Jokowi Luncurkan Skema Bantuan Pangan Non-Tunai untuk Keluarga Marginal

www.jakartaglobe.id

Presiden Joko Widodo meluncurkan program skema bantuan pangan non-tunai yang dapat membantu 1,28 juta keluarga marginal di 44 kota pada akhir tahun ini.

Skema bantuan yang bernama Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) merupakan bagian dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan bantuan sosial yang memungkinkan penerima mendapatkan bantuan tunai senilai Rp 1,8 juta setahun yang hanya dapat ditarik empat kali setahun. KKS dapat pula digunakan sebagai rekening tabungan biasa dan memiliki kesamaan dengan fitur e-money yang disediakan oleh bank-bank.

Jokowi mengatakan, KKS memiliki nilai sama dengan Rp 110 ribu per bulan. Namun, bantuan itu hanya bisa untuk menukar bahan makanan di 15.878 outlet terpilih, yang disebut e-warung.

Presiden juga melarang penggunaan KKS untuk hal-hal yang tidak perlu dan di luar dari tujuan penggunaannya. Tujuan KKS yang terpenting adalah pemenuhan nutrisi anak di keluarga yang menjadi sasaran, selain pendidikan. Bilamana diidentifikasi terjadi penyalahgunaan kartu, maka KKS akan dinonaktifkan.

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo mengatakan, implementasi program KKS didukung oleh bank-bank pemerintah melalui transaksi elektronik. Pada fase permulaan ini, target pemerintah salah satunya adalah menstabilkan sistem transaksi. Pemerintah telah mentransfer dana KKS pada 44 kota kemarin.

Jokowi Launches Non-Cash Food Aid Scheme for Marginalized Families

www.jakartaglobe.id

President Joko “Jokowi” Widodo launched an integrated non-cash food aid scheme aimed at helping 1.28 million marginalized families in 44 districts by the end of this year.

The new Prosperous Family Card (KKS) includes the government’s Family Hope Program (PKH), a social aid scheme that allows recipients to receive Rp 1.89 million ($141) in cash aid annually, which can only be withdrawn four times per year. The KKS can also be used as an ordinary savings account, similar to electronic money (e-money) services provided by several banks.

The President said that KKS contains a monthly value of Rp 110,000, so it’s worth Rp 1.32 million per year. However, the aid can only be redeemed for food at 15,878 selected agencies, one of which is e-Warong.

He also prohibit the familiy abuse it for unimportant things. What most important things are children’s nutrition and education. Any misuse occurs, will deactivate the  KKS.

Bank Indonesia Governor Agus Martowardojo said, the KKS social assistance program is supported by several state-owned banks with electronic transactions. At this early phase, the system’s backbone should be stabilized. State funds have been delivered yesterday to 44 cities, including districts.

Link: http://jakartaglobe.id/news/jokowi-launches-non-cash-food-aid-scheme-for-marginalized-families/

Indonesia-Jerman Bahas Kerjasama Multilateral dan Kemitraan Bilateral

www.jakartaglobe.id

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi melakukan diskusi bilateral dengan Menteri Luar Negeri Jerman Sigmar Gabriel. Retno mengatakan, fokus pembahasan pada pertemuan tersebut adalah mengenai cara untuk mempertahankan perdamaian di tengah situasi dunia yang kompleks yang dapat berdampak pada penciptaan kondisi yang kondusif bagi pembangunan dunia.

Kedua menteri luar negeri tersebut menekankan pentingnya kerjasama internasional dan multilateral dalam mencipatakan perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan global. Dalam pertemuan ini mereka berharap akan adanya dorongan yang kuat dalam kerjasama multilateral yang akan menangkal kebijakan proteksionisme di beberapa berbagai negara.

Keduanya juga membahas tindak lanjut dari kunjungan Presiden Joko Widodo tersebut ke Jerman pada April tahun lalu, khususnya terkait kerjasama dalam bidang ekonomi, energi, maritim pendidikan vokasional.

Retno dan Gabriel juga setuju untuk membahas perluasan The Indonesian-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA). Retno mengatakan, Indonesia mengundang sektor swasta di Jerman untuk dapat berkolaborasi dengan Indonesia untuk mendukung pendidikan vokasional melalui program magang dan training for trainer.

Indonesia dan Jerman merupakan 2 negara ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan Uni Eropa. Jerman juga merupakan mitra dagang utama di antara negara-negara Eropa, dengan nilai perdagangan bilateral kedua negara mencapai US$ 6.1 miliyar pda tahun 2015. Tahun lalu, investasi Jerman di Indonesia mencapai US$ 133.2 juta.

