Ditengah Stigma, Anak-anak Mantan Teroris Memulai Hidup Baru

The Jakarta Post, halaman 5

Pernah dipaksa untuk bersembunyi mengikuti paham ekstrim pada kehidupan orang tua mereka, anak-anak dari para mantan teroris di Pondok Pesantre Al Hidayah Islam di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, berjuang untuk memulai hidup baru lagi.

Salah satu siswanya, Abdul Azam Abara, 13 tahun, yang berasal dari Tanjungbalai, yang telah bersekolah di pesantren selam tujuh bulan, mengatakan dirinya bertekat untuk belajar di pondok pesanten Al Hidayah Islam sehingga ia bisa membuat orang tauanya bangga.

Azam mengatakan sejak ayahnya dipenjara karena melakukan tindakan terorisme beberapa tahun yang lalu, ia dan keluarganya mengalami banyak tekanan dari masyarakat sekitar dengan menyebut mereka sebagai keluarga teroris. Ia mengatakan keluarganya harus berpindah ketika ayahnya di penjara setelah mereka diusir oleh masyarakat sekitar. Dia juga harus putus sekolah karena kekurangan dana. Namun sekarang, ia bersyukur karena bisa kembali bersekolah lagi di pesantren ini.

Ahmad Ghifari, 10 tahun, siswa lain yang juga putra dari mantan teroris, juga senang bisa bersekolah di pesantren ini. Dia mengatakan disini para siswa bisa belajar tanpa adanya gangguan. Pelajaran yang diajarkan juga tidak berbeda jauh dengan yang diajarkan sekolah-sekolah negeri lainnya. Satu-satunya perbedaan adalah para siswa diajarkan lebih dalam tentang agama.

Dua puluh anak dari para mantan teroris belajar di pesanten, yang didirikan pada Januari 2016 di sebidang lahan seluas 30 hektar di Kecamatan Sei Mencirim oleh Khairul Gazali, seorang mantan terpidana teroris yang dipenjarakan karena keterlibatannya dalam perampokan bank.

Harif Iskandar, salah satu guru di pesantren tersebut, mengatakan dalam tahap awal, pesantren akan menampung siswa di tingkat SMP. Harif menceritakan bahwa tidak mudah untuk mendidik para anak-anak dari mantan narapidana teroris tersebut, karena kebanyakan dari mereka dipaksa untuk keluar dari sekolah karena orang tua mereka yang dipenjara.

Khairul Gazali, pendiri pesantren, mengatakan dari seluruh siswa ada anak-anak dari narapidana teroris, kebanyakan dari mereka sudah bertobat. Khairul menambahkan pesantren ini dirancang khusus untuk mencegah pertumbuhan radikalisme dan pada saat yang sama juga tempat untuk para anak-anak dari narapidana teroris untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Amid stigma, children of terrorist begin a new life

The Jakarta Post, page 5

Once forced to go into hiding to follow their parent’s extreme view on life, the children of former terrorist at the Al Hidayah Islamic boarding school in Deli Serdang Regency, North Sumatera, are struggling to start anew.

One of students, Abdul Azam Abara, 13, who hails from Tanjungbalai, has been at the pesantren (Islamic boarding school) for seven months, said he was determined to study there so he could make his parents proud.

Azam said since his father was imprisoned for terrorism a few years ago, he and his family had endured being mocked by people who labeled them a “terrorist family.” He said his family moved around while his father was in prison after they were driven out by the community. He also had to drop out of school because of lack of funds. Now, he was grateful that he could return to school at the pesantren.

Ahmad Gifari, 10, another student who is also the son of former terrorist, is also happy to be enrolled at the pesantren. He said we can study without disruptions here. The subject are not that different from the ones at state schools. The only difference is that we also study religion here.

Twenty children of former terrorist are studying at the pesantren, which was established in January 2016 on a 30-hectare plot of land in Sei Mencirim subdistrict by Khairul Gazali, a former terrorist convict imprisoned for involvement in a bank robbery.

Harif Iskandar, one of the teachers at the pesantren, said in the initial phase, the pesantren would accommodate junior high school level students. He said it was not easy educating the children of former terrorist convicts, as most of them had been forced to drop out of state schools on account of their parents being sent to prison.

Khairul Gazali, the founder of the pesantren, said all students there were the children of terrorist convicts, many of whom had already repented. He said the pesanten was specially designed to prevent the growth of radicalism and at the same time was a place for the children of terrorist inmates to receive an education.

Anggota Komisi X: Jangan Kecolongan Lembaga Pendidikan Asing

www.viva.co.id

Anggota Komisi X DPR, Muslim, mengapresiasi langkah Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Timur yang telah melakukan inspeksi mendadak dan menemukan adanya dugaan lembaga pendidikan nonformal tidak berizin di Mal Cipinang Indah, Jakarta Timur.  Dalam temuan tersebut, lembaga pendidikan nonformal Seven Language Center ditengarai tidak berizin.

