Jurusan Kelautan Perkuat Potensi Daerah

Republika, halaman 5

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) HT Erry Nuradi meminta sekolah menengah kejuruan (SMK) membuka jurusan pariwisata dan kelautan. Keduanya dinilai mampu memaksimalkan pemanfaatan potensi daerah itu.

Gubernur meyakini lulusan program studi pariwisata dan kelautan banyak dicari perusahaan dan sangat dibutuhkan. Diharapkan, dengan banyaknya lulusan yang cepat diserap perusahaan, angka pengangguran di pemerintah provinsi (pemprov) Sumut bisa terus ditekan. Pemprov pun terus mengimbau agar perusahaan di wilayahnya dapat menyerap tenaga kerja lokal.

Untuk itu, pemprov pun mendorong pertumbuhan jumlah perusahaan yang beroperasi di daerah itu guna dapat meyerap para lulusan SMK yang siap kerja. Selain itu, pemprov juga akan melakukan peningkatan sumber daya manusia (SDM) karena dinilai sangat penting dalam persaingan kerja  yang semakin ketat.

Terkait hal itu, Ketua Komisi E DPRD Sumut, Zahir, mengakui, pihaknya sudah merekomendasikan tiap-tiap pemerintah kabupaten/kota memiliki SMK rujukan guna mendongkrak dan mengembangkan potensi daerahnya masing-masing. Ia memberi contoh, di Labuhan Batu yang penghasil perkebunan sawit, harus ada SMK rujukan di bidang perkebunan.

Marine Affairs Programs to Strengthen Regional Potential

Republika, page 5

Governor of North Sumatra Province (Sumut), HT Erry Nuradi has asked vocational high schools (SMK) to start study programs in Marine Affairs and Tourism. Such programs are considered capable of maximizing utilization of the region’s potential.

The Governor believes that many companies are increasingly seeking graduates from such programs, and thus hopes that their employment will lower the unemployment level in the region. Companies are also urged to absorb more local members into the workforce.

Therefore, the province encourages an increase in the number of companies capable of absorbing suitably qualified SMK graduates. In addition, the quality of the province’s human resource (SDM) will be improved in order to face the increasingly fierce competition for jobs.

Meanwhile, the Chairman of Commission E of North Sumatra Province’s Council (DPRD), Zahir stated that he had recommended each district/city government in the province have an SMK referral to boost and develop the potential of their respective regions. He offered Labuhan Batu, a producer of palm oil plantations as an example, which needs SMK referral in agriculture.

Masyarakat Keluhkan Permintaan Imbalan di Kemdikbud

www.antaranews.com

Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Amzulian Rivai mengatakan sebanyak 29,8 persen keluhan masyarakat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengenai permintaan imbalan. Kemudian 20,24 persen penyimpangan prosedur dan tujuh persen mengenai pungutan liar. Ia menjelaskan laporan tersebut merupakan hasil laporan yang masuk pada 2016. Jumlah pengaduan mengenai pelayanan publik Kemdikbud yang masuk pada 2016 mencapai 794 laporan.

Amzulian menyampaikan bahwa keberadaan lembaganya bukan diperuntukkan untuk mempermalukan suatu lembaga, namun semata-mata demi meningkatkan kualitas pelayanan publik. Diungkapkannya, bagi ORI yang terpenting adalah bagaimana respon publik pada pelayanan publik yang diberikan lembaga publik.

Sebelumnya, Ombudsman menempatkan Kemdikbud pada peringkat ke-9 dengan skor 93,01 atas kepatuhan dalam pelayanan publik. Hal tersebut mengubah posisi Kemdikbud yang sebelumnya berada di zona merah, menjadi golongan kementerian yang berada di zona hijau (nilai tinggi).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, mengatakan nota kesepahaman itu merupakan inisiatif dari Kemdikbud untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima.  Mendikbud menyampaikan harapannya agar kerja sama dengan Ombudsman menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan publik secara umum pada bidang pendidikan dapat meningkat. Secara khusus, Mendikbud menyampaikan keinginannya agar Ombudsman dapat menjadi mitra dalam pengawasan dan pengendalian pada Ujian Sekolah Berstandar Nasional dan Ujian Nasional yang segera berlangsung agar dapat berjalan dengan baik dan minim praktik kecurangan.

Public Complains of Recompense Demands in Kemdikbud

www.antaranews.com

Chief Ombudsman of the Republic of Indonesia (ORI) Amzulian Riva said as much as 29.8 percent of public complaints in the Ministry of Education and Culture (Kemdikbud) is about recompense demands. Then 20.24 percent is procedure deviation and seven percent concerns illegal fees.  He explained that the report was the result of reports received in 2016. The number of complaints about Kemdikbud’s public service that entered in 2016 reached 794 reports.

Amzulian said that the existence of his institution is not intended to embarrass an institution, but solely for the sake of improving the quality of public services. He expressed, for ORI what is most important is how the public responds to the public services provided by public institutions.

