Presiden Joko Widodo meluncurkan program skema bantuan pangan non-tunai yang dapat membantu 1,28 juta keluarga marginal di 44 kota pada akhir tahun ini.
Skema bantuan yang bernama Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) merupakan bagian dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan bantuan sosial yang memungkinkan penerima mendapatkan bantuan tunai senilai Rp 1,8 juta setahun yang hanya dapat ditarik empat kali setahun. KKS dapat pula digunakan sebagai rekening tabungan biasa dan memiliki kesamaan dengan fitur e-money yang disediakan oleh bank-bank.
Jokowi mengatakan, KKS memiliki nilai sama dengan Rp 110 ribu per bulan. Namun, bantuan itu hanya bisa untuk menukar bahan makanan di 15.878 outlet terpilih, yang disebut e-warung.
Presiden juga melarang penggunaan KKS untuk hal-hal yang tidak perlu dan di luar dari tujuan penggunaannya. Tujuan KKS yang terpenting adalah pemenuhan nutrisi anak di keluarga yang menjadi sasaran, selain pendidikan. Bilamana diidentifikasi terjadi penyalahgunaan kartu, maka KKS akan dinonaktifkan.
Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo mengatakan, implementasi program KKS didukung oleh bank-bank pemerintah melalui transaksi elektronik. Pada fase permulaan ini, target pemerintah salah satunya adalah menstabilkan sistem transaksi. Pemerintah telah mentransfer dana KKS pada 44 kota kemarin.
EDUCATION NEWS MONITORING SERVICE 