Menurut Muslim, sidak ke beberapa lembaga pendidikan seperti ini harus terus dilakukan oleh Kementerian Pendidikan melalui Dinas Pendidikan di berbagai wilayah.  Jika ada lembaga pendidikan nonformal tidak terdaftar, artinya tidak punya izin lebih baik ditutup atau disegel karena menyalahi aturan.

Ia mengatakan, Kemdikbud jangan sampai kecolongan dengan adanya lembaga bahasa atau lembaga-lembaga yang menawarkan pendidikan nonformal, serta ijazah atau sertifikat tertentu, tapi tak berizin. Karena itu akan merugikan masyarakat pengguna.

Commission X Member Calls For Monitoring of Foreign Education Institutions

www.viva.co.id

Muslim, a member of Commission X of DPR praised the Education Agency Region 1 East Jakarta for conducting an unannounced inspection to verify allegations of the presence of unlicensed foreign education institutions. The Agency’s inspection revealed a non-formal education institution, as well as seven language centers located in Mal Cipinang Indah, East Jakarta that had allegedly been established without licenses.

According to Muslim, education agencies in many regions should continue to make such unannounced inspections of educational institutions. Moreover, the education authorities should close any institutions that are unable to show their licenses.

He said, Kemdikbud must not fail to counter foreign institutions that offer non-formal education services, certificates or even certain diplomas but are unable to show their licenses. Such practices can only be detrimental to the community as consumers of their programs.

Link: http://nasional.news.viva.co.id/news/read/888800-anggota-komisi-x-jangan-kecolongan-lembaga-pendidikan-asing

KPK Ingin Gandeng Perguruan Tinggi untuk Memperkenalkan Kurikulum Anti-Korupsi

www.jakartaglobe.com

Wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sebuah seminar di Universitas Atmajaya, Senin (27/2), mengatakan, KPK tengah berupaya untuk memperkenalkan kurikulum pendidikan anti korupsi di  lembaga-lembaga pendidikan.

Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan, mengatakan, Perguruan tinggi (PT) memiliki peran strategis dalam upaya pemberantasan korupsi dengan cara mendidik para mahasiswanya melawan praktik-praktik korupsi di dalam kampus mereka sendiri, yang bisa dilakukan ketika ada kegiatan penerimaan mahasiswa, pengelolaan anggaran, ujian dan penunjukan fakultas. Ia mengatakan, Indonesia membutuhkan kurikulum atau program ekstrakurikuler anti korupsi di kampus-kampus.

Basaria menambahkan, berdasarkan penelitian KPK di Yogyakarta tahun 2015, hanya sebanyak 4 persen anak-anak yang telah diajarkan oleh orang tua mereka akan pentingnya menjadi orang yang jujur. Hal ini, lanjutnya, tentunya harus ditangani oleh lembaga pendidikan sehingga integritas anak bisa diperkuat.

Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya, Anny Retnowati, mengatakan, semua pihak, termasuk mahasiswa, dapat berperan dengan melaporkan jika ditemukan adanya indikasi-indikasi praktik korupsi.

Pembicara lain, dosen ilmu hukum Zaenur Rochman dari Universitas Gadjah Mada, mengatakan, korupsi di Indonesia merupakan efek dari paham feodalisme, yang mengharuskan orang untuk membayar upeti kepada penguasa karena telah menjamin keamanan.

Ia mengatakan, perguruan tinggi harus mengajarkan mahasiswa mereka untuk menjadi orang yang jujur, karena integritas berkaitan erat dengan karakter.

Acara seminar tersebut diselenggarakan sebagai upaya KPK untuk memperkuat pencegahan korupsi melalui pendidikan.

KPK Wants to Cooperate With Universities, Introduce Anti-Corruption Curricula

www.jakartaglobe.com

The national antigraft agency seeks to introduce anticorruption curricula to educational institutions, its deputy chairwoman said in a seminar at Atma Jaya University in Yogyakarta on Monday (27/02).

Universities play a strategic role in eradicating corruption by educating students to fight against it and by preventing it at their own campuses — in student admission, budget management, faculty appointment and exams, Corruption Eradication Commission (KPK) deputy chairwoman Basaria Panjaitan said during the seminar. She said, Indonesia needs to have anti-corruption curricula or extracurricular programs at the campuses.

Basaria added that based on the KPK’s research in Yogyakarta, in 2015, only 4 percent of children had been taught by their parents about the importance of being earnest. These lacks in upbringing should be addressed by the educational institutions to reinforce the students’ integrity, she said.

Atma Jaya University lecturer from the Faculty of Law, Anny Retnowati, said that all stakeholders, including students, have a role to play by reporting all incidents of corruption.

Another speaker, law lecturer Zaenur Rochman of Gadjah Mada University, said that corruption in Indonesia is an after-effect of feudalism, which requires people to pay tribute to the rulers in exchange for security. He said, as integrity is closely related to character, universities should teach their students to be honest. The seminar was held to strengthen the KPK’s efforts in preventing corruption through education.

link: http://jakartaglobe.id/news/kpk-wants-cooperate-universities-introduce-anti-corruption-curricula/

Kemampuan Bahasa Siswa SMA Mundur

Republika, halaman 5

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyebut kemampuan bahasa pelajar kelas menengah atas di Indonesia mundur empat tahun dari jenjang yang seharusnya. Menurutnya, hal itu akibat kurangnya dukungan literasi di sekolah. Ia menyebut budaya literasi tidak cukup dengan memberikan lewat mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah.