Earlier, the Ombudsman placed Kemdikbud to rank 9th with a score of 93.01 on compliance in public service. This changes Kemdikbud’s position which was previously in the red zone, into a ministry categorized in the green zone (high score).

Minister of Education and Culture (Mendikbud), Muhadjir Effendy, said the memorandum of understanding was an initiative of Kemdikbud to achieve public service excellence. Mendikbud expressed his hope that the cooperation with the Ombudsman would result in improving the quality of public services in general in the field of education.  In particular, Mendikbud expressed his wish that the Ombudsman could be a partner in the supervision and control at the National Standard School Examinations and the National Examinations soon to take place in order to run well with minimal fraudulent practices.

Link: http://www.antaranews.com/berita/614935/masyarakat-keluhkan-permintaan-imbalan-di-kemdikbud

Persiapan UNBK Masih dalam Tahan Pelatihan Proktor

Suara Pembaruan, halaman 17

Kepala Pusat Penilaian Kementerian dan Kebudayaan (Kapuspendik), Nizam, mengatakan, persiapan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) berjalan lancar. Jikapun ada, permasalahannya ada pada proktor (pengawas ujian) sekolah-sekolah yang baru bergabung dengan UNBK tahun ini.

Nizam menjelaskan, kendala pada proktor menjadi pekerjaan rumah bersama. Sekolah-sekolah yang proktor-nya masih baru dan belum dilatih, ketika pelaksanaan simulasi masih kurang bisa mengikuti prosedur yang seharusnya.

Untuk itu, dalam memastikan setiap proktor mengikuti petunjuk dengan benar, sekolah harus memasukkan data dan menjalankan aplikasi dengan benar. Saat ini, pihak Puspendik sedang melatih proktor dari 400 kabupaten/kota. Tercatat setiap kota masing-masing dipilih empat orang untuk menjadi narasumber di masing-masing kabupaten/kota.

Sementara itu, persiapan UNBK saat ini masuk tahap simulasi tiga yang akan berlangsung mulai 27 Februari – 1 Maret 2017. Sedangkan, untuk ujian nasional berbasis kertas (UNPK) sudah masuk tahap pengiriman bahan ujian untuk daerah yang jauh dari jangkauan transportasi.

UNBK Preparations Still in Proctor Training Stage

Suara Pembaruan, page 17

Head of Assessment Center of the Ministry of Education and Culture (Kapuspendik), Nizam said that the preparations for the computer based national exams (UNBK) were running well. Even if there is an issue the problem relates to the proctors (exam supervisors) of schools that have just joined in the UNBK this year.

Nizam explained that constraints in the proctors would be   homework for all.  Schools whose proctors were still new and untrained, were still unable to follow the correct procedures during the simulation implementation.

Therefore in order to ensure that each proctor follows the instructions correctly, the schools must also properly enter data and properly run the applications. Currently, the Assessment Center (Puspendik) are training Proctors from 400 regencies/cities.  Each city has four people selected to become resource persons in the respective regencies/ cities.

Meanwhile, the UNBK preparations have entered the simulation three phase which will be held from February 27 to March 1, 2017.  While for the paper-based national exam (UNPK) has already entered the delivery stage of test materials for far and remote regions.

Mendikbud: Penerbit Harus Tanggung Jawab

Republika, halaman 5

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menuntut pertanggungjawaban penerbit buku bermateri dewasa untuk mengembalikan uang pembelian ke masyarakat. Jika tidak, pihaknya mengancam akan melaporkan dan memperoses hukum terkait peredaran berjudul ‘Cerita Aku Belajar Mengendalikan Diri’ dalam seri ‘Aku Bisa Melindungi Diri’ ke kepolisian.

Mendikbud menjelaskan, peredaran buku itu sudah dihentikan. Ia mengaku telah menginstruksikan tim di kementeriannya guna melakukan penyelidikan motif pembuatan buku tersebut. Muhadjir menyampaikan, jika memang terdapat pelanggaran yang dilakukan secara sengaja, maka kasus inipun akan dilanjutkan ke proses hukum.

Lebih lanjut, ia mengatakan, pihaknya masih mengkaji sanksi yang akan diberikan terhadap penerbit buku tersebut. Muhadjir berharap agar kasus serupa tak terulang kembali, oleh sebab itu penerbit buku harus mengikuti prosedur penerbitan yang telah ditetapkan oleh pusat kurikulum dan perbukuan (puskurbuk). Selama ini, Muhadjir menambahkan, mayoritas buku yang diterbitkan lolos dari pengawasan ataupun pemeriksaan lantaran tak mengikuti prosedur yang ditetapkan.

Mendikbud: Publishers Must be Held Responsible

Republika, page 5

Minister of Education and Culture (Mendikbud), Muhadjir Effendy has demanded publishers which published adult content books to refund the public’s purchase cost. Otherwise, he threatened to take legal actions and report to the police, in relation to the circulation of books entitled “The Story of How I Learn to Control Myself”’ in the series ‘I Can Protect Myself’.

