system.

Kemdikbud Kirim Guru Garis Depan

Republika, halaman 5

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy di Jakarta, Selasa (21/2) mengungkapkan, sebanyak 183 guru garis depan (GGD) untuk SMA/SMK akan ditempatkan di sejumlah daerah tertinggal, terluar dan terdepan. Mendikbud berharap dengan penempatan GGD ini akan meningkatkan kinerja daerah di bidang pendidikan.

Guru garis depan (GGD) merupakan program afirmasi pemerintah untuk dapat mewujudkan pemerataan pelayanan pendidikan di seluruh Indonesia, khususnya di daerah tertinggal, terluar dan terdepan (3T). Mendikbud berpesan kepada pemerintah daerah agar para GGD tersebut dijaga baik-baik komitmen dan dedikasinya dalam menjalankan tugasnya mendidik di daerah penempatan.

Hasil seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Guru Garis Depan yang dilaksanakan tahun 2016 menghasilkan 6.113 formasi calon khusus pendidikan dasar yang akan didistribusikan ke beberapa kabupaten. Sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan pengangkatan dan pembinaan guru untuk pendidikan menengah dikelola oleh pemerintah provinsi.

Sementara itu, Menteri PANRB Asman Abnur menyampaikan bahwa pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penetapan Aparatur Sipil Negara karena konsekuensi dalam berbagai hal, salah satunya penganggaran. Hal itu dikarenakan masih banyak daerah yang menggunakan lebih dari lima puluh persen anggarannya untuk belanja pegawai, bahkan ada yang mencapai delapan puluh persen.

Ministry of Education and Culture Sends Frontier Teachers

Republika, page 5

Minister of Education and Culture (Mendikbud), Muhadjir Effendy, said in in Jakarta, Tuesday (21/2) that as many as 183 frontier teachers (GGD) for high school/vocational high school (SMA/SMK) will be placed in a number of disadvantaged, outermost and frontier regions.  Mendikbud hopes that this GGD placement would improve the regions’ performance in the field of education.

GGD is a government affirmation program to realize equal distribution of education throughout Indonesia, especially in the disadvantaged, outermost and frontier regions (3T). Mendikbud instructed regional administrations to well guard the commitments and dedication of the GGD teachers in their task of educating in the placement regions.

The selection results of the Prospective Frontier Teachers State Civil Apparatus (CASN) conducted in 2016 generated   6,113 primary education special candidate formations to be distributed to several regencies.  In accordance with Law No. 23 Year 2014 on Regional Administrations, the authority for appointment and guidance of teachers for secondary education is administered by the provincial administrations.

Meanwhile, Minister of State Apparatus Empowerment –Bureaucratic Reform (MenPAN-RB), Abnur Asman said that the government applies the principle of prudence in determining State Civil Apparatus due to several consequences, one of which refers to budgeting. That is because there are still many regions that use more than fifty percent of their budget for personnel expenditure, some even reaching eighty percent.