Aktivis: Iklan Rokok Ditayangkan Saat Jam Keluarga

The Jakarta Post, halaman 4

Aktivis anti-tembakau mengatakan bahwa tiga lembaga penyiaran swasta telah menayangkan iklan rokok pada saat jam tayang untuk keluarga. Hal tersebut merupakan contoh lain betapa agresifnya perusahaan tembakau dalam mengiklankan produk mereka. Yayasan Lentera Anak dan Komunitas Pembaharu Muda mengajukan laporan atas pelanggaran iklan rokok pada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pada hari Senin lalu.

Mereka melaporkan sebanyak 22 pelanggaran dimana iklan rokok tersebut ditayangkan di luar jendela waktu yang seharusnya ditayangkan, yakni dari pukul 21:30-05:00 sebagaimana telah diatur dalam Standar Program Siaran (SPS).

Laporan tersebut berdasarkan survey yang dilakukan dari tanggal 1 – 3 Maret. Banyak iklan tersebut dikemas didalam promosi film dan festival music, ujar para aktivis.

Tiga stasiun TV yang disebutkan dalam laporan tersebut adalah Net TV, Trans TV, dan SCTV. Pelanggaran paling besar banyak dilakukan oleh Net TV, dengan 18 pelanggaran selama 3 hari studi. Trans TV dan SCTV keduanya hanya melakukan 3 pelanggaran pada periode yang sama.

Wakil dari Komunitas Pembaharuan Muda, Citra Demi, mengatakan iklan tidak memperingatkan pemirsa dari bahaya merokok. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109/2012, iklan rokok harus meletakan peringatan bahaya merokok pada setiap iklan yang disiarkan di televisi.

Komisaris KPI Dewi Setyorini mengatakan timnya telah mengumpulkan data tentang iklan yang dilaporkan dan akan menyelidiki apakah ada unsur pelanggaran. Demi juga mengatakan kasus ini bisa dibilang memasukan unsur-unsur rokok di iklan terselubunguntuk sebuah promosi. KPI pernah menagani kasus-kasus serupa dimana iklan rokok tersembunyi di dalam promosi untuk program budaya. Pihaknya pertama-tama akan menyelidikinya sebelum memutuskan langkah berikutnya.

Data dari pusat penelitian AdsTensity menunjukan bahwa perusahaan rokok menghabiskan Rp 6,3 triliun (US $ 470.800.000) pada iklan ditahun 2016, meningkat 45 persen dari tahun sebelumnya. Perusahaan sekarang menghabiskan lebih banyak pada iklan televisi karena pemerintah telah melarang iklan rokok di billboard di Jakarta dan di acara olahraga di seluruh Indonesia.

Cigarette Ads Aired During Family Viewing Hours: Activists

The Jakarta Post, page 4

Anti-tobacco activists have accused three private broadcasters of airing cigarette ads during family viewing hours in another example of just how aggressive tobacco companies can be in advertizing their products. The Lentera Anak Foundation and the Pembaharu Muda Community filed a report alleging cigarette ad violations to the Indonesian Broadcasting Commission (KPI) on Monday.

They reported 22 violations in which cigarette ads were allegedly aired outside the mandated time window of 9:30 p.m. to 5 a.m. as stipulated in the broadcasting program standards (SPS).

The report was based on a survey conducted from March 1 to March 3. Many of the ads were packaged in film and music festival promotions, the activists said.

Three TV stations were mentioned in the report: NetTV, TRANSTV and SCTV. Most of the alleged violations were committed by NetTV, with 18 violations during the three-day study. TRANSTV and SCTV both committed two violations during the same period.

A representative of Pembaharu Muda, Citra Demi, said the ads did not warn viewers of the dangers of smoking. Based on Government Regulation No. 109/2012, cigarette ads have to put warnings into every ad broadcast on television.

KPI commissioner Dewi Setyorini said her team had collected data on the ads reported and would investigate whether there were any violations. Dewi said, the cigarette elements in the ads are shrouded in promotions. We have handled similar cases in which cigarette ads are hidden inside promotions for cultural programs. We will first investigate before deciding our next move.

Data from the AdsTensity research center shows that cigarette companies spent Rp 6.3 trillion (US$ 470.8 million) on ads in 2016, an increase of 45 percent from the previous year. Companies now spend more on television ads because the government has banned cigarette ads on billboards in Jakarta and at sporting events across Indonesia.