Mendikbud explained that the circulation of the books had been discontinued. He claimed that he had instructed the ministry team to conduct an investigation on the book making motives. Muhadjir conveyed that if there are violations intentionally committed, then this case will proceed to court.

Furthermore, he said that his party was still reviewing the sanctions that would be imposed on the publisher. Muhadjir hopes that similar cases will not recur and therefore book publishers must follow the publishing procedures that have been determined by the center for books and curriculum (puskurbuk). So far, Muhadjir added that the majority of books published that are not screened or examined is because they do not follow   the publishing procedures.

UNICEF: Biaya yang Ditimbulkan dari Kekerasan Anak Masih Tinggi

The Jakarta Post, halaman 3

Ketika Indonesia sedang diapresiasi karena berinisiatif memasukan pembahasan tentang perlindungan anak ke dalam agenda pembangunan, United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) mendesak Presiden Joko Widodo untuk fokus pada langkah pencegahan kekerasan terhadap anak Indonesia, dengan langkah tersebut, UNICEF menyebut Indonesia dapat menghemat anggaran negara.

Jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, yang menurut penelitian dapat menyebabkan biaya kesehatan dan akibat jangka panjangnya lainnya seperti berkurangnya produktivitas saat dewasa nanti. Hal itu mengemuka saat Presiden Joko Widodo menyambut Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB (SRSG) untuk isu kekerasan terhadap anak Marta Santos Pais dan delegasi UNICEF untuk membahas berbagai isu-isu tentang anak di Istana Negara, Senin kemarin.

Data dari SRSG dan UNICEF menunjukan bahwa biaya untuk kekerasan terhadap anak di Indonesia diperkirakan mencapai 20 juta dolar AS per tahunnya dan jumlah tersebut dapat dikurangi jika pemerintah mau mengalihkan fokusnya ke arah pencegahan kekerasan terhadap anak.

Setelah bertemu dengan Jokowi, Pais mengatakan kepada wartawan bahwa setiap tahun biaya yang ditimbulkan akibat kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia adalah 20 juta dolar AS. Angka tersebut sangat besar dan Indonesia tidak harus mengeluarkan biaya sebesar itu apabila pemerintah berinvestasi pada langkah pencegahan kekerasan.

Pais mengapresiasikan langkah Indonesia yang memasukan perlindungan anak dalam agenda pembangunan nasional dan hal ini dapat menjadi contoh negara-negara Asia dan negara belahan dunia lain..

Dalam pertemuan tersebut, Pais juga menekankan bahwa jumlah pernikahan anak di Indonesia masih terlalu tinggi dan pemerintah Jokowi memerlukan usaha ekstra untuk menekan itu, ia juga menambahkan bahwa 25 persen anak perempuan di Indonesia menikah sebelum usia mereka 18 tahun.

Pais menerangkan menikah di usia muda mengakibatkan meningkatnya angka kematian ibu di Indonesia dikalangan para ibu muda. Pais juga mengignatkan bahwa kesehatan ibu muda akan terpengaruhi dan bahkan mereka mungkin akan bisa meninggal. Begitupun kesehatan bayi yang dilahirkan juga akan beresiko. Lebih lanjut, Pais mengatakan, para gadis yang menikah nampaknya tidak mungkin ada kesempatan untuk kembali bersekolah. Sehingga mengakibatkan para perempuan yang memiliki potensi akan rusak dan berakibat pula pada sumber daya manusia yang terganggu.

Cost of Violence Against RI Children Still High: UNICEF

The Jakarta Post, page 3

While praising Indonesia’s initiative to insert child protection into its development agenda, the United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) has urged President Joko “Jokowi” Widodo to focus on preventive measure to better protect children in the country, a move that the agency says could save millions of rupiah.

The number of cases of violence against children in Indonesia increases from year to year, which according to studies may lead to health costs and other long-term consequences such as reduced productivity as adults.

President Joko “Jokowi” Widodo received Special Representative of the Secretary-General (SRSG) on Violence against Children Marta Santos Pais and a UNICEF delegation to discuss various children’s issues at the State Palace on Monday.

Data from the SRSG and UNICEF show that the cost of violence against children in Indonesia is estimated at US$20 billion per year and that sum could be reduced if the government would shift its focus to the prevention of violence against children.

After meeting with Jokowi, Pais told the reporters that every year the cost of violence against children in Indonesia is $20 billion, that’s very high and Indonesia wouldn’t have to have that cost if Gov’t invested in prevention.

Pais said the move by Indonesia to include children’s protection in its development agenda was a good one that should be followed by other countries in Asia and other parts of the world.

During the meeting, Pais also stressed that the number of child marriages in Indonesia was still too high and Jokowi’s government would need an extra effort to curb it, adding that 25 percent of girls in Indonesia got married before age of 18.

She said getting married at a young age resulted in increased maternal mortality rates in Indonesia among young mothers. Pais warned that the health of [young] mothers is affected and they may even die. The babies will also be at risk. Pais said girls who married would be unlikely to be given the chance to go back to school. She added the girls’ potential is undermined and the potential of the nation is also compromised.