Indonesia, Germany Discuss Multilateral Cooperation, Bilateral Partnerships

www.jakartaglobe.id

Indonesian Foreign Minister Retno Marsudi held bilateral discussions with her German counterpart Sigmar Gabriel. Retno said, the focus of the meeting is on maintaining peace in a complex world, as it will contribute to creating stable conditions that will create room for development.

The two minsters highlighted the importance of international and multilateral partnerships to create peace, stability and global welfare. They expressed hope that a stronger push for multilateral partnerships will counter  protectionist policies in several countries.

The two ministers also discussed developments following President Joko “Jokowi” Widodo’s visit to Germany in April last year, especially in the economic, energy, maritime and vocational education sectors.

Retno and Gabriel agreed to discuss expansion of the Indonesian-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA). Retno said, Indonesia inviting Germany’s private sector to collaborate with Indonesia in support of vocational education through internships and ‘training for trainer’ programs.

Indonesia and Germany are the two largest economies in South East Asia and the European Union. Germany is also Indonesia’s main trade partner in the EU, with bilateral trade worth $6.1 billion in 2015. German investments in Indonesia amounted to $133.2 million last year.

Link: http://jakartaglobe.id/news/indonesia-germany-discuss-multilateral-cooperation-bilateral-partnerships/

USAID Latih Guru Perkuat Konten Materi Pembelajaran

www.mediaindonesia.com

USAID Prioritas baru saja mengembangkan dan melatihkan modul IV kepada sekitar 300 fasilitator dari 50 daerah di tujuh provinsi mitra, yakni Aceh, Sumatra Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Direktur Program USAID Prioritas, Stuart Weston mengatakan bahwa modul IV ini lebih memfokuskan pada penguatan konten materi dan cara mengajarnya dengan pendekatan pembelajaran aktif Modul IV ini melengkapi tiga modul sebelumnya yang sudah dilatihkan kepada lebih dari 30.000 SD/MI dan SMP/MTs, yaitu modul 1 PAKEM/pembelajaran kontekstual, modul II pendekatan saintifik, dan modul III keterampilan informasi.

Ketiga modul tersebut lebih memfokuskan pada metodologi pembelajaran aktif. Sementara modul IV berfokus pada konten materi pembelajaran. Untuk guru SD/MI ada tiga materi utama yang dilatihkan yaitu literasi, IPA, dan matematika. Sedangkan untuk guru SMP/MTs, yaitu bahasa Indonesia, IPA, dan matematika. Adapun penyusun modul IV ini ialah para dosen dari 16 LPTK mitra.

Dijelaskan oleh Stuart, pelibatan para dosen LPTK ini dimaksudkan agar setelah program USAID Prioritas selesai, mereka dapat melanjutkan pengembangan modul pelatihan lainnya untuk guru yang lebih menekankan pada kegiatan praktik dan menggunakan pendekatan aktif.

USAID Trains Teachers to Strengthen Content of Learning Materials

www.mediaindonesia.com

USAID Prioritas recently developed and trained module IV to some 300 facilitators from 50 regions in seven partner provinces, namely Aceh, North Sumatra, Banten, West Java, Central Java, East Java, and South Sulawesi.
Director of the USAID Prioritas Program, Stuart Weston said that the module IV focuses more on strengthening the content of materials and how to teach them with the active learning approach.   This Module IV complements three previous modules that have been practiced/trained on more than 30,000 SD/MI and SMP/MTs, namely module 1 PAKEM/ contextual learning; module II is the scientific approach, and module III is information skills.

All three modules focus more on the active learning methodology.  Meanwhile module IV focuses on the content of learning materials. For SD/MI teachers there are three main materials trained/practiced, namely literacy, science, and mathematics.  As for SMP/MTs teachers, they are Indonesian, science, and mathematics. The compilers of this module IV are lecturers from 16 partner LPTKs.

Stuart explained, the involvement of LPTK lecturers is meant so that after the USAID Prioritas program is completed, they could continue the development of other training modules for teachers that place more emphasis on practical activities and use an active approach.

Link: http://www.mediaindonesia.com/news/read/93711/usaid-latih-guru-perkuat-konten-materi-pembelajaran/2017-02-23

Politeknik Prioritas untuk daerah 3T

Republika, halaman 5

Pemerintah memprioritaskan pembangunan kampus politeknik untuk daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Menteri Riset Tekonologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir mengatakan, lembaga tersebut diharapkan lebih mengakomodasi dunia kerja. Dia mengharapkan politeknik berkembang sesuai potensi yang ada di daerah. Dengan menggunakan sistem kuliah, praktik, dan kerja, politeknik lebih dibutuhkan daerah 3T dibanding universitas. Terutama dalam membentuk program studi yang sesuai sumber daya atau kearifan lokal.