DPR Ungkap Berapa Banyak Anggaran Pendidikan Nasional

www.antaranews.com

Anggota DPR, Hetifah Syaifudian, menyebutkan anggaran sektor pendidikan pada APBN 2017 sebesar Rp416,1 triliun atau 20 persen dari total anggaran.
Hetifah menyatakan,  Anggaran itu tersebar pada sejumlah kementerian dan lembaga negara diantaranya melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp39,8 triliun, terbesar ke-8 dari seluruh kementerian/lembaga.

Selanjutnya dia menyebutkan, terdapat pula anggaran pendidikan dasar merupakan tambahan yang diperoleh dari pertambangan minyak bumi sebesar 0,5 persen di daerah bersangkutan.  Pembagian 0,5 persen ini telah dipertegas pada pasal 20 UU Nomor 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Anggaran yang dimaksudkan, kata dia, ditujukan untuk sejumlah sasaran pembangunan pendidikan seperti rehabilitasi ruang kelas, tunjangan profesi, Kartu Indonesia Pintar, bantuan beasiswa pendidikan bagi mahasiswa berprestasi, dan bantuan operasional sekolah. Ia menambahkan, persoalan umum pendidikan Indonesia saat ini adalah menyangkut kualitas, pemerataan, efisiensi dan relevansi pendidikan.

House Member Reveals National Budget Allocation for Education Sector

www.antaranews.com

Member of the Indonesian House of Representatives (DPR), Hetifah syaifudian, stated the education sector has been allocated Rp 416.1 trillion, or 20 percent of total national budget (APBN) 2017. Hetifah said, the budget is spread across several ministries and state institutions including the Ministry of Education and Culture (Kemdikbud) whose budget share totals Rp 39.8 trillion, the eighth largest among all the nation’s ministries/state institutions.

She further said an additional budget has also allocated for basic education programs, which is divided from the petroleum mining share by 0.5 percent to the relevant regions. The division of 0.5 percent has been confirmed in Article 20 Law (UU) Number 33/2004 on Financial Balance between Central and Local Government.

The additional budget is intended to fund some educational development targets including classroom rehabilitation, teachers’ professional allowance, Indonesia smart card (KIP), scholarship and school operational fund (BOS). The country’s common issues in the education sector concern quality, equity, efficiency, as well as the relevance of education, she added.

Link: http://www.antaranews.com/berita/616411/dpr-ungkap-berapa-banyak-anggaran-pendidikan-nasional

Komnas Perempuan: Tiap Tahun Ribuan Perempuan Indonesia menjadi Korban Kekerasan Seksual

www.jakartaglobe.id

Sebagai bentuk keprihatinan atas masih banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan, ratusan orang melakukan long-march di jalan-jalan Ibukota meminta diakhirinya kekerasan berbasis gender dan dihapuskannya peraturan-peraturan bias gender.

Menurut data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), tiap tahun ribuan perempuan di Indonesia menjadi korban kekerasan seksual. Dari 6.500 kasus yang dilaporkan ke Komnas Perempuan pada 2015, sebanyak 70 persen adalah kasus pemerkosaan. Ketua Subkom Pendidikan Komnas Perempuan, Masruchah, mengatakan, data tersebut berdasarkan kasus yang dilaporkan. Ia tidak tahu berapa banyak kasus yang tidak dilaporkan karena merasa malu, takut, atau khawatir jika laporan mereka tidak ditindaklanjuti.

Setiap dua jam, lanjut Masruchah, tiga perempuan diperkosa di Indonesia. kejadian tersebut bisa berlangsung dimana saja, termasuk di rumah, sekolah dan tempat kerja. Para gadis remaja seringkali menjadi mangsa dari kasus pelecehan seksual ini. Banyak dari para gadis remaja ini secara kultural terpengaruhi bahwa tubuh mereka sebagai hadiah bagi pacar mereka, tanpa memikirkan kemungkinan akan hamil dan membuat mereka dikeluarkan dari sekolah.

Helena Kogobau dari Komite Pembebasan Perempuan Papua, mengatakan, banyak anak-anak gadis di Papua yang masih duduk bangku sekolah dipaksa untuk menikah dalam usia muda dan dikorbankan untuk kepentingan ekonomi keluarga. Perempuan dan anak-anak gadis di Papua dipertukarkan seperti barang, mereka dipaksa menikah dengan pria kaya. Kekerasan seksual tersebut, tambahnya, berdampak buruk terhadap ribuan perempuan di Papua, dimana diskriminasi terhadap perempuan merupakan hal yang lazim dalam sebuah masyarakat yang kekuasaan mutlaknya berada di tangan kaum pria.