Ia menyarankan, seharusnya sekolah tidak hanya menyediakan buku pelajaran pada anak-anak, tetapi juga karya sastra. Ia meyakini banyak manfaat yang dapat diserap saat anak-anak membaca produksi karya sastra klasik yang melegenda dan monumental dari sastrawan.

Sebab, selain memberikan ilmu pengetahuan, anak cenderung punya rasa keingintahuan lebih tinggi. Ia mengatakan hal itu yang belum dilakukan di lingkungan sekolah. Hal itu pun dapat dilakukan orang tua dengan menyediakan berbagai macam buku di rumah.

Muhadjir beranggapan, kurangnya ketertarikan pelajar terhadap budaya literasi di sekolah, dipengaruhi kesalahan guru tentang memaknai dan membaca buku. Menurutnya, selama ini guru mengajarkan anak membaca, tetapi tidak disertai dengan metode yang tepat. Ia menduga, guru-guru itu tidak punya pengalaman metode membaca yang baik.

High School Students’ Language Ability Declines

Republika, page 5

Minister of Education and Culture (Mendikbud) Muhadjir Effendy mentioned the language skills of high school students in Indonesia declined four years from the level it should be. According to him, it was due to lack of literacy support in schools. He mentioned the culture of literacy is not enough simply through Indonesian subjects in school.

He suggested that, schools should not only provide textbooks to children, but also literature/ literary works. He believes there are many benefits that could be absorbed when children read the legendary and monumental classic literary works of writers.

Because, in addition to providing knowledge, one must account for the child’s tendency to having higher curiosity. He said this has yet to be done in the school environment. This could also be done by parents by providing a wide variety of books at home.

Muhadjir thinks a lack of student interest in the literacy culture in schools is influenced by the teacher’s mistake in understanding and reading books.   According to him, so far the teachers teach children to read, but not accompanied by appropriate methods. He suspects, those teachers do not have a good experience of reading methods.

Mendikbud Tegaskan Tak Ada Pungutan Biaya UNBK

www.republika.co.id

Menteri Pendidikan dann Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menegaskan tak ada pungutan biaya dalam pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Muhadjir menegaskan, untuk ujiannya sendiri tidak dipungut biaya. Tapi mungkin kalau sekolahnya mengadakan ‘try out’ atau latihan, mungkin ada biaya. Dia mengatakan latihan UNBK tersebut, kata dia, juga sifatnya tergantung kesepakatan sekolah dan komite sekolah.

Mendikbud mengatakan pelaksanaan UNBK di tingkat SMA/SMK mencapai 80 persen dari jumlah sekolah, sedangkan SMP mencapai 60 persen. Ia meminta, jika ada sekolah yang melakukan pungutan untuk pelaksanaan UNBK, maka pihaknya siap menerima laporan.

Kemdikbud menyatakan sebanyak 30.672 sekolah tersebut terdiri dari SMA/SMK/MA dan SMP/MTs siap menyelenggarakan UNBK, atau akan diikuti sekitar 3,7 juta siswa. Untuk pelaksanaan UNBK sendiri, tak hanya diselenggarakan di sekolah tersebut namun bisa juga menumpang dengan sekolah lain yang tidak menyelenggarakan UN.

Ke depan, Kemdikbud terus mendorong agar sekolah yang menyelenggarakan UNBK semakin banyak karena ada penghematan yang sangat besar jika menyelenggarakan UNBK. UN untuk SMK akan dilaksanakan pada tanggal 3-6 April 2017. Kemudian untuk SMA/MA pada tanggal 10 hingga 13 April 2017.

Education Minister Affirms No Levies on UNBK Costs

www.republika.co.id

Minister of Education and Culture (Mendikbud) Muhadjir Effendy asserted there is no charge in the implementation of the computer-based national exams (UNBK).  Muhadjir asserted the test itself is free of charge.  But maybe if the school holds ‘try outs’ or practice, there may be costs.  He said the UNBK practice, also depends on the agreement between the school and the school committee.

Mendikbud said the implementation of UNBK in high school/vocational high school reached 80 percent of the total schools, while in junior high it reaches 60 percent.  He asked that if there are schools that impose levies for UNBK implementation, then his party is ready to receive the report.

Kemdikbud stated as many as 30,672 schools consisting of SMA/SMK/MA and SMP/MTs are ready to hold UNBK, or will be followed by about 3.7 million students. For the implementation of UNBK itself, it is not only held at those schools but could also be taken in other schools that do not hold UN.

Looking ahead, Kemdikbud continues to push for more schools organizing UNBK because there are huge savings/ efficiency to hold UNBK.  UN for SMK will be held on April 3 to 6, 2017. Then for SMA/MA on the 10^th to 13^th of April 2017.

Link: http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/17/02/28/om2sn6284-mendikbud-tegaskan-tak-ada-pungutan-biaya-unbk