Sebagai contoh, Nasir menyebutkan, di daerah Sangihe Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, yang berbatasan dengan Filipina, akan dibangun politeknik untuk kemaritiman. Masyarakat di sana dapat langsung mendalami tentang kemaritiman. Praktik belajar juga lebih mudah karena daerah itu merupakan kepulauan. Di PTS Kopertis X, seperti di Kepulauan Riau juga bisa dikembangkan sesuai potensi yang ada, misalnya, keanekaragaman hayati dan perikanan.

Kedepannya, Nasir mengungkapkan bahwa sistem pembelajaran di politeknik juga akan diubah. Pemerintah berencana menjadikan kampus tersebut sebagai tempat uji kompetensi kerja. Rumusnya, kata dia, 3-2-1 atau tiga semester kuliah, dua semester praktik, dan satu semester penulisan tugas akhir. Setelah selesai tugas akhir, lulusannya memiliki sertifikat kompetensi keahlian bidang tertentu. Mereka dapat bekerja dengan potensi dan keterampilan yang dibutuhkan perusahaan.

Polytechnic is Priority for 3T Regions

Republika, page 5

The government prioritizes the development/construction of polytechnic campuses for frontier, outermost and disadvantaged (3T) regions. Minister of Research Technology and Higher Education (Menristekdikti) Mohammad Nasir said the institution is expected to better accommodate the working world. He expects polytechnics to evolve in accordance with the existing potentials in the regions.   By using a system of lectures, practices, and work, polytechnics is more needed by 3T regions than universities. Especially in the form of study programs in line with the resources or local wisdom.

For example, Nasir said, in Sangihe Talaud, North Sulawesi Province, which borders with the Philippines, a maritime polytechnic will be built.   People there can directly learn more on maritime affairs.  Learning practice is also easier because the area is an archipelago. In PTS Kopertis X, as in the Riau Islands could also be developed according to the existing potentials, for example, biodiversity and fisheries.

In future, Nasir revealed that the learning system in polytechnics would also be altered.   The government plans to make the campus as a place for work competency testing.   The formula, he said, 3-2-1 or three semesters of lectures, two semesters of practice, and one semester for writing the final paper/thesis. After completion of the final project, graduates have a certificate of competence in a specific field of expertise. They can work with the potentials and skills needed by the company.

Pengalihan SMA Jabar belum beres

Media Indonesia, halaman 20

Meski sudah diberlakukan mulai awal tahun ini, alih kelola SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi di Jawa Barat belum tuntas. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Ahmad Hadadi mengatakan, dari 27 ribuan guru SMA/SMK, sekitar 300-an di antara mereka belum menerima menerima surat keputusan (SK) peralihan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, dia pun mengakui masih ada proses administrasi alih kelola aset sekolah yang belum tuntas.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan proses alih kelola SMA/SMK oleh pihaknya sudah dimulai sejak awal tahun ini. Hal itu dibuktikan salah satunya dengan pemberian gaji guru dan tenaga kependidikan SMA/SMK oleh pemerintah provinsi (pemprov).

Aher mengatakan bahwa pemprov Jawa Barat sudah memberikan TPP (tunjangan profesi pendidik) kepada guru tersebut. Jumlahnya beragam, ada yang Rp2 juta, Rp1,5 juta, Rp900 ribu, ada yang Rp150 ribu, dan Rp300 ribu. TPP itu diberikan sesuai dengan yang diperoleh guru dari pemerintah kabupaten/kota saat pengelolaan belum dialihkan.

West Java SMA Transferal has not been Settled

Media Indonesia, page 20

Although already enacted earlier this year the management transfer of SMA/SMK from regencies/cities to the province in West Java is still unfinished.  Head of Education Agency of West Java Province Ahmad Hadadi said, out of 27 thousands of SMA/SMK teachers, about 300 of them have not received a decision letter/decree (SK) of transition from the West Java Provincial Administration.   In addition, he also admitted there was still the administrative process over the transfer of management of the schools’ assets still incomplete.

Meanwhile, West Java Governor Ahmad Heryawan (Aher) said the transfer of management of SMA/SMK by his party has started since early this year. This was evidenced one of which by the provision of salaries of SMA/SMK teachers and education personnel by the provincial administration (pemprov).

Aher said that the West Java provincial administration has given TPP (educator professional allowance) to the teachers. The amount varies; there are those with Rp2 million, Rp1.5 million, Rp900 thousand, and those with Rp150 thousand, and Rp300 thousand.  The TPP was given in accordance with that obtained by the teachers from the regency/city administrations when the management had not yet been transferred.