Each Year Thousands of Indonesian Women Are Subject to Sexual Violence: Komnas Perempuan

www.jakartaglobe.id

As concerns over persisting violence against women are reemerging, hundreds marched through the streets of Jakarta to demand an end to gender-based violence and the abolishment of gender-biased regulations.

According to the National Commission on Violence Against Women (Komnas Perempuan), each year thousands of women in Indonesia are subject to sexual violence. Of the 6,500 cases reported to the commission in 2015, 70 percent involved rape. Komnas Perempuan educational division chief Masruchah said, these cases were reported. Her party does not know how many were not out of shame, fear and worry that complaints will be disregarded.

Every two hours, three women are sexually assaulted in Indonesia. The incidents can take place anywhere, including home, school, and workplace. Masruchah said that often teenage girls fell pray to sexual abuse. Lots of these girls are culturally conditioned to see their bodies as gifts to their boyfriends, regardless of possible pregnancy, which could get them expelled from schools.

In Papua, many schoolgirls are coerced into becoming child brides and are sacrificed for economic benefit, said Helena Kogobau of the Women’s Liberation Committee of Papua. Women and girls in Papua are exchanged like a commodity, they are forcibly married off to wealthier men. She added, that sexual violence affects thousands of women in Papua, and discrimination is still prevalent under the society’s strong sense of patriarchy.

Link: http://jakartaglobe.id/news/year-thousands-indonesian-women-subject-sexual-violence-komnas-perempuan/

Daerah Siapkan Tempat Praktik bagi Siswa SMK

Kompas, halaman 12

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy berharap tiap pemerintah daerah memberikan perhatian perhatian lebih pada pendidikan vokasi. Terkait dengan itu, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, telah menyiapkan tempat praktik yang menopang terciptanya tenaga kerja terampil. Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi Sulihtiyono menyebutkan, di SMK Negeri 1 Kecamatan Giri, pihaknya menyediakan penginapan yang dijadikan tempat praktik bagi siswa program pendidikan perhotelan. Penginapan bernama Education Hotel (Edotel) Kusuma Banyuwangi, diresmikan Mendikbud, Sabtu lalu.

Menurut Sulihtiyono, Edotel tidak hanya digunakan untuk menciptakan tenaga kerja terampil dari daerah, tetapi juga dapat membantu meningkatkan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi. Harapannya, pemerintah daerah dapat membantu pengembangan hotel tersebut dengan menambah jumlah kamar.

Mendikbud di sela-sela kunjungannya di sejumlah SMK di Banyuwangi menyebutkan, beberapa bidang yang diharapkan jadi fokus, antara lain, pariwisata, kemaritiman, pertanian, dan industri kreatif. Bidang-bidang tersebut merupakan nilai unggul Indonesia.

Mendikbud juga berkunjung ke SMK Negeri 1 Glagah, SMK 1 Giri, dan SMK Muhammadiyah 6 Rogojampi. Di SMK Negeri 1 Glagah yang memiliki keunggulan keterampilan nautika, Muhadjir mengapresiasi 10 siswa yang akan dikirim ke Jepang untuk mengikuti pelatihan selama tiga tahun. Ia menilai, tenaga kerja terampil yang berdaya saing memiliki peran penting di masa datang. Karena itu, pendidikan vokasi jadi salah satu prioritas perhatian pemerintah saat ini.

Regions prepare Practice Sites for SMK Students

Kompas, page 12

Minister of Education and Culture (Mendikbud), Muhadjir Effendy expects each regional administration to pay more attention to vocational education. In relation to that, the Banyuwangi Regency Administration, East Java, has set up a practice site that can support the generation of skilled workforce. Head of Banyuwangi Education Agency, Sulihtiyono mentioned that in SMK Negeri 1 of Giri Subdistrict, the agency provides a lodge made into a practice site for students of the hospitality education program. The lodge is named Kusuma Banyuwangi Education Hotel (Edotel) that was inaugurated by Mendikbud last Saturday.

According to Sulihtiyono, Edotel is not only used to create skilled workforce from the regions, but it can also help boost tourism in Banyuwangi Regency. Hopefully, the regional administration could help in the development of the hotel by increasing the number of rooms.

Mendikbud on the sidelines of his visit to a number of vocational schools (SMKs) in Banyuwangi mentioned several fields to be focused on, including tourism, maritime affairs, agriculture, and creative industries. These fields have superior value for Indonesia.

Mendikbud also visited SMK Negeri 1 Glagah, SMK 1 Giri, and SMK Muhammadiyah 6 Rogojampi. In SMK Negeri 1 Glagah which has nautical skills superiority, Muhadjir appreciated the 10 students to be trained in Japan for three years. He considered skilled workforce with competitive advantage has an important role in the future. Therefore, currently vocational education has become one of the priorities of the government.

Sekolah Berbenah Hadapi UN

Kompas, halaman 11

SMP-SMA sederajat di daerah-daerah berbenah menyongsong ujian nasional yang dijadwalkan berlangsung pertengahan April 2017. Yang dikhawatirkan antara lain faktor teknis, seperti gangguan jaringan internet. SMP Negeri 8 Surakarta, Jawa Tengah, misalnya, siap-siap untuk menggelar ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Kepala SMP Negeri 8 Surakarta Nugroho mengatakan, siswanya giat mengikuti pengayaan materi di sekolah. Namun, ada sejumlah SMP swasta yang belum siap mengikuti UNBK karena sekolah tersebut belum dilengkapi komputer. Siswa di sekolah tersebut akan menempuh ujian nasional berbasis kertas.

Faktor teknis sempat dikhawatirkan oleh SMA Negeri 8 Tangerang Selatan (Tangsel). Hal ini dikatakan Neni Handayani, guru sekolah. Ia mengacu pada pengalaman simulasi UNBK pada 27 Februari lalu. Saat itu jaringan sempat terputus dan siswa harus menunggu satu jam sampai internet bisa kembali digunakan. SMA Negeri 8 Tangsel memiliki 140 unit komputer yang terdapat dalam empat ruangan.

Sementara itu, Kepala SMA Yayasan Sunan Kalijaga Muhasan menjelaskan, sekolahnya hanya memiliki enam unit komputer. Aturan dinas pendidikan menyebutkan, jika hendak melaksanakan UNBK sendiri, sekolah harus memiliki minimal 15 unit komputer. Ia mengaku tidak memiliki biaya untuk pengadaan komputer tambahan, maka pihaknya bekerja sama dengan SMA Negeri 8 Tangsel. Para siswa juga diikutkan simulasi UNBK pada akhir Februari di SMA Negeri 8. Tujuannya, agar mereka membiasakan diri dengan sistem ujian pada bulan April.

Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Kemdikbud Nizam mengatakan, simulasi UNBK sudah berjalan. Tahun ini, UNBK diikuti 30.670 sekolah, baik yang diselenggarakan sendiri oleh sekolah maupun sekolah yang menumpang di sekolah pelaksana. Sementara itu, faktor teknis akan dikoordinasikan dengan pihak terkait.

Schools Get Ready Ahead of National Exams (UN)

Kompas, page 11

Junior High and High Schools (SMP-SMA) and equivalents in the regions get ready before the national examinations that will be scheduled around mid-April 2017. The concern among others is the technical factors such as Internet network disruption. State Junior High School (SMP Negeri) 8 of Surakarta, Central Java, for example has prepared to hold the computer-based national exam (UNBK). Principal of SMP Negeri 8 Surakarta, Nugroho said that the students are eagerly participating in the material enrichment in that school. However, there are a number of private SMPs that are not ready to follow UNBK because the schools are not yet equipped with computers. Students in those schools will take the paper based national exams.

The technical factor was also feared by State High School (SMA Negeri) 8 of South Tangerang (Tangsel). This was stated by Neni Handayani, a teacher of the school. She referred to the experience of the UNBK simulation last 27 February. At that time the network was cut off and the students had to wait for an hour until the internet was reconnected. SMA Negeri 8 Tangsel has 140 computers located in four rooms.

Meanwhile, the Principal of SMA Sunan Kalijaga Foundation, Muhasan explained that the school has only six computers. The education agency rules state in order to implement their own UNBK, the schools must have at least 15 computers. He admitted that he did not have the funds for procuring additional computers, and so the school is working together with SMA Negeri 8 Tangsel. The students were also participated in UNBK simulation in SMA Negeri 8, in late February.   The aim was so that they could familiarize themselves with the examination system in April.

Head of the Education Assessment Center of Kemendikbud, Nizam said the UNBK simulation has already started. This year UNBK will be participated by 30,670 schools, both conducted independently by the schools as well as schools which get on board organizing schools. Meanwhile, technical factors will be coordinated with the relevant parties.